Penulis: admin

Nanang Ermanto juga menegaskan agar semua Kepala Desa bergerak cepat serta memikirkan secara matang penggunaan Dana Desa (DD) dengan memperhatikan penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Hal itu ditegaskan Nanang Ermanto saat memberikan arahan kepada Kepala Desa dari tiga (3) Kecamatan, Kec.Rajabasa, Kec. Penenghaan dan Kecamatan Palas, yang terbagi dalam tiga session, di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati, Sabtu (11-4-2020).

Nanang meminta Kepala Desa, Sekdes, Pendamping Desa, Petugas Operator Desa, untuk merumuskan pergeseran Dana Desa (DD), berkoordinasi bersama instansi terkait agar dalam pengalokasian Dana Desa tepat sasaran.

“Kita harus bergerak cepat dalam penanganan covid-19 ini. Tujuan kita yang utama adalah, bagaimana cara kita menyelamatkan masyarakat dari wabah covid-19 ini, baik dari sisi kesehatan masyarakat, juga dari dampak ekonomi yang timbul,”ujar Nanang.

“Hilangkan pikiran kita dari niat jahat dalam mengelola anggaran. Pikiran kita hanya satu, bagaimana caranya menyelamatkan rakyat,” tegas Nanang.

Acara yang dipandu Pj. Sekretaris Daerah, Thamrin, S.Sos, M.M tersebut, berlangsung sejak Jum’at (9-4-2020) hingga Rabu mendatang (15-4-2020) dalam rangka menyamakan persepsi tentang penanganan wabah Corona Virus Covid-19 di Desa yang penggunaan anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD).

Para Kepala Desa diberikan arahan dari Dinas/Instansi terkait, seperti Inspektur, Dinas PMD, Dinas Sosial, Direktur RS. Bob Bazar, agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran serta tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.

Pada kesempatan itu, Nanang Ermanto juga sempat menyinggung erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang terjadi pada Jum’at malam (10-4-2020) sekitar pukul 22.35 WIB yang sempat membuat heboh warga pesisir, Kec. Rajabasa, dimana bau belerang yang begitu menyengat membuat sebagian warga pesisir mengungsi ke dataran yang lebih tinggi.

Nanang meminta kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa untuk menenangkan warga setiap kali ada issue yang muncul ditengah-tengah masyarakat, terutama yang dapat menimbulkan keresahan.

Dalam situasi seperti ini, Nanang meminta Kepala Desa untuk secara aktif memantau perkembangan situasi di desanya masing-masing.

“Bukan hanya corona, tetapi juga issue yang lain, seperti GAK yang semalam erupsi. Jaga situasi agar selalu kondusif,” kata Nanang.

“Saya minta masyarakat tetap tenang, jangan mudah percaya informasi yang belum tentu kebenarannya. Jangan menyebar informasi yang bisa membuat kepanikan ditengah masyarakat,” tambahnya.

“Tadi pagi saya bersama Kapolres serta Kepala OPD terkait, melihat aktivitas warga di sekitar Desa Kunjir dan Rajabasa semua normal. Bahkan ada nelayan yang baru pulang melaut. Jadi masyarakat tetap tenang tetapi selalu waspada,” pungkas Nanang. (Kmf).

Kebijakan itu, kata Nanang, sebagai bagian dari upaya proteksi agar tidak ada Kades yang terjangkit virus Covid 19. Disamping tanggungjawab Kades sebagai pemimpin di desa yang harus mengayomi warganya.

“Saya minta Kepala Desa jangan ada yang meninggalkan desanya. Nanti Pak Camat tolong dipantau, pastikan tidak ada Kepala Desa yang keluar kota,” tukas Nanang di Posko Gugus Tugas Covid 19, rumah dinas bupati setempat, Jumat (10/4/2020).

Menurut Nanang, larangan keluar daerah tersebut berlaku sejak darurat virus korona diberlakukan pemerintah pusat hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Batasnya sampai situasi benar-benar aman. Apalagi sebentar lagi masuk Ramadhan. Karena kalau terjadi kepanikan dalam situasi seperti saat ini, dan Kepala Desa tidak ada di tempat, siapa yang bertanggungjawab. Ini yang kita sayangkan jika masih ada Kepala Desa yang keluar kota,” cetusnya.

Jika tetap ada yang melakukan perjalanan keluar kota, lanjut Nanang, maka saat tiba kembali di Lampung Selatan, Kepala Desa harus dikarantina selama 14 hari.

Hal itu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) penanganan terhadap seseorang untuk diketahui apakah terpapar virus korona atau tidak.

“Kalau ada Kepala Desa yang baru dari luar daerah tolong di karantina mandiri. Begitu juga dengan warga lainnya, karena sekarang ini musimnya mudik. Pak Kades berikan edukasi yang baik, jangan justru buat panik apalagi kegaduhan. Sampaikan dengan santun dan bijak,” tandasnya. (Kmf)

Didampingi Ketua DPRD, Hendry Rosyadi, Wakil Ketua DPRD Darul Kutni, Kapolres Lampung Selatan, AKBP. Edi Purnomo, S.Ik, Dandim 0421 Lamsel, Letkol. Kav. Robinson Oktovianus Bassie, Sekretaris Daerah, Thamrin serta beberapa Kepala OPD, Nanang Ermanto mengawali laporannya dengan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur beserta rombongan yang melakukan peninjauan pelabuhan penyeberangan Bakauheni, mengecek secara langsung kesiapan ASDP dan KKP dalam pencegahan penyebaran virus corona covid-19 di Propinsi Lampung, pada Selasa (7-4-2020).

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur, hal ini tentunya menambah motivasi bagi kami untuk bekerja keras dalam memutus penyebaran corona, sebab kami berada di jalur terdepan, pintu gerbangnya pulau Sumatera,”ujar Nanang.

Pada kesempatan video konference yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, Nanang Ermanto juga menyampaikan laporan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh para petugas medis baik itu APD untuk rumah sakit maupun APD untuk petugas medis di puskesmas.

Nanang juga menyampaikan laporan terkait Dana Desa (DD) di Lampung Selatan telah terealisasi 240 Desa dari 256 Desa yang ada di Lampung Selatan dengan total anggaran yang terserap sebesar Rp. 42 Miliar.

Selain itu, dalam penanganan kesehatan, khususnya untuk pencegahan virus covid-19 di pelabuhan Bakauheni, tak lupa Nanang meminta kepada Gubernur untuk dapat mengirimkan tenaga medis, baik dokter maupun perawat dari Propinsi Lampung, mengingat KKP yang bertanggung jawab terhadap kesehatan di area pelabuhan kekurangan tenaga medis.

“Tolong lampung selatan diutamakan pak gubernur untuk bantuan APD-nya, saya juga berharap agar permintaan tenaga medis dari KKP bakauheni dapat segera di tanggapi mengingat pelabuhan bakauheni masih kurangnya tenaga medis,” ujar Nanang.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Ir. Arinal Djunaidi yang didampingi Forkopimda Provinsi Lampung, dalam arahannya meminta kepada Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung mengamati realisasi Dana Desa (DD) serta tenaga kerja yang telah kembali dari luar negeri maupun dalam negeri untuk dilakukan penanganan yang serius.

Arinal juga meminta kepada Bupati/Walikota agar dalam menghadapi situasi saat ini, langkah yang harus diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas, disamping juga memperhatikan dampak ekonomi tentang kebutuhan pangan yang bisa dimanfaat oleh masyarakat.

“Kepada para bupati/walikota saya ingin menyampaikan terkait Dana Desa (DD) untuk penangan covid-19 saat ini belum terealisasi semua, baru 1304 Desa dari 2435 Desa. Tolong untuk para bupati/walikota membuat kebijakan dengan memanfaatkan dana talangan jika DD belum bisa dicairkan. saya juga meminta agar para bupati/walikota tetap memperhatikan tenaga kerja yang telah masuk dari luar negeri maupun dalam negeri agar segera dilakukan lokalisir di masing-masing desa dengan penanganan yang serius agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan,” Ucapnya.

“Tadi juga kita telah mendengarkan arahan dari beberapa menteri dalam menghadapi situasi saat ini. Maka langkah yang harus dilakukan ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat, itu yang utama. juga memperhatikan dampak ekonomi dalam kegiatan stok pangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tentu membutuhkan kebijakan dari kita agar kebutuhan pokok dapat mampu berdaya beli oleh masyarakat. Tentunya yang tidak kalah penting ialah menjaga dunia usaha baik usaha kecil dan menengah harus tetap beroperasi,”lanjutnya.

“Bupati/Walikota diharapkan dapat menyiapkan lahan pemda untuk menjaga kemungkinan pasien covid-19 mungkin tidak berumur panjang, maka semua kabupaten/kota harus menyiapkan jangan sampai terjadi seperti kemarin ditolak penguburannya oleh warga,”ujar Arinal.

Sebelum menutup Rapat Koordinasi melalui Teknologi Video Conference, Arinal Djunaidi memberikan apresiasi kepada Bupati/Walikota yang telah bersedia mengikuti kegiatan rakor yang diselenggarakan secara mendadak.

“Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bupati/Walikota untuk berkoordinasi, sehingga ketika saya ditanya oleh pemerintah pusat, saya dapat menjawab mewakili Bupati,”pungkas Arinal. (KMF).