Bandar Lampung, (Mediarepublika)- Ratusan siswa-siswi bersama para guru SMKN 3 Bandar Lampung melakukan aksi unjuk rasa di halaman sekolah. Mereka memprotes kepada pihak sekolah yang telah bertindak semena-mena kepada para siswa dengan tidak adanya fasilitas praktek. Padahal selama ini mereka membayar SPP yang tinggi dan dipungut uang pembangunan serta lainnya.
“Selama tiga tahun kami diam. Jadi kami putuskan ajukan untuk demo dan para siswa tahu didikan cara berkomentar yang baik apabila. Apabila tidak didengar maka kami berhak mengutarakan aspirasi,” kata orator aksi Anisa Amanda yang merupakan siswi kelas 12 SMKN 3 Bandar Lampung, Kamis (26/9/2019).
Dalam aksi ini, mereka meminta kepada pihak sekolah untuk keterbukaan mengenai keuangan yang selama ini dibayarkan dari para siswa. Selain itu, mereka meminta biaya SPP untuk diturunkan yang selama ini sangat memberatkan para siswa.
“Untuk fasilitas juga tidak ada yang memadai misal kelas jendelanya bolong rusak lalu toilet juga tidak mumpuni untuk dipakai para siswa. Untuk praktek, kita masih diminta uang tombokan. Namun kenyataannya kami praktek tidak ada fasilitas misal pariwisata yang harusnya di bus tapi kita di ruangan,” tegas Anisa.
Hal senada juga diutarakan oleh Alfarizi yang menyebutkan, selama ini pihak sekolah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada para siswa-siswinya.
“Kami minta semua fasilitasnya dilengkapi. Kami juga menolak pungli di sekolah dan transparansi dana sekolah yang selama ini dikemanakan. Kalau tidak selesai, maka kami minta kepala sekolah turun,” tegas Alfarizi.
Masih dilokasi yang sama Novellia Yulistin Sanggem Selaku Ketua Laskar Perempuan Berdikari Lampung, meminta Pemerintahan Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung segera menindak lanjuti persoalan ini dengan cepat.
” siswa-siswi dan guru sudah satu suara ini merupakan bentuk kehawatiran mereka, dan jangan pula guru-guru yang ikut dalam aspirasi ini diperlakukan tidak adil”, terangnya.
Novellia Yulistin Sanggem pun berharap kepada Polda Lampung bagian Tipikor untuk mengkroscek dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah tersebut apakah benar atau tidak.
“Karena selain penggunaan dan Bos (Bosda), san uang pembangunan kategori keliling sumbangan diadakan dua kali dalam seminggu ini. Hal tersebut mampu diduga, dalam kategori pungutan liar sekolah”, pungkasnya.
