MediaRepublika

Bandar Lampung–Bunda PAUD Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal diwakili oleh Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah, membuka Seminar dan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) – PGRI ke-73 bertempat di Balai Keratun Lt.III, Selasa (11/07/2023)

Seminar mengambil tema ‘Membangkitkan Soliditas dan Solidaritas Organisasi IGTKI – PGRI dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Guru Taman Kanak-kanak yang Profesional Menuju Pendidikan Berkualitas’.

Bunda PAUD Provinsi Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah mengatakan bahwa Pendidikan usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar – dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak.

“Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Guru dalam pendidikan anak usia dini merupakan komponen penting peranannya dalam menentukan berhasil tidaknya Program PAUD. Guru bagi anak usia dini juga dapat membantu tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD juga menyampaikan apresiasinya atas telah diluncurkannya program Gerakan Transisi PAUD-SD oleh Kemendikbudristek melalui kegiatan Merdeka Belajar Episode ke- 24.

“Melalui program ini mari kita terus berupaya untuk mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran. Kita perlu membangun Fondasi yang holistik agar setiap anak memiliki hak untuk dibina bukan hanya kognitif saja melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi,” lanjutnya.

Menurutnya, kemampuan literasi dan numerasi anak juga harus dibangun secara bertahap mulai dari jenjang PAUD dengan cara yang menyenangkan.

“Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak dapat mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke Pendidikan Dasar. Lalu, bagi Peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, akan tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya,” lanjutnya.

Pada momentum peringatan HUT IGTKI dan PGRI yang ke 73 Tahun 2023, diharapkan agar Guru PAUD mampu meningkatkan kompetensinya.

“Saya berharap agar Guru PAUD terus meningkatkan kompetensinya untuk menjadi Guru yang profesional agar dapat memikirkan dan membuat perencanaan pembelajaran yang aktif dan atraktif,” ucapnya.

Rusdiana  juga mengatakan, bahwa dengan menerapkan program yang sesuai dengan kelompok usia anak, serta program yang menyenangkan yang berpusat pada anak sehingga pada gilirannya akan membentuk anak-anak yang kreatif dan inovatif dalam memecahakan masalah dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Diakhir, Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana mengajak IGTKI dan seluruh komponen PAUD dapat berjalan seiring sejalan dalam mewujudkan Program PAUD untuk menyiapkan SDM masa depan yang cerdas, tangguh, dan memiliki kompetensi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada para juara lomba dalam rangka memperingati HUT IGTKI PGRI yang ke 73 Tahun 2023 oleh Bunda PAUD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, sukses menyelenggarakan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi penyandang disabilitas, di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, 20-21 Juni 2023.

UPSK dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, yang sekaligus menutup kegiatan tersebut, serta turut menyerahkan bantuan berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si dalam kesempatan itu menyampaikan, pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan UPSK mampu menyentuh 100 penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan UPSK, kami juga mendatangi langsung ke rumah penyandang disabilitas, untuk melakukan penjangkauan, dan juga sudah menyiapkan tim yang lengkap, seperti tenaga medis, psikolog, dokter jiwa, pekerja sosial, yang rangkaian awal dimulai dari pemeriksaan medis, untuk menentukan derajat disabilitas. Setelah itu kami melakukan intervensi, asesmen untuk mengetahui jenis intervensi apa yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas.

“Alhamdulillah dari 100 Penyandang disabilitas yang kita layani ini, 11 orang diberikan bantuan kursi roda, 10 orang intervensinya diberikan alat bantu dengar, 7 orang kita berikan tongkat netra, 2 orang tongkat kruk, 5 orang diberi alat bantu tripod, dan sisanya rujukan ke rumah sakit umum 2 orang, Rumah sakit jiwa 7 orang, panti disabilitas 1 orang, 6 orang down sindrom akan dirujuk, diberikan layanan rehabilitasi di Sekolah Luar Biasa(SLB), baik di SLB milik Pemprov Lampung maupun yang ada di bawah naungan PKDL Lampung” ujar kadis.

Kadis Sosial Aswarodi menambahkan, pembangunan di Provinsi Lampung bukan hanya meliputi bidang infrastruktur saja, tetapi banyak aspek yang harus kita perhatikan juga, diantaranya yang hari ini kita laksanakan di bidang kesejahteraan sosial.

Di bidang pembangunan kesejahteraan sosial secara khusus bapak Gubernur Lampung, menjadikan penyandang disabilitas sebagai prioritas untuk diberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak yang tertuang dalam misi ketiga Provinsi Lampung, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas, guna mewujudkan rakyat Lampung berjaya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ucapan terima kasih, dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, yang telah bersedia menyelenggarakan kegiatan UPSK di wilayahnya.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur saya ucapkan terimakasih serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan segenap jajaran Tim UPSK yang telah berkenan memilih lokasi UPSK di Kabupaten Lampung Timur Bumei Tuwah Bepadan ini”, ucap Wabup.

Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PPPA Lampung Fitriani Damhuri, Ketua Harian Pengurus Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung (PKDL), Yunita Viriya, Ketua Harian LKKS Lampung Ratna Fitriani, Kepala Dinas Sosial Lampung Timur beserta jajaran, dan Camat setempat.

Bandar Lampung, — Kepala Biidang Ideologi, Pengawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Saprul Al Hadi didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung, Budi Setiawan dan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Disparekraf Provinsi Lampung, Irsan Murhan mewakili Pemprov Lampung  mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023.

Kegiatan digelar secara virtual meeting, bertempat di ruang video conference Lt. 1 Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (22/06/2023).

Kegiatan ini merupakan persiapan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih pada tahun 2023, sedangkan pembagian 10 juta bendera merah putih pada tahun 2022 yang lalu telah berhasil
memecahkan rekor muri,  bahkan rekor dunia.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka menyebar semangat nasionalisme, bangga dan cinta pada tanah air serta meningkatkan kesadaran masyarakat, maka pada tahun 2023 diimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih pada bulan Agustus 2023.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kembali akan menyelenggarakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang direncanakan akan dilaksanakan pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-78.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan bahwa pembagian 10  juta bendera merah putih tahun 2023, merupakan tahun kedua. Sebelumnya, pembagian 10 juta bendera merah putih sudah dilakukan di tahun 2022.

“Kami berfikir harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan lagi semangat rasa kebangsaan kita. Membangkitkan rasa kebangsaan yang kembali timbul, kemudian semangatnya kembali menguat dan sampai nanti akan mencapai pada tahap cinta pada NKRI. Apabila sampai tahap cinta pada negara apapun siap dipertaruhkan dan dikorbankan demi negara tercinta”. ucap Bahtiar.

Bahtiar juga mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang tepat dikarenakan Tahun Pemilu. Ini tandanya demokrasi sudah ramai menuju proses demokrasi untuk sukses Pemilu Nasional dan Daerah. Ada banyak sekali bendera-bendera partai politik menjadi identitas dan simbol-simbol partai politik dan itu sah secara konstitusi dan hukum negara.

“Tetapi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini sekaligus memberi pesan kepada masyarakat. Bolehlah kita punya banyak bendera tetapi ada satu bendera yang mempersatukan dan mengikat kita semua. Pada titik tertentu kita berada pada satu kesatuan dan diikat oleh sebuah simbol kita bersama namanya Bendera Merah Putih,” tegas bahtiar.

Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui kesiapan daerah dan progres daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/1965/SJ tanggal 7 April 2023 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dan juga Edaran Perihal Pelaksanaan Perencanaan Pembagian Bendera Merah Putihh tahun 2023.

“Rapat koordinasi ini dilakukan terkait langkah-langkah strategis yg harus dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2023 dan juga mendengarkan secara langsung tahapan apa saja yang sudah dilakukan setiap daerah dalam pelaksanaan pembagian 10 juta bendera merah putih,” ucap Drajat Wisnu Setyawan

Dalam kesempatan tersebut, Saprul Al Hadi, melaporkan bahwa terkait kegiatan pembagian bendera merah putih, Pemprov Lampung telah mengirimkan Surat Edaran kepada Kabupaten dan Kota se-provinsi Lampung dan juga telah membagikan bendera merah putih secara simbolis pada moment upacara peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 juni 2023 lalu.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto memimpin Rapat Persiapan penyelenggaraan kegiatan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja (JUMBARA PMR) Tingkat Nasional IX, di Ruang Abung Balai Keratun, Kamis (22/06/2023).

Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan menambah relasi antar anggota PMR Wira dan Madya se-kabupaten atau kota melalui kegiatan perkemahan dan travelling kepalangmerahan.

Kegiatan  direncanakan akan dihadiri Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal  2-10 Juli 2023 mendatang.

Rapat Persiapan dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana kesiapan Panitia Pelaksana menjelang pelaksanaan Jumbara IX sekaligus memantapkan koordinasi untuk menyukseskan kegiatan.

Fahrizal Darminto yang juga sebagai Sekretaris Dewan Penasehat PMI Provinsi Lampung memimpin secara langsung Rapat Kesiapan Pelaksanaan Jumbara PMR Tingkat Nasional IX sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kegiatan berskala Nasional ini.

Dalam Rapat ini Fahrizal Darminto memberikan arahan kepada setiap OPD yang secara langsung ikut terlibat antara lain : Dinas PSDA, Dinas Kominfotik, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan RSUDAM untuk memastikan obat-obatan dan pelayanan kesehatan, berkaitan dengan keamanan pangan Fahrizal meminta melibatkan Badan POM untuk hadir selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu Wakil Ketua PMI Ptovinsi Lampung, Rudy Syawal Sugiarto menyampaikan bahwa Jumbara PMR IX Tingkat Nasional ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Palang Merah Remaja (PMR) dan berfokus pada kesehatan, pertolongan pertama dan kemanusiaan.

Selanjutnya Rudy Syawal menerangkan bahwa sampai saat ini peserta yang sudah terdaftar antara lain : 2111 Peserta peninjau, 799 Peserta penggembira (observer), 65 Peserta perwakilan 13 Negara sahabat dengan total peserta berjumlah 2955 orang.

“Sampai saat ini informasi terkini bahwa kontingen dari Sumatera, Jawa dan Bali menggunakan akses Jalur darat (Bakuheni – Lokasi) dan untuk kontingen Indonesia Timur menggunakan akses jalur udara,” ungkap Rudy Syawal.

Rudy juga memaparkan terkait  kesiapan teknis sudah mencapai 90 persen, antara lain sarana utama Mandi Cuci Kakus (MCK) 140 unit, instalasi listrik dan ketersediaan listrik, pemasangan tenda dan dukungan logistik dari PMI Pusat, dan lain-lain.

Rudy Syawal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam persiapan penyelenggaraan acara Jumbara IX ini.

“Saya atas nama PMI mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai tuan rumah Jumbara IX ini,” pungkasnya

BANDAR LAMPUNG, — Provinsi Lampung saat ini memiliki angka pengangguran terendah di Sumatera. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Provinsi Lampung pada bulan Februari 2023 sebesar 4,31%.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada acara Pembukaan Program Magang Dalam Negeri Tahun 2023 bertempat di Hotel Nusantara Syariah, Kamis (22/06/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto melanjutkan  dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mana apabila dengan ekonomi tumbuh, investasi meningkat maka kesempatan kerja akan juga meningkat di Provinsi Lampung.

Sekdaprov juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki visi Indonesia emas tahun 2045, sekarang tahun 2023 sedang disusun sekarang acara Pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dalam hal ini juga diperlukan juga peningkatan sumber daya manusianya.

“Pada 2045 itu visi kita mimpi kita, Indonesia akan mencapai era keemasan ditandai dengan pendapatan masyarakat itu meningkat setara dengan beberapa negara tetangga”, ujarnya.

“Kemiskinan akan semakin menurun dan daya saing sumber daya manusia ini harus bisa meningkat, sebab persaingan di era global itu tidak bisa dihindari, yang mana kalau tenagakerja kita tidak bisa bersaing maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu,” lanjut Sekdaprov.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui  pemagangan, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk lebih mendekatkan antara pasar kerja, kebutuhan kerja dengan masyarakat yang mencari kerja.

Melalui Program Magang Dalam Negeri Tahun 2023 Sekdaprov berpesan kepada seluruh calon pemangang untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Bagi adik-adik yang memiliki kesempatan difasilitasi untuk magang pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dengan adanya kesempatan ini akan memperoleh kesempatan untuk meningkatan kompetensi dan meningkatkan networking,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Haryanto berpesan kepada seluruh pemagang untuk mematuhi kontrak selama 5 bulan masa magang pada perusahaan yang telah ditandatangani kontraknya.

“Jangan meninggalkan tugas, kalian menandatangani kontrak, itu ada pasal-pasalnya sendiri dan ada sanksinya. selama 5 bulan kalian dilatih di perusahaan tolong dipatuhi kontrak yang telah kalian tandatangani,” pesannya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu dalam laporannya mengatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 70% pemagang yang mengikuti program magang ini terserap di tempat kerja masing-masing.

“Dari tahun ke tahun paling tidak pada umumnya 70% peserta terserap ke tempat kerja masing-masing dan tentu kita berharap kepada para perusahaan untuk menyerap 100% dari peserta pemagangan ini,” ucapnya.

Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri tahun 2023 diikuti oleh sebanyak 173 peserta yang akan dibagi pada 21 perusahaan penyelenggara pemagangan di Provinsi Lampung, kegiatan akan dilaksanakan selama 5 bulan dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam merekrut calon tenaga kerja dan mengurangi beban biaya perusahaan untuk biaya training calon karyawan. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu peserta mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BANDARLAMPUNG,–Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Ham Berat bersama Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/06/2023).

Pada Rakor tersebut Ketua Pelaksana PPHAM Prof. Makarim Wibisono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diantaranya dengan membentuk  Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) pada 26 Agustus 2022 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022.

Adapun sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2023 mendatang direncanakan Presiden akan mengumumkan (kick off) penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara Non-Yudisial di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Lebih jauh Makarim Wibisono menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui ada 12 peristiwa pelanggaran HAM Berat di masa lalu, salah satunya adalah di Talangsari, Lampung.

Untuk itu Makarim Wibisono meminta kepada seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung agar dapat memberikan data valid terkait korban pada peristiwa Talangsari, baik dari sisi masyarakat maupun sisi aparat.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyatakan akan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung siap mendukung serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PPHAM, terutama terkait data korban pada peristiwa pelanggaran HAM di Talang Sari, Lampung.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Danrem 043/Gatam  Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, Kabinda Lampung Brigjen Pol. Harseno, S.I.K., M.M., Kabidkum Polda Lampung Kompol Zulkarnain, Kasi Pidsus Kajati Lampung Krisnandar, serta perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Bandar Lampung,– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen melaksanakan transformasi digital kesehatan melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi SATUSEHAT di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Hal tersebut tertuang dalam penandatanganan komitmen untuk mendukung penerapan RME yang terintegrasi SATUSEHAT oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten/kota pada kegiatan Pertemuan Sosialisasi Implementasi SATUSEHAT _Use Case_ Pengiriman Data Covid-19 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dilaksanakan
Auditorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kamis (22/06/2023).

Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung, Noviansyah menjelaskan, penandatanganan komitmen ini menjadi langkah proaktif bagi Dinkes Provinsi Lampung dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui digitalisasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

“Penandatanganan komitmen ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Lampung dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan seluruh fasyankes di Indonesia untuk menerapkan RME dan terintegrasi SATUSEHAT paling lambat hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Noviansyah menambahkan, melalui upaya implementasi RME dan integrasinya ke dalam SATUSEHAT Platform, akan turut meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Selain itu, dengan penerapan transformasi digital kesehatan juga turut mendukung pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan kesehatan berbasis data yang diperoleh secara _real-time,_ efisiensi layanan, serta mendorong perkembangan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pada sektor pelayanan kesehatan.

“Sebagai upaya tindak lanjut, kami akan berkoordinasi dengan seluruh dinkes, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan pemenuhan target implementasi RME di seluruh fasyankes di Provinsi Lampung terpenuhi pada tahun ini,” tutup Noviansyah.

Upaya penerapan RME ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta tercantum dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dukungan diberikan diantaranya dengan memberikan panduan terkait pengadaan anggaran, infrastruktur, hingga sumber daya manusia untuk mendukung percepatan implementasi RME di Provinsi Lampung.