Penulis: admin

Lampung Selatan, mediarepublika.com — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang diwakili oleh Plt. Asisten Perekonomian & Pembangunan bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menghadiri Puncak Peringatan Hari Ibu Ke-92 Dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2020, di PKK Agro Park Sabah Balau, Kamis (17/12).

Peringatan Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masa pandemi Covid19 yang belum reda, membatasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara massal. Protokol Kesehatan Covid-19 tetap harus diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari Kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Ibu ke-92 dan HKSN tahun 2020 diharapkan perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Provinsi Lampung dapat sadar betapa berharga dirinya. Utamanya karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia di masa yang lalu. Dalam gerak sekecil apapun, yang berarti melebihi apapun. Untuk itu, mari warnai Peringatan Hari Ibu dengan peran kerja dan karya nyata dari semua untuk Indonesia tercinta.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan Selamat Memperingati Hari Ibu ke-92 dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2020. Semoga peringatan ini, dapat dijadikan sebagai momentum bagi kaum perempuan untuk bersama-sama meningkatkan semangat juang dalam membangun daerah Lampung sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya, aktif dalam mengisi pembangunan yang berkelanjutan menuju Rakyat Lampung Berjaya,” ujar Riana. (Red)

Pjs. Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. telah mengakhiri masa jabatan pada tanggal 5 Desember 2020. Walaupun pelaksaan tugas relatif singkat, namun Pejabat Gubernur Sulut Asal Lampung ini, banyak menoreh pretasi, banyak menerima penghargaan dan apresiasi. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) sebagai pejabat yang sangat komunikatif dan peduli Sulut. Ketua JIPS, Ruli Lumintang menyampaikan bahwa “totalitas dan dedikasi selama memimpin sangat terlihat dalam kinerja, bahkan sangat komunikatif dengan awak media yang sangat membutuhkan informasi untuk diberitakan.” Penghargaan diberikan pada saat peringatan Natal awak media dengan Pjs. Gubernur pada tanggal 2 Desember 2020 diruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.

2. Penghargaan dari Asosiasi Ilmu Poklitik Idoesia (AIPI) atas keberhasilan menjalankan tata kelola pemerintahan dan menjaga stabilitas daerah. Hal ini terlihat dari komitmen Pjs. Gubernur Sulut, Agus Fatoni menjaga stabilitas daerah selama 71 hari. Penghargaa diberikan langsung oleh Ketua AIPI Sulut Stven O. E. Kandau pada acara pelepasan Pjs. Gubernur pada tanggal 6 Desember 2020.

3. Penghargaan dari Karang Taruna sebagai Pembina Karang Taruna Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan oleh Ketua Karang Taruna yang juga Wakil Ketua DPRD, DR. Billy Lombok, karena komitmen Fatoni dalam mendorong kesetiakawanan sosial di Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan diberikan oleh Ketua Karang Taruna Sulut pada saat pelantikan dan pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara, 5 Desember 2020 bertempat di Wisma Negara, Komplek Rumah Dinas Gubernur di Bumi Beringin, Manado.

4. Penghargaan dari Organisasi Kemasyarakatan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) sebagai Pelopor Gerakan Dakwah dan Kerukunan. Penghargaan diberikan kepada Fatoni, karena pada saat menjabat sebagai Pjs.Gubernur Sulut dinilai mampu menggerakan semangat dan motivasi dalam kegiatan dakwah, kegiatan sosial keagamaan dan menciptakan kerukunan di Sulut. Penghargaan diberikan oleh Ketua Organisasi PHBI Syahrul Lipo pada tanggal 5 Desember 2020 pada acara Malam Puncak Muslim Fashion Festival (MFF) Tahun 2020, bertempat di Hotel Paninsula, Manado.

Selain penghargaan, Fatoni mendapat banyak apresiasi dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Gubernur Sulut, diantaranya dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambay. Olly mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Fatoni yang dinilai sangat berhasil dalam.pelaksanaan tugas. “Semua tugas dilaksanakan dengan sangat baik. Semoga dapat mewarnai seluruh Nusantara,” papar Olly dalam sambutannya.

Selain itu, Ferry Daud Liando, pakar dan dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi memberikan apresiasi kepada Fatoni yang dinilai sukses menjalankan tugas sebagai Pjs. Gubernur Sulut, karwna karena 3 hal. Pertama berhasil menjaga stabilitas dan keamanan dan politik selama menjabat. Pola koordinasi dan pengawasan yang gencar dilukan menghasilkan kondisi yang tetap terkendali. Kedua, tata kelola pemerintahan dapat berfungsi dan berjalan normal meski kepala daerahnya hanya bersifat sementara. Nyaris tak ada keluhan masyarakat terkait dengan pola kepemimpinan yang dijalankan selama ini. Ketiga, mampu memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam pelaksanaan Pilkada. Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi keberpihakan pada salah satu calon tidak terbukti hingga mengakhiri masa jabatan. Semua paslon diperlakukan sama dan tak ada satupun kebijakan yang dilakukan melahirkan keberpihakan.

Apresiasi juga diberikan oleh Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut. Fatoni sebagai Pjs. Gubernur sangat terbuka dan bersedia menerima aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Perwakilan mahasiswa menganggap pemprov tidak menutup mata dan telinga karena mau melakukan dialog bersama mahasiswa. Bahkan karena keterbukaan ini, di Sulut tidak ada aksi unjuk rasa terkait dengan UU Ciptaker.

Walikota Kotamobagu, Tatong Bara memberikan apresiasi kepada Fatoni karena menjadi Asbab (Sebab) Pendirian Pesantren Darul Qur’an di Kota Kotamobagu. Begitupun Bupati Bolaangmongondow, Yasti Mokoagow menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pjs.Gub Sulut Dr.Drs Agus Fatoni, M.Si, atas dukungan dan perhatian kepada pemerintah dan masyarakat di Bolmong. Fatoni telah mengunjungi dan berdialog dengan tokoh masyarakat, ASN dan masyarakat di semua kabupaten dan kota di Bolmong Raya.

Apresiasi juga datang dari Ketua KPUD Provinsi Sulut, Dr. Ardiles Mewoh. Ardiles memberikan apresiasi atas dukungan dan motivasi yg luar biasa terhadap tahapan Pilgub Sulut sehingga menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi jajaran KPU Provinsi Sulut. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Herson Mayulu, yang juga Anggota DPR RI, sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Sulut dan Ketua LPTQ, memberikan apresiasi kepada Fatoni karena dapat menjaga suasana dan memberikan nuansa warna yg membuat masyarakat Sulut tetap rukun dan damai.

Jeffry Dendeng Yasti, Dirut Bank Sulut Gorontalo, memberikan apresiasi kinerja Fatoni selama memimpin Sulut, karena dalam waktu yang singkat banyak pekerjaan yang diselesaikan. Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Walikota Tomohon, Bupati Minahasa Tenggara, Pjs. Bupati Minahasa Utara, Pjs. Bupati Bolaang Monngondow Selatan. Bupati Bolaang Mongondow Utara. Apresiasi diberikan, karena Fatoni dalam waktu singkat dapat berkomunikasi, berdiskusi, memberikan motivasi kepada masyarakat dan ASN dalam bekerja, terkait dengan Pilkada, antisipasi bencana dan pencegahan Covid 19.

KALIANDA, – Data terkini hasil real count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan 2020, suara yang masuk telah mencapai 94,23% atau 1.814 dari 1.925 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut sebagaimana data update yang dilansir dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/1801 diakses terakhir pada Senin (14/12/2020) pukul 12.22 WIB.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1, H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa unggul sementara dengan perolehan 36,3% dengan total 151.014 suara.

Kemudian di posisi kedua ada pasangan nomor urut 2, H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam dengan perolehan sebesar 33,2% atau setara 138.326 suara.

Di posisi terakhir ada pasangan H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya dengan perolehan sementara 30,5,3% dengan total 126.932 suara.

Berikut adalah tabel perolehan sementara hasil Pilkada Lampung Selatan 2020 untuk tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan :

Disclaimer

1. Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang berdasarkan hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.
2. Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat kecamatan.
3. Apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.
4. Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.

(Red)

Jakarta, 11 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard. Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai quick response dan forward looking policy atas dampak penyebaran COVID-19.

Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non UMKM senilai Rp564,9 triliun.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;

b. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan

c. Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuditas bank.

Penyesuaian pengaturan antara lain juga meliputi: a. Bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan; mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

b. Ketentuan restrukturisasi; kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS; Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.

c. Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Kemudian BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021. BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020. Selain itu, BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko. Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK