Penulis: admin

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, dilakukan  penandatanganan Pakta Integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (16/05/2025).

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan sistem baru yang menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/289/V.01/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 jalur pendaftaran yang digunakan pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, yaitu :

1. Jalur Domisili, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung).

2. Jalur Afirmasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung, terdiri dari 25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu dan 5% untuk calon murid penyandang disabilitas).

3. Jalur Prestasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik (kuota paling sedikit 35% dari daya tampung).

4. Jalur Mutasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar (kuota paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/wali dan 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas).

Pada SPMB tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 35 SMA Unggul, dimana untuk seleksi jalur prestasi pada sekolah unggul merupakan hasil penggabungan nilai dari tiga komponen utama: Tes Kemampuan Akademis (TКА), nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, dan sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Kuota jalur prestasi untuk sekolah unggul sebesar 35%.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyatakan bahwa SPMB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan asas berkeadilan.

“Semua anak Indonesia berhak mendapatkan layanan Pendidikan. Penyempurnaan kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Dimana Pemerintah Provinsi Lampung telah memperbaiki mekanisme seleksi, memperjelas persyaratan pada setiap jalur, serta memperkuat koordinasi untuk memastikan daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ucapnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memiliki peran penting dan dalam penerapannya diperlukan dukungan penuh dari semua pihak dan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas.

“Sekolah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menerima murid baru. Orang tua perlu memberikan dukungan dan pemahaman kepada anak-anak mereka tentang proses pendaftaran. Masyarakat luas juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan SPMB,” tegasnya.

Melalui dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, Gubernur berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil.

“Dengan dukungan dari semua pihak dan komitmen kita yang diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas, kita berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan inklusif,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Ketua Dekranasda Provinsi Lampung,  Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Lampung Fashion Show 2025 dengan tema “Ragam Warna Lampung Maju” di Mal Boemi Kedaton, Kamis (15/5/2025).

Ajang bergengsi yang telah diselenggarakan sejak 1989 ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap generasi muda yang aktif berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung.

Sebanyak 46 finalis Muli Mekhanai perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tampil memukau dengan memamerkan karya desainer lokal terbaik.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar perhelatan biasa, melainkan panggung kebanggaan bagi Muli Mekhanai yang telah terpilih mewakili daerah masing-masing.

“Lampung Fashion Show 2025 menjadi momentum lahirnya generasi muda yang cerdas, tidak hanya cantik dan rupawan, tetapi juga memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, serta kreativitas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keindahan wastra (kain tradisional) khas Lampung yang ditampilkan dalam ajang ini. Setiap kabupaten/kota memperlihatkan kekhasan wastranya, dipadukan dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai budaya dan filosofi Lampung.

Wulan Mirza berharap para Muli Mekhanai dan masyarakat Lampung terus bangga menggunakan wastra daerah sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025).

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindungan PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran.

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khusus SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir.

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

“Misalnya negara tujuan jepang, kurikulumnya yang sesuai jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa kita sesuaikan,” ujarnya.

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI.

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara,” jelasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada bersama Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Hanita Firsada dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengikuti acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Provinsi seluruh Indonesia secara virtual di ruang Abung Balai keratun Lt.1, Kamis (15/5/2025).

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung menjadi salah satu yang dilantik dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung masa bakti 2024 – 2029.

Mengawali sambutannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ida budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan.

“Selamat dan sukses Selamat bekerja kepada ibu-ibu yang baru saja dikukuhkan, semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian yang penuh berkah dan bermanfaat bagi organisasi, keluarga dan masyarakat,” ucap Ida Budi Gunadi Sadikin.

Ida menambahkan bahwa dengan tagline baru Dharma Wanita Persatuan yaitu “Sehat dan Berdaya” diharapkan bukan hanya sekadar menjadi semboyan, akan tetapi mencerminkan arah gerak organisasi yang bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat dalam pola pikir dan bersikap dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga mampu memberdayakan anggotanya.

Menurut Ida, DWP harus memiliki kontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui 3 peran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendukung pendidikan dan ekonomi keluarga,
2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis digital dan lokal,
3. Menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

“Saya percaya bahwa di setiap Provinsi, di setiap rumah ada kekuatan perempuan yang luar biasa. Mari kita sinergikan kekuatan itu dalam semangat Dharma Wanita Persatuan untuk membangun bangsa dari dalam keluarga dan dari hati seorang ibu seperti kata bijak ‘Didiklah seorang perempuan maka engkau telah mendidik sebuah generasi’,” pungkasnya.

Disela-sela kesempatan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan.

Acara dihadiri  oleh 27 orang penasihat Dharma Wanita Persatuan dan 38 Ketua dan Pengurus  DWP Provinsi, Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota sebanyak 417 Kabupaten dan 96 Kota se Indonesia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung bersama PT Pos Indonesia resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dalam rangka mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dan Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy dan Direktur CV. Indonesian Commodity Mahessa Raditya, UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan langkah konkret yang sangat strategis dalam memperkuat posisi UMKM, khususnya para perajin binaan Dekranasda, dalam rantai distribusi dan pemasaran nasional hingga global.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat dalam mendorong kemajuan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan pelestari kearifan lokal, termasuk di dalamnya produk-produk kerajinan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi,” ucapnya.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menyampaikan apresiasinya terhadap PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam hal penyediaan layanan logistik dengan tarif khusus bagi UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung. Hal ini tentu sangat membantu menurunkan biaya distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini diharapkan  akan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah Lampung untuk dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia bahkan pasar global.

“Lebih jauh lagi, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong antara lembaga daerah dan BUMN dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional,” ucapnya.

Wulan juga berharap sinergi ini dapat menjadi motor percepatan transformasi UMKM di Provinsi Lampung menjadi pelaku usaha yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

“Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai contoh nyata bahwa sinergi antara Pemerintah, BUMN, dan pelaku UMKM adalah kunci untuk membangun Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ajaknya.

Sementara itu, Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah lebih dulu ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kegiatan hari ini adalah sebuah tindak lanjut dari suatu kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Pos Indonesia, kami di PT Pos Indonesia siap mensupport pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung ini,” ucapnya.

Richwan juga menegaskan komitmen PT Pos Indonesia untuk memberikan support kepada UMKM di Provinsi Lampung.

“Niatan kita adalah bagaimana kita bisa mensupport UMKM dan hari ini mungkin juga akan ditandatangani perjanjian kerja sama, dari kerja sama tersebut seluruh UMKM, setiap pengiriman melalui PT Pos Indonesia juga nanti akan kita kasih spesial rate atau atau diskon 15% dan juga ini agak berbangga karena kita juga akan PKS juga dengan CV. Indonesia Commodity Cabang Bandar Lampung itu pelaku UMKM Lampung yang akan ekspor ke Senegal Afrika yang mungkin nanti di akhir bulan ini akan bisa kita launching kita laksanakan,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan talk show  bertema peningkatan daya saing UMKM untuk ekspansi pasar. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada membuka Musyawarah Pengurus Provinsi Lampung Persatuan Senam Indonesia (Persani) Tahun 2025 bertempat di Taman Santap Rumah Kayu, Rabu (14/05/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada menyampaikan apresiasi kepada segenap pengurus PERSANI Provinsi Lampung atas dedikasinya dalam mengembangkan olahraga senam di Provinsi Lampung.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PERSANI Provinsi Lampung atas kontribusi dan dedikasi dalam membina dan mengembangkan olahraga senam di Sai Bumi Ruwa Jurai,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa musyawarah ini bukan sekadar ajang pemilihan kepengurusan, tetapi juga momentum strategis untuk melakukan evaluasi, menyusun rencana kerja, dan memperkuat sinergi demi kemajuan olahraga senam di Lampung.

Menurut Gubernur, Olahraga senam memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Lampung.

“Kita memiliki bakat-bakat muda yang luar biasa dari berbagai kabupaten/kota, fasilitas yang mulai berkembang, serta semangat komunitas senam yang terus tumbuh. Prestasi atlet senam Lampung di tingkat nasional juga mulai menunjukkan tren positif,” lanjutnya.

Namun demikian, Gubernur juga menyadari bahwa pengembangan olahraga senam di daerah Provinsi Lampung tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan sehingga Pemerintah Provinsi Lampung melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan berbagai program strategis pembangunan kepemudaan dan olahraga, tengah menggulirkan kebijakan untuk membangkitkan kejayaan olahraga Lampung.

“Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan anggaran pembinaan, revitalisasi fasilitas olahraga, dan kerja sama lintas sektor untuk mendukung pembinaan atlet secara terintegrasi.
Kami juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemprov, KONI, cabang olahraga, dunia usaha, dan masyarakat,” tegasnya.

Melalui kolaborasi, Gubernur meyakini akan meningkatkan kualitas atlet-atlet yang akan berlaga, baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin senam Lampung dapat melahirkan atlet-atlet nasional bahkan internasional, dan Lampung dapat kembali menjadi lumbung prestasi olahraga di Indonesia,” lanjutnya.

Melalui musyawarah ini, Gubernur berharap akan terpilih pemimpin organisasi yang tidak hanya memiliki visi dan integritas, tetapi juga mampu menjembatani harapan atlet, pelatih, dan masyarakat senam Lampung.

“Saya berharap PERSANI Lampung ke depan dapat menjadi organisasi yang solid, profesional, dan inklusif. Mari kita jadikan senam sebagai gerakan bersama: membina karakter, meningkatkan kesehatan, dan mengharumkan nama Lampung melalui prestasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pengprov Persani Lampung terpilih Masa Bakti 2025-2029, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Pengprov Persani periode sebelumnya.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Reihana Wijayanto selaku Ketua Persani Provinsi Lampung dan seluruh jajaran pengurus persani pada periode sebelumnya, atas dedikasi dan pengabdiannya untuk memajukan cabang olahraga senam di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Ketua Pengprov Persani Lampung terpilih Masa Bakti 2025-2029, Purnama Wulan Sari Mirza berharap dukungan, kerja sama dan sinergi antara Persani Lampung dan seluruh pemangku kepentingan akan terus terjalin kedepannya.

“Saya berharap sangat memohon dukungan dan sinergi kita dari seluruh pemangku kepentingan terkait serta pengurus Persani di seluruh kabupaten kota Lampung untuk kemajuan persani provinsi Lampung 5 tahun kedepan,” ucapnya

“Dengan kebersamaan dan sinergi kita, kita bisa sama-sama membangun Persani Provinsi Lampung ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih meningkatkan prestasi kedepan nanti serta bukan hanya modal keyakinan tapi komitmen dan kerja keras saya dan seluruh jajaran Persani kita berkomitmen dan bekerja keras untuk terus mencetak prestasi-prestasi dari cabang olahraga senam ini,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG —– Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza membuka kegiatan Donor Darah Sukarela Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) PMI Unit Unila Tahun 2025, di Aula Fakultas Pertanian Unila, Rabu (14/5/2025).

Kegiatan Donor Darah mengusung tema “Donorkan Darahmu, Selamatkan Kehidupan, Jadilah Pahlawan” ini, akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu mulai tanggal 14 Mei hingga 10 Desember 2025.

Ketua PMI Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Donor Darah yang di inisiasi oleh para mahasiswa dan berharap generasi muda terus  menjadi motor penggerak bagi  kemanusiaan serta menjadi inspirasi untuk kerja nyata.

Menurut Wulan Sari Mirza, keberadaan UKM KSR PMI Unit Unila tidak hanya menjadi simbol solidaritas dan kepedulian, tetapi juga bukti nyata tumbuhnya jiwa kemanusiaan di kalangan generasi muda intelektual.

“Donor darah bukan hanya soal setetes darah, tetapi merupakan simbol cinta kasih, empati, dan harapan hidup. Dan hari ini, di aula ini, kita menyaksikan semangat itu tumbuh dan berkembang dari kampus untuk masyarakat,” ujarnya.

Purnama Wulan Sari juga menyoroti tingginya kebutuhan darah di Kota Bandar Lampung yang mencapai rata-rata 6.000 kantong darah setiap bulan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya civitas akademika, dalam upaya menyelamatkan nyawa sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMI Provinsi Lampung mengajak seluruh mahasiswa dan civitas akademika Unila untuk menjadi pelopor donor darah sukarela secara rutin, sehingga kegiatan berbagi ini menjadi bagian dari budaya kampus yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini saatnya mahasiswa Universitas Lampung menunjukkan bahwa intelektualitas tidak terpisah dari empati, bahwa kampus bukan hanya tempat belajar tetapi juga pusat pengabdian dan penggerak solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN En menjelaskan bahwa UKM KSR ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang terus berupaya mengkampanyekan pentingnya donor darah.

Ia juga menjelaskan bahwa semua  mahasiswa Unila, setidaknya 1 kali dalam seumur hidup melakukan donor darah dalam rangka menumbuhkan rasa kepedulian kepada para penerima donor.

“Saya minta untuk mempromosikan langsung keseluruh warga Unila dimana saat ini tercatat lebih dai 42 ribu mahasiswa yang ada di Unila, kalo itu hanya 3% nya saja mendonor, saya rasa sangat baik,” ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)