Penulis: admin

KETUA DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M menyambut baik rencana kedatangan Presiden RI Ir H Joko Widodo di Provinsi Lampung pada 2 September 2021.

Kunjungan Presiden tersebut dinilai akan memberikan nilai positif bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Sebab dengan kehadiran langsung Kepala Negara di suatu daerah dapat memotivasi masyarakat dan mengevaluasi kekurangan dalam pembangunan ataupun penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang dikunjunginya.

“Harapannya dengan kehadiran Presiden ke sini, bisa melihat langsung kondisi Lampung sehingga berdampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Yang tadinya kesulitan vaksin, dengan kunjungan Presiden ke sini ke depannya bisa menjadi lebih lancar,” ujar Bung Iqbal, sapaan akrabnya, Selasa (31/8/2021).

Ketua KNPI yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Esports Lampung itu juga mengapresiasi peresmian pembangunan Bendungan Way Sekampung, Pringsewu yang dapat memajukan sektor pertanian di Provinsi Lampung.

“Pembangunan itu (Bendungan Way Sekampung, red), secara otomatis berdampak positif bagi Lampung sendiri seperti menjadi tempat pariwisata dan mendukung aliran irigasi memajukan sektor pertanian,” tandasnya.

Menurut Bung Iqbal, keberadaan bendungan ini selaras dengan program Lampung Berjaya untuk memajukan petani di Lampung. Tentunya tidak cukup hanya itu saja, pusat harus membangun saluran irigasi hingga sampai ke persawahan rakyat.

“Postur APBD tentu terbatas. Solusinya, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan pembangunan lanjutan agar petani di Lampung dapat lebih produktif dan menyokong pasokan pangan nasional. Demikian juga dengan infrastruktur penopang ekonomi lainnya,” jelasnya.

Terkait adanya sejumlah elemen masyarakat yang menolak kedatangan Presiden, menurut Bung Iqbal mengkritisi pemerintah tidak harus menggunakan cara seperti itu. “Demokrasi mengatur hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi alangkah baiknya dengan menggunakan cara yang santun. Apalagi di masa pandemi ini, kerumunan rentan menjadi saran penyebaran Covid-19,” ujar dia.

Justru, lanjutnya, teman-teman mahasiswa harus memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat kajian dan bahan masukan secara konstruktif kepada pemerintah daerah agar disampaikan secara langsung kepada Kepala Negara.

“Inilah kesempatan, jangan ditolak justru hadirnya Presiden digunakan untuk memberikan motivasi dan masukan melalui Gubernur Lampung atau Anggota Dewan Provinsi Lampung sehingga disampaikan langsung kepada Presiden” katanya.

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Dalam rangka membangun komitmen pencegahan korupsi di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center of Prevention (MCP) secara virtual bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan peluncuran pengelolaan MCP bersama tersebut bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021 yang digelar melalui virtual meeting, Selasa (31/8/2021).

Acara itu diikuti Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dari Kabupaten Lampung Selatan, Bupati H. Nanang Ermanto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin dan Inspektur serta Kepala BPKAD mengikuti kegiatan tersebut dari ruang video conference, yang berada di rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, terdapat tiga tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan launching sinergitas pengelolaan bersama MCP serta Rakorwasdanas tahun 2021.

“Pertama, diharapkan terbangunnya komitmen dari tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui Monitoring Center of Prevention (MCP),” terang Tumpak.

Yang kedua lanjut dia, yaitu diharapkan dapat meningkatkan awareness kepala daerah terhadap Perangkat Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ketiga, terbangunnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 dan fokus sasaran pengawasan terhadap pengeluaran daerah,” kata Tumpak.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan arahan secara estafet. Arahan pertama disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyampaikan arahan dengan tema “MCP Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah”.

Arahan kedua disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan arahan dengan tema “MCP Dalam Bingkai Pengawasan dan Pemerintah”.

Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus membuka kegiatan Rakorwasdanas 2021 dan launching pengelolan bersama MCP.

Dalam arahnnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pencegahan korupsi melalui launching sistem MCP tersebut.

“Tolong nanti seluruh kepala daerah didukung dengan menugaskan kepada Inspekturnya masing-masing agar bisa connect dengan sistem ini. Sebagian besar sudah (connect) bisa, tapi ada beberapa daerah yang masih belum tersambung dengan sistem ini,” katanya.

Selain itu, Tito berharap, melalui pelaksanaan kegiatan tersebut bisa bermanfaat dalam memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah.

“Dengan mengucap bismillahirrohmannirohim acara launching sinergitas pengelolaan bersama MCP dan Rakorwasdanas Tahun 2021 dengan resmi dibuka. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua,” ucap Tito Karnavian.

Setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan launching sinergitas pengelolaan bersama MCP oleh Mendagri, Ketua KPK, dan Kepala BPKP secara virtual.

Kemudian, Mendagri Tito Karnavian juga melakukan lauching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri atau SIWASIAT.

Dalam acara itu, Mendagri Tito Karavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada sepuluh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Irjen Kemendagri yang diserahkan secara virtual. (Az)

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota 2021 secara virtual.

Pembekalan kepemimpinan tahap kedua bagi wakil bupati/wakil wali kota itu, diikuti Pandu dari ruang vicon rumah dinas wakil bupati setempat, Selasa (31/8/2021).

Kegiatan itu diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), dengan menghadirkan 4 pembicara dengan materi yang berbeda.

Pemateri pertama, Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A., yang menyampaikan materi dengan tema Kewaspadaan Nasional.

Selanjutnya pemateri kedua, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., yang menyampaikan materi dengan tema Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Kemudian pemateri ketiga, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susijiwono Mugiarso, yang menyampaikan materi dengan tema Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19.

Lalu pemateri terakhir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI Drs. Teten Masduki yang menyampaikan materi dengan tema Kewirausahaan.

Mengawali paparannya, Dirjen Strategi Pertahanan Rodon Pedroson menyampaikan sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia dalam melakukan pertahanan melawan berbagai ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Ada kemampuan para pahlawan kita yang tidak pernah runtuh. Didalam kondisi negara kesatuan yang masih ada berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Lebih lanjut Rodon menjelaskan, bahwa saat ini terdapat tiga ancaman yang dapat mempengaruhi pertananan serta persatuan suatu bangsa, yakni ancaman militer, non militer dan hibrida.

“Ancaman militer ini yang mengatasi TNI dan didukung oleh lembaga dan kementerian lain. Ketiganya harus kita waspadai demi menjaga keselematan anak bangsa kita,” tuturnya.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono menyampaikan beberapa hal tentang isu kesehatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Menurutnya, dalam menghadapi masalah kesehatan pada masa pandemi ini diperlukan ketenangan pikiran, kesabaran dalam disiplin protokol kesehatan serta semangat untuk pulih dari situasi Covid-19.

“Yang mesti kita lakukan adalah melakukan evaluasi supaya tidak saling mengeluh. Kalau kita lihat-lihat angka kematian akibat penyakit jantung, TBC, itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian akibat Covid-19. Hanya saja Covid-19 ini tingkat penularannya sangat tinggi,” ungkapnya. (ptm)

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan kapasitas kepada pengurus DWP Kabupaten Lampung Selatan.

Kedatangan Ketua DWP Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal beserta jajaran diterima Penasehat DWP Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto beserta Ketua DWP Yani Thamrin di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Selasa (31/8/2021).

Dalam laporannya, Ketua DWP Kabupaten Lampung Selatan, Yani Thamrin memaparkan beberapa kegiatan yang telah dan akan dilakukan organisasinya pada tahun 2021.

Yani Thamrin menyebut, DWP Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun beberapa program kerja. Namun karena situasi pandemi Covid-19, sejumlah program kerja yang telah masuk dalam daftar anggaran terkena refocusing oleh pemerintah daerah.

“Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan pada bulan September mendatang. Yaitu pemberian bantuan sosial ke panti asuhan dalam rangka peringatan HUT DWP ke-22,” kata istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini.

Sementara, Penasehat DWP Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua DWP Provinsi Lampung dan jajaran di Kabupaten Lampung Selatan.

“Semoga pembinaan pada hari ini memberikan manfaat positif bagi kemajuan organisasi DWP sekaligus mempererat tali silaturahmi antara pengurus DWP Provinsi Lampung dengan  pengurus DWP Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Winarni.

Winarni juga mengatakan, dengan kunjungan pembinaan tersebut dapat memotivasi jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memajukan organisasi.

“Sehingga kami dapat berkontribusi dan berperan nyata mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan,” kata Winarni.

Winarni menyampaikan, melalui pembinaan dan koordinasi yang baik, pelaksanaan program kerja  DWP Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Untuk itu kata Winarni, diperlukan peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan bagi pengurus dan anggota DWP Kabupaten Lampung Selatan.

“Maka kunjungan pembinaan ini menjadi sangat penting dan krusial untuk menjadi sarana penguatan organisasi sekaligus memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sesama pengurus dan anggota DWP,” tutur Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan ini.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal Darminto mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan DWP Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan.

“Saya sangat tersanjung dan mengapresiasi atas penerimaan kami di Kabupaten Lampung Selatan,” kata istri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ini.

Mamiyani mengatakan, melalui program kerja tahun 2021, DWP Provinsi Lampung beserta anggotanya melakukan road show ke-15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Mamiyani menambahkan, hasil dari pembinaan DWP Provinsi Lampung ke ke-15 kabupaten/kota itu, akan disampaikan kepada DWP Pusat sebagai laporan.

“Maksud dan tujuan silaturahmi dan kunjungan kami ke Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pembinaan administrasi umum, struktur organisasi, pendidikan, sosial budaya dan sosialisasi hasil Musyawarah Nasional II DWP,” terang Mamiyani.

Pada kesempatan itu, Mamiyani juga mengingatkan, sebagai istri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DWP harus bisa menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat.

“Sebagai istri ASN kita dituntut untuk sederhana, agar tidak ada kesenjangan diantara kita. Jadilah sebagai istri ASN yang baik dan menjadi contoh di masyarakat,” tandasnya.

Cirebon, 29 Agustus 2021- Pandemi Covid-19 berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. PT PLN (Persero) turut mendukung pengembangan lebih dari 8.000 UMKM melalui 29 Rumah BUMN yang dikelola perseroan di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kontribusi PLN dalam mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Dalam Sharing Session di Rumah BUMN Cirebon, Jawa Barat, Erick menuturkan, UMKM selain membutuhkan pendanaan, juga butuh pendampingan hingga dukungan untuk menjangkau akses pasar.

Dukungan pendanaan telah disalurkan BUMN melalui perbankan nasional. Sementara Rumah BUMN berperan dalam melakukan pendampingan UMKM. Mulai dari pendampingan agar UMKM dapat merancang kemasan yang menarik untuk produknya hingga upaya meningkatkan kualitas produk dari UMKM.

“Atau menjadi research bagaimana produk itu juga berubah di masyarakat,” ujarnya.

Rumah BUMN sebagai sentra pembinaan UMKM telah hadir di 244 lokasi dari Sabang sampai Merauke dan dikelola oleh sejumlah BUMN, termasuk PLN. Mengambil tempat strategis, Rumah BUMN dengan konsep Co-Working Space diharapkan berperan dalam mendorong kreativitas BUMN Muda dan pelaku UMKM.

Terkait akses pasar, Erick pun menyebut bahwa tidak hanya BUMN melainkan semua pihak harus berkolaborasi. Termasuk mendorong bagaimana UMKM mulai dapat mengikuti tren pemasaran daring selain bergantung pada pemasaran konvensional secara luring. Pemanfaatan e-commerce disebut bisa jadi akses bagi UMKM dalam mengubah pola pemasarannya.

Erick berharap agar PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dapat terus mendukung pelaku usaha ultra mikro agar bisnisnya bisa makin berkembang.

“Mungkin untuk yang CSR kita akan fokus yang ultra mikro, karena yang UMKM sebenarnya sudah ada akses perbankan. Nah, kita coba melakukan itu.” sebutnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat Agung Nugraha menyampaikan peran Rumah BUMN dalam berbagai kegiatan edukasi dan pembinaan. PLN, lanjut dia, senantiasa mendukung agar kiprah BUMN dalam pengembangan UMKM dapat semakin dirasakan.

Khusus di Rumah BUMN Cirebon, Jawa Barat, PLN mendukung pengembangan 601 UMKM yang mayoritas pelaku usaha kerajinan tangan dan makanan minuman.

“Ke depan ini akan terus berkembang. Semakin banyak yang tertarik bergabung,” jelasnya.

Agung menjelaskan, Rumah BUMN Cirebon yang berada di bawah naungan PLN UID Jawa Barat fokus dalam mengembangkan potensi kearifan lokal dengan kerajinan tangan masing-masing daerah. Dengan kondisi pandemi saat ini, perseroan semakin mendorong pemasaran secara daring selain mengandalkan pemasaran konvensional.

Berbagai kegiatan yang selama ini turut didukung PLN melalui Rumah BUMN adalah sosialisasi kelistrikan, sosialisasi limbah dan peraturan Lingkungan Hidup, pemberian akses permodalan usaha, pendampingan pengembangan produk UMKM, hingga dukungan dalam berbagai ajang festival maupun pameran untuk pemasaran.

Dengan program pendampingan UMKM ini,  berharap semakin banyak UMKM yang dapat didorong maju bersama.

“Di tengah Pandemi, kami ingin mendukung teman-teman UMKM untuk lebih maju, lebih adaptif, seperti kita melakukan pelatihan penjualan online supaya mereka bisa survive di tengah pandemi,” harap Agung.

Yani Rismawati, salah satu UMKM yang mendapatkan pendampingan dari Rumah BUMN mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan. Selain pendampingan dari Rumah BUMN, Ia mendapatkan hibah TJSL dari PLN berupa mesin pengering regginang.

“Dengan mesin ini, dia masih bisa melakukan kegiatan produksi disaat cuaca tidak mendukung. Sementara dari Rumah BUMN saya sangat bersyukur dapat bantuan legalitas. Bergabung dengan rumah BUMN saya mendapatkan gratis, mulai dari halal hingga HAKI,” ucap produsen Regginang Kidal ini.

Tidak hanya melalui Rumah BUMN, PLN juga memiliki program pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Sejak tahun 2019 Hingga Agustus 2021 dana yang dikeluarkan oleh PLN untuk memgembangkan UMK telah lebih dari Rp 82 miliar.

Narahubung
Agung Murdifi
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

Bandar Lampung – Pengurus Cabang GP Ansor Kota Bandar Lampung menyambut baik kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Lampung guna melakukan serangkaian kunjungan kerja pada 2 September 2021 mendatang.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung patut diapresiasi sebagai langkah nyata dan wujud perhatian beliau terhadap kondisi Lampung terkait pandemi Covid-19. Berdasarkan data dashboard Kementerian Kesehatan RI hingga 29 Agustus 2021 capaian vaksin dosis 1 Prov.Lampung masih rendah sebesar 12,04% dan vaksin dosis 2 sebesar 7,78% dari target 6,6 juta jiwa lebih. Demikian juga dengan tingkat kematian Covid-19 di Lampung yang masih memprihatinkan.

Kehadiran orang nomor satu di republik ini tentu menjadi suntikan semangat bagi semua pihak dalam penanganan Covid-19 di Lampung. Momentum kunjungan Presiden Jokowi juga diharapkan dapat menjadi pemicu semangat untuk terus berjuang ditengah kondisi ekonomi terdampak Covid-19 yang belum pulih.

Perhatian yang diberikan oleh Presiden Jokowi ini tentu membanggakan bagi kita semua masyarakat Lampung. Menyimak pemberitaan berbagai media bahwa Presiden Jokowi juga akan meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kab. Pringsewu. Hal tersebut juga patut kita syukuri dengan harapan dapat lebih meningkatkan hasil pertanian serta penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan Presiden Jokowi di Lampung dalam situasi penerapan PPKM dapat kita maklumi bersama, dengan tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian kita terhindar dari kerumunan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Selamat datang Bapak Presiden di Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai, semoga kehadiran pemimpin di tengah situasi sulit ini menjadikan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.

Mamat Pribadi (Kasatkorcab Banser Kota Bandar Lampung)

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Capaian progres Perbaikan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021 sebesar 38,39%.

Angka itu menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berada diperingkat ke-2 dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 15 pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudhiawan menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021 dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang tercakup di delapan area intervensi dalam aplikasi Monitoring Control for Prevention (MCP).

Apresiasi itu disampaikan Yudhiawan pada acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi triwulan II MCP KPK RI dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 Kabupaten Lampung Selatan secara virtual, Senin (30/8/2021).

Acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung melalui zoom meeting itu juga dihadiri Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK Nana Mulyana serta dipandu oleh Person In Charge (PIC) Wilayah Lampung Nindyah Sunardini.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lampung Selatan mengikuti acara itu dari Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan mengatakan, capaian MCP Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 sebesar 38,39%.

Yudhiawan menyebut, capaian itu sudah cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya yang sampai triwulan kedua hanya dibawah 10%.

“Kami apresiasi kepada bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan sampai nanti tanggal 15 Desember atau akhir tahun 2021. Kalau bisa mendekati 100%,” ujar Yudhiawan saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka pertemuan tersebut.

Lebih lanjut Yudhiawan menyampaikan, MCP menjadi parameter KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Dia mendorong capaian Lampung Selatan lebih ditingkatkan.

Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.

“KPK siap mendorong apa-apa yang menjadi kendala, apa yang harus diperbaiki. Kami siap memandu, jangan sampai akhir tahun kurang dari 50%,” kata Yudhiawan.

Namun Yudhiawan mengingatkan, nilai tinggi dalam indikator MCP bukan jaminan suatu daerah bebas dari tindak korupsi.  Yudhiawan menyebut, nilai tinggi MCP hanya modal minimal untuk mengurangi potensi korupsi di masing-masing daerah.

“Capaian MCP tinggi tidak menutup kemungkinan jika terjadi korupsi di daerah, bisa saja nanti terjadi di Lampung Selatan. Sebagai contoh Bandung Barat, itu persentasenya tinggi hampir 90%. Namun tetap saja kepala daerahnya kena,” kata Yudhiawan.

Sementara, terkait capaian MCP, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menjelaskan, capaian progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pada Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebesar 63,66%.

Dari delapan area intervensi kata Nanang, nilai tertinggi adalah pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 95,2% dan nilai terendah adalah pada area Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 28,6%.

“Pencapaian di tahun 2020 tersebut kami jadikan bahan evaluasi perbaikan di tahun 2021. Sampai triwulan kedua tahun 2021 ini, capaian progres Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 38,39%,” terang Nanang.

Nanang menyebut, capaian masing-masing area intervensi itu pada triwulan kedua per 30 Agustus 2021 yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 36,11%, Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 56,30%, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 41,49%.

Kemudian, Pengawasan APIP 11,55%, Manajemen ASN 1,33%, Optimalisasi Pajak Daerah 48,55%, Manajemen Aset Daerah 57,42%, serta Tata Kelola Dana Desa 49,95%.

“Atas capaian itu, kami berkomitmen melakukan berbagai upaya pada triwulan 3 dan 4 agar terjadi peningkatan capaian untuk seluruh area intervensi. Terutama pada area intervensi yang capaiannya masih rendah. Tentunya kami mengharapkan bantuan fasilitasi dan bimbingan teknis dari Satgas Pencegahan Korupsi Korwil II KPK” tutur Nanang.

Diakhir, Bupati Nanang juga berharap, segala upaya yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. (Az)

Penulis : Mhr Aziz

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyediakan tempat isolasi Covid-19 terpusat di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berada di belakang Gedung Olahraga Way Handak (GWH) Kalianda.

Tempat isolasi Covid-19 terpusat itu disediakan Pemkab Lampung Selatan untuk percepatan proses penyembuhan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain lebih nyaman, bagi masyarakat yang melakukan isolasi terspusat di Rusunawa akan mendapatkan pelayanan seperti pemantauan kesehatan secara rutin, akomodasi 24 jam, edukasi kesehatan, olahraga, fasilitas peralatan mandi, dan lainnya.

Untuk tinggal di tempat isolasi Rusunawa, masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun. Meski gratis, pelayanan petugas kesehatan di Rusunawa tetap maksimal.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, untuk menekan klaster keluarga, dirinya berharap masyarakat mau memanfaatkan isolasi terpusat. Apalagi kata dia, jika kondisi rumah tidak memungkinkan untuk menjadi tempat isolasi mandiri.

Bupati menyatakan, tempat isolasi terpusat itu diperuntukan bagi semua pihak. Sehingga, masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat memanfaatkan fasilitas ini.

“Bagi pegawai, tenaga kesehatan, dan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk isolasi. Apalagi, jika isolasi mandiri di rumah tidak memungkinkan,” kata bupati saat melakukan launching tempat isolasi terpusat di Rusunawa beberapa waktu lalu.

Berikut syarat untuk isolasi di Rusunawa :

1. Rujukan dari Puskesmas dengan Hasil Rapid Antigen atau PCR Positif.

2. Tanpa gejala atau gejala ringan.

3. Mampu mandiri

4. Komorbid terkontrol.

5. Domisili di Lampung Selatan.

6. Usia > 15 tahun.

Fasilitas dan kegiatan selama menjalani isolasi :

– Tenaga kesehatan standby 24 jam.

– Akomodasi 24 jam

– Olahraga pagi

– Edukasi kesehatan

– Disiapkan alat mandi .

Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH) menyambut baik kedatangan Presiden RI ke- 7 tersebut di Sai Bumi Rua Jurai (tanah Lampung) pada tanggal 2 September 2021 mendatang.

Provinsi Lampung adalah bagian dari titik yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat, karena masalah covid-19 menjadi daerah paling tinggi tingkat kematiannya dan terendah vaksinasinya.

Oleh karena itu kehadiran orang nomor 1 di Republik Indonesia tersebut menjadi angin segar dan kabar gembira bagi Masyarakat Lampug.

Kehadiran beliau ( Bapak preisiden) adalah langkah solutif untuk menyemangati masyarakat Lampung yang tengah mengalami tingkat kelesuan di semua sektor terutama dibidang ekonomi, akibat wabah covid-19 ini. Insya Allah kehadiran beliau membuat Masyarakat Lampung kembali bersemangat, meskipun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghimbau masyarakat umum untuk tidak berkerumun, mengingat Lampung masih dalam kategori zona merah dan masih dalam suasana PPKM.

Sebagai daerah yang terkenal sifat aseptif (menerima) dan ramah-tamah ( nemui nyimah), Lampung menjadi bangga atas kedatangan Bapak Presiden RI-ke-7 yang kesekian kalinya, karena memang sudah saatnya sejak awal reformasi bergulir masyarakat merindukan pemimpin yang selalu hadir di tengah-tengah rakyat apalagi dalam suasana kesulitan.

Terkait kekhawtiran beberapa pihak akan menimbulkan kerumunan pastilah beliau dan tim dan pemerintah daerah sudah memikirkan lebih matang tentang teknis di Lapangan.

Khusus Lampung memang sangat perlu ditinjau secara lansung dan sudah selayaknya menjadi skala prioritas oleh pemerintah agar dapat meminimalisasi masalah-masalah yang ada terutama di masa pandemi covid-19 ini, yang telah memakan yang tidak sedikit dalam rentang waktu hampir 2 tahun ini.

( Jupri Karim) ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum Lampung.

Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Soumena, SIK, MH, bersama pejabat utama (PJU) dan Kapolsek melaksanakan kegiatan Jumat keliling (Jumling) ke masjid yang ada di wilayah hukumnya.

Kegiatan Jumling ini dilaksanakan hari Jumat (27/08/2021), pukul 11.55 WIB, di Masjid Nurul Iman, Kampung Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

“Hari ini saya bersama dengan Kabag Ops, Kabag SDM, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan Kapolsek Banjar Agung melaksanakan Jumling di Masjid Nurul Iman, Kampung Jaya Makmur,” ujar AKBP Hujra.

Lanjutnya, usai pelaksanaan sholat Jumat saya menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada warga yang merupakan jamaah di Masjid Nurul Iman.

“Saya sebelumnya memperkenalkan diri kepada warga, bahwa saya merupakan Kapolres baru disini dan berasal dari Ambon. Di tempat saya berasal juga terdapat banyak warga muslim, untuk itu marilah kita semua bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing,” papar AKBP Hujra.

Saya juga telah memerintahkan kepada para personel di lapangan, untuk tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku kejahatan yang membahayakan nyawa warga ataupun petugas.

Kapolres juga mengajak warga untuk melakukan vaksinasi agar aman dan terhindar dari penyebaran Covid-19 yang saat ini pandeminya masih berlangsung, serta untuk mempercepat terbentuknya herd immunity.

“Untuk warga yang ada di Kampung Jaya Makmur, apabila masih banyak warga yang belum divaksin nantinya akan kami adakan vaksinasi disini. Warga cukup membawa foto copy KTP atau KK, dan alat tulis, vaksin ini pastinya gratis,” ucap AKBP Hujra.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada warga untuk senantiasa disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku dan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.(*)