Pemprov Lampung Jalin Kerjasama Dengan Pemprov Jawa Timur Melalui Misi Dagang dan Investasi

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara Misi Dagang dan Investasi yang diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Grand Krakatau Swiss Bell Hotel, Senin (08/05/2023).

Acara yang mengusung tema meningkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Lampung ini merupakan salah satu upaya Provinsi Lampung dalam mengembangkan kolaborasi, sinergi dan kerjasama dalam investasi dan perdagangan untuk meningkatkan nilai Pendapatan Daerah.

Dalam sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus atas terselenggaranya kegiatan misi dagang dan investasi ini.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta jajaran atas pelaksanaan misi dagang ini,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kualitas kerjasama ini dapat meningkat pada masa yang akan datang dan terus berlanjut.

“Saya berharap Kualitas semakin menigkat kedepannya dan kontinyu kedepannya,” lanjut Gubernur.

Acara yang diikuti oleh kurang lebih 151 pelaku usaha yang terdiri dari 100 dari Provinsi Lampung dan 51 pelaku Usaha Provinsi Jawa Timur ini menghadirkan berbagai produk industri mulai dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan produk olahan, produk pakaian dan kerajinan serta produk jasa.

Sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor agraris, Provinsi Lampung merupakan produsen utama secara nasional untuk beberapa komoditi pertanian, yaitu : padi, ubi kayu, Nanas, Tebu, Lada, Kopi Robusta, Jagung, Pisang, dan lainnya.

Upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui  Program Kartu Petani Berjaya, Hilirisasi produk unggulan, dan Pemberdayaan UMKM yang jumlahnya mencapai 157.263 unit usaha di Provinsi Lampung, serta penguatan pasar dalam dan luar negeri.

Program Kartu Petani Berjaya untuk memberikan kemudahan kepada petani dalam mendapatkan sarana bibit dan obat-obatan, pinjaman modal, pembinaan teknologi, dan beasiswa bagi anak petani.

Selanjutnya perbaikan infrastruktur prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, Pembangunan Kawasan pariwisata Bakauheni Harbour City dan UMKM Centre, Pembangunan fasilitas olahraga GOR Saburai dan Sport Centre, serta Masjid Raya, Pengembangan Smart Village.

Dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku Usaha dengan meningkatnya nilai transaksi penjualan produk sehingga hasil akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari masing-masing Provinsi yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah sebagai sarana untuk memperluas jaringan pasar produk unggulan daerah untuk menjalin kerjasama strategis di sektor industri, memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan bahan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan bahan baku impor, pemenuhan kebutuhan barang pokok dan penting untuk memperkecil disparitas harga antar daerah, mempertemukan para pelaku usaha antar kedua provinsi dan meningkatkan belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri.

Masih dalam rangkaian acara ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama misi dagang dan investasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mewakili Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh 11 OPD, 5 BUMD dan 10 Asosiasi Pelaku Usaha dari kedua Provinsi.

Gubernur berharap melalui kegiatan Misi Dagang dan kerjasama lainnya yang telah disepakati pada hari ini, perdagangan antara Lampung dan Jawa Timur semakin berkembang dan juga terjadi transfer teknologi dari Jawa Timur ke Lampung, terutama di bidang industri pengolahan.

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri

Bandar Lampung–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual di Ruang Command Center lt.II Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (08/05/2023).

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi didampingi sejumlah unsur pemerintah daerah.

Mendagri menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, sudah mengevaluasi capaian bulan April yang sangat baik, inflasi relatif terkendali dan itu juga bagus perkembangannya turun ke angka 4,33% year to year dibanding dengan tahun yang lalu dimasa yang sama.

“Meskipun untuk month to month, sedikit ada kenaikan 0,33% dikarenakan adanya musim liburan, hari raya dan juga perayaan Ramadhan yang membuat demand yang cukup tinggi.” ucapnya

Tito Karnavian menambahkan banwa Presiden RI dalam hal ini juga mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang selalu konsisten melakukan pengendalian inflasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada bapak Presiden langsung, beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan utamanya pemerintah daerah yang sangat konsisten  untuk melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing bersama sejumlah stakeholder Pemerintah Pusat.” lanjutnya

Dalam hal ini, Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu.

“Terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu, pertama tarif transportasi khususnya angkutan udara menyumbang inflasi sebesar 11,96% waktu menjelang lebaran penumpangnya banyak kemudian tarifnya juga ikut naik. Seharusnya demand yang tinggi, jangan juga diikuti kenaikan tarif yang tinggi.” jelasnya.

Selanjutnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada komponen kedua, makanan minuman dan tembakau menyumbang inflasi sebanyak 4,58 dengan andil inflasi sebanyak 1,20. Lalu, komponen selanjutnya yang turut andil menyumbang inflasi yang signifikan pada bulan lalu adalah komponen perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang menyumbang inflasi sebanyak 2,53 dengan andil inflasi sebanyak 0,49.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan mengenai perkembangan harga pasca lebaran.

“Berdasarkan Data SP2KP Kemendag bahwa komoditas penyumbang kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah bawang merah di 112 kabupaten/kota, daging ayam ras di 94 kabupaten/kota, bawang putih di 47 kabupaten/kota dan beras di 42 kabupaten/kota.” jelasnya.

“Disisi lain, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penyumbang penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah cabai merah di 112 kabupaten/kota, cabai rawit di 109 kabupaten/kota, telur ayam ras di 62 kabupaten/kota dan beras di 45 kabupaten/kota.”lanjut Pudji Ismartini.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan dan stabilisasi pangan serta  kesiapsiagaan krisis pangan, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan seperti beras, daging dan telur ayam.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan disetiap wilayah masing-masing dan selanjutnya menyusun strategi Kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus.

Identifikasi strategi aksi juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi
ekstrim alam El Nino atau kemarau panjang.

Nyoto Suwignyo juga meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi APBD I dan ll terkait pengendalian ketersedian dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan GPM dan FDP serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food).

Terakhir, Nyoto Suwignyo meminta kolaborasi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan krisis pangan.

Pemerintah Provinsi Lampung Kembali Raih Opini WTP ke 9 Kalinya, Gubernur Harapkan Kualitas Laporan Keuangan Dapat Terus Ditingkatkan

Bandar Lampung — Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Lampung yang disaksikan  Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (08/05/2023).

Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyampaikan, capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan.

Dalam kesempatan tersebut, BPK RI juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022.

Ahmadi Noor Supit berharap, IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selam-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Ahmadi Noor Supit juga mengungkapkan, berdasar pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan laporan pemantauan semester II tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah menindaklanjuti 1388 rekomendasi dan 1711 rekomendasi atau 81,12%, diatas rata-rata nasional sebesar 75%.

Di akhir sambutannya, Ahmadi Noor Supit berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

Ahmadi Noor Supit juga berharap agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Sekdaprov Lampung, Para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Ke-9 Kalinya Secara Berturut-turut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (8/5/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Lampung TW I 2023 Tetap Kuat, Meski Sedikit Melambat

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tumbuh kuat 4,96% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,05% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan ini ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNRPT, Ekspor, Investasi, PMTB dan Konsumsi Pemerintah yang semuanya mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 berdasarkan ADHB tercatat sebesar 105,59 triliun dan berdasarkan ADHK (2010) sebesar Rp63,86 triliun. Selain itu, Pertumbuhan di triwulan tersebut juga memberikan indikasi perbaikan ekonomi Lampung terus berlanjut dan semakin solid serta menuju pada rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi.

Dari sisi permintaan, sedikit melambatnya kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor eksternal seiring dengan peningkatan total impor. Net ekspor pada triwulan I 2023 tercatat mengalami kontraksi 29,81% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 20,05% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh impor Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 yang tumbuh 8,08% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,62% (yoy) sejalan dengan peningkatan impor besi dan baja, kendaraan bermotor, serta aneka produk plastik. Sementara itu, ekspor juga tercatat meningkat, menjadi 10,12% (yoy) dari 8,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor kopi robusta, bungkil inti kelapa sawit, produk olahan minuman, serta ikan dan udang. Penurunan kontribusi net ekspor juga disebabkan oleh kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan batubara yang masih terkontraksi sejalan dengan normalisasi harga acuan kelapa sawit dunia dan permintaan batubara India yang melambat.

Di sisi lain, kinerja setiap komponen permintaan domestik meningkat pada triwulan I 2023. Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (Konsumsi RT) pada triwulan I 2023 tumbuh 4,88% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan impor barang konsumsi, pelaksanaan festival musik, dan gerai makanan sejalan dengan penghapusan kebijakan PPKM. Optimisme masyarakat yang meningkat sejalan dengan peningkatan UMP tahun 2023 juga turut mendukung peningkatan Konsumsi RT pada triwulan I 2023, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 130, meningkat jika dibandingkan 116 pada triwulan sebelumnya. Investasi (PMTB) pada triwulan I 2023 tumbuh 2,83% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 2,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan PMA dan PMDN yang masing-masing meningkat 154,78 (yoy) dan 21,53% (yoy) pada triwulan I 2023. Peningkatan aktivitas investasi juga terkonfirmasi dari peningkatan impor besi dan baja serta kendaraan bermotor. Lebih lanjut, Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh 3,01% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,18% (yoy). Peningkatan Konsumsi Pemerintah didorong oleh peningkatan pagu belanja pegawai dan persentase realisasi belanja barang dan jasa sebesar 12,22%, lebih tinggi jika dibandingkan 8,74% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun konsumsi LNPRT tercatat tumbuh 6,90% (yoy) pada triwulan I 2023, meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,36% (yoy).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh 14,29% (yoy), tetap kuat meski melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,51% (yoy). Lebih lanjut, LU Transportasi dan Pergudangan (Trans-Gud) tercatat tumbuh 25,80% (yoy), tetap kuat meski melambat jika dibandingkan dengan 27,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja kedua LU didorong oleh peningkatan mobilitas akibat penghapusan kebijakan PPKM dan penyebaran COVID-19 yang jauh lebih terkendali jika dibandingkan dengan triwulan I 2022. Adapun kinerja LU PBE dan LU Trans-Gud yang sedikit melambat dipengaruhi oleh pola seasonal pasca berakhirnya HBKN Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 tumbuh 3,32% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,19% (yoy). Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan didorong oleh peningkatan permintaan produk olahan makanan (terutama nata de coco dan aneka jelly) serta produk bahan pakan ternak, termasuk bungkil inti kelapa sawit, menjelang Bulan Ramadhan 1444 H. Kuatnya kinerja ekonomi Lampung pada TW I 2023 juga ditopang oleh kinerja LU Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 11,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 9,40% (yoy), sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna layanan jasa telekomunikasi untuk konsumen rumah tangga serta terdapat perluasan jaringan 5G pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 yang tumbuh melambat disebabkan oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha (LU) Primer dan Jasa Keuangan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2023 tercatat mengalami kontraksi 0,75% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,16% (yoy). Penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh pergeseran periode panen raya padi ke bulan April – Mei, yang sebelumnya terjadi pada bulan Maret – April, seiring dengan tertundanya periode tanam padi akibat adanya peralihan fungsi lahan sawah untuk tanaman ubi kayu. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan tercatat terkontraksi 1,62% (yoy), meski membaik jika dibandingkan dengan -2,79% (yoy) pada triwulan sebelumnya, akibat proses ekplorasi kilang minyak baru yang belum mencatatkan hasil tambang yang optimal. Lebih lanjut, kinerja LU Jasa Keuangan dan Asuransi pada triwulan I 2023 tercatat masih mengalami kontraksi 5,00% (yoy) sejalan dengan penurunan Return on Assets (RoA) pada periode laporan.

Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, meski risiko dari sektor eksternal perlu diwaspadai. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal serta menjaga stabilitas makroekonomi di tengah adanya scarring effect akibat penyebaran COVID-19 dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal dan domestik, diperlukan upaya bersama seluruh pihak, antara lain:

Memperkuat permintaan domestik dengan mendorong peningkatan produktivitas Lapangan Usaha Utama antara lain Lapangan Usaha Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, melalui peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dan benih berkualitas, penguatan askes pembiayaan procyclical bagi Petani, serta memastikan ketersediaan pupuk berkualitas di Provinsi Lampung di tengah tereskalasinya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina;
Mendorong sinergi pemulihan dan penguatan struktur industri pengolahan, terutama terkait ketersediaan bahan baku berkualitas, debottlenecking permasalahan logistik, percepatan pemulihan stabilitas finansial, serta hilirisasi;
Mendorong hilirisasi industri berbasis pertanian dengan mendukung UMKM klaster pertanian yang termasuk ke dalam komoditas unggulan daerah dan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas harga serta didukung dengan ketersediaan bahan baku yang ada di daerah.
Mendorong berlanjutnya peningkatan konsumsi rumah tangga dengan menjaga pemulihan daya beli masyarakat, percepatan pemanfaatan dana desa, realisasi bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan terutama yang menyasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), termasuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan penggunaan QRIS dan intensifikasi program elektronifikasi;
Mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga persepsi positif investor swasta. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:
Perbaikan dan penyempurnaan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi;
Aspek regulasi termasuk di antaranya percepatan penyempurnaan OSS-RBA;
Mengoptimalkan peran Forum Investasi Lampung (FOILA) sebagai salah satu media untuk mempromosikan potensi investasi Lampung;
Mengidentifikasi dan mendaftar proyek yang clean and clear yang siap dipromosikan di event promosi investasi luar negeri melalui GIRU-IRU-RIRU; dan
Mendorong dan mendukung investasi bagi sektor ekonomi lain seperti Pariwisata sebagai new source of growth dan mendorong pengembangan Quality Tourism.
Mendorong penguatan investasi melalui penguatan infrastruktur.
Menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor Lampung dengan (1) hilirisasi produk untuk penciptaan nilai tambah; (2) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas serta digitalisasi untuk mendukung UMKM Go Export; (3) Perluasan ekspor ke pasar non tradisional, promosi, dan penguatan kerjasama perdagangan; (4) memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai; serta (5) pemberian dukungan untuk efisiensi biaya logistik;
Identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi antara lain melalui optimalisasi local value chain (LVC) sebagai strategi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dan tidak terbatas pada sektor pertanian pangan, namun termasuk sektor lainnya memuat komoditas/produk/jasa usaha (KPJU) unggulan UMKM Provinsi Lampung yaitu industri pengolahan, perdagangan, perikanan, dan akomodasi, makan, dan minum. Penguatan LVC tersebut di antaranya dengan membentuk klaster-klaster ekonomi baru atau ekosistem dimana korporasi dapat berperan sebagai aggregator dan offtaker;
Pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau denyut perekonomian daerah;
Upaya 4K, diantaranya memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

IKBA SP45TA Laksanakan Kegiatan Halalbihalal di Hotel Kurnia 2

Bandar Lampung, – Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP 4 Tanjungkaran/ SMPN 5 Bandar Lampung (IKBA SP45TA) melaksanakan kegiatan halalbihalal bersama seluruh alumni SP45TA di Hotel Kurnia 2 Bandar Lampung dan Ketua penyelenggara Muhammad Reza Bahepti, Sabtu (06/05/2023).

“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancer dan Alhamdulillah juga kegiatan ini dihadiri oleh 76 peserta alumni,” Ujar Reza.

Selanjutnya, ditempat yang sama Wahyu Edhie Trijayanto SE. selaku Ketua Umum SP45TA mengucapkan dalam sambutanya yang pertama, Wahyu ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin yang telah bersedia hadir ke acara yang sederhana ini Acara ini dimaksudkan untuk menjalin tali silahturahim di lingkungan SMPN 5 Bandar Lampung ini.

“Pada kesempatan ini pula hendaknya kita saling bermaaf-maafan karena saling maaf dan memaafkan adalah hal yang mulia Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan waktunya demi terselenggaranya acara ini,” Ucap Wahyu kepada media ini.

Berikutnya, Wahyu juga mentuturkan kata sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara halalbihalal ini.

“Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagaian rezekinya untuk kepentingan acara ini. Saya sangat berterimakasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah berhasil dan selalu berusaha untuk mensukseskan acara halalbihalal ini,” Tutur ketua SP45TA Tersebut.

Dalam sambutan terakhirnya Wahyu juga mengatakan pada moment yang sangat berharga ini, kita berkomitment untuk bisa saling memaafkan dari hati ke hati, melupakan semua permasalahan yg mungkin pernah terjadi, dan sama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

“Dan tak lupa saya sangat mengharapkan partisipasi dqn dukungan dari seluruh Pengurus IKBA maupun pengurus Angkatan/Alumni serta pihak sekolah untuk bersama dan saling bahu membahu untuk mendukung, melaksanakan, dan mensukseskan program-program kerja kita ke depan,” Harap Ketua Umum SP45TA.

Wakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Buka Rapat Kerja Daerah IX RAPI

BANDARLAMPUNG–Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Intizam, membuka
pelaksanaan Rapat Kerja Daerah IX Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung tahun 2023, yang dilaksanakan di Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Bandar Lampung, Sabtu (6/5/2023).

Intizam, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Lampung, mengatakan, bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Kerja Daerah IX Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi program kerja pengurus daerah RAPI Provinsi Lampung dan merencanakan program kerja lanjutan.

“RAPI adalah merupakan Organisasi Sosial yang siap membantu menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Tahun 2018,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, menyampikan dukungan Gubernur Lampung dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah IX RAPI Provinsi Lampung ini.

“Rakerda organisasi RAPI ini adalah forum untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja serta kegiatan-kegiatan, perbaikan tata kelola Organisasi RAPI sebagaimana yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Peraturan Organisasi (PO) tahun 2022,” tambahnya.

Rapat Kerja Daerah IX RAPI Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada hari ini tentunya akan menghasilkan dan menetapkan progam kerja lanjutan ataupun program kerja yang belum terselesaikan pada periode kepengurusan ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan Rakerda IX RAPI Provinsi Lampung, kami mengharapkan agar Rakerda IX RAPI ini dapat dilaksanakan secara demokratis, sehingga dapat memiliki komitmen dan pemahaman tentang organisasi, dalam rangka untuk meningkatkan eksistensi RAPI.

Pada akhir sambutannya Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meminta Program kerja yang akan disusun agar  benar-benar program kerja yang realistis yang dapat dilaksanakan untuk mendukung program-program Pemerintah.

Percepatan Peningkatan Konektifitas Jalan Daerah, Presiden Joko Widodo Tinjau Ruas Jalan Di Provinsi Lampung

LAMPUNGTENGAH—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan ruas jalan mulai dari Seputih Raman, Simpang Randu hingga ke Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (05/05/2023).

Sebelumnya, Gubernur juga mendampingi Presiden Jokowi meninjau Pasar Tradisional Natar dan ruas jalan Purwotani arah Kota Baru, Jati Agung Lampung Selatan.

Menurut Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat akan melakukan perbaikan ruas jalan di beberapa daerah, termasuk salah satunya adalah di Provinsi Lampung, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektifitas Jalan Daerah.

“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat, baik jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Provinsi yang rusak parah,” ucap Jokowi.

“Masyarakat juga harus tahu bahwa tanggung jawab jalan negara itu ada di pemerintah pusat, jalan provinsi ada di Gubernur, jalan kabupaten itu ada di Bupati dan Walikota,” lanjut Presiden.

Menurut Presiden, Pemerintah Pusat tahun ini akan mengucurkan dana kurang lebih 800 milyar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung, yang pembangunannya akan dimulai bulan Juni.

Presiden juga menegaskan, bahwa pembangunan jalan ini bukan karena viral maka pemerintah bekerja. “Bukan urusan viral atau nggak viral, memang tugasnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota memberikan layanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan jalan yang baik, karena itu menyangkut mobilitas barang dan orang termasuk didalamnya ongkos logostik,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada masyarakat dan pengusaha yang memiliki kendaran, terutama pengusaha untuk dapat ikut memelihara jalan yang sudah diperbaiki.

“Ini kan sudah dibantu Pak Presiden, hanya satu yang saya minta, masyarakat dan pengusaha harus menyadari kemampuan tonase jalan, jangan berlebihan, jika ada yang melanggar nanti kita akan lakukan penertiban, saya akan koordinasi dengan Kapolda, mohon juga bantuan dan dukungan masyarakat,” ucap Gubernur.

Adapun perbaikan ruas jalan Simpang Korpri – Purwotani sepanjang 1.3KM akan ditangani melalui APBD sebesar 13.8 Milyar, dan 2.4KM diusulkan ditangani APBN sebesar 69.16 milyar.

Kemudian untuk ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya (Kecamatan Rumbia) sepanjang 7KM akan ditangani melalui APBD sebesar 50.8 Milyar, dan 17.7KM diusulkan ditangani APBN sebesar 72.28 milyar.

Presiden Joko Widodo Kunjungi Pasar Natar, Pastikan Kestabilan Harga, Ketersediaan Bahan Pangan dan Pasokan Bahan Pokok

Lampung Selatan —- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung di Pasar Natar Lampung Selatan, Jum’at (5/5/2023).

Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama rombongan dan Gubernur Lampung ke Pasar Natar Lampung Selatan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja di beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

Salah satu tujuan kunjungan Preiden Joko Widodo dan Gubernur Lampung di Pasar Natar untuk memastikan kestabilan harga bahan pangan pokok sekaligus ketersediaannya di pasar-pasar tradisional terjamin yang mengindikasikan rantai logistik dan transportasi pengiriman bahan pangan berjalan dengan lancar.

Rantai logistik dan transportasi mempengaruhi kestabilan harga di pasar dan ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan yang baik. Sementara dalam kunjungan dan perbincangan Presiden Joko Widodo dengan para pedagang di Pasar Natar beliau menyatakan bahwa harga-harga bahan pokok di Pasar Natar sangat murah.

“Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, tadi saya cek pertama telur harganya 26-27 ribu per kilogram, cabai merah 25 ribu per kilogram sangat murah sekali disini, bawang merah baik, bawang putih baik,” ucap Jokowi.

“Saya kira jika harga ini bisa kita jaga dan kendalikan maka inflasi akan terjaga dan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam rantai logistik untuk ketersediaan dan kestabilan harga,” lanjut Jokowi.

Sambutan para pelaku usaha di  pasar Natar dan masyarakat begitu luar biasa menyambut kedatangan rombongan Presiden Jokowi dan Gubernur Lampung.

Dalam kesempatan tersebut dibagikan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pedagang kecil di dalam kompleks pasar Natar. Terlihat bersama rombongan Presiden dan Gubernur Lampung  beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri BUMN,Menteri Perdagangan, dan Menteri PUPR.

Pemprov Lampung Alokasikan Rp 750 Miliar pada APBD 2023 Untuk Perbaiki Jalan

BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Bappeda provinsi Lampung pada Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022, tercatat panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah  sepanjang 1.693,273 km yang terdiri dari 99 ruas jalan (16 Koridor)  dan tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/H/2016.

Terkait dengan Kemantapan jalan provinsi, berdasarkan Perda No. 12  Tahun 2021 tentang Perubahan Perda no.13 Tahun 2019 tentang
RPJMD Provinsi Lampung, Target Kemantapan jalan Provinsi  Lampung Tahun 2022 sebesar 76% dengan capaian di akhir tahun
2022 sebesar 76,85 %

Di provinsi Lampung telah terbangun Jalan tol Trans Sumatera  antara lain : Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 142 Km, dengan 10 gerbang tol dan ruas Terbanggi Besar – Pematang  Panggang –(Terpaka) sepanjang 110 Km, dengan 5 gerbang tol.

Sedangkan Panjang Jalan Nasional yang ada di Provinsi Lampung yang  terdiri atas jalan Lintas Timur, Lintas Tengah, Lintas Barat dan Feeder
(Penghubung) memiliki panjang total 1.296,510 Km dengan kondisi  kemantapan Jalan Nasional Tahun 2022 sebesar 94,817%.

Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan Tahun 2022 dan sudah masuk dalam penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung 2023.

Terdapat 14 ruas jalan prioritas Pemprov Lampung 2023 sudah dimulai perbaikannya, yaitu :

1. Ruas Simpang Soponyono – Serupa Indah
(Kabupaten Way Kanan)

2. Ruas Simpang Trimulyono – Bungin – Tugu sari (Kabupaten Lampung Barat)

3. Ruas Kotabumi – Ketapang (Kabupaten Lampung Utara)

4. Ketapang Negara Ratu (Kabupaten Lampung Utara)

5. Negara Ratu – Simpang Sonyopo (Kabupaten Lampung Utara)

6. Ruas Talang Padang – Ngarip (Kabupaten Tanggamus)

7. Ngarip – Ulusemong (Kabupaten Tanggamus -Kabupaten Lampung Barat)

8. Ulusemong – Simpang Trimulyono (Kabupaten Tanggamus)

9. Ruas Bujungtenuk – Penumangan (Kabupaten Tulang Bawang)

10. Penumangan – Tegalmukti (Kabupaten Tulang Bawang Barat)

11. Serupa Indah – Tajab (Kabupaten Way Kanan).

12. Ruas Kota Gajah – Simpang Randu (Kabupaten Lampung Tengah)

13. Simpang Randu – Seputih Surabaya
(Kabupaten Lampung Tengah)

14. Seputih Surabaya – Sadewa (Kabupaten Lampung Tengah)