Diposkan pada

Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Lestarikan Semangat Persatuan Lewat Harkitnas

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang direncanakan pelaksanaanya pada tanggal 20 Mei 2025 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar saat memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di ruang Sungkai, Balai Keratun Lt.1, Senin (14/5/2025).

Hari Kebangkitan Nasional memiliki esensi  sebagai peringatan atas awal mula kesadaran dan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, serta semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa.

Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan semangat Kebangkitan Nasional agar dapat diteladani oleh generasi muda penerus bangsa khususnya generasi muda Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kominfotik Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan,  menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana persiapan pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh instansi terkait, pelajar, mahasiswa dan unsur TNI dan POLRI.

Mengawali rapat Sulpakar menyampaikan tentang pentingnya menginventarisir kebutuhan pelaksanaan upacara sehingga memudahkan pembagian tugas untuk masing-masing OPD dan instansi yang terkait baik dari pihak TNI maupun POLRI.

Menurut Sulpakar, inventarisir kebutuhan akan memudahkan koordinasi dalam pembagian dan uraian tugas bagi masing-masing OPD dan instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan Upacara dapat berjalan dengan baik.

Diakhir, Sulpakar menyampaikan agar seluruh tugas dan fungsi masing-masing yang telah disepakati dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Dan Sulpakar mengimbau agar saat pelaksanaan gladi resik, seluruh petugas upacara hadir untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan pada hari-H berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh memaparkan rencana teknis dan uraian tugas pelaksanaan Upacara Harkitnas 2025 bagi masing-masing instansi,TNI dan POLRI yang akan terlibat dalam pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diposkan pada

Kapolda Lampung Ajak Masyarakat Waspada Terorisme Lewat Nonton Bareng Film “Sayap-Sayap Patah 2”

LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika bersama Wakapolda Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung menghadiri acara nonton bersama film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia di Studio XXI MBK Mall, Senin malam (12/5/2025).

Acara tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang bahaya laten terorisme dan beratnya tugas kepolisian, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88.

Film ini mengangkat kisah nyata dari tragedi bom Gereja di Samarinda tahun 2016 yang menewaskan seorang anak kecil bernama Olivia.

Dengan sudut pandang yang emosional dan mendalam, penonton diajak menyelami perjuangan polisi anti-teror dalam memburu pelaku dan menggambarkan kejamnya aksi teror yang nyata serta menargetkan warga sipil.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang ancaman terorisme yang masih mengintai.

“Film ini bukan hanya hiburan, tapi pengingat bahwa terorisme itu nyata, kejam, dan bisa menyasar siapa saja, termasuk anak-anak,” ujar Irjen Pol Helmy Santika.

Ia juga menyoroti sisi kemanusiaan dalam perjuangan aparat kepolisian.

“Tugas sebagai polisi sangat berat. Kami harus siap kapan pun dipanggil negara, bahkan ketika keluarga kami sendiri sedang membutuhkan kehadiran kami,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi para sineas nasional yang berhasil menyuguhkan gambaran nyata tentang operasi Densus 88 dan dampak psikologis yang dihadapi anggota di lapangan.

“Film ini berhasil menyentuh sisi emosional tanpa menghilangkan pesan utamanya: bahwa kita semua punya peran dalam melawan radikalisme,” katanya.

Kapolda juga mengajak seluruh pihak, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, untuk menjaga anak-anak dari paparan paham kekerasan.

“Jaga keluarga kita, anak-anak kita, agar tidak terpapar paham-paham kekerasan. Terorisme seringkali masuk lewat celah yang tidak kita duga,” tegasnya.

Di akhir pemutaran film, suasana haru menyelimuti studio saat tokoh Olivia digambarkan tewas dalam ledakan bom yang ditanam di bawah panggung tempat ia bernyanyi.

Film garapan Ferry Fei ini dianggap mampu membangun kesadaran publik tentang pentingnya deteksi dini dan peran bersama dalam mencegah aksi teror.

“Semoga film ini menjadi bahan renungan dan pemicu semangat kita semua untuk terus menjaga keamanan dan kedamaian di negeri ini,” tutup Kapolda.

Diposkan pada

Genangan Air di jalan Yos Sudarso, Pemkot Minta Balai Ambil Peran

Bandar Lampung – Bencana banjir kembali terjadi di sejumlah titik di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Genangan Air sedalam 30 cm menggenangi jalan sehingga membuat arus lalulintas terhambat. Selasa (13/05/2025).

Tim reaksi cepat Kota Bandar Lampung datang ke lokasi melakukan penyedotan air menggunakan alkon. Namun hingga air surut perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Daerah Lampung tak ada satupun perwakilan yang datang membantu.

“Jalan ini kewenangan balai, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu meminta agar saluran air di sepanjang jalan ini di keruk,” ungkap Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Selasa 13 Mei 2025.

Eva menyesalkan tak ada upaya serius
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam menekan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Bunda Eva menambahkan hujan deras yang terjadi selasa sore, hanya menyebabkan genangan Air di Jalan Yos Sudarso.

“Kolaborasi itu penting dalam menekan bencana banjir. Pemkot Bekerja sesuai poksinya. Tapi tolong balai juga ikut bekerjasama,” tambah Eva Dwiana.

Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung bekerjasama dalam melakukan Normalisasi saluran air.

“Saya dan pak camat sudah sering kali minta bantu BPJN Lampung, tapi belum ada respon serius,” tambah Dedi Sutioso.

Diposkan pada

38 Atlet FORKI Lampung Dilepas Resmi oleh Wakil Gubernur Menuju Kejurnas Karate

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan kontingen Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Provinsi Lampung yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Provinsi Riau, bertempat di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (13/05/2025).

Kejurnas Karate Piala Ketua Umum Pengurus Besar FORKI III 2025 direncanakan akan berlangsung pada 16-18 Mei di Gelanggang Remaja Pekanbaru.

Wakil Gubernur Jihan menyampaikan dukungannya kepada seluruh atlet yang akan bertanding.

“Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Wakil Gubernur, tapi sebagai pendukung nomor satu dari seluruh pejuang olahraga Lampung, khususnya dari cabang olahraga Karate-Do yang kita cintai ini,” ucapnya.

Jihan juga menekankan bahwa dibalik ‘gi putih’ (seragam karate yang putih), di balik ‘sabuk’ yang diikatkan erat di pinggang para atlet tersimpan semangat juang, disiplin tinggi, dan tekad pantang menyerah yang merupakan dari nilai-nilai luhur Karate-Do.

“Jadi adik-adik, kakak-kakak kalian yang hari ini mewakili provinsi Lampung dan menjadi atlet kebanggaan Lampung harus berbangga dan harus percaya diri membawa nama Lampung di Kejurnas,” ucapnya.

Jihan juga menegaskan bahwa keberangkatan ke Kejurnas di Riau ini bukan hanya sekadar pertandingan semata tetapi juga sebagai perwakilan Lampung di Riau.

“Perjalanan atlet-atlet kita ke Kejurnas di Riau bukan sekadar pertandingan, teman-teman sekalian mewakili keluarga besar Lampung, teman-teman juga membawa harapan dan kebanggaan kepada seluruh masyarakat Lampung dan saya yakin teman-teman tidak berangkat dengan tangan kosong melainkan berangkat dengan latihan yang keras semangat yang membara dan mental juara juga berangkat dengan doa-doa yang dihimpun dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung terkhusus dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mendapatkan juara atau harapan yang diinginkan,” tegasnya.

Jihan juga berpesan bahwa meskipun target utama adalah meraih juara, sportivitas, rasa hormat terhadap lawan, dan solidaritas tim adalah hal yang tak kalah penting.

“Asal teman-teman bertanding secara fair, secara respect terhadap orang lain, terhadap lawan pertandingan kita, dan secara solidaritasnya tinggi, kita pun sudah bangga, tapi memang harapan utamanya tentu ada ya mendapatkan juara, mendapatkan apa yang memang kita harapkan bersama, tetapi tidak pun ini teman-teman sekalian berangkat ke Kejurnas hari ini pun sudah menjadi kebanggaan bagi kita semua,” pesannya.

Diakhir, Jihan berharap seluruh atlet yang akan bertanding dapat memberikan yang terbaik di Kajurnas nanti.

“Doa terbaik untuk teman-teman atlet-atlet sekalian semoga kita dapat membawa harapan masyarakat untuk provinsi Lampung di forki di karate do semoga menjadi kebanggaan untuk masyarakat provinsi Lampung kita. Selamat bertanding tetap fokus jaga kesehatan dan kembalilah dengan penuh kebanggaan,” pungkasnya.

Kontingen FORKI Lampung yang diberangkatkan dalam Kejurnas FORKI terdiri dari 38 atlet, didampingi oleh 6 pelatih dan 2 orang official manager. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diposkan pada

KUNKER MENSOS RI DALAM RANGKA PENINJAUAN CALON SISWA SEKOLAH RAKYAT DI WAY HALIM

Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana Menghadiri Kunjungan Kerja Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Bapak Drs. H. Saifullah Yusuf Dalam Rangka Peninjauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Oleh Kementerian Sosial RI yang berlokasi di Gg. Turunan, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, Senin (12/05/2025).

Hj. Eva Dwiana menegaskan, pihaknya siap menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi demi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bandar Lampung bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program tersebut.

“Untuk anak-anak tidak mampu di Bandar Lampung, tentu kita usulkan semua ke Kementerian Sosial. Namun, keputusan tetap dari pusat, kami hanya mendukung penuh dan siap berkolaborasi,” ujar Eva Dwiana, Senin (12/5/2025).

1.000 Kuota Sekolah Rakyat Dibuka, Eva Dwiana : Semoga Semakin Banyak Anak Tak Mampu Terlayani.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025 dengan kapasitas hingga 1.000 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh siswa akan menjalani masa matrikulasi dan orientasi sebelum memasuki pembelajaran formal, yang mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini juga menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, Arab, serta pendidikan karakter.

Menurut Eva, pihaknya telah melaksanakan seluruh arahan dari Kementerian Sosial terkait pendataan dan pengusulan calon siswa yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Hj. Eva Dwiana pun berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat dapat memperluas jangkauan program ini.

“Harapan kita, dengan bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota, kita senang bisa berkolaborasi. Insya Allah sebanyak mungkin calon siswa yang tidak mampu akan kita bantu daftarkan,” Pungkasnya.

Diposkan pada

Operasi Pekat Krakatau 2025: Bongkar Ratusan Kasus, Polda Lampung Tetao Terbuka Terima Kritikan untuk Kebaikan

Lampung – Polda Lampung bersama seluruh jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus selama pelaksanaan Operasi Pekat Krakatau 2025 yang berlangsung selama sepekan, mulai dari 1 hingga 8 Mei 2025. Operasi ini menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat (pekat), seperti premanisme, perjudian, prostitusi, peredaran miras ilegal, narkoba, serta kejahatan jalanan.

Dari hasil rekapitulasi yang dihimpun Posko Operasi Pekat Krakatau 2025, tercatat sebanyak 224 target operasi (TO) dan non TO telah ditindak oleh Polda Lampung dan 15 Polres/Polresta jajaran.

Dari jumlah tersebut, 81 pengungkapan masuk dalam kategori TO dan 85 pengungkapan non TO, sehingga total pengungkapan mencapai 166 kasus. Selain itu, dari sisi tempat kejadian perkara, berhasil diungkap 84 TO dan 74 non TO.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras jajaran kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat. Ia mengatakan bahwa Operasi Pekat ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman menjelang Hari Raya Iduladha dan agenda nasional lainnya.

“Target kami sekitar 200 kasus, dan hingga minggu pertama ini sudah berhasil kami ungkap lebih dari 100 kasus. Ini menunjukkan komitmen Polda Lampung dan seluruh jajaran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Helmy Santika, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan bahwa operasi serupa akan terus digelar secara berkala, khususnya menjelang momen-momen strategis nasional seperti pemilu, hari besar keagamaan, dan libur panjang.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Lampung merasa aman dan terhindar dari gangguan kriminalitas. Oleh karena itu, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif,” lanjutnya.

Beberapa Polres yang menonjol dalam capaian ungkap kasus antara lain Polres Tulang Bawang dengan persentase keberhasilan 93,8 persen, serta Polres Pesisir Barat yang mencapai 100 persen pengungkapan untuk seluruh target.

Helmy Santika juga menegaskan untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa, menyusul aksi damai kepada Polda Lampung, Rabu lalu (7/5/2025).

“Saya menerima dengan terbuka seluruh kritik dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa, baik secara pribadi maupun melalui organisasi,” tegasnya.

Sebagai pimpinan kepolisian di Lampung, Helmy berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, prosedural, dan berkeadilan, sesuai ketentuan undang-undang serta instruksi Kapolri.

“Isu-isu seperti pungutan liar dan premanisme menjadi perhatian utama yang akan segera diberantas secara tegas,” tandasnya.

Diposkan pada

Kunjungan Rumah Calon Siswa, Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran untuk Sekolah Rakyat

Bandar Lampung – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berkesempatan mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Senin (12/05/2025).

Peninjauan ini dilakukan di tempat tinggal beberapa calon siswa Sekolah Rakyat, Rizki Mubarok, Alifia Wulandari, dan Khusnul Mubarok Arrafah, untuk memastikan bahwa para calon siswa tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam kunjungannya, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya.

Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan lebih lanjut mengenai persiapan dan detail program Sekolah Rakyat.

“Persiapan Sekolah Rakyat berasrama untuk jenjang SMA akan dimulai tahun ini. Jika gedung BPSDM provinsi layak, akan kita gunakan. Kapasitasnya akan menampung 1000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Siswa yang diterima berasal dari desil satu, yaitu kelompok ekonomi terbawah, berdasarkan data sosial ekonomi nasional.” ujar Mensos RI.

Proses seleksi dan verifikasi calon siswa akan melibatkan verifikasi data dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penetapan siswa akan ditentukan oleh Bupati/Walikota/Gubernur setelah proses verifikasi selesai. Tidak ada tes akademik dalam proses seleksi ini. Fokusnya adalah pada seleksi administrasi dan cek kesehatan,” jelas Mensos Saifullah Yusuf.

Selain itu, program Sekolah Rakyat juga akan didukung dengan program sosial lainnya, seperti bantuan rumah layak huni untuk keluarga siswa yang merupakan program dari Presiden.

Program sanitasi sehat juga akan dilaksanakan untuk mendukung kesehatan siswa dan keluarga.

“Lahan kosong di Kota Baru sudah disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Untuk sementara, jenjang SMA akan menggunakan fasilitas di BPSDM,” tambah Mensos.

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para calon siswa akan mengikuti serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, mereka juga akan mengikuti masa orientasi untuk pengenalan lingkungan dan sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Kurikulum yang akan digunakan di Sekolah Rakyat akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lulusan Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung).

Diposkan pada

Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara

Lampung Selatan — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).

BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.

“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.

Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.

Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya  pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.

“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.

Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.

“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.

Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diposkan pada

KARNAVAL BUDAYA MUNAS VII APEKSI DI SURABAYA MENGASUNG TEMA LIGHT CULTURE PARADISE

Delegasi Kota Bandar lampung mengikuti Karnaval Budaya Nusantara yang merupakan bagian dari rangkaian acara Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di surabaya, jumat (9/5/2025).

Karnaval yang mengusung tema “Light Culture Paradise” ini dimeriahkan oleh parade para Walikota dari seluruh Indonesia, yang tampil dengan busana adat khas daerah masing-masing.

Perwakilan Delegasi dari Kota Bandar lampung membawa 100 peserta yang menampilkan corak budaya lampung dengan memakai baju Pengantin Adat Lampung Pesisir dan Lampung Pepadun (Sang Bumi Khua Jurai).

Pawai berlangsung pada pukul 18.00 hingga 22.00 WIB. Rute pawai dimulai dari pertigaan Genteng Besar, tepat di depan Locahand Jalan Tunjungan, dan berakhir di samping Alun-Alun Surabaya.

Diposkan pada

Dugaan Korupsi Dana Desa Talaga Warna Menelan Anggaran Ratusan juta rupiah

https://youtu.be/qv-0l4IxvsY?si=bSYUOQeUo5NDDRdY

Serang, – Realisasi Program Pemerintah Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang Banten, diduga fiktif dan tidak transparan. Pasalnya, Program yang di Alokasikan melalui Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sampai 2024, terdapat beberapa Program yang tidak sesuai dengan realisasi yang ada.

Minimnya Transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola sumber Anggaran nampak jelas saat tim menelusuri kepada beberapa Ketua RT setempat. Saat di konfirmasi, Beberapa ketua RT ataupun RW tidak pernah mengetahui keberadaan Program yang di realisasikan.

Sedangkan, mengacu pada realisasi ADD pada tahun Anggaran 2022 Desa Talaga Warna mengalokasikan untuk dua program Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 193.999.000. Kemudian pada tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa Talaga Warna mengalokasikan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 189.686.885. Selanjutnya pada tahun 2024 Pemerintah Desa Talaga Warna mengalokasikan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 153.360.000.

Menyikapi hal ini, Heriadi Kepala Divisi Inteligen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia menduga bahwa pemerintah desa secara terang terangan telah mengangkangi aturan yang ada.

Sementara diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50juta dan paling banyak Rp.1milyar.

Sampai ditayangkan berita ini, Kepala Desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut.

( Heriadi )