MediaRepublika

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman MCP Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, di Ballroom Hotel Radison, Selasa (04/04/2023).

Sekdaprov Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 area intervensi dalam Program _Monitoring Centre for Prevention_(MCP).

Sekdaprov mengungkapkan, pada tahun 2021 Skor MCP Lampung 91,79 dan pada tahun 2022 mencapai skor 93,53. Sekdaprov berharap di tahun 2023 capaian MCP Lampung menjadi lebih baik lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menginformasikan bahwa dua bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilantik, Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Hal ini menggambarkan komitmen dari Pemprov Lampung untuk membangun masyarakat yang berintegritas. Salah satunya dengan menanamkan pentingnya memiliki sikap integritas kepada para pelajar dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov menyampaikan apresiasi kepada KPK RI karena sejak 2017 telah membangun koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Melalui dukungan supervisi tersebut, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi yang termasuk berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan penganggaran.

“Alhamdulillah dengan dukungan kerja keras teman-teman semua, di Tahun 2022 Provinsi Lampung mencapai realisasi (belanja) anggaran 97,3 persen dan realisasi pendapatan 100,6 persen,” kata Sekdaprov.

Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa sampai 31 Maret 2023, seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu sebanyak 1362 (100%), telah melakukan pelaporan LHKPN.

“Kami memberikan surat edaran dari januari kepada seluruh instansi di Provinsi Lampung untuk memastikan seluruh pejabatnya melaporkan LHKPN, kalau tidak maka tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan. Ternyata cukup efektif,” jelas Sekdaprov.

Di sisi lain, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono menjelaskan, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 area intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023.

Delapan area intervensi tersebut diantaranya yaitu Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan APIP, Manajemen Aset Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Desa.

Salah satu isu tematik terkait Pengelolaan BMD, Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono meminta pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mempercepat dan menyelesaikan sertifikasi BMD di tahun 2025, kemudian penertiban BMD sesuai dengan potensi permasalahan masing-masing daerah.

“Bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan, bagaimana memulihkan dari penguasaan pihak ketiga, tumpang tindih dan penyelesaian BMD ketika pemekaran, serta pencegahan atau penyalahgunaan BMD,” kata Brigjen Pol. Yudhiawan Wibisono.

Yudhiawan Wibisono meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan BMD seperti tanah, kendaraan, serta rumah dinas.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan mendukung pemberdayaan UMKM melalui program UMKM Merdeka yang diusung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima Audiensi dari APINDO Provinsi Lampung di Mahan Agung, Selasa (04/04/2023).

Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian menerangkan bahwa UMKM Merdeka merupakan kolaborasi dunia usaha dan dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi dengan tujuan agar ada sinergisitas antara kebutuhan UMKM dan dunia pendidikan.

“Dalam perkembangannya, UMKM memerlukan sentuhan sistem pengelolaan keuangan, pemasaran, permodalan, produksi, pengemasan, dan lainnya, sementara itu Perguruan tinggi yang secara nasional memiliki program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar juga membutuhkan ruang dalam pelaksanaanya, disitulah Apindo berperan mensinergikan,” ujar Ary.

“Begitupun dengan maksud kedatangan Apindo Lampung mengunjungi Pak Gubernur, kami mohon dukungan Pak Gubernur dan Pemerintah Daerah untuk turut mendukung program UMKM Merdeka,” sambung Ary.

Saat ini Apindo Lampung telah meluncurkan program UMKM Merdeka Batch 3 di Kampus Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) yang diikuti ratusan mahasiswa dari 13 perguruan tinggi Se-Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Arinal menyatakan bahwa UMKM memang memerlukan daya dukung dari berbagai stake holder terkait, termasuk pemerintah daerah agar dapat lebih berkembang.

Pengembangan UMKM menurut Gubernur, telah termaktub dalam 33 Program Kerja Gubernur, yakni mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi melaui pengembangan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumberdaya dan keunggulan lokal, mengembangkan UMKM melalui penyedian pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran, merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, serta merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota).

“Potensi di Lampung ini masih sangat besar, semua komoditinya laku, tapi tolong dipelajari, dukungan apa saja yang UMKM butuhkan, daya dukung apa saja, apa pemasaran, permodalan, pendampingan dan lain sebagainya, jangan sampai sudah kita bantu, daya dukungnya bagus ternyata pasarnya tidak ada, akan jadi bumerang nanti,” ucap Gubernur.

Saat ini, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan pengembangan UMKM bekerjasama dengan BUMDes, sehingga semua sektor dapat tersentuh manfaatnya, terutama pada sektor pertanian.

“Kolaborasi mulai dari petani, BUMDes, UMKM, hingga ke Perusahaan, sehingga menjadi rantai pasokan komoditas, kita sama-sama pelajari, agar harapan tidak bersinggungan dengan kebijakan, sehingga memberikan dampak yang positif kepada UMKM,” pungkasnya.

Bandar Lampung, — Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung terkait Gaji Guru P3K, di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/4/2023).

Rapat tersebut menghasilkan solusi bersama, dimana Sekdaprov Lampung bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung sepakat untuk menyelesaikan masalah penggajian 422 Guru  P3K yang masuk pada formasi P3K 2022 dan telah ditempatkan.

Selain itu juga memprioritaskan 1007 Guru P3K yang telah lulus Passing Grade (PG) untuk diusulkan penempatannya ke Kemenpan-RB dan digaji pada anggaran perubahan 2023.

“Jadi kapasitas 1007 guru P3K ini kita bedakan dalam proses penganggaran dan anggarannya menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 yang 7130 guru P3K dan nanti kita mengusulkan anggaran untuk yang  6123 guru P3K selanjutnya,” ucap Fahrizal.

Sekdaprov meminta Dinas Pendidikan dan BKD berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan 1007 Guru Honorer yang lulus Passing Grade dan diajukan ke pusat.

“Prioritas 1007 guru ini dengan surat Gubernur dan dibawa ke pusat. Insya Allah di 2023 ini semua persoalan guru ini selesai dan gajinya sudah dianggarkan,” kata Sekdaprov.

Dalam rapat juga terungkap, dari data yang diterima oleh Komisi V, ditahun 2022 dinyatakan lulus Passing grade sebanyak 1429 dan baru akan ditempatkan 422 orang. Adapun 1007 orang yang sudah lulus PG, akan dimasukkan di anggaran perubahan 2023.

Adapun sumber alokasi anggaran gaji berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang didalamnya dialokasikan peruntukan gaji guru P3K di Provinsi Lampung, sebesar 109 miliar.

Selanjutnya Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212 bahwa jumlah formasi tenaga P3K tahun 2022 sebanyak 422 orang dan tahun 2023 sebanyak 7130 orang.

Dalam kesempatan tersebut Yanuar Irawan menyampaikan kembali solusi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto tentang kepastian anggaran gaji di tahun 2023 bagi guru P3K di Provinsi Lampung.

“Jadi hampir dipastikan Rp.109.279.728.000 ini untuk menggaji 422 orang guru P3K ditambah 7130 orang,” tegas Yanuar Irawan

“Satu solusi yang diberikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa anggaran untuk tambahan 7130 guru P3K tadi dikurangi dulu 1007 guru P3K sehingga terakomodirlah gaji 1007 guru P3K pada tahun 2023 ini,” lanjut Yanuar Irawan.

Seluruh perwakilan Guru P3K yang hadir menyambut baik solusi bersama yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

“Ternyata permasalahan Guru Honorer di Provinsi lampung dapat diselesaikan dengan baik dan musyawarah,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG—Untuk mewujudkan perayaan Idul Fitri 1444H yang tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H/2023 bersama seluruh Jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (03/04/2023).

Menurut Gubernur, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang paling dinanti oleh masyarakat. Antusiasme menyambut lebaran biasanya diikuti dengan melonjaknya mobilitas dan permintaan kebutuhan masyarakat, seiring tradisi dalam perayaan hari lebaran.

Untuk itu menurut Gubernur, ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang harus diwaspadai, diantaranya yaitu peningkatan permintaan kebutuhan pokok masyarakat dan kecenderungan peningkatan harga.

Selain itu, potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan transportasi dan infrastruktur, potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, faktor cuaca ekstrem, serta kemungkinan penyebaran kembali Covid-19.

“Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini tentu sangat berguna dalam mengantisipasi serta mempersiapkan situasi dan kondisi mendatang. Untuk itu, saya minta kita semua mematangkan rencana serta melaksanakannya dengan baik sesuai tupoksi masing-masing, sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan terkendali,” ucap Gubernur.

Gubernur juga meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi dan kabupaten/kota bersama perangkat daerah dan instansi terkait terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerjasama dengan BULOG, produsen dan distributor bahan pokok.

Di samping itu, Gubernur juga meminta untuk memastikan ketersediaan dan stok energi (BBM, Elpiji, listrik), serta melakukan pengawasan keamanan produk pangan yang beredar agar tidak ada yang kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.

Skenario antisipatif lainnya dalam menghadapi Idul Fitri menurut Gubernur, adalah dengan meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yakni dengan membentuk posko terpadu, optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan 24 jam di posko terpadu, pengaturan rest area, memastikan dan memantau kesiapan simpul transportasi, serta memastikan kesiapan sarana transportasi.

“Saya mengajak seluruh elemen pemerintahan, elemen masyarakat, dan pelaku usaha di semua sektor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan kita. Peran aktif bersama juga sangat dibutuhkan untuk dapat menekan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum,” tegas Gubernur.

Pada Rapat Koordinasi tersebut juga dilakukan pemaparan kesiapan oleh beberapa instansi, pemerintah daerah, dan stake holder terkait di Provinsi Lampung dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2023.

Diantaranya adalah pemaparan oleh Kepolisian Daerah Lampung yang disampaikan oleh Kabag Bina Operasi Biro Operasi AKBP Alim S.H, S.Ik. yang melaporkan bahwa Polda Lampung telah mempersiapkan time line pengamanan Idul Fitri 1444H.

Pengamanan dimulai pada tanggal 6 April 2023 melalui kegiatan Rakor Linsek Bid Ops dalam Kesiapan Pam Idul Fitri 1444 H, kemudian pada 17 April Gelar pasukan ops ketupat 2023, dilanjutkan dengan TMT Ops Ketupat Krakatau 2023 pada 19 April. Ops pengamanan akan terus dilangsungkan selama masa libur Idul Fitri 1444H untuk mengatisipasi puncak arus mudik dan arus balik hingga tanggal 02 Mei 2023.

Polda Lampung juga telah mengantisipasi beberapa permasalahan yang sebelumnya terjadi pada arus mudik 2022, diantaranya adalah menumpuknya pemudik roda dua di Bakauheni saat malam hari karena pemudik takut terjadinya kejahatan jalanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Polda Lampung telah menyiapkan personil untuk melakukan pengawalan secara estafet bagi kendaraan yang berada di dermaga Bakauheni menuju ke Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain itu polda juga mendirikan posko tekab 308 di lokasi rawan tindak pidana C3,  dan menggelar Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, dan Pos Terpadu sebanyak 83 pos disejumlah titik di Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo dalam laporannya menyampaikan rencanan operasi angkutan lebaran tahun 2023. Bambang Sumbogo juga menyampaikan prediksi peningkatan penumpang disemua moda transportasi, dan langkah langkah persiapan dalam menghadapi hal tersebut.

Selain melaporkan beberapa persiapan terkait kebijakan pembatasan angkutan barang, pelaksanaan Rampcheck seluruh moda transportasi, Bambang Sumbogo juga melaporkan terkait pengoperasian jalur transportasi penyeberangan melalui pelabuhan Ciwandan dan Panjang.

Penyeberangan Ciwandan-Panjang akan diperuntukan untuk kendaraan roda dua dan truk yang pengalihannya akan dilakukan  by system melalui aplikasi Ferizy sehingga  penjualan tiket khusus Roda 2 dan Truk  hanya ada pilihan melalui lintas Ciwandan-  Bakauheni dan Ciwandan-Panjang.

Kemudian terkait ketersediaan energi saat menghadapi hari raya idul fitri 1444H, Perwakilan Pertamina serta PLN Lampung menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan pasokan listrik untuk Hari Raya Idul Fitri 2023 dengan dengan mengupayakan kecukupan daya pada Pembangkit, Transmisi dan Distribusi umumnya dalam status NORMAL (cadangan daya lebih besar dari pada kapasitas pembangkit terbesar yang beroperasi).

PLN telah menyiapkan keandalan pasokan listrik dengan melakukan Assesmen dan Pemeliharaan preventif pada instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, Energi Primer berupa batubara, gas dan BBM juga telah dilakukan pengamanan dengan HOP yang mencukupi.

Setiap unit operasional juga telah disiapkan POSKO SIAGA yang dilengkapi dengan personil, perlengkapan pasokan backup, peralatan kerja, SOP dan basic communication, Jumlah Posko Seluruh PLN Sebanyak 1.562 Posko Dan Jumlah Personil Yang Terlibat Sebanyak 20.130 Personil PLN,  61.560 TAD Yantek serta termasuk tim PDKB TM dan TT.

Sementara itu, guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama periode arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2023, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

Adapun saat ini, Stok BBM dan LPG ada dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 1 Terminal BBM, 1 Terminal LPG, 199 SPBU, 17 SPBE, 174 Agen LPG, dan 1 DPPU. Kemudian untuk memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM dijalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 87 SPBU Siaga, 159 Agen Siaga & 5540 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 2 unit Kiosk Pertamina Siaga, 15 unit Motorist, 16 unit Mobil tanki standby.

Kemudian terkait persediaan bahan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri 1444H, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti menyatakan bahwa Perum Bulog Kanwil Lampung siap menjaga kesediaan dan keterjangkauan beras menyambut hari raya idul fitri 1444 H, adapun stok pangan Perum BULOG Kanwil Lampung Per 31 Maret 2023 untuk komoditi beras adalah sebanyak 19,570,371.40 Kg.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, di Hotel Emersia, Senin (03/04/2023).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan  Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.

“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ucapnya.

Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem, Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, Kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai Indeks yang bagus

“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.

Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.

“Kita harus sudah sama – sama  memahami rambu – rambu, jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik  seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.

“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” katanya.

Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.

IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.

Hadir dalam acara,  Sekretaris Bappeda  Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung.