Kategori: Bandar Lampung

Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar kegiatan operasi pasar komoditi cabe di beberapa pasar diwilayah Kota Bandar Lampung, Rabu (22/06/2022).

Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi  meninjau pelaksanaan operasi pasar yang di dampingi  Assisten II Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Koperindag dan jajaran, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik,  Kabag pada  Biro Hukum,  Kadis perdagangan.

Pada peninjauan operasi pasar yang digelar  di pasar tugu, komoditas yang disiapkan  yakni komoditas cabe merah yang dijual dengan harga Rp70 ribu/kg sementara harga umum atau harga pasar Rp90 ribu/kg dan komoditas bawang merah yang di jual Rp50 ribu/kg, sementara harga pasar Rp60 ribu/kg.

Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, dalam kesempatan tersebut mengatakan, operasi pasar dilaksanakan menyusul naiknya harga komoditi cabe dan bawang merah diseluruh wilayah Indonesia. “Dengan operasi pasar diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak naiknya harga ini, ” ucapnya.

Operasi pasar dilaksanakan oleh tim pengendali inflasi bekerjasama dengan beberapa kelompok tani dan Gapoktan  yang sedang melaksanalan panen jenis komoditi cabe dan bawang merah.

Hari ini tambahnya, operasi pasar akan digelar ditiga titik lokasi yakni pasar tugu, pasar kangkung dan pasar gintung. “Kedepan kalau harga masih melonjak akan dilaksanakan kembali operasi pasar terutama didaerah yang kebutuhan masyarakatnya tinggi ” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG – Plh. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Freddy membuka Acara Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill, Rabu (22/06/2022).

Hadir dalam Acara Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Karo Organisasi, Sekretaris Inspektorat, dan perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dalam laporannya menyampaikan tujuan dari  diselenggarakannya  kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah untuk  mengukur capaian penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, dan pemerintah, Meningkatkan Pemahaman terhadap Kepatuhan SPBE yaitu Peta rencana SPBE, Arsitektur SPBE, dan pedoman Manajeman SPBE untuk menuju indeks SPBE yang optimal, dan merencanakan kinerja SPBE/ Penerapan SPBE melalui Prioritas Tematik Layanan Digital.

Adapun narasumber pada kegiatan Workshop ini berasal dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan sosialisasi diikuti sebanyak 40 orang yang berasal dari Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Plh. Sekdaprov Lampung, Fredy dalam sambutannya menyampaikan bahwa akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan melalui program reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia, dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau.

Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE 2022  bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini, dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Menurutnya, kunci sukses penyelenggaraaan SPBE yang baik terletak pada bagaimana mengelola penyelenggaraan pemerintahan pada praktek manajemen yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintahan. Dengan menerapkan dan mengutamakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik melalui SPBE merupakan muara/outcome pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan standar pelayanan yang baik yang diharapkan dapat mendorong percepatan terwujudnya meningkatkan kualitas dan good governance untuk pemerataan pelayanan publik melalui SPBE. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Guna mewujudkan kondusifitas iklim politik yang aman dan nyaman menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar silaturahmi bersama jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, Ketua Partai Politik dan Pimpinan Media Massa Lampung, di Mahan Agung, Bandarlampung, Rabu (22/06/2022).

Menurut Gubernur, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UUD 1945, telah dibentuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota, memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan otonomi di daerah serta tugas pembantuan (Pasal 38 Ayat 1). NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Sedangkan dalam kedudukannnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur memiliki fungsi untuk mengadakan pengawasan dan pengkoordinasian pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

“Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga bertumpu pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai prinsip dekonsentrasi,” ucap Gubernur

Oleh karena itu, dalam kerangka menyambut Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, serta Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, Gubernur mengajak seluruh komponen bangsa, untuk memiliki kesadaran bersama dalam memelihara iklim dan kondisi yang kondusif, tetap terjaga dalam ruang yang dinamis, kompetisi sehat dan demokratis.

Gubernur juga mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar segera mempersiapkan diri memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai undang undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual serta secara online untuk dapat ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Kemudian Kepada Forkopimda, Gubernur mengimbau agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

“Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan legislatif serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak nasional seluruh Aparat Sipil Negara baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yakni bersikap netral, tidak menampilkan keberpihakan pada peserta pemilu dan pilkada, dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, tertib dan aman,” ucapnya

“Kepada KPU dan Bawaslu, saya menghimbau sungguh-sungguh agar sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional, teguh dan konsisten melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada berdasarkan UU dan PKPU,” imbau Gubernur

Kemudian Kepada FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebagai unsur masyarakat, Gubernur Arinal meminta agar betul-betul memberi perhatian penuh terhadap proses penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga terbangun suasana yang tertib, aman, penuh etika, dan penuh kedamaian.

Adapun kepada Pimpinan Media Massa dan organisasi kewartawanan yang hadir, Gubernur mengimbau agar dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai azas-azas pemberitaan yang memenuhi rasa keadilan, objektif dan berimbang, serta konsisten berpihak pada kebenaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung, — Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal,  diwakili oleh Ketua Harian Yunita Viriya menghadiri acara workshop  Belajar Bersama Tentang Skrining Awal Autisme dan Penanggannya bertempat di Rumah Kayu Bandar Lampung, Selasa (21/6/2022).

Kegiatan tersebut menghadirkan  narasumber dr. Yulita Lea Lestari, MBA, ACAS, ABAPT beserta tim.

dr. Yulita Lea Lestari, menjelaskan dengan intervensi sejak dini melalui skrining Awal Autisme dan penangganan yang tepat,  Penyandang autisme dapat dikatakan sembuh dengan tidak adanya ciri – ciri autisme seperti, Tidak bermasalah dikomunikasi sosial dan bisa berbicara;  Tidak bermasalah di interaksi sosial dengan bisa bergaul dengan orang lain dan  Tidak bermasalah diperilaku.

Selain dihadiri oleh orang tua penyandang autis, acara ini juga dihadiri oleh terapis dan guru pendamping sekolah.

“Semoga dengan adanya acara ini, dapat membantu anak – anak yang belum mendapatkan penanganan dan intervensi, ” Kata Ketua Harian Yunita Viriya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung– Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fredy, yang juga Kepala Inspektorat  mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara virtual bertempat di Ruang Video Conference Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/06/2022).

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi ke 13 dalam Realisasi Pendapatan APBD provinsi se-Indonesia dengan perolehan persentase 35,24%, lalu pada Realisasi Belanja APBD dalam tingkat Kabupaten se-Indonesia Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi ke 9 dengan  persentase 31,9%, Kota Metro juga menempati posisi ke 17 pada Realisasi Belanja APBD dalam tingkat Kota se-Indonesia dengan persentase 27,20%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyampaikan pentingnya realisasi belanja dan pendapatan yang menjadi perhatian Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian lainnya  karena realisasi belanja dan pendapatan  akan menentukan keberhasilan  penyelenggaraan Pemerintahan.

“Akan terlaksana dengan baik, akan tercapai tujuan otonomi daerah, apabila realisasi belanja dan pendapatan ini bisa maksimal,” ungkapnya.

Hadir mendampingi plh. Sekdaprov, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kadis BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekdis Kesehatan, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Silaturahmi dari Remaja Lampung yang mendapatkan gelar dalam ajang pemilihan berbasis pariwisata dan budaya Lampung, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (20/06/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mekhanai Lampung, Puteri Indonesia Lampung, Duta Pariwisata Lampung, Putra-putri Lampung, Putri Remaja dan Cilik Lampung, Miss Remaja Lampung, Putri Batik Lampung, Koko-cici Lampung, Putri Hijab Lampung, Miss IMI Lampung, dan Putra Tari Lampung.

Menurut Kepala Bidang Kelembagaan Disparekraf Lampung  Dra. Yanti Yunidarti, MM kegiatan ini adalah ajang silaturahmi seluruh Remaja Putra dan Putri Lampung yang dijembatani oleh Dinas Pariwisata Dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah hari ini, Remaja Lampung yang mendapatkan gelar dalam ajang pemilihan berbasis pariwisata dan budaya di Lampung, mendapatkan kesempatan bertatap muka dan bersilaturahmi bersama Bapak Gubernur Lampung Arinal Djunadi,” tuturnya.

Dalam audiensi tersebut seluruh remaja yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Gubernur Lampung.

Gubernur Lampung pada kesempatan tersebut memberikan masukkan dan saran guna memotivasi remaja-remaja Lampung agar dapat bersama-sama membangun Provinsi Lampung khususnya disektor wisata dan budaya.

“Saya berharap seluruh remaja lampung yang ada ini, dapat membawa nama baik Provinsi Lampung, baik ditingkat Nasional maupun Internasional terutama di Bidang Pariwisata dan Budaya,” pungkasnya (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung Ir. Lili Mawarti, M.Si menyatakan bahwa Daging yang beredar saat ini di Lampung aman untuk dikonsumsi dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hal tersebut disampaikan saat melakukan dialog bersama awak media di ruang rapat lt.1 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/06/2022).

“Kita sudah melakukan monitoring dan pendataan, baik untuk hewan dan daging yang beredar maupun lapak-lapak yang menjual hewan kurban, semua aman” ucap Lili

Seperti diketahui sebelumnya bahwa ada 4 kabupaten di Provinsi Lampung dengan status Tertular PMK, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji dan Lampung Timur.

Dalam keterangannya, Lili Mawarti menyatakan bahwa sesuai dengan surat edaran Gubernur Lampung nomor 045.2/1655/V.23/2022 tentang penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama dengan Dinas Peternakan Kabupaten / Kota dan pihak terkait lainnya telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan PMK di Provinsi Lampung.

Diantaranya adalah dengan melakukan pembatasan lalulintas ternak dari luar daerah, membentuk Satgas dan Unit Reaksi cepat penanggulangan PMK agar tidak terjadi penyebaran dari daerah suspek ke kabupaten lainnya.

“Kita sudah melakukan pembatasan dan membuat Cek Poin, Jadi hewan ternak wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, baik untuk hewan kurban yang akan disembelih maupun hewan yang diperjualbelikan,” ucap Lili Mawarti

Lili Mawarti juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir, karena PMK hanya menular pada hewan dan tidak menular pada manusia. Lili juga menambahkan bahkan persediaan hewan kurban Provinsi Lampung saat ini lebih dari cukup. Dimana saat ini terdapat 25.497 ekor hewan kurban sapi  di Provinsi Lampung, dari kebutuhan 16.544 ekor sapi kurban. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung, — Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, menjadi salah satu narasumber dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara Virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/06/2022).

Pada kesempatan tersebut Forum Merdeka Barat 9 menggelar diskusi dengan tema “BBI, Jurus Kunci Bangkitkan Gairah IKM” yang membahas mengenai pembinaan Kementerian Perindustrian dalam mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan dikampanyekan melalui Lagawifest yang direncanakan akan berlangsung di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Kamis, 23 Juni 2022 nanti.

Yeni Ranita, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, menyampaikan latar belakang pembentukan BBI, “Gernas BBI berawal karna adanya pandemi covid-19 pada Maret 2020 lalu, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Mei 2020, bahwa bagaimana cara pemerintah mendorong IKM yang ada menjadi basis perekonomian rakyat ditengah pandemi. Sehingga pemerintah berusaha membantu IKM menyajikan produknya ditengah pandemi dan menjangkau pasar yang lebih luas.” ungkapnya.

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo  mempertegas sikap Pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI), dengan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dalam negeri, Presiden juga meminta Kementerian dan Lembaga untuk terus meningkatkan porsi belanja produk dalam negeri dengan target mencapai 400T melalui e-catalog dan daring.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, menyampaikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam  mengimplementasikan arahan dari Presiden Joko Widodo, “Sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita diwajibkan mendukung pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung. Kami sudah terus melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari membantu perencanaan, memfasilitasi pembinaan, memfasilitasi  pemasaran melalui kegiatan pameran.”ungkapnya.

Sementara itu salah satu pelaku usaha, M. Ravie Cahya Ansor  yang juga menjadi salah satu narasumber mewakili IKM menyampaikan manfaat yang dirasakan langsung dengan adanya GERNAS BBI,”Gernas BBI membantu IKM mempercepat proses promosi produk ke masyarakat melalui bantuan pembuatan foto, video dan pameran yang kebetulan sudah dilakukan di Kasablanka Mall pada 1-5 Juni lalu.” ungkapnya..(Diskominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri kegiatan Pembukaan Sosialisasi Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa serta Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Tahun 2022 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (16/06/2022).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd, dan juga dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Ade Eddy Adhyaksa, kajati lampung, dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Menteri Desa PDTT Halim Iskandar mengatakan bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

“Melalui undang-undang tersebut Bangsa Indonesia telah membuat Catatan Penting dalam tata kelola Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” ucapnya.

Dana desa menurut Halim Iskandar harus diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan, dimana Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, Nol Persen Kemiskinan Ekstrim di Desa.

Pada kesempatan tersebut Menteri Halim Iskandar juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung karena telah bersinergi menggelar kegiatan sosialisasi tersebut, “Terimakasih Pemprov Lampung terutama Biro Hukum, baru kali ini ada acara seperti ini, tentu ini sangat baik sekali, semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa serta Pendampingan Hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim menyatakan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak, terutama Kementerian  Desa PDTT yang telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan tersebut, Sehingga Pemprov Lampung dapat bersinergi dan bekerja bersama dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan di desa.

Menurut Chusnunia dengan adanya Dana Desa dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dalam tahun 2020-2021 sempat terkendala dengan adanya covid-19.

“Harapan saya dengan adanya kegiatan ini, semoga dapat memberikan manfaat, karena sebesar apapun Dana Desa tanpa pengelolaan yang baik tentu tidak akan maksimal manfaatnya bagi masyarakat desa,” tuturnya

Lebih lanjut Wagub juga memaparkan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung sudah selaras dengan program pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran/desa.

Diantaranya dengan adanya program Smart Village yang terintegrasi dengan program Kartu Petani Berjaya yang bekerjasama dengan BUMDes melalui program Desamart dan E-Samdes.

Melalui penerapan teknologi pada program Smartvillage, menurut Chusnunia, 19 Desa di Kabupaten Pringsewu telah melakukan pemilihan kepala Desa dengan menggunakan aplikasi E-Voting. Bahkan Desa Hanura kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran telah dinobatkan oleh KPK sebagai 1 dari 10 Desa percontohan Desa Anti Korupsi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan Rapat Koordinasi bersama Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi terkait kemajuan dan percepatan pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (16/06/2022).

Dalam pertemuan tersebut Dirut ASDP Ira Puspadewi menyampaikan beberapa kemajuan yang telah dilakukan dalam pembangunan Bakauheni Harbour City, diantaranya adalah pembangunan Masjid Bakauheni yang telah mencapai kemajuan konstruksi hingga 30,04%, kemudian pembangunan Krakatau Park, dan Taman Budaya Siger yang mencakup Menara Siger, Housing Development Entrepreneur Center, Pusat UMKM, dan Creative Hub.

Sementara itu Gubernur Arinal Djunaidi dalam arahannya menyoroti tentang penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, pengelolaan air limbah, dan pembangunan infrastruktur akses jalan menuju lokasi Bakauheni Harbour City

Gubernur berharap agar percepatan pembangunan Kawasan Bakauheni Harbour City dapat terus dilakukan. Gubernur meminta semua pihak terkait dapat kompak dan saling mengisi, hingga semua tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya minta agar pembangunan Bakauheni Harbour City ini terus dikawal dan dijaga sesuai dengan timeline, supaya bisa selesai sesuai target,” ucapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)