Penulis: admin

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Callsign, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Seragam sebagai tanda keanggotaan Orari dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Lampung Iwan Novriza, di Mahan Agung, Selasa (13/09/2022).

Orari menurut Iwan Novriza, adalah organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan non-politik.

Iwan Novriza mengatakan bahwa Orari Daerah Lampung selama ini banyak berkegiatan di bidang sosial dan mitigasi kebencanaan, Orari juga selama ini giat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi menggelar Special Event Station (SES) pada kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti HUT Provinsi, dan lain sebagainya.

“Special Event Station biasanya akan diikuti oleh seluruh anggota Orari se-Indonesia, bahkan oleh manca negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam, karena Orari juga tergabung dalam International Amateur Radio Union (IARU) Region 3,” ucap Iwan.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga, dan Ekosistem Telekomunikasi dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio.

Terkait mitigasi bencana, keberadaan media penyiaran, khususnya radio, sangat penting dan dapat diandalkan menjadi media penyampai informasi kebencanaan.

Di kala seluruh infrastruktur komunikasi jatuh akibat terjadinya bencana, salah satu media yang efektif dalam menciptakan sistem informasi yang ideal adalah komunikasi radio.

Oleh karenanya Gubernur Arinal Djunaidi memberikan perhatian khusus agar organisasi seperti Orari dan Rapi dapat turut berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

“Semua organisasi yang berkaitan dengan siber kita koordinasikan dengan kominfo, kita lakukan pemetaan potensi di setiap wilayah, baik itu bencana dan lain sebagainya, jadi pemerintah selalu siap,” ucap Gubernur

“Tidak hanya itu, bangun komunikasi dengan berbagai instansi lintas sektoral, misal dengan Kesbangpol terkait aksi massa, jadi aktif disemua kegiatan tidak hanya dibidang sosial dan kebencanaan,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga direncanakan akan memberikan bantuan 1 Unit Ambulan kepada Orari Daerah Lampung sebagai sarana transportasi untuk membantu warga yang membutuhkan.

“Mohon digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalah gunakan untuk gaya-gayaan, saya memberikan ini karena saya juga dulu anggota Orari, tapi harus tetap sesuai aturan, silahkan diajukan surat resmi terlebih dahulu,” pinta Gubernur.

Selain Gubernur Lampung dan Ketua Orari Daerah Lampung, hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Pertemuan Tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Presiden Ri Joko Widodo, melalui Virtual Meeting, bertempat di Mahan Agung, Senin (12/09/2022).

Dalam arahan Presiden Joko Widodo mengatakan,  agar kepala daerah menggunakan dua persen dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH (Dana Bagi Hasil), ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” kata Jokowi, Senin, 12 September 2022.

Jokowi menyebut pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dua persen dana itu untuk bansos.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk membantu masyarakat.

Jokowi menjabarkan, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp16,4 triliun. baru digunakan Rp6,5 triliun

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Jokowi.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalan bentuk sembako. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial.

Kegiatan tersebut  diikuti Kabinet Inonesia Maju yang hadir secara langsung di Istana Negara dan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual meeting.

Presiden mrnambahkan, total anggaran sebanyak 16,4% dan 6,5 T realisasi Juli 2022 sebagai belanja tak terduga, masih ada ruang yang sangat besar untuk digunakan. Karena posisi yang di APBD saat ini realisasi nya masih berada di angka 47%.

“Saya minta kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan waktu yang diberikan Oktober, November bisa betul-betul direalisasikan anggarannya. Karena kita tahu kontribusi APBD disebuah daerah sangat besar dan juga supaya kita tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yang berkaitan dengan harga pangan dengan nilai pangan,”  ujar Presiden.

Selain itu Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan sebanyak 74%, beras sebagai komponen utamanya 23% desa dan 19% kota.

Sementara Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi diantaranya Luwuk, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, Sibolga.

Inflasi Year of Year 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi ada di Sumatera yakni NTT, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat.

“Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota harus tau pasokan beras berasal darimana dan pembeli berasal darimana, semua bahan pangan dan kalau ada yang masih belum tau hingga kini, minta informasi ke menteri perdagangan, ” pungkasnya.

Hadir juga di Mahan Agung mendampingi Gubernur Arinal yakni, Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol, Kadis BM dan BK, Kadis PSDA, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial.

Pejabat lainnya yang hadir Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Perhubungan, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik, Kasat Pol.PP, Plt. Kadis ESDM, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Sekdis PMDes dan Transmigrasi, Kabid Dinas KPTPH.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka acara Festival Olahraga Pendidikan (FOP) se-Provinsi Lampung Tahun 2022, di Stadion Pahoman, Senin (12/9/22).

Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda melaporkan, Festival Olahraga Pendidikan ini diselenggarakan mulai tanggal 12-14 September, diikuti 11 atlet Putra-Putri dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Adapun dua cabang olahraga yang diperlombakan yaitu pencak silat dan atletik.

Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Festival Olahraga Pendidikan se-Provinsi Lampung tahun 2022 ini merupakan perwujudan sistem Kompetisi Olahraga Pelajar yang berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

Dengan diadakannya Festival Olahraga Pendidikan ini, Gubernur Arinal berharap para siswa dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan olahraga dan kesehatan jasmani, menumbuhkan sikap perilaku hidup sehat melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga, menumbuhkan iklim kompetisi olahraga yang sehat bagi para pelajar.

Selain itu juga para siswa diharapkan dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda, memberikan kesempatan kepada para generasi muda untuk dapat mengenali dan memahami keragaman budaya dari berbagai suku dan wilayah, menumbuhkan motivasi peserta didik untuk dapat meraih prestasi di bidang olahraga, dan mengenali potensi atau bakat olahraga yang dimiliki oleh para pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan Sports Center bertaraf internasional diatas lahan seluas 150 hektar dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Sports Center tersebut nantinya diharapkan sebagai wadah bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuannya, mencetak bibit-bibit atlet unggul asal Lampung, dan sebagai tempat penyelenggaraan event olahraga nasional.

“Saya akan berjuang keras dalam periode saya agar ini bisa terwujud. Menpora sudah mengirim surat kepada Menteri PUPR. Minggu depan saya akan memghadap Menteri PUPR dan meminta agar pembangunan ini menjadi prioritas,” kata Gubernur Arinal.

Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora diwakili oleh Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora, Supeni Pudyastuti menyebutkan, selain sebagai wadah penyaluran minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga, FOP juga bertujuan untuk mewujudkan target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yaitu partisipasi siswa yang aktif berolahraga di usia 7 tahun keatas, 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit.

Adapun target yang ingin dicapai di tahun 2045 adalah sebanyak 70 persen siswa berpartisipasi aktif berolahraga sehingga diharapkan 30 persen siswa memiliki tingkat kebugaran jiwa kategori baik.

Di akhir sambutannya, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora mengajak Pemerintah Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag, KONI serta para Pengurus Cabang Olahraga sampai tingkat Kabupaten/Kota agar bersama-sama mewujudkan visi Desain Besar Olahraga Nasional yaitu mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul dan Berprestasi Dunia.

Di akhir acara Gubernur Arinal bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Plt. Kadispora Provinsi Lampung dan Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora mengalungkan medali bagi para juara lomba lari 100m Putra/Putri tingkat SMA/SMK/MA dan lari 80m Putra/Putri tingkat SMP/MTs

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim, menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2026, di Hotel Sheraton, Jumat (9/9/22).

Ketua PB Perbasasi yang diwakili oleh Sekjen PB Perbasasi, Hudli Huduri, mengukuhkan dan melantik Wiriawan Sada Melindra sebagai Ketua Umum PB Perbasasi Provinsi Lampung masa bakti 2022-2026.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Gubernur menyebutkan bahwa olahraga baseball dan softball semakin berkembang di Indonesia terutama di Provinsi Lampung. Berbagai prestasi pun telah diraih.

Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di tahun 2021 lalu, Kontingen Lampung berhasil meraih emas untuk tim softball dan medali perak untuk tim baseball.

“Dibalik prestasi yang membanggakan ini, ada tangan-tangan dingin dari para pelatih, yang beberapa diantaranya merupakan ASN Pemprov Lampung,” kata Gubernur Lampung.

Gubernur menegaskan, raihan prestasi tersebut merupakan bukti komitmen mengembalikan kejayaan Lampung dalam dunia olahraga, yang antara lain melalui perbaikan fasilitas olahraga, peningkatan kualitas pembinaan atlet, pemberian insentif bagi atlet berprestasi serta dengan memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang kompeten.

Menyadari akan potensi pemuda-pemudi sebagai penggerak kemajuan Lampung, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung dengan program ”Anak Muda Berjaya,” yang mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni, serta olah raga antar kalangan muda berbasis komunitas.

Kepada Pengurus Perbasasi Lampung yang dikukuhkan, Gubernur berpesan agar berdedikasi dengan pengabdian yang tulus serta menanamkan misi untuk mengembangkan olahraga Baseball dan Softball yang lebih maju.

“Sehingga Perbasasi Provinsi Lampung dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki prestasi membanggakan baik di tingkat nasional maupun Internasional,” pesan Gubernur.

Gubernur juga mendukung Pengprov Perbasasi Lampung untuk terus melakukan pembinaan atlet serta mencari bibit atlet, sehingga kedepannya prestasi olahraga di Lampung khususnya cabang olahraga Baseball dan Softball semakin Berjaya.

Ketua PB Perbasasi Provinsi Lampung, Wiriawan Sada Melindra, dalam sambutannya mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Lampung, KONI Lampung, pihak swasta, para pengurus serta stakeholder lainnya, agar Baseball dan Softball Provinsi Lampung dapat terus menorehkan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama Lampung.

“Semoga Baseball dan Softball Provinsi Lampung pada PON 2024 kelak di Sumatera Utara dan Aceh dapat menyumbangkan 2 medali emas,” harap Wiriawan.

Sementara itu, Sekjen PB Perbasasi Hudli Huduri menyampaikan bahwa PB Perbasasi akan terus memberikan dukungan penuh pada seluruh daerah, khususnya pada Provinsi Lampung mengingat banyaknya atlet yang berprestasi di cabang olahraga Baseball dan Softball.

Hadir dalam acara Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Wakil Walikota Metro, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Bendahara Umum KONI Lampung, Pengurus PB Perbasasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG–Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung bersama Penggiat Media Sosial (Medsos) menggelar Diskusi mengenai Pengembangan Wisata Hutan Peovinsi Lampung, di Obyek Wisata Lengkung Langit 2 (08/09/2022).

Kegiatan  tersebut dibuka Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan juga menghadirkan  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Y.Ruchyansyah dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Ulida Rebeca Hutagalung sebagai narasumber.

Hadir juga Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Lakoni Ahmad, S.H. M.H, Kepala Bidang Tata Kelola PBE Arief Nugroho, S.E. Msi serta para penggiat Media Sosial yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Kadis Kominfotik  Ganjar Jationo, menyampaikan  bahwa keberadaan para penggiat media sosial ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang ada di pelosok pedesaan.

Terkait dengan tema diskusi yakni  hutan yang akan di jadikan objek wisata dengan tidak harus merubah  atau merusak  hutan, hanya sedikit polesan agar menjadi tempat wisata .

Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ulida Rebeca Hutagalung menyampaikan, bahwa hutan akan di jadikan Wisata  dan Pengembangan pramedia ekowisata  terkait dengan wisata hutan.

“Sekarang diberikannya keleluasaan oleh presiden dan menginginkan wisata hutan  untuk memiliki hasil hutan dan memanfaatkan hutan tersebut   yaitu ekowisata yng paling pas di hutan, ” ujarnya.

Kebijakan pariwisata, tambahanya yang harus di edukasi yaitu masyarakat yang ada di sekitar hutan itu bagaimana caranya masyarakat menjadikan hutan itu sebagai  peluang.

Ekowisata bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami  atau bisa dusebut (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan menjaga keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.

Point Penting Pengelolaan Ekowisata yang pertama ada Aspek Destinasi dan aspek market. Aspek Market Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan,  ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik / dan psikologis wisatawan.

Sementara Kadis Kehutanan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hanya yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Program kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di setiap Bidang diarahkan untuk meningkatkan indeks tutupan lahan, Mengurangi efek GRK (Gas Rumah Kaca). Wisata Hutan menawarkan potensi hutan bagus yang menghasilkan bentang alam yang indah air yang jernih dan udara yang sejuk.

Untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar hutan, dengan demikian diharapkan kondisi hutan akan tetap baik dan segala potensi dalam kawasan hutan (termasuk potensi wisata) tetap terjaga.(

PRINGSEWU—Lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan pengarahan kepada Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, DPRD Kabupaten Pringsewu, Camat, dan Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu, di Aula Kantor Pemkab Pringsewu, Kamis (08/09/2022).

Pada kesempatan tersebut Gubernur menegaskan bahwa dalam mengelola pemerintahan, ASN harus menguasai dan taat kepada aturan perundang-undangan. Mengenali dan menerapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, mengedepankan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan.

“Saya bersyukur, Kabupaten Pringsewu telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2017-2021,” ucap Gubernur.

Selain itu, pada tahun 2021 Kabupaten Pringsewu telah berhasil memperoleh predikat BB pada laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP).

Namun terkait hal tersebut, Gubernur tetap mengingatkan bahwa Pengelolaan APBD perlu diiringi dengan penguatan tatakelola dan cara pandang (mindset) tentang pentingnya pengelolaan anggaran “berbasis kinerja”.

“Artinya, tidak hanya mengejar serapan anggaran, tapi juga perbaikan kualitas dari setiap rupiah anggaran, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan masyarakat,”  ungkapnya

Demikian juga pada Dana Desa, Gubernur mengatakan bahwa maksimal 30% dari Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Sosial bagi    masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa.

Maka Bupati/Walikota perlu segera menetapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya ingatkan kepada seluruh para Kepala Desa, jangan sampai Dana Desa yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru berbalik arah menjadi sumber masalah,” tegas Gubernur.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, Anggota Forkopimda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang senantiasa bahu-membahu berpartisipasi aktif untuk kemajuan Pringsewu dan Provinsi Lampung.

“Semoga semua upaya kita dapat bernilai ibadah dimata Sang Pencipta dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Gubernur.

Usai memberikan pengarahan, Gubernur Arinal Djunaidi juga sempat berdiskusi dengan para Kepala pekon untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pringsewu, yang nantinya aspirasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk membangun Kabupaten Pringsewu pada khususnya, dan Provinsi Lampung pada umumnya.

PRINGSEWU—Dinamika perkembangan indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung hingga pertengahan tahun 2022 sudah menunjukkan arah perbaikan. Data terkini menunjukan, perekonomian Lampung pada kuartal ke-2 tumbuh sebesar 9,12 persen yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Adapun tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung, hingga bulan Maret 2022 berada pada level 11,57 persen atau menurun 4,61 ribu jiwa jika dibandingkan capaian sebelumnya. Demikian pula, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 4,31 persen, yang berarti mengalami penurunan 0,23 poin dibandingkan dengan capaian periode tahun lalu.

“Meskipun demikian, di tengah perkembangan ekonomi dan sosial ekonomi yang telah diuraikan, perekonomian Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang harus kita hadapi bersama,” ucap Gubernur Aribal Djunaidi saat melakukan kunjungan Kerja di Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kamis (08/09/2022).

Pada kunjungan kerja yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Camat, hingga Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa, sebagaimana telah diketahui bersama pada tanggal 3 September 2022 yang lalu, pemerintah pusat secara resmi telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

“Kebijakan tersebut tentunya telah melalui proses dan pertimbangan terbaik, oleh karenanya, tugas utama kita sebagai Aparatur Negara adalah mengamankan kebijakan tersebut sehingga masyarakat tetap dapat terlindungi baik secara sosial maupun ekonomi, Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis,” ucap Gubernur.

Kemudian Gubernur juga mengingatkan kembali,  bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah,

“Berdasarkan hal tersebut maka, Pemerintah Provinsi Lampung segera bertindak cepat. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Bupati/ Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing-masing Pemkab/Pemkot,” tegas Gubernur.

Selanjutnya, Gubernur meminta agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Ketahanan Pangan yang didukung juga oleh TNI/POLRI, dengan menerapkan strategi 4-K yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif antar stakeholder terkait.

“Di masa kondisi perekonomian yang tidak normal, tentunya masyarakat memiliki harapan yang besar kepada para pemimpin dan pemerintah untuk bekerja secara lebih efektif dan progresif. Sebagai pemimpin dan pejabat daerah, Saudara-saudara harus mau menyisihkan energi untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek sosial-ekonomi dan kultural,” ucap Gubernur.

“Kenali medan, kuasai lapangan, Aparatur harus mampu bertindak solutif untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Kalaupun terdapat kendala, lakukan upaya koordinasi antar stakeholder secara vertikal maupun horizontal,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung sangat memperhatikan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu, yang tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu.

Adapun menurut Gubernur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya adalah :

1. Pogram Kartu Petani Berjaya (KPB) yang sudah diimplementasikan, diperlukan percepatan dilapangan melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya. Bilamana ditelaah lebih dalam, program KPB sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan harapan masyarakat untuk memperkuat bantalan jaring pengaman sosial.

2. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang berpotensi besar dibidang pertanian diantaranya komoditi tanaman pangan sebagai penghasil padi sawah dan kedelai di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merupakan faktor pendukung untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

3. Selaras dengan Program Smart Village  yang berbasis digital, pada saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDES sehingga mempermudah Pelayanan kepada Masyarakat.

Jumlah BUMDES yang telah bekerjasama dan dapat melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di desa sebanyak 168 BUMDES yang tersebar di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung. Dengan total transaksi sampai dengan 20 Agustus 2022 adalah 8.827 unit kendaraan dan penerimaan pendapatan sekitar Rp. 3,2 Milyar.

“Terkait hal tersebut, Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Pringsewu, dimana telah terdapat 14 BUMDES yang telah bergabung, dengan jumlah transaksi 426 unit kendaraan, dan penerimaan pendapatan sekitar Rp. 200 juta. Harapannya dengan program ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya masyarakat dapat dilayani dengan lebih dekat dan lebih baik,” ucap Gubernur.

Selain itu Gubernur juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mengendalikan distribusi komoditas dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daerah kita, dan jika ada surplus juga perlu mendukung Kabupaten/ Kota sekitar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, Anggota Forkopimda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang senantiasa bahu-membahu berpartisipasi aktif untuk kemajuan Pringsewu dan Provinsi Lampung,” tutup Gubernur.

Sementara itu Panjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyatakan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang begitu memperhatikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pringsewu

“Oleh karenanya pada kunjungan kerja kali ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Pringsewu mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur dan siap mendukung sepenuhnya Program Pembangunan di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” pungkasnya.

PRINGSEWU—Kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM periode September, Oktober senilai 300 ribu dan bantuan Program Sembako (BPNT) untuk bulan September senilai 200 ribu melalui PT. Kantor pos Indonesia untuk  masyarakat di Kabupaten Pringsewu bertempat di Kantor Pos Gading Rejo,  Kamis (08/09/2022).

Pada kegiatan tersebut Gubernur menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan program Sembako secara simbolis kepada 5 orang perwakilan masyarakat Pringsewu masing – masing  perwakilan menerima 500 ribu.

Selain di Kantor Pos,  Gubernur Arinal juga menyempatkan diri mendatangi rumah warga di Kecamatan Gading Rejo, dan menyerahkan secara langsung Bantuan sembako kepada perwakilan warga setempat, bantuan sembako ini bersumber dari APBD Provinsi Lampung untuk masyarakat miskin yang pendistribusiannya melalui LKS2 di provinsi lampung, sedangkan  di Kabupaten Pringsewu diperuntukkan bagi 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masyarakat miskin melalui 7 LKS.

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, Insya Allah pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih yang tertinggi di Indonesia, silahkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, tapi ingat jangan buat beli rokok ya,” pinta Gubernur saat berbincang-bincang bersama warga Gading Rejo.

Menurut Gubernur, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, yakni dengan mempertebal bantalan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial, subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat.

Usai menerima arahan dari Pemerintah Pusat pada senin (05/09/2022) lalu, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti beberapa pejabat utama Kementerian/Lembaga, Gubernur Arinal Djunaidi bergerak cepat, dengan melakukan Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta stake holder terkait.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai upaya dalam pengendalian inflasi.