MediaRepublika

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Siger Berjaya Tahun 2023 antara Pemerintah Provinsi Lampung, Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Itera, Universitas Bandar Lampung, dan Darmajaya, di Ruang Sidang Lt.2 Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (13/06/2023).

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyatakan bahwa KKN merupakan sinergi peran perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan daerah. Peserta KKN dapat memberikan masukan positif terkait program pembangunan di Desa.

“Mohon maaf, yang sudah-sudah, saat ini KKN hanya sebagai salah satu syarat kelulusan, belum mampu memberikan partisipasi aktif perguruan tinggi terhadap pembangunan, padahal perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan dan kepada masyarakat,” ucap Gubernur.

Gubernur juga mengatakan bahwa setiap Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki karakteristik dan potensi berbeda-beda, oleh karenannya diperlukan penanganan yang berbeda-beda pula sesuai dengan wilayahnya.

Dengan adanya KKN Siger Berjaya, Pemerintah diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid terkait program pembangunan yang optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan Desa tersebut.

“Dengan demikian, KKN betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan, terutama bagi wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah KKN mahasiswa,” ucap Gubernur.

Sementara itu Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani menerangkan, bahwa KKN Siger Berjaya merupakan kependekan dari Kuliah Kerja Nyata Sinergi Bersama, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berbudaya.

“Siger Berjaya ini artinya bahwa program ini merupakan Sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh PTN serta PTS di Provinsi Lampung, sehingga Desa-desa memiliki Daya Saing dan Sejahtera, yang kemudian menjadi Budaya,” ucapnya.

“Kami berharap kedepan pola yang kita terapkan ini menjadi pola Nasional seperti apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, kemarin kami juga sudah diskusi dan sudah kami klasifikasikan Desa-desa yang memerlukan dukungan, misal dukungan perekonomian nanti kita akan dibantu oleh IBI Darmajaya, atau Fakultas Perekonomian Unila, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhannya,” tutup Lusmeilia Afriani

Kemudian Selanjutnya Rektor UIN Raden Intan Wan Jamaluddin Z, juga menambahkan bahwa KKN Siger Berjaya dapat menjadi percontohan di Indonesia, “ini sangat menarik, karena KKN ini dari berbagai sumberdaya, UIN juga selain dari sisi keagamaan, saat ini memiliki program studi sains dan lain sebagainya yang siap mendukung program ini, program ini adalah gerakan bersama dari desa untuk desa, sehingga menjadi lampung yang berdaya dan pada akhirnya berjaya,” ungkapnya

Turut menyambut dengan antusias, Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha mengatakan bahwa KKN adalah salah satu dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan sinergi ini tentu menurut Pugeg akan menghasilkan kompetensi dan keunikan tersendiri dalam berkontribusi untuk pembangunan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rektor Dharmajaya Firmansyah Y Alfian dan Rektor UBL yang diwakili oleh Wakil Rektor I UBL, keduanya sepakat mengatakan bahwa sebagian besar sumberdaya memang berada didesa,  oleh karenanya menjadi tantangan bagi pimpinan PTN dan PTS Lampung untuk berkontribusi pada pembangunam di Desa.

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Siger Berjaya Tahun 2023 oleh Gubernur Lampung yang kemudian diikuti oleh oleh Rektor Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Itera, Universitas Bandar Lampung, dan Darmajaya.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dengan tema ‘Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi’ secara virtual bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Rabu (14/06/2023).

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan saat ini.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada BPKP yang telah bekerjasama menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju Indonesia emas 2045,” ucapnya.

Dengan situasi global yang tidak mendukung serta ekonomi dunia yang juga tidak mendukung, maka untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 tidaklah mudah.

“Situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung saat saya berada di Hiroshima Jepang pada pertemuan G7 kemarin, Managing Director IMF Kristalina Georgieva beliau menyampaikan bahwa yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara. Ini menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul berada di situasi yang sulit,” lanjutnya.

Dengan situasi yang seperti itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembelanjaan yang dilakukan baik itu melalui APBN maupun APBD harus dilakukan secara bijak.

“Oleh sebab itu setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dari APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena memang cari uang sangat sulit. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 itu tidak mudah disinilah pentingnya peran pengawasan,” ucap Presiden Joko Widodo.

“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan betul sampai betul ke rakyat sampai ke masyarakat,” lanjut Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam hal ini juga meminta pengawasan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil, bukan pada prosedurnya.

“Saya minta pengawas itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi hasilnya apa. Karena banyak APBN APBD kita yang berpotensi tidak optimal, perlu saya ingatkan pada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” pinta Presiden Joko Widodo.

BPKP sebagai badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam hal ini juga diminta untuk melakukan pengawasan yang berorientasi di hasil.

“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya kesitu orientasinya ke hasil. arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkrit biar produktif,” lanjut Joko Widodo.

Jokowi dalam arahannya juga kembali menekankan bahwa pengawasan internal juga diharapkan tidak hanya menjadi aksesoris formalitas saja.

“Perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris saja. Jangan ada yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahannya,cara memperbaikinya seperti apa,” tegas Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga meminta kepada seluruh daerah untuk tidak mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.

“Kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meminta kerjasama seluruh pihak dalam melakukan pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditingkatkan.

“Kami berharap komitmen pimpinan kementerian lembaga daerah memberikan akses pada pengawasan internal serta menindak lanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ucap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melanjutkan bahwa BPKP pada sisi kualitas akan terus meningkatkan pengawasan intern.

“Dari sisi kualitas pengawasan intern, kami akan terus mendorong pemerataan kompetensi kapasitas kelembagaan serta konvergensi  kegiatan pengawasan antar apip,” lanjut kepala BPKP.

BPKP dan jajaran APIP dalam hal ini, kedepannya akan terus berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan.

“Kami juga berkomitmen untuk menjadi Leading Agent Pengawasan yang akan terus mendorong upaya pengawasan intern yang intens komprehensif, proaktif dan terintegrasi,” pungkas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27 Tahun 2023, bertempat di UPTD Tresna Werdha, Natar Lampung Selatan, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang bertemakan “Lansia Terawat Indonesia Bermartabat” tersebut, dimeriahkan dengan penampilan tarian, pembacaan puisi, paduan suara, yang dibawakan oleh Lansia, serta penyerahan hadiah lomba, dan pemberian penghargaan secara simbolis kepada PT Ersindo, dan PT CPI Feedmill Lampung, sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi terhadap UPTD Tresna Werdha selaku pembina Lansia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si dalam sambutannya di acara tersebut menyampaikan, perhatian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap pemenuhan hak-hak lansia tertuang dalam misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat) termasuk di dalamnya lanjut usia, untuk mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”. di bidang sosial.

Hal itu juga sejalan dengan tupoksi utama yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, dalam bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam Panti milik pemerintah Provinsi Lampung.

Guna mengoptimalkan layanan dalam Panti terhadap para lanjut usia, pada Tahun 2022, Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi sarana dan prasarana kepada panti-panti, termasuk UPTD Lanjut Usia Tresna Werdha.

Gubernur Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah mendorong berdirinya sekolah lanjut usia pertama di Provinsi Lampung tepatnya di LKS Amanah Bunda Kabupaten Pringsewu, yang diresmikan oleh ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, yang pada tanggal 22 Maret 2023 telah mewisuda angkatan pertama sebanyak 47 orang lanjut usia. Untuk wisuda angkatan kedua rencananya pada tanggal 25 di bulan ini sebanyak 46 orang.

Lansia sering dikatakan beban dalam keluarga, yang pada akhirnya mereka kurang mendapat perhatian.

Peran keluarga sangat menentukan terbentuknya lansia tangguh, keluarga bukan hanya wadah untuk tempat berkumpulnya ayah, ibu, anak dan nenek kakeknya, namun merupakan wahana awal pembentukan spiritual moral, serta karakter manusia dalam bentuk keluarga sejahtera.

Di dalam keluarga lah kita saling menghormati, saling menghargai, baik sesama anggota keluarga itu sendiri, maupun antara keluarga satu dengan yang lain, sehingga dapat melahirkan keluarga dan masyarakat, serta lansia yang berkepribadian dan bermoral tinggi, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, untuk bersama-sama membangun negara yang penuh kedamaian.

Diaharakan kepada semua pihak, untuk menciptakan suasana yang mendukung terjadinya perubahan dan perilaku lansia yang sehat dan produktif. Hal ini tentu dapat diwujudkan melalui terciptanya lingkungan ramah lansia, yang kemudian bisa mendorong kesehatan dan partisipasi aktif lansia.

“Kepada para pegiat dan pemerhati lanjut usia, Saya mengajak untuk melaksanakan kerja nyata, menyelenggarakan pelayanan bagi para lansia, agar mereka tetap merasa bahwa dirinya diperhatikan, dihormati dan disayangi, sehingga dengan kearifan dan pengalaman yang mereka miliki, dapat menjadi motivasi kita dalam membangun Provinsi Lampung yang sama-sama kita cintai”, tutup kadis.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Reihana, perwakilan dari TNI, Polri, dan mitra Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Bandar Lampung —- Gubernur Arinal Djunaidi menjadi Keynote Speaker pada acara Lampung Economic Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Harian Umum Lampung Post, di Hotel Novotel, Rabu (14/06/2023).

Gubernur Arinal mengungkapkan, capaian kinerja perekonomian Lampung Tahun 2022 dapat tumbuh positif sebesar 4,28% dengan kontribusi terbesar didominasi oleh sektor Pertanian (dalam arti luas) dengan kontribusi sebesar 27,90%.

Dengan capaian tersebut, Lampung menjadi satu-satunya provinsi yang tumbuh positif q to q di Sumatera, tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2022, sementara provinsi lain di Sumatera mengalami kontraksi.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional,  Gubernur menjelaskan bahwa pertanian di Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi dan jenis komoditas unggulan. Diantaranya, Padi dengan jumlah produksi 3.332.235 Ton merupakan peringkat 2 Sumatera dan 5 Nasional, Ubi kayu dengan jumlah produksi 6.719.088 Ton merupakan Peringkat 1 Nasional, serta Jagung dengan jumlah Produksi 3.280.952 Ton merupakan Peringkat 1 Sumatera dan 3 Nasional.

Dengan jumlah produksi padi yang mencapai 3,3 Juta Ton, Lampung mengalami surplus. Surplus pangan tersebut, kata Gubernur, merupakan bentuk dukungan Provinsi Lampung bagi ketahanan Pangan Nasional.

Adapun produksi padi Provinsi Lampung pada Tahun 2021 telah berkontribusi sebesar 4,9% dari produksi padi nasional 2022 (54,75 juta ton), dengan sentra produksi terdapat di 5 Kabupaten  yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Mesuji.

Tidak hanya ketiga produk pertanian sektor tanaman pangan, Gubernur juga mengungkapkan berbagai komoditas unggulan lainnya yang menempati peringkat yang tinggi di Sumatera maupun nasional, seperti nanas, lada, kopi dan tebu, cokelat dan pisang.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa tiap-tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung telah memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), baik berupa beras ataupun gabah kering giling. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat CPPD memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat lainnya.

Untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Lampung, Gubernur mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan fokus pada komoditas strategis, menetapkan regulasi yang mendukung, membangun infrastruktur, mekanisasi, agro-input, pasca panen dan pengolahan, mendorong investasi dan pembiayaan bank, memberikan asuransi usaha tani, mengatur tata niaga dan stabilisasi harga, mengendalikan impor dan mendorong ekspor serta menjaga sinergitas Kementerian/Lembaga, pusat-daerah dan lintas pelaku.

Selain itu, Gubernur juga menjelaskan berbagai hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Diantaranya meliputi Penguatan pembangunan sektor pertanian melalui platform Program Kartu Petani Berjaya (E-KPB), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), UMKM dan industri pengolahan, Pengembangan sistem neraca pangan daerah, Menjaga daya beli masyarakat, Membangun sistem pangan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Lampung Economic Summit 2023 dapat merumuskan strategi dan solusi guna mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung —Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka kegiatan sosialisasi Pencegahan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Hotel Horison, Rabu (14/06/2023).

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dan merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara aktif dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman paham yang berbasis kekerasan untuk meningkatkan perlindungan pada generasi muda sekaligus pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya-upaya pencegahan ekstremisme secara terencana dan berkelanjutan,” ucapnya.

Fahrizal menyampaikan kepada seluruh peserta Purna Paskibraka mengenai esensi dilaksanakannya kegiatan ini untuk para Purna Paskibraka adalah bahwa para pasukan pengibar bendera merupakan orang-orang yang terpilih setelah melalui seleksi penerimaan yang ketat baik dari sisi fisik, mental dan ideologi.

Sekdaprov menjelaskan makna pengibaran bendera bukan hanya sekedar mengibarkan bendera akan tetapi lebih jauh dari itu prosesi pengibaran bendera adalah sebagai bentuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadi adik-adik sebetulnya sudah pernah ditempa, sudah pernah diseleksi sudah pernah mengikuti suatu proses untuk menjadi orang yang sanggup menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

“Purna Paskibraka artinya adik-adik diharapkan untuk menjadi duta bagi masyarakat Indonesia dalam rangka upaya kita untuk membangun ketahanan Nasional,” lanjutnya.

Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Ketahanan Nasional ini memiliki arti yang luas, baik dari segi ketahanan ekonomi, ketahanan ideologi, ketahanan penegakan hukum, ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Jika seluruh komponen Ketahanan tersebut baik, maka bangsa Indonesia akan memiliki Ketahanan Nasional yang baik.

“Jadi Ketahanan nasional itu mencakup IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi,Sosial,Budaya,Pertahanan dan Keamanan), kalau itu kuat maka ketahanan kita akan kuat,” ungkapnya.

Modal utama untuk mencapai ketahanan yang kuat yaitu berupa Demografi, Geografi dan Sumber kekayaan alam. Jika ketiga modal ini tidak dikelola dengan baik maka ketahanan Nasional akan lemah, namun sebaliknya jika dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan satu potensi kekuatan yang luar biasa.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 Indonesia memiliki potensi  menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbaik di dunia hal ini didasarkan pada modal dasar yang dimiliki yaitu Indonesia saat ini menjadi negara ke-4 terbesar jumlah penduduknya di dunia setelah Amerika, India China.

Bonus demografi ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Menjadi potensi peluang jika Sumber Daya Manusia Indonesia dibangun baik dari sisi intelektuaitas maupun mental dan kepribadian yang berideologikan Pancasila.

Selanjutnya Indonesia memiliki modal Sumber Daya Alam yang luar biasa besar dan ini akan menjadi sumber perekonomian di masa depan jika dikelola dengan baik namun sebaliknya jika tidak kita kelola dengan baik bangsa Indonesia hanya akan menjadi penonton dan penduduknya kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

“Saya sangat bersemangat karena berharap agar generasi ini bisa menjadi pemegang estafet untuk kemajuan bangsa ke depan. Jangan pernah kendor samangatnya untuk menjadi duta pemersatu bangsa,” tutur Fahrizal

“Semoga sasaran yang diinginkan dari kegiatan ini akan terwujud serta kemudian dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya di lapangan,” ungkapnya.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ken Setiawan dengan materi Perspektif penyimpangan dan potensi ancaman di kalangan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan,  Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Lampung Hermansyah Saleh, S.STP.,M.H. Ketua pengurus Purna Paskibraka yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tony Ferdinansyah, S.T, M.T, Anggota dan Pengurus Purna Paskibraka Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Chusnunia bersama Bunda PAUD Provinsi Lampung dan Ketua DWP Provinsi Lampung melepas Parade Drumband PAUD, di Lapangan Korpri, Selasa (13/06/2023).

Mengimplementasikan Transisi PAUD ke SD, kata Bunda PAUD Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, adalah hal yang harus dilakukan sesegera mungkin agar program ini bisa terwujud maksimal di sekolah-sekolah PAUD ke SD.

Menurut Riana Sari, pemahaman serta strategi yang dilakukan harus memiliki konsep yang menyenangkan, diantaranya dengan :

1. Tidak menerapkan calistung sebagai syarat masuk SD
2. Melakukan proses pengenalan sekolah diawal tahun pembelajaran
3. Menerapkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan fokus pada seluruh kompetensi pondasi anak

Drumband PAUD adalah momen yang istimewa dimana anak-anak dapat mengekspresikan diri melalui irama dan gerakan yang memukau. Bunda PAUD Provinsi Lampung juga menjelaskan, parade ini dirancang untuk menjadi pengalaman yang mengesankan dan menggembirakan bagi anak-anak PAUD serta menghadirkan semangat kebersamaan dan kerja tim.

“Acara ini juga menjadi momen yang tepat bagi kita untuk menjadi pilar yang kokoh dalam perjalanan pendidikan mereka, memberikan cinta, perhatian, dan dorongan yang mereka butuhkan saat mereka memasuki dunia baru,” ucap Riana Sari Arinal.

Di kesempatan yang sama, Bunda PAUD Provinsi Lampung mengungkapkan, melalui musik dan gerakan, anak-anak belajar tentang disiplin, kerja sama, dan kepercayaan diri. Anak-anak juga belajar untuk menghargai keberagaman dan memiliki rasa saling menghormati. Acara Parade Drumband PAUD ini, kata Riana Sari, adalah bukti nyata dari kemajuan mereka.

“Saya berharap acara Parade Drumband PAUD hari ini akan memberikan kegembiraan dan kebanggaan kepada anak-anak kita. Semoga mereka terinspirasi untuk terus belajar, tumbuh, dan mengembangkan bakat mereka,” pungkas Bunda PAUD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, hasil seleksi terbuka _(open bidding)_  pada 24 Mei 2023 yang lalu saat ini sedang menunggu jawaban dari KASN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plh. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh di Kantor Dinas Kominfotik, Selasa (13/06/2023).

Plh. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan tahapan-tahapan seleksi dengan berlandaskan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2019.

Plh. Kadis Kominfotik menerangkan bahwa dalam proses seleksi JPTP, Pemerintah Provinsi Lampung sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai perwujudan merit system dengan menggunakan prinsip transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2019 dengan berbagai tahapan proses seleksi mulai dari portofolio, seleksi administrasi, uji penulisan makalah, uji kompetensi melalui asessment center dan wawancara.

Plh. Kadis Kominfotik juga menjelaskan, semua hasil dan nilai setiap peserta seleksi JPTP dalam tiap tahapan-tahapan seleksi telah diterima oleh Gubernur Lampung dan telah dilaporkan ke KASN.

“Gubernur sudah berkirim surat dan tinggal menunggu jawaban dari KASN. Setelah ada jawaban dari KASN, baru Gubernur menjadwalkan pelantikan,” terang Plh. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung.

Adapun tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilelang oleh Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya Kepala BKD, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perkebunan, Kadis Perpustakaan, Kadis ESDM, Kadis Pemuda & Olahraga, Karo Perekonomian.