Diposkan pada

Relokasi Anggaran Penanganan Virus Corona, Pemprov Lampung Lakukan Koordinasi Dengan Mendagri

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto melakukan rapat koordinasi melalui video conference bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) diruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu pagi (8/4).

Adapun video conference tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dalam instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, diantaranya adalah dengan melakukan percepatan penggunaan alokasi Anggaran Kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, serta melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.

Selain Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Inpektur Inspektorat Lampung ADI Erlansyah, Karo Hukum Zulfikar, Kadis Kominfotik Lampung Achmad Chrisna Putra, dan Kepala OPD terkait lainnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Wagub Vidcon Monitoring Kebijakan Pemprov Lampung Mengenai Kesiapsiagaan Desa Tanggap Covid-19

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia melakukan rapat koordinasi terkait Kesiapan Desa Tanggap Covid-19 di Provinsi Lampung. Rakor dilakukan melalui video conference di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (08/04)

Adapun Rapat Koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra, Plt. Kadis PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung Fitri Anita, Koordinator P3MD KPW 2 Provinsi Lampung, Kadis PMD Kabupaten se-Provinsi Lampung, dan Perwakilan Tenaga Ahli P3MD se-Provinsi Lampung.

Dalam Rapat tersebut Wakil Gubernur menghimbau agar dilakukan percepatan penyusunan dokumen guna merealisasikan APBDes, termasuk penyaluran dan pencairan Dana Desa bagi desa-desa yang belum mencairkan Dana Desa tahap pertama.

Hal tersebut dilakukan guna mengakselerasi upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat desa, baik dalam pembiayaan Satgas Desa Tanggap Covid-19 maupun penaggulangan dampaknya.

Selain itu, Wagub juga mengimbau agar dilakukan pendataan terhadap pemudik (Pekerja Migran Indonesia/TKI dari luar negeri dan pemudik lokal termasuk daerah asal pekerja) serta pendatang dan mewajibkan setiap desa memiliki database penduduk yang masuk/keluar.

“Seperti kita ketahui, letak Bandar Lampung berdekatan dengan ibu kota Jakarta, yang saat ini berstatus sebagai zona merah pandemi Covid-19. Apalagi kedepan kita akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, namun demikian kita tidak dapat menutup akses transportasi seperti Pelabuhan, Bandara, dan Stasiun.” ucapnya

Oleh karena itu, Lanjut Chusnunia, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Diantaranya adalah dengan mendorong lahirnya regulasi daerah terkait Desa Tanggap Covid-19, kemudian membentuk Tim Relawan Desa Lawan Covid-19, melakukan kegiatan pencegahan penularan Covid-19, dan melakukan perubahan APBDes 2020.

Adapun dalam rapat tersebut disebutkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa di Provisni Lampung, seperti Pendirian Posko Tim, Sosialisasi hidup sehat/Lawan Covid-19, Penyediaan tempat cuci tangan ditempat-tempat publik, penyemprotan disinfektan, pengadaan masker bagi warga, dan pendataan pemudik/pendatang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Rapat Teleconference dengan Sejumlah Menteri

Bandar Lampung, Mediarepublika.com – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay bersama Gubernur Arina Djunaidi dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, mengikuti rapat melalui video teleconference dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat dilakukan di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (07/4/2020).

Saat mengikuti teleconference Gubernur dan Ketua DPRD Lampung juga didampingi sejumlah Kepala OPD, di Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, tercatat beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, Kepala BKPM, Ketua APINDO dan Ketua KADIN.

Terlihat Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay serius mengikuti rapat dengan para menteri dalam membahas perihal penanganan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Tito menjabarkan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah kurangnya pasokan makanan. Sehingga diperlukan langkah antisipasi. Stabilitas ekonomi juga perlu ditingkatkan karena bila ekonomi menurun maka kesehatan juga ikut mengalami penurunan.

Ada juga beberapa langkah mobilisasi nasional guna mengantisipasi dampak tersebut yaitu Pemerintah pusat merealokasi dana APBD untuk pencegahan Covid-19, mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, membendung penyebaran penularan, dan menjaga kesiapan pangan.

Selain itu, menteri juga menuturkan beberapa upaya guna pencegahan Covid-19 tersebut dengan cara melakukan physical distancing, social distancing, memakai masker, dan pembatasan lainnya yang bertujuan mencegah Covid-19. Selain itu, memperkuat kekebalan tubuh dan antibodi, juga memperkuat dan meningkatkan sarana/prasarana kesehatan baik itu kapasitas dan ruang isolasi. (ADV)

Diposkan pada

Pastikan Kesiapan Antisipasi Penyebaran Covid-19, Gubernur Arinal Pantau Langsung Pelabuhan Bakauheni

Mediarepublika.com – LAMPUNG SELATAN —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memantau langsung Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa (7/4/2020) pagi, untuk memastikan kesiapan pelabuhan tersebut dalam mengantisipasi Corona virus disease (Covid-19).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Arinal meninjau secara langsung para petugas yang menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap, di antaranya petugas yang melakukan pemeriksaan pemudik dan penanganan PDP 24 jam (baju kuning) dan petugas disinfektan (baju kuning tua).

“Saya ingin memastikan ini. Walaupun saya sudah diingatkan untuk tidak berlama-lama di sini, tapi saya ingin bertemu dengan kalian. Jangan sampai melayani masyarakat, tapi terancam kesehatannya,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur juga memberi spirit para petugas. “Kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan daerah. Tetapi juga kita harus dalam keadaan selamat. Terus jaga semangat agar selalu sehat,” ujar Gubernur.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa wilayah Bakauheni ini sebagai pintu gerbang untuk mudiknya atau kembalinya masyarakat baik dari pulau jawa ke sumatera atau sebaliknya.

“Oleh karena itu, saya bersama-sama tim melihat secara langsung. Walaupun dari sisi laporan, sudah mendapatkan informasi bahwa sesuai protap dan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Gubernur mengimbau pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan prosedur tetapnya (protap), baik itu di pelabuhan dermaga eksekutif maupun pelabuhan dermaga reguler.

“Kita juga harus ingatkan kepada masyarakat yang telah diperiksa, agar ketika sampai di kampungnya untuk melakukan isolasi diri. Kepala desa juga harus ingatkan warganya yang dari mudik untuk isolasi selama 14 hari, hal ini dilakukan sebagai kewaspadaan,” jelas Gubernur Arinal.

Gubernur minta masyarakat, khususnya petugas kesehatan untuk selalu menjaga protap kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan jaga jarak minimal 1 meter.

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal juga mengingatkan Bupati Lampung Selatan agar RSUD Bob Bazar Kalianda untuk selalu siap. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit rujukan di provinsi yang sudah terdata di Kementerian Kesehatan.

Dalam kunjungan Gubernur itu , salah satu Petugas Kesehatan di Dermaga Eksekutif menuturkan bahwa selama ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Apabila penumpang datang akan dicek suhunya, dan ditanyakan riwayat perjalanan dan riwayat penyakit.

“Apabila ditemukan ada hal berkenanaan riwayat penyakit, dan dicurigai sakit maka akan dilajutkan observasi, dan dirujuk ke rumah sakit terdekat,” ujar petugas tersebut.

Sementara itu, Kapolda Lampung Purwadi Arianto, menjelaskan bahwa Bakauheni merupakan pintu masuk Sumatera. Dan harapannya seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya.

“Kedepan juga akan dilakukan penambahan personil yang cukup memadai jika situasi terus berkembang,” jelas Kapolda.

Kepada petugas di Bakauheni, Kapolda Purwadi Arianto mengucapkan terimakasih atas segala apa yang telah dilakukan.

“Harapan besar masyarakat Lampung, dan seluruh masyarakat Sumatera agar para petugas dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan yang paling penting jaga kesehatan,” jelasnya.

Kapolda juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu menjaga protap kesehatan, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, bersih-bersih badan sebelum bertemu keluarga, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari perkumpulan. (Adpim)

Diposkan pada

Diancam Hukuman Mati Jika Kepala Pekon Selewengkan DD Anggaran Pencegahan Covid-19

TANGGAMUS, Mediarepublika.com – Inspektorat Tanggamus peringatkan aparatur pekon dengan hukuman mati atau seumur hidup jika menyelewengkan anggaran pencegahan Covid-19 yang dianggarkan dalam Dana Desa.

Hal itu disampakan Sekretaris Inspektorat Gustam Apriyansyah, mewakili Inspektur Ernalia, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Aturan itu mengatur ancaman hukuman bagi penyalahguna anggaran dalam pengeluaran barang dan jasa berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19.

Di Tanggamus dana penanganan dan dampak Covid-19 bukan saja dianggarkan di tingkat kabupaten. Tapi dianggarkan pula dari Dana Desa untuk kepentingan pekon masing-masing.

“Aparatur pekon kami minta agar gunakan dana pencegahan Covid-19 yang diambil dari Dana Desa secara benar dan sesuai. Jangan diselewengkan karena sudah ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup,” ujar Gustam.

Ia mengaku, ancaman sangksi tersebut sangat berat. Bahkan lebih berat dari ancaman tindak pidana korupsi yang selama ini ada, dan berlaku pula pada penyeleweng Dana Desa.

“Ancaman hukuman ini lebih berat karena pelaku memanfaatkan kondisi darurat yang saat ini berkaitan dengan wabah yang mematikan,” jelas Gustam.

Ia mengaku, peringatan ancaman tersebut sudah dikirimkan ke seluruh kecamatan agar diteruskan ke pekon-pekon. Maka pekon jangan lakukan penyelewengan dana pencegahan Covid-19 dari Dana Desa.

Inspektorat nanti bakal mengevaluasi dan mengaudit penggunaan Dana Desa yang diperuntukkan bagi pencegahan Covid-19 di seluruh pekon. Kini rata-rata pekon sudah anggarkan Rp 100 juta untuk pencegahan Covid-19 dari batas minimal Rp 75 juta per pekon.

Menurut Suyanto, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tiap pekon diinstruksikan menganggarkan dana pencegahan Covid-19 minimal Rp 75 juta, selebihnya disesuaikan kebutuhannya masing-masing.

“Kesepakatan anggaran naik lagi, semula Rp 50 juta minimal, sekarang minimal Rp 75 juta. Sebab ada tambahan pengeluaran, bukan saja untuk pencegahan tapi juga untuk bantuan dampaknya,” terangnya

Ia jelaskan, maksud dampak adalah bantuan uang kepada warga yang usahanya terdampak Covid-19. Bentuknya bantuan dana Rp 200 ribu per kepala keluarga per bulan.

Bantuan diberikan selama tiga bulan terhitung sejak April, Mei dan Juni. Untuk itu pekon diminta segerakan serahkan APBDes agar Dana Desa segera cair.

“Mereka yang menerima adalah keluarga di luar penerima bantuan PKH dan Program Sembako. Maka sasarannya adalah warga baru di luar penerima kedua program itu,” tambahnya

Sedangkan untuk anggaran pencegahan, rincian pengeluaran di antaranya untuk pengadaan tempat cuci tangan di semua fasilitas umum aset pekon. Lalu untuk sosialisasi dan edukasi warga pekon setempat, pendataan warga.

Lantas pendirian posko relawan, penyemprotan disinfektan, pembelanjaan alat pelindung diri (APD) bagi orang yang menyemprot disinfektan. Bahkan pengadaan tempat isolasi.
(sujanak)

Diposkan pada

Gubernur Arinal Minta Lakukan Pengawasan Ketat agar Perekonomian Lampung Tidak Terganggu

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengecek langsung kesiapan antisipasi Covid-19 di area maritim Pelabuhan Panjang, di Lapangan Dermaga Kapal Ro-Ro Pelabuhan Panjang, Selasa (7/4/2020).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal minta agar penanganan corona dilakukan ketat agar perekonomian Lampung tidak terganggu.

“Saya mengingatkan penanganan corona ini kita harus ketat, tetapi ekonomi kita tidak boleh terganggu,” ujar Gubernur Arinal.

Pada kesempatan itu, Gubernur mendengarkan secara langsung kesiapan dari PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang dan Kantor Bea Cukai Bandar Lampung.

Arinal mengatakan Pelabuhan Panjang selain sebagai pemberhentian penumpang, juga alat angkut ekpor maupun impor komoditi Provinsi Lampung, agar bagaimana melakukan deteksi dan petugas Pelabuhan Panjang juga harus berpakaian aman.

“Oleh karena itu penyeberangan antar pulau jalan terus, ekspor harus lebih ditingkatkan dan ternyata beberapa komoditi kita meningkat karena memang saya genjot dari awal seperti lada, kopi dan lainnya. Ini jangan sampai terganggu akibat hal-hal yang tidak menguntungkan,” katanya.

Arinal menyebutkan bersama dengan Forkopimda Provinsi Lampung juga akan ikut membantu melakukan pengamanan di area Pelabuhan Panjang.

“Dimana di sini harus diperketat jangan sampai banyak masyarakat masuk yang tidak berkepentingan,” ujarnya.

Arinal menyampaikan apresiasi semua pihak yang terlibat di Pelabuhan Panjang sesuai dengan protap dan menyiapkan protokol kesehatan.

“Saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua di pelabuhan dengan keterlibatan semua unsur ini berjalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya, jika ini dilaksanakan maka telah memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah prihal penanganan corona.

“Bila perlu dalam waktu yang tidak lama, corona sudah punah dari Indonesia,” ujarnya.

Arinal menyebutkan selain kunjungannya di Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, juga akan meneruskan melakukan pengecekan di Bandara Radin Inten II, Stasiun Kereta Api Tanjungkarang dan Terminal Rajabasa. “Kita harus terus besinergi dan saling berkoordinasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Panjang Andi Hartono mengatakan bahwa Pelabuhan Panjang sudah melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana penanganan Covid-19 sejak bulan Januari.

“Kita sudah membuat surat edaran dan SOP kesepakatan semua stakeholder yang ada di Pelabuhan Panjang karena ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Andi.

Salah satunya, Andi menegaskan bahwa KSOP melarang ABK untuk turun di Pelabuhan Panjang. “Saya larang semua ABK turun di Pelabuhan Panjang dari semua kapal, untuk kebutuhan ABK itu bisa dilayani dari agen,” katanya. Andi menuturkan Pelabuhan Panjang tetap beroperasi dan tidak ada larangan untuk ekspor.

“Kami tetap beroperasi tidak ada larangan untuk ekspor, semua standar protokol kesehatan kami lakukan disini. Insya Allah semua tetap berjalan disini, kita beri semangat kepada teman-teman, tidak boleh sampai menghambat logistik, semua harus lancar dan berjalan,” ujarnya.

General Manager PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang Drajat Sulistyo mengatakan Pelabuhan Panjang sejak bulan Januari terus menangani dan menyediakan fasilitas baik untuk customer maupun internal Pelabuhan Panjang.

“Kami juga menyediakan ruang isolasi baik diarea kantor maupun dilapangan,” ujar Drajat.

Drajat mengatakan Pelindo II juga telah memberlakukan work from home (WFH) bagi para pegawai sampai 70 persen.

“Kita juga melakukan WFH hampir 70 persen karyawan kami, karena Pelabuhan Panjang saat ini satu-satunya pelabuhan yang sudah menerapkan digitalisasi, jadi customer kami larang untuk ke pelabuhan namun untuk operasi lapangan kami sangat protektif bekerjasama dengan KKP untuk protokol kesehatan,” katanya.

Selain itu, Drajat menyebutkan bekerjasama dengan Forkopimda juga melakukan keliling untuk mengedukasi hampir setiap waktu tentang bahaya corona.

“Termasuk Kapal Ro-Ro yang masuk untuk dilakukan pengecekan bersama dengan KKP setelah itu barulah bisa turun. Semua disini juga memakai masker,” katanya.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung Esti Wiyandari mengatakan semua unsur insan kemaritiman di Pelabuhan Panjang semua bersinergi dalam memerangi Covid-19.

“Kami semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan terutama dilingkungan Pelabuhan Panjang, karena Pelabuhan Panjang ini adalah salah satu pintu masuk terhadap barang atau komoditas di Lampung,” ujar Esti.

Esti mengatakan terkait impor, Bea Cukai melakukan pemeriksaan yang selektif terkait dengan asal barang, terutama barang-barang yang berasal dari China.

“Terkait ekspor, kita tetap jalan dan tidak ada larangan sama sekali karena ekspor adalah bagian dari penggerak roda perekonomian di Provinsi Lampung. Anggota kami yang dilapangan tetap kita lengkapi dengan pengamanan untuk melakukan tugasnya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KKP Kelas II Panjang R. Marjunet mengatakan para petugas KKP yang memakai APD disiapkan untuk khusus penanganan PDP.

“Jika ada penumpang atau kru kapal yang berstatus PDP mereka yang tangani kemudian diantara mereka juga sudah disiapkan untuk tim tindaklanjutnya. Kita mempunyai lebih dari 20 orang,” ujar Marjunet

Menurut Marjunet dalam penanganan Covid-19, Pelabuhan Panjang sendiri semuanya sudah tertara rapih termasuk kapal penumpang dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Panjang.

“Semua kapal yang datang merapat ke Pelabuhan Panjang tidak langsung merapat tetapi disediakan area zona karantina sekitar 4 mil dari titik disini,” katanya.

Marjunet menuturkan KKP juga melakukan pencatatan, pendataan dan notifikasi semua para pendatang.

“Kami mencatat, mendata dan menotifikasi semua pendatang terutama yang beresiko menjadi OTG dan ODP. Hasil catatan kami selama 24 jam disemua titik masuk, kami laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,” katanya.(Adpim)

Diposkan pada

Pemprov Lampung Membangun Desa Melalui Program Smart Village

 BANDARLAMPUNG- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim lakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2020, diruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (7/4).

Dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa desa memiliki peran sangat penting dalam pembangunan nasional, “Membangun desa berarti juga melaksanakan pembangunan nasional,” ucapnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Lanjut Chusnunia, bahwa mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam pembangunan desa. “Untuk lebih memajukan dan mengembangkan potensi desa dengan tujuan menyejahterakan masyarakatnya diperlukan adanya inovasi, salah satunya adalah dengan konsep Smart Village yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, “terangnya.

Lebih lanjut, Wagub Chusnunia juga mengimbau agar tidak ada program desa yang berjalan secara tumpang tindih. Kemudian beliau juga berharap agar program Smart Village dapat berjalan dengan baik, sehingga desa-desa di Provinsi Lampung akan menjadi desa yang maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Langkah Pemkab Tanggulangi Covid-19 di Kabupaten Pesawaran

Mediarepublika.com – Pesawaran- Bupati Pesawaran sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pesawaran Dendi Ramadhona minta setiap desa untuk membuat posko dan menganggarkan penanggulangan Covid-19.

“Untuk penanggulangan Covid-19 ini kita minta setiap desa untuk bisa menganggarkan melalui DD, misalnya untuk pendirian posko serta stimulus bagi relawan dan petugas yang menjaga posko jangan sampai justru petugas dan relawannya yang sakit, justru jika Desa tidak menganggarkan APBDes-nya untuk penanggulangan Covid-19, DD-nya akan kita evaluasi kedepannya,” ungkapnya, Senin (6/4).

Menurutnya, pendirian posko tersebut bertujuan untuk memantau setiap warga yang ada di desa tersebut. “Jika sudah ada posko nanti akan kita integrasikan antara posko di desa dengan Pemkab Pesawaran, seperti misalnya ada masyarakat yang baru pulang dari luar negeri ataupun daerah yang masuk kategori zona merah penyebaran Covid-19, petugas di desa yang akan melaporkan guna selanjutnya ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, sebagai langkah antisipasi, Pemkab Pesawaran juga telah menyiapkan lahan pemakaman bagi warga yang meninggal akibat terpapar Covid-19. “Untuk lahan kita sudah ada beberapa opsi, kurang lebih ada 4 titik, tapi untuk daerah belum bisa kita publikasikan karena kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan warga sekitar disitu,” katanya.

Ia pun menjelaskan, pihaknya bersama dengan stake holder terkait juga berencana akan melakukan screening terhadap orang yang masuk ke Kabupaten Pesawaran. “Rencananya di perbatasan maupun pintu masuk ke Kabupaten Pesawaran akan kita lakukan screening terhadap orang yang masuk ke Kabupaten Pesawaran, untuk titiknya nanti kita tentukan bersama dengan pak Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan dan lainnya,” jelasnya.

Sementara untuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan juga akan dilakukan sejumlah langkah sebagai bentuk dukungan terhadap dari Pemkab Pesawaran. “Tadi kita juga melakukan rapat bersama dengan para Kepala Puskesmas sekaligus untuk memberikan semangat buat mereka, dan saya jamin terkait dengan fasilitas pekerjaan mereka akan kita penuhi seperti suplemen, makanan sehat hingga Alat Pelindung Diri (APD), agar tidak ada kekhawatiran saya mereka melakukan tugas,” tukasnya.

Ia pun meminta kepada sejumlah pihak untuk saling memberikan semangat, terutama dalam memerangi penyebaran Covid-19 ini. “Semua ikhtiar akan kita lakukan, semoga Corona tidak ada di Pesawaran, dan saya juga minta kepada sejumlah pihak untuk bisa saling memberi semangat bukan saling mengkritik ataupun menyudutkan pihak lain, karena masyarakat saat ini butuh action, khususnya dalam penanganan penyebaran Covid-19, dan saya pun mengapresiasi bagi beberapa pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menangani Covid-19 ini,” tutupnya.

Diposkan pada

Cegah Covid-19, Polres Tanggamus Gelar Latpraops Keselamatan Terapkan Physical Distancing

TANGGAMUS, Mediarepublika.com – Polres Tanggamus akan melaksanakan Operasi Keselamatan Krakatau 2020 yang berlangsung mulai tanggal dimulai tanggal 06 April s/d 19 April 2020.

Operasi ini akan mengedepankan fungsi lalu lintas dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif menjelang hari raya idhul fitri tahun 2020 dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Tanggamus.

Guna memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik, sebelum pelaksanaan Operasi terlebih dahulu menggelar Latihan Pra Operasi atau biasa disingkat Latpraops.

Latpraops itu dipimpin Waka Polres Tanggamus Kompol MN. Yuliansyah, SH. MH didampingi Kabag Ops Kompol Bunyamin, SH. MH di Aula Wirasatya, Sabtu (4/4/20).

Pesertanya, Kasat Intelkam AKP Samsuri, SH. MH, Kasat Lantas AKP Yuniarta, SH. MH dan sejumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2020 Polres Tanggamus.

Namun ditengah pademi corona ini, sebelum memasuki ruangan, Wakapolres Kompol MN. Yuliansyah langsung memandu langsung personelnya guna melaksanakan penyemprotan tangan menggunakan handsanitizer yang telah disiapkan.

Selanjutnya, setelah memasuki ruangan kembali dilaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan Covid-19 dengan physical distancing yakni dengan duduk dengan jarak 1 meter yang disekat oleh 1 kursi yang biasanya digunakan.

Wakapolres Kompol MN. Yuliansyah mengatakan bahwa sebagai langkah persiapan untuk melaksanakan Ops Keselamatan Krakatau 2020 dengan sasaran meliputi turunnya angka kecelakaan dan terwujudnya kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Menurutnya, seluruh personel yang terlibat juga harus memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan penyebaran dan Covid-19 dalam Operasi nantinya.

“Dalam pelaksanaan operasi keselamatan kali ini, personel harus lebih memahami bahwa dalam rangkaian kegiatan juga akan lebih banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran guna memutus mata rantai Covid-19,” kata Kompol MN. Yuliansyah usai kegiatan.

Ditambahkannya, dalam operasi Keselamatan ini menitik beratkan himbauan dan penyuluhan masyarakat serta tidak adanya target tilang, kecuali yang membahayakan keselamatan umum.

Ditempat sama Kasat Lantas AKP Yuniarta, SH menambahkan bahwa sasaran dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2020 meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang dapat mengakibatkan penularan virus corona.

Dikatakannya, adapun target Operasi adalah meliputi orang, lokasi dan kegiatan yang mengedepankan preemtif dan preeventif serta penegakan hukum dengan skala prioritas.

“Sedangkan target khusus kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta psycal distancing atau jaga jarak serta penyemprotan cairan desinfektan,” kata AKP Yuniarta.

Kesempatan itu, Kasat mengimbau masyarakat agar patuh terhadap Maklumat Kapolri serta himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah.

“Jika mendesak harus keluar rumah menggunakan kendaraan maka patuhi peraturan lalu lintas dan gunakan APD minimal masker. Setelah pulang jangan lupa cuci tangan atau pakai handsanitizer,” himbaunya. (Sujanak)

Diposkan pada

Sekda Provinsi Lampung temui warga Purwotani Untuk Sosialisasi Covid-19

LAMSEL- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto melakukan pertemuan dengan warga masyarakat di desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada Minggu siang, (5/04).

Pertemuan ini merupakan mediasi dan tindak lanjut dari adanya penolakan warga masyarakat sekitar tempat dimakamkannya korban wabah virus Covid-19 yang meninggal dunia dan pemakamannya dilaksanakan beberapa hari yang lalu di lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada di desa Purwotani.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Balai Pertemuan desa Purwotani dengan suasana santai dan tetap memperhatikan sosial distancing tersebut, turut hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Ketua MUI KH Bukhori Muslim, Kadis Kominfotik A. Chrisna Putra, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Irwan S Marpaung, Karo Kesos dan Dinas Pendidikan, Tim Forensik RS. Abdoel Moeloek, unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta warga masyarakat desa Purwotani.

Selain memberikan sosialisasi, dalam pertemuan tersebut telah disepakati juga oleh masyarakat bahwa masyarakat berkomitmen untuk tidak akan menolak apabila di waktu yang akan datang terjadi korban meninggal dunia dimakamkan di wilayah desa Purwotani.

Menurut Camat Jati Agung Jhoni Irzal, S.Sos, dari masyarakat di desa purwotani tidak ada penolakan hal tersebut dilakukan oleh oknum dengan memasang banner penolakan, pihak keamanan dan Aparat desa telah melakukan upaya persuasif dan penindakan terhadap pemasangan banner yang memprovokasi warga dengan mencabut semua banner yang berisi penolakan yang mengatasnamakan warga tersebut.

“Yang jelas, kita masyarakat Purwotani dan Jati Agung khususnya tidak ada bahasa menolak, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat dibuat tenang berkaitan dengan berita – berita hoax yang tersebar melalui WA, Facebook, IG, nah ini yang membuat masyarakat panik” jelas Jhoni.

Menanggapi adanya banner yang berisi penolakan yang dipasang disekitar lokasi, lebih lanjut Jhoni mengatakan :

“Banner dibuat dan dipasang oleh oknum, bukan oleh masyarakat dan tadi malam kami telah mencabut semua banner tersebut” terangnya.

Pada prinsipnya masyarakat menerima dan ini merupakan salah satu bentuk paritisipasi masyarakat desa Purwotani dalam upaya turut menanggulangi masalah ini.

Sosialisasi penanganan korban meninggal akibat Covid 19 disampaikan oleh dr. Aberta Karoline Sp. F.M.

“Jenazah Covid yang telah ditatalaksana di Rumah Sakit oleh petugas medis di rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan itu sudah aman, sehingga pada saat dimakamkan, di pemakaman umum maupun pemakaman khusus itu aman” ujar dokter spesialis Forensik tersebut.

Warga masyarakat di desa Purwotani pada dasarnya tidak menolak dengan adanya Pemakaman korban wabah Corona di wilayah desa mereka, namun ada permohonan dari masyarakat agar Lokasi pemakaman dapat digeser karena dekat dengan akses masyarakat menuju ke ladang dan mengangkut hasil bumi.

Pada akhir pertemuan ditandatangani komitmen bersama yang diwakili oleh warga dan Kasdim 0421 Lampung Selatan Mayor inf. Agus Waluyo.

Berkaitan dengan pergeseran lokasi makam saat ini, Fahrizal mengatakan bahwa tidak ada persoalan untuk menggeser sedikit lokasi pemakaman sesuai harapan warga masyarakat.

“Itu tidak ada persoalan, tinggal kita geser saja, kan lahannya masih luas.” ujar Fahrizal (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).