MediaRepublika

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi membuka acara rapat koordinasi Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill, Selasa (14/03/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rapat koordinasi ini sebagai forum bagi pengampu data dan pengelola layanan pemerintah sebagai langkah awal untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi terintegrasi dalam sebuah sistem yang terpusat,” ucapnya.

Kusnardi melanjutkan, bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya merubah paradigma tata kelola pemerintahan dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik agar siap memasuki era digital dan dunia cyber dimana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.

Dalam mewujudkan program tersebut pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi mewujudkan kualitas pelayanan publik mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang bersaing.

Kusnardi dalam kesempatan ini juga mengapresiasi Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung 2022 yang meraih urutan keempat di Indonesia setelah Jakarta dan Kalimantan Barat dan mendapatkan perolehan nilai yang sama dengan Jawa Barat yang berada diposisi ketiga.

Dengan hasil yang dicapai tersebut, Kusnardi berharap Pemprov Lampung agar terus meningkatkan performanya.

“Capaian ini SPBE Provinsi Lampung ini sudah cukup baik, tapi memang harus kita kembangkan karena baik itu belum nilai tertinggi makanya ada nilai sangat baik. Jadi masih perlu kita kembangkan SPBE kita, jaringan satu sama lain juga harus kita giatkan. Kalau perlu ya kita jadi pelopor lah sehingga segala-segala aplikasi yang ada di tersebar banyak sekali ini yang bisa kita integrasikan dalam satu sistem yang saling mengait sebagai modal untuk bahan perencanaan kita yang lebih baik.” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi  Lampung telah berkomitmen untuk mempercepat tata kelola yang berorientasi pelayanan publik dengan unsur TIK didalamnya.

“Provinsi Lampung sudah berkomitmen pada hal yang sama yaitu mendorong dan mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik terlebih pada saat ini sudah mengharuskan berbagai institusi untuk menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan tik sebagai unsur utamanya sehingga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga data dan informasi antar perangkat daerah dapat diakses secara efektif dan efisien.” lanjut Kusnardi.

Dalam kesempatan tersebut Kusnardi juga menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP adalah sistem elektronik untuk melakukan pertukaran layanan data atau lazim disebut interferabilitas data pada suatu komunitas layanan melalui penerapan SPLP maka proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah akan sangat mudah dilakukan.

Dengan penerapan SPLP, diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif efisien serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Saya mengharapkan agar rakor ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah dapat terintegrasi dalam sebuah sistem saya juga mengharap masukkan serta sumbangan pemikiran yang akan dihasilkan nanti tidak berhenti sampai pada kegiatan rakor ini akan tetapi dapat implementasikan di satuan kerja masing-masing.” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan dan mematangkan sistem pelayanan instansi pemerintah.

“Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan proses implementasi sistem penghubung pelayanan instansi pemerintah. Sistem penghubung layanan pemerintah ini merupakan bagian dari rangkaian kerja- kerja dalam kita meningkatkan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.” ucapnya.

Ganjar Jationo dalam laporannya juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 14 OPD yang memiliki aplikasi sendiri dan aplikasi dari akan menjadi perintis dalam SPL Berbagi Pakai di Provinsi Lampung.

“14 OPd ini kelak akan menjadi perintis dan ujung tombak Pemprov Lampung dalam menampilkan derajat berbagi pakai yang lebih baik lagi. Kami melihat 14 ini sebagai langkah awal untuk kita mencoba mengimplementasikan sistem penghubung layanan di provinsi Lampung namanya sudah kita kasih nama Jama Jama karena prinsipnya supaya bisa bersama-sama di berbagi pakaikan antar aplikasi yang ada di berbagai OPD.” pungkasnya.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Provinsi Lampung Periode 2022 – 2027 di Mahan Agung, Selasa (14/03/2023).

PAPPRI menurut Gubernur, merupakan organisasi profesi tertua di Indonesia yang menaungi para penyanyi, pencipta lagu dan pemusik di seluruh Indonesia, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“PAPPRI sebagai organisasi dan mitra pemerintah, saya harap dapat memberikan dukungan dalam pembangunan dan berpartisipasi aktif untuk mempopulerkan, serta mempromosikan citra budaya di Indonesia terutama, di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur

Pengukuhan dan Pelantikan ini, menurut Gubernur mempunyai arti dan kedudukan yang penting dan sangat strategis. Selain untuk melindungi profesi para musisi, PAPPRI juga diharapkan dapat memfasilitasi musisi lokal agar mampu membaca setiap perkembangan zaman, sehingga para seniman lebih termotivasi untuk berkarya, dan lewat karya pula mereka dapat menunjukkan eksistensi daerahnya kepada dunia.

Selain itu, PAPPRI juga diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan artis penyanyi, pencipta lagu dan Pemusik Lampung  dalam rangka perwujudan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang termaktub di dalam Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya PAPPRI sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Sementara itu, Ketua DPP PAPPRI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Internal Johnny William Maukar, menyatakan ungkapan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang telah di berikan kepada PAPPRI.

“Terimakasih kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepada Gubernur Lampung, atas dukungannya, karena sebagus apapun organisasinya jika tidak didukung oleh daerah maka tidak akan berjalan,” tukasnya.

Johnny William Maukar juga menyampaikan bahwa dengan visi-misi PAPPRI yang termaktub dalam jorgon PAPPRI, yakni “PAPPRI Bermanfaat”, diharapkan PAPPRI dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama kepada para anggotanya.

Adapun Ketua DPD PAPPRI Lampung yang baru saja dilantik, Andy Achmad Sampurna Jaya menyampaikan bahwa kedepan PAPPRI lampung akan melakukan beberapa langkah kerja, diantaranya adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait hak-hak musisi daerah Lampung.

Kemudian, melakukan perlindungan hak cipta terhadap musisi daerah Lampung, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai pekerja seni, memberikan advokasi, mendorong dan memberikan bimbingan teknis terkait musik di era digital.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, menghadiri Rapimnas sekaligus Deklarasi dan Penganugerahan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Award Tahun 2023, di Hotel Horison, Selasa (14/3/23).

Rapimnas PWDPI yang pertama kalinya digelar ini diselenggarakan selama dua hari, tanggal 13-15 Maret 2023 dan mengambil tema “Pers Sehat, PWDPI Jaya, Indonesia Maju”.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum kebangkitan Pers di Provinsi Lampung, terlebih pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Gubernur berharap, kegiatan ini dapat memperkuat tali silaturahmi dan membangun Tri Interaksi positif antara pers dengan pers, pers dengan pemerintah, dan pers dengan masyarakat guna menunjang pembangunan daerah Provinsi Lampung.

Gubernur menyebutkan bahwa fungsi pers sejatinya adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai alat kontrol dilakukan melalui pemberitaan yang baik dan benar sesuai fakta tanpa tendensi apapun. Pers didorong dapat menampilkan pemberitaan yang bermartabat sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Insan pers adalah kekuatan pilar keempat yang dapat membangun bangsa dan menyuarakan kepentingan rakyat. Peran pers sebagai lembaga ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pemberitaan pembangunan yang bersinergi dengan pemerintah. Informasi pembangunan yang diberitakan pers akan mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi dalam mengelola bisnisnya.

“Saya mengajak insan pers di Lampung agar senantiasa mendukung pemerintah dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan PWDPI,” kata Gubernur.

“Sinergi wartawan dengan Pemerintah Provinsi Lampung terus ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat. PWDPI harus memiliki peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. Anggota PWDPI juga saya harapkan menjaga marwah organisasi secara konsisten,” lanjut Gubernur.

Di era revolusi 5.0, kata Gubernur, semua dituntut untuk terus-menerus meningkatkan keterampilan, kemahiran dan profesionalisme sebagai landasan berkarya khususnya bagi seluruh insan pers di Provinsi Lampung. Gubernur berharap agar profesi wartawan tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence) seperti yang terjadi pada sektor kerja lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI M. Nurullah RS mengungkapkan, kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan DPW/DPC PWDPI dari 25 Provinsi. Di usianya yang baru menginjak 6 bulan, PWDPI sebagai organisasi wartawan pertama yang lahir dari Pulau Sumatera, memiliki 800 media mitra yang tergabung dalam PWDPI, baik elektronik, online dan cetak.

M. Nurullah berharap, PWDPI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat karena PWDPI memiliki wartawan-wartawan yang berkualitas. M. Nurullah juga mengharapkan agar wartawan yang tergabung dalam PWDPI menulis berita yang benar, bukan menulis berita-berita kebohongan.

“PWDPI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan memerangi berita hoaks, karena menurut kami, berita hoaks itu sangat merusak,” tegas M. Nurullah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi menerima Anugerah PWDPI Award Tahun 2023 kategori Duta Pemimpin Sukses Bangun Daerah Melalui Lampung Berjaya Terbaik Tingkat Nasional. Selain itu, Wakil Gubernur Chusnunia juga menerima PWDPI Award 2023 kategori Duta Wanita Inspiratif Peduli Sosial Tingkat Nasional.

Bandar Lampung —  Gubernur Lampung yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga membuka acara Lomba Senam “Cak Culay Arinal Gubernur Kita” dalam rangka memperingati HUT ke -59 Provinsi Lampung,  di Green Sport Area, Selasa (14/3/2023).

Perlombaan senam ini diikuti oleh 38 regu (1 regu terdiri dari 7 orang peserta ) yang merupakan perwakilan dari tiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung  dalam  sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda menyampaikan bahwa lomba ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari amanah dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar berkarakter unggul dan berprestasi dunia dengan target yaitu 40% aktif siswa olahraga dan 10% tingkat kebugaran jasmani siswa dan mahasiswa Indonesia dengan kategori baik di tahun 2024.

Pola hidup yang serba elektrik ditambah sindrome metabolik yang berhubungan dengan perubahan aktivitas fisik manusia akibat pola hidup moderen dengan ditandai oleh pemilihan makanan siap saji yang mengandung tinggi lemak, aktivitas fisik rendah serta kebiasaan hidup yang tidak sehat.

Perilaku tidak sehat ini banyak ditemukan pada anak remaja sehingga membutuhkan  upaya sejak dini berupa literasi fisik yang mampu menjaga kebugaran jasmani masyarakat salah satunya dengan melaksanakan senam.

Mengawali rangkaian acara lomba Mamiyani Fahrizal berkesempatan memilih sekaligus menyerahkan hadiah untuk peserta perorangan terbaik, tersemangat dan terheboh.

Suasana semakin meriah saat dimulainya lomba senam, setiap grup menampilkan variasi gerakan yang berbeda dengan beragam kostum yang mencerminkan budaya adat Lampung.

Acara ditutup dengan pengumuman pemenang Lomba Senam yang diraih oleh Dinas Pendidikan sebagai Juara 1 disusul Badan Kepegawaian Daerah sebagai juara 2 dan Badan Pendapatan Daerah sebagai Juara 3.

Hadir dalam acara Ketua Harian Perwosi Ibu Rusdiana Dewi, Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili oleh ibu Mamiyani Fahrizal dan Pejabat Pimpinan Tinggi  Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Cianjur — Ketua PMI Provinsi Lampung diwakili oleh Wakil Ketua, Rudy Syawal Sugiarto, menyerahkan Bantuan Donasi dari Masyarakat Lampung kepada warga yang terkena dampak bencana gempa, di Cianjur Jawa Barat, Senin  (13/03/2023).

Bantuan Donasi Masyarakat Lampung tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Madrasah Al-Qur’an dan Balai Pertemuan Warga di Kampung Dadapjajar, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan bantuan ditandai dengan Peletakan Batu Pertama tanda dimulainya Pembangunan Madrasah Al-Qur’an dan Balai Pertemuan Warga.

Riana Sari Arinal berharap, bantuan yang terkumpul dari Masyarakat Lampung ini dapat bermanfaat untuk Masyarakat di Kampung Dadapjajar yang terkena dampak bencana gempa.

“Semoga masyarakat diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan yang sedang menimpa Desa Dadapjajar,”  kata Riana Sari Arinal.

Sementara itu, Ketua RT, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat Kampung Dadapjajar di kesempatan yang sama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PMI Provinsi Lampung, khususnya kepada Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dan seluruh masyarakat Lampung yang sudah menyisihkan rezekinya untuk pembangunan Madrasah Al- Quran dan Balai Pertemuan Warga di Kampung Dadapjajar.

Sumber : _PMI Provinsi Lampung_

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi pemanfaatan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam penataan akses di Provinsi Lampung di Hotel Horison, Senin (13/3/2023).

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa skema reforma agraria harus berkesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Target Reforma Agraria Provinsi Lampung pada tahun 2022 adalah 11.500 bidang tanah sedangkan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 6.859 bidang tanah yang tersebar di  11 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang,Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur dan Mesuji.

Penataan aset dalam hal ini dimaknai dengan pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah (sertifikasi hak atas tanah) yang telah dilaksanakan melalui kegiatan redistribusi tanah.

Penataan akses dilakukan melalui  penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya, sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

“Alhamdulillah di Provinsi Lampung Pak Gubernur sudah meluncurkan program yang sangat inovatif berkaitan dengan penataan ruang dan dukungan akses ini melalui Elektronik – Kartu Petani Berjaya (E-KPB),” jelas Fahrizal Darm into.

Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur Nomor G/159/B.03/HK/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2022 untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dalam pelaksaaan Kegiatan Penataan Aset Redistribusi Tanah.

Program redistribusi tanah bukan hanya merupakan program bagi-bagi tanah, melainkan program untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan pemberian hak atas tanah Negara kepada masyarakat, baik pemilik tanah dengan luasan kecil maupun yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Program ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan kerjasama lintas sektor yang sinergi, diyakini mampu mengoptimalisasi capaian pembangunan guna mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya.

Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto berharap koordinasi ini dapat menjaring isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pertanahan khususnya reforma agraria yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis guna menyelesaikan berbagai permasalahan.

Harus ada kejelasan target dalam pencapaian tujuan reforma agraria agar mampu mendorong terwujudnya visi Gubernur Lampung untuk mencapai Masyarakat Lampung Berjaya.

“Kalau petani tadi sudah diberikan ruang tetapi masih tidak sejahtera berarti tujuan dari reforma agraria belum tercapai, jadi kita tidak boleh berhenti untuk melanjutkan program ini,” nanjut Fahrizal Darminto.

“Saya yakin dengan kolaborasi Kementerian/lembaga bersama pemda dan stakeholders yang sinergis, reforma agraria ini dapat diimplementasikan dengan baik bagi pembangunan Provinsi Lampung dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reforma agraria di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Acara ini menghadirkan narasumber antara lain : Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian  ATR/BPN yang  diwakili oleh Bapak Dr. Ir. Dwi Budi Martono, S.T., M.T., IPU., CRMO. Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Ir. Nurbakti, M.Si. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung Bapak Handry Uswander H.P.,S.ST., S.H., M.H.