Partner Konsorsium Multimedia

KOMITMEN OJK SELESAIKAN PERMASALAHAN DI INDUSTRI ASURANSI PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jakarta, 2 Februari 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Beberapa kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya secara intensif terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.

Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.

Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS.

Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, Dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.

Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah

menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang

Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama

Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka,

dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP

untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.

OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia

untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan

tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan

Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL.

Kresna Life

Untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK), OJK sudah memeriksa Rencana

Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan pada 30 Desember 2022 yang

menyampaikan rencana konversi kewajiban perusahaan menjadi pinjaman subordinasi.

Terkait rencana tersebut, OJK menekankan bahwa Kresna Life harus memberikan

transparansi informasi kepada seluruh pemegang polis agar memahami skema, risiko,

dan konsekuensi atas rencana dalam RPK tersebut.

Selanjutnya, Kresna Life diberikan waktu satu bulan untuk memberikan bukti

konfirmasi positif atas setuju atau tidaknya pihak-pihak terkait terutama para

pemegang polis terhadap rencana yang dituangkan dalam RPK. OJK kemudian akan

mereviu kecukupan RPK sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penyesuaian atas

catatan-catatan perbaikan RPK yang disampaikan Kresna Life

OJK telah memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk mengajukan RPK yang

komprehensif, terstruktur, dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada

kesempatan terakhir ini, sampai batas waktu yang ditentukan, RPK yang disampaikan

tidak dapat menyelesaikan permasalahan Perusahaan, maka OJK akan mengambil

tindakan pengawasan selanjutnya yang lebih tegas.

AJB Bumiputera 1912

Untuk AJB Bumiputera 1912 (AJBB), OJK telah berulang kali melakukan pembahasan

secara intensif untuk memastikan RPK mampu mengatasi permasalahan fundamental

Perusahaan. Dari hasil penelaahan dan beberapa kali pertemuan, OJK menilai adanya

perkembangan signifikan terkait RPK AJBB dengan kebijakan dan program yang

disusun.

Dalam RPK terakhir, Sidang Luar Biasa AJBB telah mengambil keputusan untuk tetap

melanjutkan AJBB sebagai usaha bersama (mutual) secara konsisten, dengan

menjalankan prinsip usaha bersama yaitu melakukan bagi rugi/untung, sebagaimana

diatur di dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Sebagai konsekuensinya, manfaat polis

mengalami penurunan dan dilakukan reklasifikasi liabilitas pemegang polis pasif

sehingga defisit ekuitas AJBB menurun secara signifikan. AJBB juga merencanakan

optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki serta pemasaran produk asuransi melalui

kerja sama affinity dan produk asuransi melalui berbagai saluran dengan konsep

segregasi account sebagai sumber pendapatan premi asuransi.

OJK sampai saat ini masih mengkaji RPK yang diajukan AJBB dengan melakukan Onsite

Supervisory Presence untuk memastikan kesiapan AJBB apabila RPK dilaksanakan.

Kajian terhadap RPK tersebut diantaranya didasarkan atas perhitungan aset dan

kewajiban yang telah diverifikasi oleh konsultan aktuaris dan konsultan penilai aset

independen dengan asistensi dari The World Bank.

OJK akan memberikan pernyataan tidak keberatan apabila OJK menilai bahwa upaya

penyelesaian defisit dilakukan dengan governance yang baik dan sesuai ketentuan

perundangan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan pemegang polis secara

lebih luas.

Jiwasraya

Untuk penanganan PT Jiwasraya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan

atas RPK Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Berdasarkan

hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan.

IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan

modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG. Restrukturisasi polis telah

dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari

Jiwasraya ke IFG life.

Pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK telah

meminta Perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis

yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga

mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan

portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham

sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke

IFG Life.

Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio

bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan

modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan

dimaksud.

Implementasi UU P2SK

Dengan telah diundangkannya UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU P2SK), sebagai momentum reformasi sektor keuangan sehingga dapat

menjadi lebih inklusif, dalam dan stabil, OJK berkomitmen mengimplementasikan UU

dimaksud bersama-sama dengan pemangku kepentingan, termasuk segera menyusun

peraturan pelaksanaan dari UU P2SK dimaksud.

Sebagai pelaksanaan UU P2SK di sektor asuransi dan sebagai bentuk peningkatan

perlindungan pemegang polis, OJK berperan aktif bersama dengan Pemerintah dan LPS

dalam rangka mengimplementasikan program penjaminan polis. Untuk perusahaan

asuransi berbentuk usaha bersama, OJK akan memastikan penerapan governance bagi

usaha bersama telah sesuai dengan ketentuan dalam UU P2SK.

Penguatan Pengawasan

Untuk terus memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen, OJK

terus membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi antara lain dengan

menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah produk asuransi serta mendorong

perbaikan dalam hal pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi Yang Dikaitkan

Dengan Investasi (PAYDI) oleh perusahaan asuransi sehingga sejalan dengan SEOJK

PAYDI (SEOJK 5/2022).

OJK juga mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan

usaha sesuai dengan international standard and best practices, antara lain dalam hal

penerapan PSAK74 tentang Kontrak Asuransi.

OJK akan menuntaskan proses reformasi sektor IKNB yang bertujuan agar IKNB dapat

tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan

permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang qualified, dengan penerapan

tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif.

OJK juga berencana mengeluarkan ketentuan mengenai ketentuan kesehatan keuangan

perusahaan asuransi, termasuk pengetatan kegiatan investasi oleh perusahaan

asuransi.

Ketentuan baru tersebut akan menggantikan POJK 71/2016 dan POJK 72/2016

mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi syariah.

Dalam menegakkan ketentuan perundangan dengan kewajiban perusahaan asuransi

untuk memiliki aktuaris perusahaan (appointed actuary), Kepala Eksekutif Pengawas

IKNB telah menyampaikan ultimatum kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban

memiliki appointed actuary tersebut paling lambat tanggal 30 Juni 2023. OJK juga

mewajibkan penyampaian laporan hasil review atas hasil kerja appointed actuary yang

dilakukan oleh aktuaris independen.

Akhirnya, guna meningkatkan reputasi dan stabilitas industri perasuransian sebagai

antisipasi dan persiapan industri ini menyongsong impelemntasi LPP (Lembaga

Penjamin Pemegang Polis), maka Otoritas Jasa Keuangan akan semakin

mengintensifkan langkah-langkah preemptive measures dan deteksi dini dalam rangka

identifikasi peyebab utama permasalahan perasuransian, sehingga perusahaan-

perusahaan asuransi khususnya mampu segera melakukan tindakan korektif (prompt

corrective action).

Diharapkan, bahwa dengan tindakan korektif segera tersebut dapat mencegah

penanganan kondisi kinerja keuangan dan kesehatan industri perasuransian tidak

berlarut-larut dan permasalahan yang ada tidak semakin besar dan kompleks.

Pelindungan Konsumen

Pelindungan Konsumen OJK terus memperkuat upaya pelindungan konsumen antara

lain dengan menerbitkan pengaturan pelindungan konsumen yang seimbang, melalui

penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus

memperkuat pengawasan market conduct, sesuai dengan amanat Undang Undang

Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain upaya penguatan regulasi dan pengawasan market conduct, OJK berkomitmen

untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif. Sepanjang tahun

2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta

orang peserta.

Di industri asuransi, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk dapat

mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution, sehingga aduan/keluhan konsumen

dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik, dalam rangka mencegah potensi

risiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi nasional.

Sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk

14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang

masuk ke dalam LAPS SJK. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.252 atau 49 persen

merupakan pengaduan sektor IKNB. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Selain itu, sepanjang tahun 2022, OJK juga telah memantau 21.373 iklan sektor jasa

keuangan dan menemukan 460 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam

kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian

pencantuman materi iklan kepada PUJK-PUJK yang materi iklannya belum sesuai

dengan ketentuan.

Terkait dengan PT WAL, OJK sebelumnya telah meminta perusahaan tersebut untuk

menindaklanjuti pengaduan, termasuk memberikan sanksi peringatan tertulis karena

terlambat/tidak menindaklanjuti pengaduan. OJK juga telah melakukan serangkaian

pertemuan dengan konsumen PT WAL, baik sebelum maupun setelah Cabut Izin Usaha

(CIU) untuk memberikan penjelasan proses penyelesaian bagi Pemegang Polis.

Sementara itu, OJK juga telah meminta kepada Kresna Life untuk menindaklanjuti

setiap pengaduan yang masuk, termasuk telah memberikan sanksi peringatan tertulis.

OJK juga telah mempertemukan konsumen dengan manajemen Kresna Life, termasuk

meminta perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Polis tentang

Rencana Penyehatan Keuangan perusahaan.

OJK juga terus meminta manajemen AJBB dan Jiwasraya untuk menanggapi dan

menyelesaikan pengaduan konsumen

Leave a Comment