Diposkan pada

Danrem 043/Gatam Bersama Kapolda Lampung Ikuti Vicon Kelurahan Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

mediarepublika.com

Bandar Lampung, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono S.S. M.I.Kom, kamis (09/07/2020) pukul 09.00 Wib melaksanakan kunjungan  kerja bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Drs.Purwadi Arianto,.M.Si, untuk mengikuti  Vicon bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis di Brugo Cotage Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Vicon bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis yang dilaksanakan secara terpusat di Ketapang Urban Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan Tema ”  MASYARAKAT PRODUKTIF WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN “.

Turut hadir dan mengikuti Vicon bersama Bupati Tuba Barat Hi.Umar Ahmad.SP, Dandim 0412/LU Letkol INF Krisna Pribudi, Danlanud M. Bunyamin diwakili oleh Kasisops Kapten POM Adi Firmandadi, Jajaran Pejabat Utama Polda Lampung, Pabung Kodim 0412/LU Mayor INF A.Sunarya, Danramil 412-01/TBT dan 412-05/TBU, Kapten Arh Edi Subarya, Kapten INF Heri Purnomo, Para Ka.SKPD Pemkab Tuba Barat, Para Camat Se-Kab.Tuba Barat, Kepala Desa Pulung Kencana Hendrawan.SH, dan Tokoh Adat Megow Pak Tuba Barat (Ketua Pokdar Kamtibmas TBB) Hi.Herman Artha.S.I.kom.(Red)

Diposkan pada

Pemkab Lampung Selatan Tandatangani Addendum Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu, KPU Dapat Tambahan Rp.2 Miliar

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penandatanganan Addendum NPHD yang dilakukan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Ketua KPU, Ansurasta Razak dan Ketua Bawaslu, Hendra Fauzi, berlangsung di ruang video conference, rumah dinas bupati setempat, pada Kamis pagi (9/8/2020).

Turut hadir menyaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta Kepala Kesbangpol Thomas Amrico, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Intji Indriati, Kepala Bagian Hukum dan sejumlah pejabat Pemkab setempat.

NPHD dana hibah tersebut merupakan dana hibah perubahan atau addendum akibat pandemi virus korona atau COVID-19.

Akibat pandemi COVID-19 tahapan dan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sempat tertunda. Namun setelah ada keputusan maka pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Semoga dana ini bisa digunakan dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada nanti. Dan mudah-mudahan Pilkada di Lampung Selatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif,” ujar Nanang Ermanto disela-sela penandatanganan NPHD itu.

Kepala BPKAD, Intji Indriati menambahkan, dana hibah yang diserahkan ke KPU sebesar Rp.38,3 miliar. Dan setelah addendum NPHD sebesar Rp.40,3 miliar. Penyerahan dana tersebut terbagi menjadi dua tahap.

“Awalnya sebesar Rp.38.300.000.000. Dapat tambahan Rp.2 Miliar. Tahap pertama telah terealisasi sebesar Rp.15.320.000.000. Dan hari ini (tahap kedua) sudah direalisasikan sebesar Rp.24.980.000.000,” ungkap Intji.

Sedangkan NPHD dana hibah yang diserahkan ke Bawaslu Lampung Selatan sebesar Rp.18.500.000.000.

“Mereka (Bawaslu) gak ada penambahan anggaran. Pada tahap pertama telah terealisasi sebesar Rp.7.400.000.000. Dan hari ini kita realisasikan sebesar Rp.11.100.000.000,” beber Intji.

Menurut Intji, realisasi dana tahapan pelaksanaan Pilkada untuk kedua lembaga itu telah dilakukan sesuai ketentuan.

“Lima bulan sebelum pelaksanan Pilkada harus dicairkan. Jika dihitung 9 Desember mendatang, hari ini 9 Juli batas terakhir pencairannya. Dan semua sudah kita realisasikan kepada KPU dan Bawaslu. Totalnya Rp.36.080.000.000,” tandasnya.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan, Ansurasta Razak mengaku optimis untuk melaksanakan Pilkada pada 2020. Itu setelah adanya bantuan tambahan dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Ya kita optimis 9 Desember 2020 tidak mundur lagi. Karena memang (dana) sudah terbantu. Mudah-mudah tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung Selatan,” kata Ketua KPU.

Selain itu ia menegaskan, dalam tahapan Pilkada 2020 di masa COVID-19, tidak ada rapat umum atau kampanye terbuka yang sifatnya melakukan pengumpulan massa.

“Yang mengumpulkan massa banyak itu tidak ada. Kita laksanakan sesuai protokol COVID-19. Karena jika rapat umum, dikhawatirkan berpotensi terjadi penyebaran COVID-19,” tuturnya.

Sedangkan, terkait perubahan perjanjian NPHD tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi menyebut, pihaknya tidak meminta tambahan anggaran. Meskipun tahapan Pilkada dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19.

“Hanya melakukan perubahan rincian saja. Kita sesuaikan dengan kebutuhan terkait COVID-19 ini. Diluar itu ya proses tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Lampung Selatan.

“Saya minta ASN bisa lebih netral. Menjaga sikapnya untuk tidak berpihak. Dan kepada masyarakat kami juga minta terus membantu, melaporkan jika terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (Red)

Diposkan pada

Dana Hibah NKHD Tak Kunjung Sampai KPU Bandar Lampung Layangkan Surat Permohonan Pencarian

Bandar Lampung,- mediarepublika.com –
Jelang Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung layangkan surat permohonan pencairan dana hibah APBD.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (09/07/2020), bahwa melalui nomor surat 404 TU.01.1-SD/1871/KPU-Kot/VII/2020, telah dikirimkan surat ke pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, Senin 07 Juli 2020.

Menurutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 16 ayat (4).

“Yaitu : a Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dan b. Tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara,” kata Dedy.

Lanjut, pihaknya mengatakan bahwa dari 39.000.000.000 baru dikirim 30% sehingga KPU Bandar Lampung melakukan permohonan pencairan dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani.

“Pengajuan pencairan dana tersebut sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan Kegiatan Tahapan selanjutnya,” jelasnya.

Selain itu, dia juga mengatakan dari jumlah PPDB 1700 orang saja itu harus dibayarkan karena itu masa kerjanya 15 Juli sampai 13 Agustus dan akan melakukan Rapid Test kepada PPDB Kota Bandar Lampung.

“Sekarang kita lagi persiapan untuk Rapid Test 1700 PPDB, dan akan kita laksanakan pada tanggal 11 dan tanggal 13 jika dalam Rapid Test ada PPDP kita yang reaktif maka akan langsung kita ganti,” tedasnya. (Red)

Diposkan pada

IKE EDWIN BACALON WALIKOTA BANDAR LAMPUNG IDOLA EMAK-EMAK

mediarepublika.com

Bandar Lampung – Cool alias keren, Itulah sosok Ike Edwin. Keren karena sikapnya yang humble atau rendah hati, tak pernah menyakiti atau memperlakukan orang karena perbedaan, status sosial. Dan dirinya tak enggan pula berbaur bersama masyarakat. Kendatipun ia, seorang jenderal polisi bintang dua dan trah bangsawan sebagai Perdana Menteri Kerajaan Adat Lampung Paksi Pak Skala Beghak.

Smart atau Cerdas. Betapa tidak, mantan Kapolda Lampung 2016 sebagaimana ujar mantan Walikota Jakarta Pusat Silviana Murni sewaktu Dang Ike menjabat Kapolres setempat “Kagak Ada Matinye” Alias seseorang yang selalu penuh dengan ide-ide cemerlang dan inovatif.
Buktinya. lihat saja gagasan-gagasan fonemenalnya antara lain tentang kantor di dalam tenda sewaktu memimpin Mapolda Lampung.

Begitu pula prestasi Dang Ike sebagai abdi polisi sudah tak terbilang jumlahnya. Banyak prestasi cemerlang yang ditorehkannya hingga masa jabatannya terakhir sebagai Sahlisospol Kapolri. Salah satunya meraih predikat Kapolda Fenomenal Se Indonesia sewaktu menjabat Kapolda Lampung karena profesionalismenya menjaga keamanan di Provinsi Lampung.

Jadi sungguh rasional dan tepat sekali jika para emak-emak Bandar Lampung kini tampak mengidolakan Dang Ike sebagai Walikota Bandar Lampung bersama Wakil Walikotanyal dr Zam. tampak jelas terlihat saat Ike Edwin silahturahim keluar masuk kelurahan-kelurahan se-Bandar Lampung.

Banyak emak-emak setempat bersemangat menyatakan dukungan dengan tentu saja harus berswafoto bersama.yang terkadang membuat diri Dang Ike kewalahan, bahkan ada yang sempat mencium wangi bajunya. Namun Dang Ike hanya tersenyum khas dan tetap ramah menghadapi emak-emak.

Alasan mereka sederhana mengidolakan Dang Ike, lantaran mereka rindu akan pemimpin yang tak enggan berbaur bersama rakyatnya supaya tahu bagaimana problematika dihadapi rakyatnya agar dapat segera cepat memberi solusi.

Dan alasan itu tentu tak saja tak dibuat-buat sebab bagaimanapun emak atau ibu, adalah sumber budaya bagi keluarganya begitu juga untuk masyarakatnya.

Budaya dalam hal ini, tentu juga dalam hal berbudaya politik. Mengapa begitu? Sederhananya begini, dalam kesehariannya, emak2 bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangganya. Maksudnya emak2 harus mengatur bagaimana caranya uang nafkah suaminya bisa cukup bagi kebutuhan keluarganya, cukup atau tidak cukup harus cukup. Namun mereka diharuskan selalu tampil cantik, fight dan cerdas untuk menawar barang kebutuhan sesuai bujet.
Sebab itu, para emak adalah juga pengamat politik terbaik, karena bisa memantau langsung naik turunnya harga barang kebutuhan.

Dan naik turunnya harga kebutuhan rumah tangga, adalah tolok ukur, ada atau tidaknya kesenjangan ekonomi yang berhubungan kondisi politik masyarakat.

Sebab itulah mereka butuh dengan pemimpin sebagaimana figur Ike Edwin terlebih adalah seorang lelaki, keren, rendah hati, cerdas dengan tentu saja sudah terbukti prestasinya yang bisa mewakili aspirasi politik mereka. (Red)

Diposkan pada

Sambut Tagline KNPI Kota Bandar Lampung, Firmansyah-Bustomi Satukan Frekuensi

mediarepublika.com

Bandarlampung – Calon Wali Kota Dr. (Can). Ir. H. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc, menyambut baik tagline yang dikampanyekan DPD KNPI Kota Bandar Lampung tentang “Selamatkan Pemuda dengan Pilkada Bersih”. Hal itu disampaikan Firmansyah saat menyambangi KNPI Kota Bandar Lampung, Kamis (9/7/2020).

Menurut Firmansyah, tagline tersebut membantu dalam edukasi politik kepada masyarakat. “Kami, dari Tim Bandar Lampung Cerdas Berjamaah siap ikut serta mengkampanyekan edukasi politik kepada masyarakat, yaitu Selamatkan Pemuda dengan Pilkada Bersih,” kata Firmansyah.

Bang Firman, panggilan akrab Firmansyah Alfian, menyambangi Sekretariat KNPI Kota Bandar Lampung didampingi pasangannya Calon Wakil Wali Kota Prof. Dr. Ir. H. RA. Bustomi Rosadi, M.S., dan sejumlah Tim Pemenangan.

“Intinya, Bandar Lampung Cerdas Berjamaah satukan frekwensi dengan KNPI untuk melaksanakan politik bersih,” kata Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya itu.

Bang Firman juga mengatakan, kehadiran pemuda di tengah situasi apapun sangat diperlukan. Apalagi saat ini sedang berlangsung tahapan Pilkada, “Bung Karno (Soekarno) mengatakan ‘Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku sepuluh pemuda akan kuguncangkan dunia’. Artinya peran para pemuda sangatlah penting,” kata Bang Firman, dalam pertemuan itu.

Dia juga menjelaskan proses Pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang akuntabel dan amanah. “Untuk itu, saya dan kita semua mengajak pemuda Bandar Lampung menjadi garda terdepan untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung itu.

Sementara itu, Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kehadiran Firmansyah dan Prof Bustomi, apalagi untuk berdialog dengan para pemuda di Sekretariat DPD KNPI Bandar Lampung.

“Terimakasih atas kunjungan bang Firman ke rumah pemuda ini (DPD KNPI). Tentunya kami sebagai pemuda memiliki harapan besar kepada seluruh kontestan Pilkada, terutama soal kinerja. Dan yang paling penting soal edukasi politik kepada masyarakat dan semua elemen,” kata Bung Iqbal–sapa akrab ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung itu.

Selanjutnya, kata Bung Iqbal, DPD KNPI Kota Bandar Lampung membuka pintu selebar-lebarnya, untuk siapa saja yang hendak hadir ke Rumah Pemuda ini (Kantor KNPI) termasuk kontestan Pilkada. Pihaknya siap menjamu dengan hati terbuka guna menjalin silahturahim.

“Yang pasti, kita tetap konsisten mengkampanyekan Pilkada Bersih, dan akan kita pastikan sampai ke tatanan grassroots. Dan DPD KNPI akan melangsungkan pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) sampai ke tingkat kelurahan, guna memaksimalkan kerja konsolidasi dalam upaya merealisasikan tagline tersebut,” kata dia. (Red)

Diposkan pada

Sinergi Dukung Pencegahan Covid-19, PLN Salurkan Bantuan Senilai Rp 42,9 Miliar Melalui Kementerian BUMN

mediarepublika.com

Jakarta, 09 Juli 2020 – PLN terus berkomitmen untuk mendukung penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Selain menjaga pasokan listrik yang andal untuk masyarakat dan rumah sakit, Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN terus menyalurkan bantuan untuk penanganan Covid-19 melalui Kementerian BUMN. Total bantuan yang telah disalurkan oleh Tim Manajemen Krisis Covid 19 PLN melalui Yayasan BUMN mencapai Rp 42,9 Miliar.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendorong BUMN untuk terus meningkatkan kinerjanya dan terus sinergi memberikan bantuan guna menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk terus memerangi Covid-19 hingga tuntas,” tutur Erick.

Pada tahap 5, PLN kembali menyerahkan bantuan senilai Rp 2,7 Miliar. Secara simbolis bantuan ini diserahkan langsung oleh Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi F. Roekman selaku Ketua Tim Manajemen Krisis (Covid-19) kepada Ketua Yayasan BUMN, Harjawan Balaningrath, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/7).

“Kami komitmen untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Mudah-mudahan sinergitas PLN dengan BUMN ini dapat membantu menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” jelas Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi F. Roekman.

Pada tahap 5, bantuan yang disalurkan melalui Kementerian BUMN antara lain 13.865 baju hazmat, 50.060 masker, 11.500 sarung tangan, 1.595 kacamata, 3.026 pelindung wajah, 1.000 rapid test kit, 3.900 PCR tes kit, 6 ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya.

“Kami prioritaskan membantu tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 yang berjuang mengobati para pasien Covid-19,” tutur Syofvi.

Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN kepada pegawai PLN Grup dan mitra kerja PLN.

PLN berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kontak Person
Agung Murdifi
Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059(Red)

Diposkan pada

KUR Tani dari BNI Disalurkan, Kementan Siap Penuhi Kebutuhan Gubernur Arinal untuk Wujudkan Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia

mediarepublika.com

BANDAR LAMPUNG — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Sumardjo Gatot Irianto siap memenuhi kebutuhan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mewujudkan Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Irjen Kementan Sumardjo Gatot Irianto saat Rapat Evaluasi Program Kementerian Pertanian RI di Provinsi Lampung di Swiss Belhotel, Kamis (9/7/2020) malam.

“Apa aja yang diminta kita penuhi, beliau (Gubernur,red) minta sekarang kita kasih kemarin. Pokoknya yang diminta Lampung kita penuhi,” ujar Sumardjo.

Dukungan ini juga dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan kerjasama penyaluran KUR tani dan penyaluran Kartu Petani Berjaya (KPB) antara BNI dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait.

“Seperti malam ini kita padukan KUR dengan KPB langsung kita saksikan penandatanganannya bersama Kabupaten/Kota,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan demi mewujudkan Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia, dibutuhkan dukungan dari seluruh Kabupaten/Kota.

“Lokomotif itu ada pada kalian semua para Kepala Dinas lingkup pertanian, bagaimana kita bisa membuktikan lokomotif pertanian itu. Lampung tidak ada alasan tidak maju disektor pertanian, tidak ada komoditi di Lampung yang tidak nasional,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal menyebutkan Kabupaten/Kota juga harus ikut turut serta dalam mensukseskan program KPB.

“Karena KPB inilah yang bisa memberikan solusi. Sehingga tidak ada lagi petani ketika dia tanam benihnya tidak ada, tidak ada lagi pupuknya terlambat dan tidak ada lagi produksinya bagus tetapi harganya rendah,” katanya. (Red)

Diposkan pada

Butuh Keberanian Untuk Menciptakan UU Pelaksanaan Ideologi Pancasila

mediarepublika.com

JAKARTA- Berbagai persoalan yang timbul saat ini di Republik Indonesia bersumber dari penyelewengan Pancasila. Dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat di berbagai daerah, di kota maupun desa. Menciptakan Undang-Undang Pelaksanaan Pancasila membutuhkan keberanian revolusioner karena akan secara cepat membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru yang memiliki tujuan dan cara yang jelas dalam bernegara dan berbangsa menuju cita-cita dalam Preambule UUD’45. Hal ini disimpulkan dalam webinar Focus Group Discussion yang bertemakan ‘Memastikan RUU Pelaksanaan Ideologi Pancasila’ yang diselenggarakan Bergelora.com dan Rich & Famous Institute di Jakarta, Rabu (8/7).

Pengamat politik dari UNILA Lampung, Maruly Hendra Utama S.Sos, M.Si. menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi diterima semua pihak. Namun, dalam praktek bernegara seringkali ditemukan berbagai kenyataan yang justru tidak menunjukkan nilai Pancasila. Hal-hal seperti ini, katanya, yang seharusnya menjadi perhatian semua. Dia mengatakan, Pancasila tidak boleh hanya sekadar diucapkan dan ditulis, tapi harus benar-benar dilaksanakan.

“Tapi tidak ada lembaga yang berani memastikan pelaksanaan Pancasila secara konsisten. Kemana harus diadukan kalau ada praktek yang dianggap tidak sesuai Pancasila. Saya kira, harus ada lembaga yang dijadikan tempat untuk mengadu, untuk mengawasi dan memastikan setiap praktek bernegara sejalan dengan Pancasila,” tegas Dosen Fisipol Universitas Lampung (UNILA) di Lampung ini.

Kalau tidak ada lembaga yang kuat, katanya, ketika ditemui praktek atau kebijakan yang tidak sesuai Pancasila, maka tidak ada yang bisa persoalkan. Untuk itu, kata Maruly, sangat dibutuhkan lembaga yang dapat memastikan operasionalisasi Pancasila, sehingga warga negara bisa mengadukan kalau ada persoalan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Kita butuh lembaga yang kuat untuk operasional Pancasila. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita memastikan itu,” tegasnya.

Selain Maruly Hendra Utama, Webinar Focus Group Discussion menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan dari beberapa kota seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, Salamuddin Daeng dari Peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta, dan Mazmur Simamora dari Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) di Jakarta.

Puluhan peserta yang terlibat diantaranya Isroil Samiharjo, Mantan Direktur Nubika, Badan Intelejen Negara (BIN) di Jakarta, Calvin G. Eben Haezer dari Universitas Atma Jaya dan Fendry Panomban, Aktivis 98, Sekjen Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) di Luwuk Sulawesi Tengah. Acara dipandu moderator Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)

Dalam kesempatan itu, Isroil Samiharjo, Mantan Direktur Nubika, Badan Intelejen Negara (BIN) di Jakarta menegaskan agar yang dibentuk adalah Undang-Undang Pelaksanaan Pancasila.

“Undang-undang ini yang akan memastikan semua aspek kehidupan, kebijakan, peraturan sampai Undang-Undang yang ada selaras dan senafas dengan Pancasila. Agar ke depan ada kepastian dalam negara Pancasila. Bukan sekedar sumber hukum tapi rujukan hukum,” tegasnya.

Salamuddin Daeng, peneliti Universitas Bung Karno (UBK) dalam kesempatan itu menegaskan yang terpenting adalah rakyat harus segera bisa merasakan manfaat dari undang-undang yang memastikan pelakanaannya.

“Undang-undang semacam ini yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Kita semua sadar harus fokus kesitu,” tegasnya.

Sementara itu, Mazmur Simamora mengatakan dinamika pro-kontra terhadap RUU HIP telah memberikan kemajuan yang sangat strategis dalam membangun demokrasi dan sistim perundang-undangan di Indonesia.
“Akhirnya semua kita sadar, bahwa kita semua membutuhkan Pancasila bukan hanya sekedar sebagai haluan tetapi sebagai rujukan sistim hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita membutuhkan pelaksanaan Pancasila, bukan sekedar slogan atau jargon kosong seperti selama ini,” ujarnya.

Fendry Panomban, meyakini bahwa dengan adanya Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila, maka semakin jelas arah dan tujuan bangsa dan negara ini melangkah.

“Semakin pasti juga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum ditengah-tengah pembangunan dimasa depan. Karena semua merujuk pada Pancasila sebagai rujukan hukum tertinggi,” tegasnya. (Red)

Diposkan pada

Jajaki Kerjasama, Direktur Pascasarjana Unila Tatap Muka Dengan Bupati Lampung Selatan

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, jajaran Pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, Rabu pagi (8/7/2020).

Rombongan Unila dipimpin langsung Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., didampingi para Wakil Direktur dan sejumlah Ketua Program Studi S2. Pertemuan itu pun berlangsung di rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

Sedangkan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

Direktur Pascasarjana Unila, Wan Abbas Zakaria menuturkan, kunjungan itu dalam rangka menjalin kerjasama dalam hal pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabidian kepada masyarakat.

“Kita upayakan sumber daya yang ada di Unila untuk bisa membantu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Terutama pasca COVID-19,” ujar Wan Abbas ditemui usai acara itu.

Dia menambakan, kunjungan itu juga sekaligus untuk melakukan sosialisasi terkait Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

“Salah satu yang sedang kita jajaki adalah rekruitmen dari pegawai Pemkab Lampung Selatan untuk masuk ke program Pascasarjana S2 dan S3. Kita berharap 2 tahun kedepan yang Magister bisa di wisuda. Lalu 3-4 tahun kedepan yang Doktor juga bisa di wisuda. Jadi kita ambil program yang betul-betul menunjang pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ucapnya.

Selain itu, Guru Besar/Profesor Unila Bidang Keahlian Ekonomi Pertanian ini menyatakan siap mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Dia juga mengapresiasi kinerja dan terobosan yang dilakukan Bupati Lampung Selatan.

“Saya lihat beliau (bupati) sangat kreatif dari sisi manajemen dan leadership-nya. Terutama untuk terus mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Intinya kita siap mendukung dan bekerjasama untuk menyukseskan program-program pembagunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyambut baik direktur beserta jajaran Pascasarjana Unila. Ia juga mendukung agar ASN bisa melanjutkan studi Pascasarjana sesuai bidang masing-masing.

“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kedatangan direktur dan jajaran Pascasarjana Unila ini dapat mendorong percepatan peningkatan SDM ASN di Kabupaten Lampung Selatan secara profesional,” kata Nanang.

Usai beraudiensi, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto yang secara bersamaan turut didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Hutamrin, mengajak rombongan Pascasarjana Unila melihat kebun edukatif yang berada di samping rumah dinas bupati setempat.

“Ini lahan tidur kita sulap jadi kebun edukatif. Kita tanam buah-buahan apukat, durian dan tanaman tumpang sari seperti melon dan semangka. Jadi apa yang kurang ini kita minta masukan ke Unila,” tandasnya. (Red)

Diposkan pada

Gubernur Arinal Djunaidi Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan New Normal di Provinsi Lampung

mediarepublika.com

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin langsung Rapat Koordinasi persiapan penerapan New Normal di Provinsi Lampung bertempat di Rumah Kayu Resto pada Rabu pagi. (08/07/2020)

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wakil Gubernur Lampung, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ketua Posko Satgas Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Bappeda, serta beberapa OPD terkait dan tamu undangan yang telah ditentukan.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal menyangkut persiapan penerapan New Normal di Provinsi Lampung. Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi terkini penanganan pencegahan dan penanganan covid-19 di Provinsi Lampung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Dalam arahannya Gubernur berharap agar semua jajaran tetap bersiaga penuh dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam masa persiapan penerapan New Normal di Provinsi Lampung.

“Seluruh jajaran harus tetap waspada dan tidak boleh lengah walaupun Provinsi Lampung mendapat predikat baik dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan di Provinsi Lampung berupa sanksi sosial dan sanksi tegas agar dapat diterapkan sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota,” tegasnya

Lebih lanjut Gubernur berharap agar Protokol kesehatan wajib tetap dijalankan di setiap tempat – tempat keramaian, tempat Ibadah, dan terus gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di setiap kesempatan.

Gubernur dengan tegas meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Diakhir kegiatan, Gubernur Arinal memberikan Piagam penghargaan kepada perwakilan Unit Reaksi Cepat personil TNI, Polri dan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Posko Satgas Terpadu Penanganan Covid-19 sebagai wujud apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi Lampung kepada petugas yang melaksanakan penanganan Covid-19 dari sejak kegiatan tersebut dilaksanakan (Red)