DPRD Lampung Gelar Paripurna Laporan Pansus

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat Paripurna penyampaian laporan panitia khusus (pansus) terhadap pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksaan keuangan atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan kepatuhan penanganan covid 19 pada pemerintah provinsi Lampung tahun 2020, Senin (19/1).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mingrum Gumay, S.H.,M.H., didampingi unsur pimpinan lain dan anggota serta dihadiri Sekprov Lampung Ir. Fahrizal Darminto.

“Ini momen penting dalam proses pengelolaan keuangan dan kinerja pemprov untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terlebih saat ini kita sama-sama berjuang melawan covid 19 tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi mengganggu kinerja aktivitas kita sehari-hari,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut ada sembilan poin rekomendasi yang ditujukan ke Pemprov. Pertama, agar Pemprov segera menyusun rencana operasi karena ini waktu yang tepat untuk memulai tahun 2021 dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

Kedua, temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum membuat skenario/estimasi perencanaan obat dan alkes (alat kesehatan) BMHP dalam memprediksi lonjakan kasus.

Untuk itu, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera membuat scenario/estimasi perencanaan obat dan alat kesehatan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

Ketiga, Temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum memenuhi standar pengujian 1 banding 1000 penduduk per minggu. Mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran Covid-19, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk melakukan pengujian sesuai standar dan mengalokasikan anggaran serta memenuhi kebutuhan obat dan alkes sesuai kebutuhan dan menyampaikan rencana dan mekanisme pelaksanaannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

Keempat, temuan BPK R1 bahwa Pemprov belum menetapkan target jumlah penduduk yang akan mengikuti tes RT-PCR. Mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran Covid-19, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk menetapkan target jumlah penduduk yang akan dites RT-PCR atau tes lainnya yang sama sekaligus yang akan divaksin mengingat adanya keterbatasan. Dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

Ke lima Temuan BPK RI bahwa Pemprov belum melakukan evaluasi atau reviu terhadap kualitas dan sistem pelayanan penanganan pasien sehingga belum diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai standar.

Mengingat adanya keluhan masyarakat atas pelayanan, DPRD merekomendasikan kepada Pemrov Lampung untuk mengevaluasi dan mereview kualitas dan sistem pelayanan penanganan pasien Covid-19 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan pasien Covid-19 termasuk memberikan insentif kepada tenaga pendukung kesehatan seperti petugas kebersihan dan Sopir Ambulan.

Kelima Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2021, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kinerja testing, tracing, treatment, dan edukasi-sosialisasi melalui penyempurnaan manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan koordinasi), peningkatan kapasitas pelayanan (obat, sdm, dan alat), penambahan jejaring laboratorium, mempersiapkan fasilitas karantina/isolasi di luar Rumah sakit serta mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menangani pandemi Covid-19 di Lampung.

Sesuai dengan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung siap mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada.

Ketujuh, terhadap temuan BPK RI yang menunjukkan kelemahan dan kesalahan baik administrasi dan keuangan maupun kebijakan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan semua kewajiban, memberikan pembinaan kepada OPD yang masih ada kelemahan, dan memberi peringatan kepada aparatur yang melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Poin delapan, terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun reviu lainnya yang belum terselesaikan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung segera membentuk TIM Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sesuai ketentuan untuk memantau dan menyelesaikan kecurangan/kerugian daerah.

Terakhir, terhadap temuan BPK RI, agar Pemprov Lampung segera menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan temuan tersebut dan segera membuat laporan atas pelaksanaan rencana aksi LHP BPK yang waktunya sudah direncanakan dalam 60 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung.

“Demikian laporan panitia khusus pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK Natasha efektivitas penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan kepatuhan pada pemerintah provinsi Lampung harapannya pemerintah daerah provinsi Lampung dengan DPRD provinsi Lampung berdasarkan kewenangannya masing-masing dapat menjadi lebih baik pada masa yang akan datang,” tutupnya.(Red)

Disuntik Vaksin Pertama Kali, Nanang Ermanto : Tetap Disiplin 3M

KALIANDA, mediarepublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melaksanakan program vaksinasi Covid-19, pada Selasa (19/1/2021).

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menjadi orang pertama di Bumi Khagom Mufakat penerima vaksin jenis Sinovac itu.

Proses vaksinasi tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan. Nanang Ermanto menjalani vaksinasi sekitar pukul 09.20 WIB di rumah sakit milik pemerintah daerah setempat.

“Sudah (disuntik) ya. Enggak kerasa ya,” tutur Nanang usai disuntik vaksin oleh petugas dari RSUD Bob Bazar, Selasa pagi (19/1/2021).

Seelum di vaksin, Nanang terlebih dahulu menuju meja pendaftaraan untuk dilakukan verikasi identitas. Lalu menuju meja screening untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dan mengindentifikasi penyakit penyerta.

Setelah dinyatakan sehat, Nanang kemudian diberikan vaksin Covid-19 secara aman. Usai divaksin, Nanang kemudian diminta untuk menunggu 30 menit. Setelah 30 menit, Bupati Nanang Ermanto tidak merasakan adanya efek samping.

Kepada awak media, Nanang Ermanto menceritakan pengalamannya di vaksin. Menurutnya, pemberian vaksin dilakukan sangat cepat dan tidak terasa sakit. Dimana proses vaksinasi dilakukan dengan cara disuntik di tangan kiri.

Alhamdulillah, saya bersama Forkopimda sehat-sehat semua. Karena memang kami ini olahragawan,” kelakar Nanang dihadapan awak media.

Nanang juga menuturkan, Pemkab Lampung Selatan mendukung sepenuhnya program vaksinasi. Sebab, vaksinasi ini merupakan upaya pencegahan penularan Covid-19 semakin luas.

“Masyarakat tidak perlu takut dengan vaksinasi. Saya sudah melakukannya, ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin aman untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tegas Nanang.

Meski sudah di vaksin, Nanang meminta kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M.

“Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semua,” tandasnya.

Selain Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, terdapat delapan orang lainnya yang disuntik vaksin Covid-19 pada tahap pertama.

Mereka adalah Kapolres Lampung Selatan, Dandim 0421 Lampung Selatan, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, dan Sekda Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Ketua PGIS Lampung Selatan, Ketua Nahdatul Ulama dan Ketua Muhammadiyah Lampung Selatan.

Diketahui, pada termin pertama ini, Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan 2.587 dosis vaksin Sinovac dari pemerintah pusat.

Vaksin Sinovac tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk 2.587 tenaga kesehatan yang tersebar di RSUD Bob Bazar, RS Swasta, 27 Puskesmas dan pusat-pusat layanan kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. (Red)

Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Dwi Endro Sasongko, S.Sos, Ikuti Teleconference Zoom Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Kepala Staf Korem 043/Garam Kolonel Inf Dwi Endro Sasongko, S.Sos, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung melelalui Teleconference Zoom, senin (18/01/2021) bertempat di ruang Aula Ahmad Yani Makorem 043/Gatam Jalan Tengku Umar Bandar Lampung.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung berlangsung di Ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, di pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Mingrum Gumay, dengan agenda penyampaian hasil kerja pansus LHP BPK atas pemeriksaan kinerja atas Efektifitas Penanganan Pandemi Covid -19 Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait lainnya di Bandar Lampung dan Pemeriksaan Keputusan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung.

Turut Hadir Dan Mengikuti Teleconference Zoom, Gubernur Lampung, Wakil Gubernur, Fokorpimda Provinsi Lampung, Kepala BPK_RI Perwakilan Lampung, Sekda Prov. Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Prov. Lampung, Para Staf Ahli Gubernur, Para Asisten Sekda Prov. Lampung, Dewan Riset Daerah Prov. Lampung, Para Kanan/Kadis/Karo/Satker Prov. Lampung, Ketua Dan Sekretaris KPU Prov. Lampung, Para Kepala Instansi Vertical, Pimpinan BUMN/ BUMD Prov. Lampung, Para Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Prov. Lampung, Pimpinan Bank Pemerintah Dan Perusahaan Daerah Se Prov. Lampung, Pimpinan Parpol Prov. Lampung, Ketua PWI Lampung, Kepala Ombudsman, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Komisi Informasi Prov. Lampung, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Lampung, Pimpinan Media Cetak Dan Elektronik Daerah Lampung, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dan Para Ketua Organisasi Kemasyarakatan.

Gubernur Arinal Djunaidi Gelar Rakor Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021

SABAHBALAU—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengelar Rapat Koordinasi Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 bersama Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Perikanan serta para stake holder terkait Se-Provinsi Lampung di PKK Agropark Sabah Balau, Lampung Selatan, Senin (18/01)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Kusnardi, dalam laporannya mengatakan bahwa Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja program pertanian tahun 2020, dan merumuskan langkah-langkah program pertanian tahun 2021 serta mensosialisasikan program-program tersebut.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Pertanian Nasional, terkait peringatan FAO tentang terjadinya krisis pangan global dimasa pandemi covid-19.

Gubernur Arinal menegaskan untuk melakukan pengelolaan pangan dan pertanian secara serius dan detil, melalui penerapan teknologi dan peningkatan target pertanian dan sinergitas dengan program pemerintah pusat.

“Tahun 2020 Indonesia mengalami darurat kesehatan covid19, namun ditengah kondisi pandemi, beberapa hasil kerja Provinsi Lampung masih dapat berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan angka ekonomi kita yang masih lebih baik jika dibandingkan capaian nasional,” tutur Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi juga memaparkan beberapa capaian Pemerintah Provinsi Lampung dibidang pertanian selama tahun 2020. Diantaranya adalah peningkatan luas panen padi sebesar 17,2% atau terjadi peningkatan sebesar 79.958 ha jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2019, dan ini merupakan 5% dari total luas panen padi di Indonesia tahun 2020. Selain itu terjadi peningkatan Produksi dari 2,16 juta ton menjadi 2,59 juta ton di tahun 2020.

Demikian halnya dengan produksi komoditas pertanian lainnya yang juga mengalami tren pertumbuhan di tahun 2020, antara lain Jagung meningkat dari 2,37 juta ton di tahun 2019 menjadi 2,47 juta ton pada bulan Oktober 2020 dan diperkirakan menjadi 2,57 juta ton pada akhir tahun ini, dengan share secara nasional sebesar 9,2 %; Ubi kayu diperkirakan meningkat dari 4,92 juta ton menjadi 5,07 juta ton dengan capaian sampai Oktober 2020 mencapai 4,55 juta ton dengan share secara nasional sebesar 30,14%.

Begitu juga Kopi dan Lada yang juga menjadi komoditas unggulan Provinsi Lampung, dengan Produksi sebesar 118,145 ribu ton untuk kopi dan 15,23 ribu ton untuk lada.

Sementara itu, meskipun produksi perikanan dimasa pandemi secara kuantitatif belum mengalami peningkatan produksi yang signifikan, namun dari sisi ekspor mengalami peningkatan, yakni dari sebanyak 2 triliun pada 2019 menjadi 2.3 triliun pada tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga meminta untuk meningkatkan budidaya ikan endemik lokal Provinsi Lampung sebagai suatu potensi. Begitu juga dengan Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, dimana Lampung Tengah sebagai Pusat Kawasan Pembenihan, dan Program Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional

Untuk itu, Gubernur Arinal Djunaidi berharap agar Program Kartu Petani Berjaya, dapat benar-benar dijalankan, selain untuk kesejahteraan petani dan mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, namun juga guna mensukseskan pengembangan Pertanian Nasional dalam mengatasi pandemi covid-19.

“Program Kartu Petani Berjaya itu sakti, saya jamin dengan KPB kita bisa mensejahterakan petani, oleh karenanya kita harus betul-betul mengerti permasalahannya, bagaimana benihnya, bagaimana pupuknya, apakah benar-benar tersedia, apakah teknologinya sudah diterapkan betul-betul, selama kita punya nafas, kita akan terus berjuang,” tegas Arinal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan diskusi panel yang dipandu oleh Kepala Bappeda Lampung Mulyadi Irsan, dengan pemateri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Lampung Kusnardi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, Kepala Dinas Perkebunan Achmad Chrisna Putra, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kabid Perikanan Tangkap Sutaryono.

Rakor Pertanian dan Perikanan, Gubernur Arinal Jelaskan Keberhasilan Peningkatan Produksi Pertanian dan Strategi Pengamanan Pangan untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19

LAMPUNG SELATAN —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2020 dan Rakor Rencana Kerja Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2021, yang dilaksanakan di PKK Agro Park, Sabah Balau, Lampung Selatan, Senin (18/1/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal memaparkan keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perkebuban dan peternakan Lampung di tengah pandemi Covid-19. Juga
strategi pengamanan pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19.

Menurut Gubernur Arinal, mulai awal tahun 2020 Indonesia mengalami permasalahan terkait Pandemi Covid-19 yang mana tidak hanya Indonesia, tetapi semua negara juga bermasalah dengan hal tersebut.

“Alhamdulillah, kinerja pembangunan daerah dapat berjalan secara positif di tahun 2020 di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Beberapa hasil kerja keras tersebut antara lain ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian nasional,” jelas Gubernur Arinal.

Di sektor pertanian, jelas Gubernur Arinal, keberhasilan pembangunan tahun 2020 tercatat peningkatan luas panen padi sebesar 17,7% atau terjadi peningkatan sebesar 82.153 ha dibandingkan dengan tahun 2019, dan peningkatan produksi padi dari 2,16 juta ton GKG menjadi 2,62 juta ton GKG di tahun 2020 atau peningkatan sebesar 20,90 %.

Demikian halnya dengan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan lainnya yang juga mengalami tren pertumbuhan di tahun 2020 dibanding produksi tahun 2019.

Di antaranya jagung naik sebesar 229.448 ton GKG meningkat 9,66 %, ubi kayu naik meningkat 8,27%. Produksi lada tahun 2020 meningkat 3,4% dibanding tahun 2019, produksi pala naik sebesar 15,45% dibanding tahun 2019.

“Populasi sapi potong tahun meningkat sebesar 13.658 ekor atau meningkat 1,61% dan ayam buras naik 198.843 ekor atau meningkat 1,48%, dan itik naik 14.482 ekor atau meningkat 1,61%,” jelas Gubernur.

Selain produksi sektor pertanian, pencapaian produksi perikanan di masa pandemi tahun 2020 secara kuantitatif berdasarkan perhitungan sementara belum menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan.

“Namun demikian dari sisi ekspor perikanan Lampung di tahun 2020 mengalami peningkatan nilai eksport dari 2 Triliyun pada 2019 menjadi 2,3 Triliyun atau meningkat 12,5% pada tahun 2020,” tambah Gubernur.

Gubernur Arinal juga menyampaikan hasil mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021.

Pada Rakernas itu, Presiden RI dalam arahannya mengingatkan kembali pada peringatan FAO tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan global sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Untuk itu, Presiden RI menegaskan bahwa pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian harus dilakukan secara serius dan detail. Salah satunya dengan penerapan inovasi teknologi pada kawasan skala luas dengan membangun manajemen hulu-hilir yang modern.

Gubernur Arinal berharap pelaksanaan program unggulan dan kebijakan pembangunan pertanian yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2019 -2024 dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern yang sejalan dengan Visi Provinsi Lampung Lampung Berjaya.

“Saya telah menetapkan beberapa Program Utama pembangunan sektor pertanian dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Program Kartu Petani Berjaya, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Nasional, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, dan Program Nelayan Berjaya,” jelasnya.

Guna mendukung pelaksanaan Strategi Pengamanan Pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19, Pemprov Lampung bersama stakeholder berkomitmen mengamankan pasokan komoditas pangan strategis melalui efisiensi usaha tani, diversifikasi produk dan pengembangan pangan lokal.

Selain itu, menjaga kekuatan di level rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan, pengentasan wilayah rawan pangan dengan menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, penguatan lumbung pangan masyarakat.

Pemprov Lampung bersama stakeholder juga berkomitmen memasok pasar dan gudang, serta pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Rakor ini, Gubernur Arinal berharap dapat dirumuskan permasalahan atau kendala guna menyatukan persepsi dan gerak langkah untuk terus bersinergi menciptakan program dan kegiatan sektor pertanian dan perikanan. Agar mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Pemprov Lampung Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM

BANDARLAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM di PKOR Wayhalim, Minggu (17/1/2020), untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

“Gelar Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Eksistensi UKM ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Lampung yang bekerja sama dengan UMKM dan instansi terkait dalam mengandalikam inflasi,” ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerinyah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di era pandemi Covid-19 ini.

“Pemprov Lampung menyadari kegiatan yang digelar ini masih belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, terutama dari segi kuantitasbpenyediaan barang yang dibutuhkan, namun mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya,” harap Fahrizal.(Red)

Buka Rembuk Paripurna KTNA Lampung, Gubernur Arinal Beri Semangat Petani dan Nelayan Sukseskan Kartu Petani Berjaya

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberi semangat para petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung untuk menyukseskan program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Rembuk Paripurna KTNA Provinsi Lampung di Kebun PKK Agropark, Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Arinal, KTNA tidak terpisahkan dalam membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern di Provinsi Lampung, dan harus ikut ambil bagian dalam kesuksesan KPB.
Melalui program ini permasalahan para petani juga terjawab.

“Para petani termasuk KTNA harus menjemput KPB, menjadi sandaran dan dibawa bersama KTNA,” ujar Gubernur Arinal yang juga pembina KTNA Provinsi Lampung.

Arinal menyebutkan melalui KPB, dirinya ingin seluruh petani untuk maju dan bangkit.

“Pertanian di Lampung harus bangkit, untuk itu KTNA menyuarakan hati para petani bersama-sama mengajak sukseskan KPB,” katanya.

Melalui KPB, kata Arinal akan memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan).

Arinal menyebutkan seperti ketersediaan sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah.

Termasuk pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, penanganan panen dan pasca panen serta pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli.

“Pertanian di Lampung harus melakukan banyak lompatan inovasi. Untuk itu, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung memasuki revolusi industri 4.0 atau digitalisasi dibidang pertanian adalah melalui KPB,” ujarnya

Arinal mengatakan ditambah juga dengan ditetapkan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian Indonesia
oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“KPB juga telah direspon oleh para Kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Untuk itu, Arinal mengajak KTNA untuk merespon cepat program KPB ini agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani.

“Kita harus cepat, karena ini produknya dari Lampung dan menjadi program nasional pada masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang para KTNA, mau kapan lagi,” ujarnya.

Arinal meminta KTNA harus bekerja profesional dan mampu membangkitkan semangat untuk membangun.

“Saya akan hadir dan akan didepan KTNA. Kita harus tunjukkan kepada Indonesia sesungguhnya kita bisa,” pungkasnya.

Rembuk Paripurna KTNA ini selain menetapkan program kerja organisasi KTNA Provinsi Lampung, juga dilaksanakan pemilihan pengurus KTNA Provinsi Lampung periode 2021-2026.

Acara ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) Irwan Sukri Banuwa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan, para alumni pertanian IPB, Unpad, UGM dan pihak perbankan.

Gubernur Arinal Ikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara Virtual, yang Dihadiri Presiden dan Para Menteri

BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual meeting, di Mahan Agung, Bandarlampung, Jum’at (15/1/2021).

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Se-Indonesia, dan Bupati/Walikota Se-Indonesia dan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan.

Pertemuan Tahunan kali ini mengambil tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif”.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan OJK untuk terus memperketat pengawasan pada Industri Jasa Keuangan. Tujuannya agar tak terjadi kasus-kasus dan praktik yang merugikan hingga mengarah pada penipuan atau fraud.

Jokowi juga menekankan tentang pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Ia meminta pada OJK untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional pada industri jasa keuangan dengan menindak tegas para pelaku dan praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

Presiden juga mengajak seluruh industri jasa keuangan nasional untuk membantu meningkatkan pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selsun itu, meminta agar akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor UMKM maupun informal dapat dipermudah dan cepat. Hal tersebut, juga telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Agar kita menyiapkan sebuah regulasi, sebuah peraturan, yang jauh ke depan. Advance dan meninggalkan cara lama, peraturan yang sudah usang yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global,” ujarnya.

Jokowi berharap para pelaku UMKM bisa terus mengembangkan skala usahanya ke depan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun bank wakaf mikro.
“Dan kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju, dan sekaligus berkeadilan,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari Covid-19, termasuk melalui vaksinasi Covid-19.
Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait vaksinasi covid-19 di Indonesia. Dengan harapan penyebaran covid akan terhenti, dan kegiatan perekonomian dapat pulih kembali.

Pelantikan 90 Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemprov Lampung, Gubernur Arinal Minta Lakukan Terobosan sesuai Era Revolusi Industri 4.0

BANDARLAMPUNG— Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan terobosan sesuai revolusi industri era 4.0.

Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi dan inovasi serta semangat bekerja sehingga dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Hal tersebut disampaikan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur, melantik 90 Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai 3, Balai Keratun, Jumat petang (15/1/2020).

“Lakukan terobosan-terobosan ataupun program-program yang benar-benar baru dalam meningktkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan tujuan akhir agar tupoksi Anda mampu memberikan impact maksimum/ signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Berjaya,” ujar Sekdaprov menyampaikan pesan Gubernur.

Menurut Fahrizal, Pemprov Lampung meminta Pejabat Administrator yang baru dilantik untuk dapat menjabarkan teknis di lapangan agar tepat dan terarah pada sasarannya dan cepat dalam penanganannya.

“Pejabat Administrator sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan budaya kerja di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap keterbukaan, penghargaan partisipasi, motivator, teladan, disiplin, toleransi, kreatif, hangat, rendah hati, sederhana, antusiasme, dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Administrator,” ujar Sekdaprov.

Pelantikan ini sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/32/VI.04/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal Lantik 12 Pejabat Eselon II Pemprov Lampung

BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (15/1/2021).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 821.21/30.VI.04/2021 tanggal 13 Januari 2021.

Adapun 12 orang pejabat Esselon II yang dilantik yaitu,

1. Adi Erlansyah jabatan lama Inspektur Provinsi Lampung jabatan baru Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda)
2. Saiful Darmawan jabatan lama Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik jabatan baru Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
3. Irwan Sihar Marpaung jabatan lama Asisten Pemerintahan dan Kesra jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
4. Freddy jabatan lama Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) jabatan baru Inspektur Provinsi Lampung.
5. Mulyadi Irsan jabatan lama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) jabatan baru Kepada Bappeda.
6. Achmad Chrisna Putra jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) jabatan baru Kepala Dinas Perkebunan.
7. Agus Nompitu jabatan lam Kepala Dinas Koperasi dan UMKM jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja
8. Qhodratul Ihwan jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra
9. Febrizal Levi Sukmana jabatan lama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan jabatan baru Kepada Dinas BMBK
10. Edi Yanto Kepala Dinas Perkebunan jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan
11. Minhairin jabatan lama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jabatan baru Asisten Administrasi Umum
12. Zulfikar jabatan lama Kepala Biro Hukum jabatan baru Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Arinal berharap para pejabat yang baru dilantik dapat berbakti kepada daerah bangsa dan negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab, dan menyadari apa yanh harus dilakukan bagi daerah,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal meminta ke depan para pimpinan tinggi bisa melakukan upaya perubahan di Satker masing masing.

“Saya ingin ke depan kita harus mempersiapkan program yang lebih baik lagi. Tolong saya Bagaimana supaya Provinsi Lampunh ini menjadi provinsi modern di Indonesia,” ujar Arinal.