Penulis: admin

 

Bandar Lampung —– Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa TNI merupakan mitra strategis untuk bersama-sama mendorong kemajuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza saat menggelar silaturahmi dan ramah tamah bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, di Mahan Agung, Rabu (21/5/2025) malam.

Gubernur Mirza meyakini bahwa melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang konkret, berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama.

Gubernur mencontohkan saat beberapa waktu lalu, Provinsi Lampung yang merupakan penghasil gabah terbesar kelima nasional mengalami panen raya, terjadi over supply yang mengakibatkan harga gabah mulai jatuh.

Namun berkat komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan  jajaran Forkopimda, Lampung dapat menjaga kestabilan harga gabah sesuai dengan arahan Presiden.

“Lampung akhirnya setelah panen raya, di laporan Bulog, kami mendapat capaian salah satu yang terbaik di Indonesia. Lampung adalah salah satu daerah yang berhasil mempertahankan harga gabah tetap sesuai arahan Presiden, yaitu sebesar 6500,” kata Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan dukungannya terkait pembentukan Kodam baru dan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Provinsi Lampung yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah serta mendukung program pemerintah khususnya swasembada dan ketahanan pangan.

“Insya Allah nanti sudah ada Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan,” ujarnya.

Gubernur berharap, kunjungan Pangdam II/Sriwijaya ke Lampung ini dapat menjadi penyemangat sekaligus penguat komitmen untuk terus bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan kepemimpinan Bapak, Pangdam II/Sriwijaya akan terus menjadi mitra strategis bagi kami, demi menjaga stabilitas dan kemajuan daerah,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengungkapkan rencana Kementerian Pertahanan yang akan mengembangkan 5 satuan setingkat Kodam yang baru. Termasuk diantaranya, Kodam II yang akan dipecah dan dibentuk Kodam baru yang mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu serta bermarkas di Provinsi Lampung.

Selain itu, TNI Angkatan Darat juga akan mengembangkan satuan setingkat Batalyon yang dinamakan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Tidak kurang dari 300 Batalyon Teritorial Pembangunan akan dibangun selama 5 tahun. Adapun di tahun 2025 ini, ditargetkan 100 batalyon yang akan dibangun. Menurut rencana, setiap batalyon akan dilengkapi unsur kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.

“Ini sudah perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Kementerian Pertahanan bahwa setiap kabupaten dan kota akan dibangun satu Batalyon Teritorial Pembangunan, apabila sudah ada tidak akan dibangun lagi,” ujar Mayjen TNI Ujang Darwis.

Di akhir, Mayjen TNI Ujang Darwis juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung dan mensukseskan seluruh program pembangunan di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengapresiasi akan diselenggarakannya Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025 pada tanggal 20-22 Juni mendatang di Provinsi Lampung.

“Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita, Pemerintah Provinsi Lampung tentu berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan mensukseskan kegiatan ini,” ucap Wagub saat mengikuti Rapat Pemantapan Pelaksanaan Program Kerja Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS), bertempat di Lt.4 Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (21/05/2025).

Wagub berharap agar pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera ini tidak hanya sebagai ajang seremonial, tapi menjadi bagian strategi untuk memperkuat Provinsi Lampung khususnya dalam road map pembangunan ekonomi syariah menuju pusat global ekonomi syariah global di tahun 2045.

“Semoga visi besar ini bisa tercapai dan kontribusi terbesarnya ada di provinsi Lampung dengan program-program kerja yang luar biasa dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Lampung,” harap Wagub.

Untuk itu, Wagub meminta agar KDEKS dapat memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendorong penguatan ekonomi syariah di Kabupaten Kota.

“Di Lampung ada 15 Kabupaten/Kota, saya berharap, mungkin kita bisa fokus pada satu atau dua daerah yang kedepan bisa dijadikan daerah ekonomi syariah, yang mungkin di daerah tersebut terdapat banyak pesantren, banyak masjid atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, ini akan kita optimalkan baik dari literasi maupun inklusi keuangan syariah dan lain sebagainya, agar dapat mendukung program asta cita bapak presiden dan juga program 3 cita Gubernur dan Wakil gubernur Lampung,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan memaparkan bahwa sesuai arahan Gubernur BI, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan tiga pilar yakni, penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan literasi, inklusi, dan halal lifestyle.

Dimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025, yaitu FESyar Sumatera di Lampung 20-22 Juni 2025, FESyar Kawasan Indonesia Timur di Kalimantan Barat 18-21 Juli 2025, FESyar Jawa di Jawa Timur 5-7 September 2025, dan ISEF di Jakarta 8-12 Oktober 2025.

Fesyar Sumatera 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya kompetisi, seperti Halal Chef Competition, Modest Fashion Designer Competition, Lomba Lembaga ZISWAF Unggulan, Lomba Kemandirian Ekonomi Pesantren, Lomba Dakwah Ekonomi Syariah, dan  Sertifikasi Nazhir.

Selain itu ada juga Gerak Syariah: yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Pasar KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Lebak Budi: Peresmian pasar ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal di Lampung.

Adapun program unggulan FESyar Sumatera diantaranya yakni implementasi Zona Khas, Pariwisata Ramah Muslim, Launching Pasar Rakyat Halal, Gerakan Sadar Wakaf, dan ToT Ekonomi Syariah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pembukaan Lampung Student Olympic (LSO) 2025 berlangsung meriah di GOR Universitas Teknokrat Indonesia, Rabu (21/5/2025).

Ajang kompetisi pelajar terbesar di Provinsi Lampung ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H.

Yang membuat suasana semakin semarak, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir dan berbaur bersama para pelajar. Bahkan, Gubernur Mirza ikut serta dalam sesi “Main Bareng” Mobile Legends, salah satu cabang E-Sport yang dipertandingkan di LSO 2025.

Dalam fun match tersebut, Gubernur memilih hero Gatotkaca dan berhasil menuntaskan pertandingan disaksikan dengan penuh antusias oleh para peserta yang memadati arena.

LSO adalah panggung prestasi, panggung karakter, dan panggung masa depan untuk mencetak generasi muda Lampung yang tidak hanya pintar, tetapi juga kuat secara mental, sehat secara fisik, dan kaya akan budaya lokal.

LSO 2025 akan berlangsung mulai 21 Mei hingga 19 Oktober 2025, memperlombakan 13 cabang olahraga dan seni, yakni: E-Sport (Mobile Legends & Free Fire), Futsal, Basket, Renang, Tari Kreasi Modern/Tradisional, Band, Solo Song, Atletik, Bulu Tangkis, Voli, Teater, dan Karate. Ribuan pelajar dari jenjang SD hingga SMA dari seluruh kabupaten/kota di Lampung ikut ambil bagian.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pembinaan generasi muda.

“Pembangunan tidak semata soal infrastruktur, tapi juga soal membentuk manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing global. LSO adalah bagian dari ikhtiar kita ke arah sana,” kata Kadis Thomas Amirico.

Dengan semangat kolaborasi dan sportifitas, LSO 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat jati diri pelajar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030, di Balai Keratun Lt.3, Rabu (21/05/2025).

Dalam sambutannya sebagai Pembina LKKS Provinsi Lampung, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah penentuan komitmen dan panggilan jiwa untuk mengabdi.

“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat sekaligus tanggung jawab mulia yang harus diemban dengan ketulusan, integritas, dan semangat kolaborasi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk memastikan tidak ada masyarakat yang luput dari sentuhan pembangunan dan perhatian. Gubernur juga menyoroti masih adanya kelompok rentan yang belum terdata dan terjangkau oleh program pemerintah.

“Saya pernah menemukan ada ratusan orang di Bandar Lampung yang tidak punya keluarga, tempat tinggal, penghasilan, bahkan KTP. Ini menjadi PR besar kita bersama,” tambahnya.

Oleh karena itu, kolaborasi kuat dengan LKKS dan berbagai organisasi sosial sangat diperlukan untuk mengisi celah-celah tersebut, memastikan prinsip “no one left behind” dalam pembangunan dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030, Jihan Nurlela, menyampaikan rasa bangga atas kepengurusan yang baru dilantik.

“Kami berharap kepengurusan hari ini akan menjadi yang terbaik, yang akan melanjutkan kerja-kerja sosial luar biasa dari kepengurusan sebelumnya,” kata Jihan.

Jihan Nurlela juga menekankan peran strategis LKKS sebagai mitra pemerintah. Dengan masih tingginya angka masyarakat miskin ekstrem (desil 1 dan 2) di Provinsi Lampung yang belum sepenuhnya terakses program formal seperti BPJS dan PKH, LKKS hadir untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan mereka.

“Kita harus hadir di celah-celah yang tidak terjangkau oleh pemerintah, memberikan bantuan nyata, dan menjadi center of sinergy bagi masyarakat yang termarjinalkan,” tegasnya.

Jihan Nurlela mengajak seluruh anggota LKKS, baik yang berasal dari OPD maupun masyarakat umum, untuk menjadi influencer kebaikan di lingkungan masing-masing.

“Saya percaya dengan semangat gotong royong dan dedikasi tulus, kita dapat mewujudkan visi Lampung di Indonesia Emas melalui kesejahteraan sosial yang merata,” harapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap, dengan kepengurusan LKKS yang baru ini, upaya penanganan ketimpangan sosial dan peningkatan akses kualitas pelayanan sosial dapat semakin masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung membuka kegiatan Rembuk Merah Putih bertempat di Ruang Sungkai Kantor Gubernur, Rabu (21/05/2025).

Kegiatan Rembuk Merah Putih diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung bersama Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan mengusung tema ‘Mewujudkan Pemuda Cerdas, Kritis dan Cinta Tanah Air’ .

Pj. Sekdaprov Lampung menyoroti berbagai kejadian terkait fenomena konflik agama yang pernah terjadi di provinsi Lampung, nasional maupun secara global di masa lampau.

Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama dan menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar suku atau agama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

“Kita ini diciptakan berbeda-beda, laki-laki perempuan, suku, bangsa yang berbeda-beda. Jadi gak bisa suku lain, agama lain itu dipisahkan, itu adalah saudara kita,” ucapnya.

“Sudah baguslah kita ini dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Pancasila. Bisa dibayangkan kita dengan 17 ribu pulau, 700 bahasa, 453 suku, kalau semuanya mau ditata hanya satu jenis betapa konflik yang besar akan terjadi di Indonesia ini. Kita bersyukur sudah ada Pancasila,” tegasnya.

Dalam upaya menjaga kerukunan, Firsada juga menanamkan pemikiran bahwa penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

“Kita adalah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, asas kita Pancasila udah gabisa diubah seperti apapun,” tegasnya.

“Dalam beragama kita menerapkan moderasi beragama. Moderasi bedagama itu tidak kuat atau ekstrem ke kanan dengan agama, tidak kuat ke kiri dengan sekuler. Kenapa dua ini, kalau hanya wawasan kebangsaan bisa mengarah ke sekuler, kalau dia terlalu kuat terhadap pemahaman agama dia bisa negara agama, kita bukan negara agama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firsada juga menekankan untuk tetap menjaga keutuhan  bangsa dengan menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya  radikalisme.

“Radikalisme, terorisme tidak hanya muncul dalam Islam, dia akan muncul disetiap agama. Mari jaga NKRI ini, perbanyak literasi agama, jangan kita terbawa terhadap paham-paham yang akan menggangu persatuan dan kesatuan kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi (BNPT) RI Brigjen TNI Sudaryanto, S.E. menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan aksi terorisme.

“Saya yakin dan percaya peran dari bapak ibu sekalian, terutama dalam mendukung tugas pokok saya yaitu dalam hal pencegahan aksi terorisme adalah sangat-sangat penting,” ucapnya.

Sudaryanto juga meyakini bahwa forum seperti ini sangat strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing.

“Melalui forum komunikasi ini kita bisa menampung semua aspirasi dari bapak ibu sekalian dalam menanggulangi, mencegah adanya aksi, tindakan terorisme atau ada atau aksi-aksi intoleransi atau aksi-aksi radikalisme di wilayah kampung sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada di Lampung, sesuai dengan karakteristik kearifan lokal yang ada di wilayah Lampung,” lanjutnya .

Sudaryanto juga berharap seluruh pihak akan ikut serta dalam menjaga kondusifitas khususnya yang terjadi di Provinsi karena BNPT tidak bisa bekerja sendiri.

“Harapan dari kami semua yang ada di BNPT bahwa dalam penanganan kasus-kasus terorisme dan radikalisme, kita BNPT tidak bisa bertindak sendiri. Kita pasti butuh bapak ibu sekalian, kita butuh masukan, dan pikiran-pikiran yang membangun yang konstruktif sehingga kedepannya aksi-aksi intoleran, radikalisme itu tidak berkembang di wilayah Lampung,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di Lapangan Korpri, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (20/5/2025).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Danrem membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang mengusung tema: “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan.’

Dalam sambutannya, Menteri Meutya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaknai peringatan Harkitnas sebagai momentum refleksi atas semangat persatuan dan kebangkitan yang telah diwariskan sejak berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ia menegaskan bahwa kebangkitan nasional bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi merupakan proses yang terus hidup dalam menghadapi tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, hingga kedaulatan digital.

“Dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, kita memulai langkah-langkah dari hal paling mendasar, demi membangun kebangkitan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar Meutya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Danrem.

Sambutan tersebut juga menyoroti berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak, layanan kesehatan gratis, pembentukan Danantara Investment Agency, hingga percepatan pembangunan pusat pelatihan vokasi dan talenta digital untuk menjawab tantangan era transformasi digital.

Usai upacara, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus ditumbuhkan, khususnya oleh generasi muda. Ia menekankan pentingnya merawat persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.

“Budi Utomo adalah simbol awal pergerakan nasional dan pelopor kebangkitan bangsa. Maka refleksi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, jangan mudah terpecah-belah, dan mari kita bangkit menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Menurutnya, masa 100 tahun Indonesia merdeka hanya tinggal beberapa tahun lagi. Pada saat itulah, generasi muda yang hari ini berjuang dan belajar, akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menekankan pentingnya membangun semangat nasionalisme di era digital.

“Di era digitalisasi 5.0 ini, generasi penerus harus mampu memanfaatkan teknologi dan pengetahuan secara bijak untuk membangkitkan jiwa kebangsaan dan menyongsong Indonesia Emas,” katanya.

Upacara peringatan Harkitnas kali ini diikuti oleh lima kompi pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, lembaga sipil, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Di antaranya dari Yonif 143/TWEJ, Lanal Lampung, Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Brigif 4 Marinir/BS, Brimobda Lampung, Samapta dan Polairud Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, serta sejumlah OPD Pemprov Lampung seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Kominfotik dan Satpol PP.

Turut hadir dalam upacara tersebut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, pelajar, dan masyarakat umum.

Upacara berlangsung khidmat dan menjadi simbol semangat kolektif seluruh elemen bangsa dalam menjaga semangat kebangkitan dan persatuan menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa komoditas singkong beserta produk olahannya menyumbang 7-8% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung yang mencapai Rp480 triliun per tahun.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 di Balai Keratun Lt. III, Senin (19/5/2025).

“Singkong sampai tepung tapioka ini menyumbang 7-8% PDRB. Artinya, dari uang yang beredar di Lampung setiap hari, sebagian besar berasal dari industri singkong. Istimewanya, seluruh prosesnya dikelola oleh masyarakat lokal, mulai dari petani, industri, hingga pengusaha,” ujar Gubernur Mirza.

Lampung merupakan produsen singkong terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 7,9 juta ton pada 2024 atau setara 51% dari total produksi nasional, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Melihat potensi besar ini, Gubernur bertekad untuk mengoptimalkan tata niaga produk singkong dan industri tapioka guna memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga keberlangsungan industri.

“Kita harus segera menata keseimbangan, memperbaiki tata niaga, dan yang terpenting memiliki nilai tawar di tingkat pusat untuk memperjuangkan industri ini,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha tapioka yang telah menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung rantai pasok pangan nasional.

Ia mengajak PPTTI Lampung bersinergi dengan pemerintah, akademisi, dan petani untuk meningkatkan kualitas produksi, mengembangkan diversifikasi produk turunan singkong, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah.

Di kesempatan yang sama, Ketua PPTTI Provinsi Lampung Welly Sugiono mengatakan bahwa salah satu pokok permasalahan yang dihadapi oleh komoditas singkong di Indonesia adalah ancaman impor. Menurut Welly, selain bersaing dengan produk impor, petani singkong di Provinsi Lampung juga masih dihadapkan lagi dengan sesama provinsi penghasil singkong.

“Kami tidak minta bahwa impor itu distop, tapi diatur,” ujar Welly Sugiono.

Selain itu, Welly juga meminta Kementerian untuk pemberlakuan harga yang merata di seluruh Indonesia sehingga terjadi persaingan yang sehat serta menjadikan Lampung sebagai pelabuhan masuk untuk impor tapioka. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa, hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hal tersebut terungkap dalam  Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan  dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (19/05/2025).

Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, selanjutnya Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%,
Sulawesi Barat: 49,23%, dan
Bali: 44,13%.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2025 lalu, berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, serta sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.

“Dalam perkembangannya, dari Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus. Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2,” ucapnya.

“Bapak presiden ingin koperasi ini betul-betul menjadi membangun ekosistem ekonomi di pedesaan sehingga nanti  punya kaki di kopdes itu, bantuan alat, bantuan pemerintah, segala hal nanti maka cukup di satu tempat yang namanya kopdes atau koperasi kelurahan. Mohon dukungan dan bantuannya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota.

Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui SE Mendagri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan Tanggal 7 Mei 2025.

“Kami sudah memberikan payung hukum dalam bentuk surat edaran Mendagri, silahkan digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membentuk badan hukum,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).