MediaRepublika

Lampung Selatan — Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menerima audiensi siswa terpilih anggota Paskibraka Nasional Perwakilan Lampung, bertempat di VIP Bandara Raden Inten II Lampung, Jumat (14/07/2023).

Kedua pelajar asal Provinsi Lampung yang berhasil masuk menjadi anggota Paskibraka Nasional yakni Agita Nazara, siswi SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan Frans Timothy Prawira Siallagan,  siswa SMA Kebangsaan Lampung Selatan.

Kedua siswa tersebut mewakili Lampung sebagai anggota Paskibraka 2023 pada  upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2023 mendatang setelah mengikuti rangkaian tes yang dimulai sejak Senin 15 Mei 2023.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti tes tersebut sebanyak 85 pelajar yang berasal dari 15 Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung.

Fahrizal Darminto mengucapkan selamat atas terpilihnya putra – putri terbaik Lampung  dan menjadi harapan dan contoh bagi anak muda provinsi Lampung lainnya.

“Selamat ya dek, menjadi Putra Putri  terpilih sudah mewakili Provinsi Lampung, berguna bagi bangsa serta  menjadi harapan dan contoh untuk anak muda lainnya di Provinsi Lampung. ” ucap Sekda Provinsi Lampung

Hadir mendampingi Sekdaprov,  Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, Kasat Pol PP Provinsi Lampung M. Zulkarnain dan beberapa perwakilan OPD Provinsi Lampung.

Semarang — Atlit dan Official Kontingen Provinsi Lampung  mengikuti Technical Meeting untuk seluruh cabang Olah raga yang akan dipertandingkan dalam PORNAS XVI 2023 di Gedung Sindoro BPSDMD Jawa Tengah, Jum’at (14/07/2023).

Sebelumnya pada Kamis malam (13/07/2023, Ketua Bapor KORPRI Provinsi Lampung Senen Mustakim beserta perwakilan kontingen menghadiri undangan _Welcome Dinner_  di Gedung Lawang Sewu, Semarang.

Provinsi Lampung mengirimkan sebanyak  144 orang peserta yang terdiri dari atlit dan oficial, jumlah cabang olah raga yang diikuti kontingen Lampung sebanyak 9 cabang olah raga : Volley Ball, futsal, gate ball, tenis meja, tenis lapangan, basket, balap sepeda, bulu tangkis  dan senam Korpri.

PORNAS XVI KORPRI 2023 yang digelar di Ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti oleh 34 Provinsi, 27 Kementerian dan 37 Lembaga/Badan seluruh Indonesia dengan jumlah atlit yang bertanding sebanyak 4.527 atlet, 564 Pelatih dan 671 oficial.

_Technical Meeting_  ini merupakan pengarahan yang diberikan oleh pihak panitia PORNAS KORPRI XVI kepada manajer dan pelatih dari setiap cabang olah raga untuk membahas teknis dan ketentuan lomba serta hal – hal penting lainnya.

_Technical meeting_ bertempat di Gedung Bundar Sindoro dan Gedung Merbabu komplek Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa kelas atau ruangan.

Berikut lokasi _technical meeting_ untuk masing-masing cabang olah raga (Cabor). Cabor Futsal : Gedung Bundar Sindoro Kelas 1, _Volley Ball:_ Gedung Bundar Sindoro Kelas 2, Bola Basket: Gedung Bundar Sindoro Kelas 3, Tenis Lapangan : Gedung Bundar Sindoro Kelas 7 (lt.2), Tenis Meja : Merbabu kelas 2-3, Bulutangkis : Merbabu kelas 7-8, _Gateball_: Gedung Bundar Sindoro kelas 4.

Disela-sela kegiatan _technical meeting,_ Penanggungjawab Kontingen Lampung, Yolly Maristo menyampaikan bahwa Kontingen Lampung memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan hasil yang baik.

“Hal ini saya sampaikan merujuk pada hasil PORNAS KORPRI XV DI Bangka Belitung 2019 lalu, semoga kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Provinsi Lampung,” ucapnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-30 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, di Halaman Kantor BKKBN Provinsi Lampung, Kamis (13/07/2023).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung menggelar acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-30 dengan tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju”.

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga secara berkelanjutan, salah satunya yaitu upaya penguatan peran keluarga dalam mempercepat penurunan stunting.

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-30 tingkat Provinsi Lampung merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk memberikan inspirasi dan menggerakkan keluarga-keluarga di Provinsi Lampung agar bersama-sama membangun keluarga sejahtera guna mewujudkan Lampung Berjaya.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan bahwa ini merupakan momen untuk menyadari pentingnya arti sebuah keluarga sebagai wadah tumbuhnya nilai-nilai luhur bangsa.

“Kita harus meciptakan anak-anak yang sehat, cerdas dan kuat, itulah yang menjadi landasan pembangunan bangsa Indonesia,” ucap Fahrizal Darminto.

Pemprov Lampung berkomitmen mempersiapkan infrastruktur dan investasi supaya generasi muda yang sehat, cerdas dan kuat ini agar kedepannya bisa mendapatkan tempat untuk berkarya dan bekerja.

“Jadi kita persiapkan landasannya, kita siapkan juga tempat mereka berkarya dan bekerja, bekerja dengan tingkat penghasilan yang memungkinkan untuk menjadi keluarga yang berjaya dan keluarga yang memiliki kemakmuran,” ucap Fahrizal Darminto.

Gubernur berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota  dan sektor yang terkait untuk bersama-sama melakukan upaya dan kerja nyata dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di wilayah masing-masing.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka secara resmi kegiatan Seminar Infrastruktur yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung, di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (13/07/2023).

Seminar yang mengusung tema “Membangun Sinergi Dalam Penanganan Jalan Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi Konektifitas Wilayah” tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Dinas PU dan Bappeda kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perwakilan Media, serta seluruh stake holder terkait.

Adapun Narasumber pada Seminar tersebut yakni Ketua DPP HPJI, yang diwakili oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan wilayah 1 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc., Ketua DPP PII, yang diwakili oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU.,ASEAN.Eng., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala BPTD Kelas II Lampung, Bahar, S.T., M.T., Direktur Utama PT. Hutama Karya yang diwakili oleh Vice President Perencanaan & Engineering, Ir. Dhono Nugroho.

Gubernur Arinal Djunaidi saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan prasyarat untuk mendukung semua sektor pembangunan. Infrastruktur jalan secara langsung akan mendukung distribusi barang dapat berjalan lancar. Pada akhirnya barang-barang logistik serta hasil produksi dari produsen akan mudah sampai ke tangan konsumen.

“Kata kuncinya adalah infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi,” ucap Gubernur

Gubernur memaparkan bahwa pada saat ini kondisi perekonomian Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,96  persen (year on year) berdasar data triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022. Hal ini pun tidak terlepas peran penting dari sektor transportasi, khususnya sektor jalan.

Kemudian dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,12 persen.

Provinsi Lampung juga merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan berkontribusi besar terhadap kebutuhan nasional. Diantaranya komoditas Padi produksi tertinggi Nasional Tahun 2019-2020, tebu peringkat 2 nasional, nanas peringkat 1 nasional, jagung peringkat 3 nasional, ubi kayu peringkat 1 nasional, serta lada dan kopi peringkat 2 nasional. Demikian pula peternakan yang menempati peringkat 2 Sumatera.

“Seluruh hasil komoditas tersebut jelas memerlukan jaminan kelancaran distribusi dari pusat-pusat produksi menuju ke pasar ataupun pelabuhan,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, Provinsi Lampung sangat konsen dalam penanganan infrastruktur jalan. Hal ini tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dimana misi ke-4 mengamanatkan untuk “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”. Misi ini pun didukung dengan 33 Agenda Kerja Utama melalui program Infrastruktur Lampung Berjaya.

Selain permasalahan pembiayaan yang menghambat pembangunan infrastruktur terjadi pada awal Tahun 2020, pandemi covid-19 yang melanda secara global menjadi prioritas utama untuk ditangani sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No.38 PMK.02/2020, tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, yang mewajibkan melakukan refocusing anggaran. Hal ini mengakibatkan beberapa program termasuk program pembangunan infrastruktur tertunda.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan jalan perlu untuk saling bersinergi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan para penyelenggara jalan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan. Keduanya harus bisa saling bekerja sama dalam hal penanganan jalan,” ucap Gubernur.

“Di lain hal, kita juga harus membangun skema pembiayaan dari sektor swasta yang bergerak di bidang industri, Lembaga keuangan, dan BUMN yang bisa membantu dalam pembiayaan penanganan jalan. Tidak lupa dari unsur masyarakat juga bisa berperan dan ikut bersinergi, bahu membahu dalam pembangunan jalan,” ujarnya.

Dari hasil diskusi ini Gubernur berharap mendapatkan masukan serta saran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pemeliharaan jalan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya. Sehingga bisa menghasilkan rumusan untuk membangun sinergi yang baik antar stakeholder dalam penanganan jalan daerah, khususnya di Provinsi Lampung.

Adapun pada seminar tersebut dibahas beberapa hal terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, diantaranya oleh Ketua DPP HPJI, yang diwakili oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan wilayah 1 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc. yang membahas beberapa penyebab kerusakan jalan, mulai dari aspek material jalan, aspek perkerasan, aspek drainase, aspek geoteknik, hingga dampak kendaraan over dimensiin over load (odol) terhadap infrastruktur jalan.

Begitu juga dengan Ketua DPP PII, yang diwakili oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU.,ASEAN.Eng., yang memberikan pemaparan terkait faktor eksternal dan internal penyebab kerusakan jalan untuk mengantisipasi kegagalan bangunan jalan demi terciptanya karakter jalan yang Humanistis.

Kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala BPTD Kelas II Lampung, Bahar, S.T., M.T yang memberikan pemaparan terkait pengawasan angkutan barang di jalan sebagai upaya menjaga umur teknis jalan yang disebabkan oleh kendaraan _Over Dimention Over Load_ (ODOL).

Kepala BPTD Kelas II Lampung ini juga menjelaskan bahwa untuk menanggulangi terjadinya ODOL, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi secara nasional, standarisasi alat angkutan logistik, penyusunan rencana pembangunan prasarana transportasi logistik, pengumpulan informasi kebutuhan intermodal dan konektivitas antar prasarana transportasi, serta rencana pengembangan konektivitas prasarana transportasi logistik.

“Pengemudi dan perusahaan angkutan umum barang serta pemilik barang wajib mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan yang dilalui.,” tegasnya.

Narasumber lainnya, Direktur Utama PT. Hutama Karya, yang diwakili oleh Vice President Perencanaan & Engineering, Ir. Dhono Nugroho menyampaikan materi terkait proses pembangunan dan pemeliharaan jalan tol.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto yang juga menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut, turut memberikan pemaparan terkait kondisi, target dan realisasi kemantapan jalan status Provinsi dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Lebih jauh, Sekda juga memberikan pemaparan terkait strategi dan upaya pengelolaan jalan berbasis manfaat dalam konteks pengembangan ekonomi kewilayahan.

“Sinergi pemograman dan pengangaran perlu penajaman dalam menentukan skala prioritas penanganan antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” ucap Sekda.

“Di masa depan, pendekatan sinergi ini perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan didukung kerjasama serta partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan, khususnya sektor swasta dan pemerintah daerah,” tutupnya

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah  Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Rabu (12/07/2023).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821.21/264/VI.04/2023 Tertanggal 21 Juni 2023. Adapun Pejabat Eselon II yang dilantik adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Meiry Harika Sari.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang disampaikan oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap agar Pejabat yang baru dilantik segera aktif bertugas, karena tugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat strategis. BKD bertanggung jawab terkait dengan administrasi kepegawaian, mulai dari proses pengangkatan, mutasi, proses pemangkatan, proses pensiun serta proses yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya.

“Di Provinsi Lampung jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup banyak, maka harus dikembangkan sistem kerja yang efisien berbasis IT dan juga pengendalian berbasis aplikasi serta elektronik. Hal tersebut harus lebih dimantapkan karena tanpa dukungan aplikasi elektronik itu maka kerja tidak dapat efisien, segera diprioritaskan beberapa perubahan di bidang kepegawaian,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap, di bidang administrasi kepegawaian agar mengadopsi administrasi yang _paperless,_ begitu pula dengan adminstrasi-administrasi kenaikan pangkat dan lainnya, harus segera dilakukan dengan aplikasi elektronik.

BKD juga harus memiliki semangat untuk menyusun kebijakan dan program-program kepegawaian yang lebih transparan, akuntabel karena manajemen ASN adalah salah satu yang dikawal KPK.

“Mudah-mudahan kedepan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung bisa semakin baik dan harus menjadi contoh diantara kabupaten atau kota,” harap Gubernur.

Bandar Lampung–Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Zainal Abidin, membuka kegiatan bimbingan teknis aplikasi Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) bagi mahasiswa duta e-KPB penerima beasiswa program e-KPB, di Ruang Mahkota Hotel Kyriad M2, Rabu (12/07/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyampaikan bahwa Visi Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya” dengan salah satu program unggulan untuk mendorong kesejahteraan petani adalah Program Kartu Petani Berjaya.

“Saya menginisiasi Program KPB dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui kemudahan perolehan sarana produksi pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran hasil usaha pertanian. Dalam pelaksanaannya, Program KPB berbasis teknologi informasi,” ujar Gubernur

Selain itu, Program KPB juga memberikan jaminan sosial, seperti asuransi petani lansia dan asuransi usaha, serta beasiswa bagi anak petani anggota KPB yang berprestasi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bandar Lampung.

Pelaksanaan Program Kartu Petani telah memberikan  bukti dengan  keberhasilan Provinsi Lampung  meraih Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Inovasi Pengembangan Akses Berjaya,  dan  mendapat berbagai apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Provinsi  Lampung juga mendapat Peringkat Pertama Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 dan pada tanggal 17 Agustus 2022 mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian RI atas prestasi sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Pertanian.

Keberhasilan meraih penghargaan tersebut bukan berarti program telah selesai, tetapi justru menjadi titik awal dilakukannya berbagai tindak lanjut dan pengembangan, salah satunya dengan membangun Kolaborasi Program KPB dengan Program Smart Village.

“Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan kepada petani kita, diantaranya: e-Permodalan, e-Keanggotaan, e-Puber, e-Beasiswa, e-Alsintan, dan lain-lain,” ujar Gubernur

Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik ini merupakan solusi baru dalam administrasi dan pengelolaan data petani. Dengan aplikasi ini, petani dapat mendaftar, mengakses informasi program pemerintah, melakukan pemesanan input pertanian, dan terhubung dengan layanan perbankan secara lebih efisien. Ini semua bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kesejahteraan petani Provinsi Lampung.

Gubernur meyakini bahwa para mahasiswa akan menjadi penghubung yang membantu mengatasi kendala dan mengumpulkan umpan balik dari petani terkait penggunaan aplikasi ini. Pengalaman dan masukan dari para duta menjadi hal yang berharga untuk terus meningkatkan dan mengembangkan aplikasi ini agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan petani.

“Melalui kerja keras dan keahlian kalian, kami yakin pesan tersebut akan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi petani kita dan masyarakat agraris,” harap Gubernur.

Gubernur juga mengharapkan kepada Mahasiswa Duta e-KPB Penerima Beasiswa Program e-KPB, turut berperan serta aktif   memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat. Para mahasiswa adalah suara yang membawa pesan-pesan penting mengenai manfaat dan kegunaan aplikasi E-KPB.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara HUT Ke-32 TVRI Stasiun Lampung, di Studio TVRI Stasiun Lampung Way Huwi, Rabu (12/07/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyebutkan bahwa TVRI dengan jangkauan siaran yang luas dan sampai ke pelosok negeri, telah memberikan banyak manfaat khususnya dalam memberikan informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat.

“TVRI tegak lurus dalam menyiarkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai serta prospek masa depan daerah yang telah diinisiasi oleh dinas-dinas sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menginginkan agar TVRI turut mengawal pembangunan yang telah digagas oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait, khususnya pembangunan yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti bidang infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi program ajang pemilihan penyanyi berbakat di TVRI Lampung, Bintang Andalas, sebagai sebuah program kreasi yang positif. Program ini, menurut Gubernur, dapat menumbuhkan minat anak-anak muda di Provinsi Lampung pada bidang seni dan budaya.

Kepala Stasiun TVRI Lampung, Herly Marjoni, mengungkapkan bahwa TVRI Lampung terus menjalin sinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta 15 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Herly juga menginformasikan bahwa TVRI Lampung berkolaborasi dengan TVRI Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melakukan siaran bersama dalam program acara Titian Andalas yang mengangkat sekaligus mempromosikan sektor UMKM, Pertanian dan Pariwisata Lampung.

Herly berharap pada seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan pada TVRI Lampung. Herly menyatakan, akan terus berupaya dalam mempromosikan Lampung, bukan hanya di Provinsi Lampung tapi juga di regional Sumatera, Nasional, bahkan Internasional.

“Ini sudah kita buktikan melalui WSL Krui kemarin, itu yang nonton banyak, luar biasa,” kata Kepala Stasiun TVRI Lampung.

Sementara itu Dewan Pengawas LPP TVRI, Danang Sanggabuwana menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Arinal atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada TVRI Lampung.

“Terimakasih Bapak Gubernur, semoga support ini terus menerus diberikan kepada Stasiun TVRI  Lampung sehingga makin lama makin bermanfaat, baik konten siarannya maupun keberadaan lembaga penyiaran publik, wabil khusus Stasiun TVRI Lampung,” kata Danang.

Danang kemudian menyatakan bahwa TVRI selalu siap dalam memberikan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat.

BANDARLAMPUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka sekaligus menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Dialog Publik dengan Tema Transformasi Ekonomi Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di ruang pertemuan, Hotel Novotel  Lampung, Rabu (12/07/2023).

Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa pada 15 Juni 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan visi Indonesia Emas 2045, untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Menurut Sekda, RPJP yang telah disusun ini akan menjadi rujukan visi – misi kepala daerah yang terpilih pada Pemilu serentak 2024, Sehingga kepala daerah tinggal melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang telah disusun dalam RPJP dan menjadi pijakan dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

“Saat ini ditingkat Provinsi kita sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025 – 2045, sedang kita susun sekarang di Bappeda, dan hasil dari diskusi kita pagi ini akan menjadi salah satu masukan untuk memperkaya substansi dari Rencana Pembangunan jangka Panjang tersebut, selain itu kita juga sedang menyusun Program Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun 2025 – 2030, inilah yang akan menjadi rujukan kepala daerah, jadi nanti seluruh kepala daerah akan merujuk kepada RPJP dan RPJM,” ucap Sekda.

Menurut Sekda dirinya mendapat perintah dari Gubernur Lampung agar rencana pembangunan jangka panjang dapat disusun dengan sebaik-baiknya, agar semakin berkualitas dengan masukan dari semua pihak sehingga bisa menjadi pijakan dalam pembangunan kedepan, dan menjadi komitmen bersama

Untuk itu, menurut Sekda perlu dilakukannya akselerasi agar transformasi berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2045 betul-betul tercapai Indonesia Emas. Adapun dalam transformasi ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi.

“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur untuk menjadi perhatian kita dalam menyusun rencana pembangunan agar cita-cita Indonesia Emas yang kita harapkan dapat betul-betul tercapai, sebagai berikut,” papar Sekda.

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat pemertaan yang lebih baik agar pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi milik bersama, bukan dari golongan tertentu sehingga tercapai stabilitas dalam masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan hasil pembangunan inklusif, bukan hanya perekonomian saja yang maju, tapi bagaimana sosial-Budaya juga ikut maju.

3. Perencanaan Pembangunan juga harus memperhatikan isu-isu sustainability seperti lingkungan, Perekonomian Tinggi tapi dengan lingkungan yang rusak tentu akan sangat merugikan, oleh karenanya sustainability juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

4. Aspek tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi untuk memperkuat bonus demografi dimana pada tahun 2035 dimana sebagaian besar penduduk Indonesia akan memasuki usia kerja.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan yang juga menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut memaparkan beberapa hal terkait capaian pembangunan Provinsi Lampung, permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung, Tantangan yang dihadapi, isu strategis, arah kebijakan pembangunan, serta peran sektoral untuk transformasi ekonomi.

Pada arah kebijakan pembangunan, Mulyadi Irsan memaparkan beberapa sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung 2024, yakni capaian pertumbuhan ekonomi pada angka 4.5 sampai 5.5%, Indek Pembangunan Manusia 70.6 – 70.9, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4.0 hingga 3.8%, Rasio Gini 0.293 – 0.314, tingkat kemiskinan juga turun dari 11.4 hingga 10.9%, kemudian inflasi 3 + 1%, serta pendapatan perkapita pada angka 45 hingga 46 juta.

Kemudian Strategi Stabilisasi Ekonomi dilakukan dengan Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah, Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga, Meningkatkan kualitas belanja pemerintah, Meningkatkan Surplus perdagangan antar wilayah.

Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5 Persen, ada beberpa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi lampung, diantaranya dengan Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas),  Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi, serta Penguatan daya saing infrastruktur dasar yang mencakup konektivitas, energi, air baku serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.

Kemudian untuk menuju Lampung 2045, Mulyadi Irsan juga memaparkan bahwa arah kebijakan sektoral mengacu pada RPJPN 2025 – 2045, yakni sebagai berikut.

Sektor Industri : Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai engine of growth khususnya Kawasan Industri Tanggamus, Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya).

Sektor Pertanian : Mendorong Transformasi Ekonomi melalui hilirisasi komoditas Pertanian khususnya sub sektor dengan share terbesar dalam PDRB, Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem : Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano.

Sektor Transportasi : Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera, Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.

Sektor Listrik : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan system ketenagalistrikan cerdas (smart grid) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (island grid).

Sektor Pengembangan Kawasan : Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutanangkutan umum masal perkotaan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim.

Sektor Kerjasama Regional : Peningkatan kolaborasi level nasional dan regional, seperti IMT-GT maupun kerjasama lainnya.

Sektor Perdagangan : Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.

Adapun arah kebijakan wilayah Sumatera mengacu pada dokumen rankhir RPJPN 2025 – 2045 yakni mengedepankan Industri berbasi SDA dan Hub ekonomi Biru Barat Indonesia, diantaranya yakni dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun.

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkular dan

berkelanjutan 4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan multiinfrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional.

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana.

Adapun perubahan tren sektor pembangunan juga akan terjadi pada RPJP 2045, yang mana tren sebelumnya adalah Pertanian, Perdangan, Industri, Jasa, dan lain-lain, bertransformasi menjadi Industri/manufaktur, Perdangan, Jasa, Konstruksi, Pertanian, dan lain-lain.

Kemudian beberapa point kebijakan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi diantaranya yakni :

1. Memberikan prioritas dan dukungan kepada sektor-sektor produktif yaitu sektor Pertanian dan Industri Pengolahan.

2. Melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

3. Mendorong konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Mendorong UMKM melakukan pemanfaatan inovasi/teknologi dengan digitalisasi.

5. Mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga sentiment positif investor swasta melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha.

6. Meningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi wajib pajak dan optimalisasi belanja daerah.

7. Melakukan pendampingan dalam upaya hilirisasi produk pertanian.

Pada kegiatan Dialog publik ini hadir beberapa narasumber yakni Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Irfan Parulian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung Ardiansyah, Corporate Affair Director PT. Great Giant Pineapple Welly Soegiono dengan Moderator Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi lampung Rinvayanti.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada keluarga besar Bank Indonesia Provinsi Lampung bertempat di Aula Bank Indonesia lt.4, Rabu (12/07/2023).

Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam _smartphone._

Identitas Kependudukan Digital ini dilakukan memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 1 Nomor 8 UU No 24/2013, Pasal 87 Huruf A PERMENDAGRI No 95 Tahun 2019 tentang SIAK serta PERMENDAGRI Nomor 72/2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh dalam paparannya menyampaikan beberapa tujuan dari Penerapan Identitas Kependudukan Digital.

Pertama, Tersedianya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat di 514 kabupaten/kota.

Kedua, Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkar layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.

Ketiga, Terintegrasinya data penduduk dengan data Kementerian/Lembaga. Serta, Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.

“Beberapa waktu yang lalu IKD ini sudah terintegrasi dengan KPU, BPJS Kesehatan, BPS Ketenagakerjaan termasuk dengan pelayanan lainnya, sehingga dengan IKD ini tujuan dari single identity ini akan tercapai,” ucapnya.

Achmad Saefulloh mengatakan, dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini juga mempermudah masyarakat dalam melakukan kepengurusan hal terkait dengan kependudukan dan pencatatan.

“Pada fitur pelayanan, bagi bapak dan ibu yang ingin melakukan perubahan-perubahan seperti perpindahan penduduk, penambahan keluarga, dapat mengurus langsung melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di gawainya masing-masing,” lanjutnya.

Diakhir, Kadisdukcapil menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bank Indonesia atas kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia, semoga melalui kegiatan ini kerjasama antara perbankan dan pemerintah akan terus berjalan, serta dengan pelaksanaan dari IKD ini dapat mewujudkan transformasi digital yang diharapkan mampu mengurangi biaya negara dalam pencetakan KTP fisik,” pungkasnya.

Selain sosialisasi, dalam kegiatan ini juga menyediakan layanan pendaftaran aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) dan Kartu Indonesia Anak (KIA) kepada 250 peserta yang terdiri dari keluarga besar Bank Indonesia Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG–Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, membuka Workshop Pegiat Literasi daerah tahun 2023, di ruang Krui Lt. II Hotel Swiss Bell, Selasa (11/07/2024).

Workshop pegiat literasi daerah provinsi lampung tahun 2023 yang bertemakan “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Mewujudkan Ekosistem Digital”, diharapkan  dapat meningkatkan  peran serta pegiat literasi dalam pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di 15 Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Sekdaprov menyebutkan bahwa hal terpenting dari penyelenggaraan acara workshop adalah tujuannya bisa tercapai.

“Para peserta mendapat pemahaman, ada tambahan pengetahuan sehingga bisa menjadi bekal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Fahrizal

Fahrizal Darminto melanjutkan, perpustakaan harus bertransformasi agar tetap eksis dan tidak ditinggalkan, kedepan perpustakaan juga harus berbasis digital.

“Seseorang mempunyai literasi yang baik dilihat dari pengetahuan yang cukup, luas wawasannya terkait apapun. Sehingga hidupnya menjadi lebih mudah dengan banyak pengetahuan karena bisa mencari solusi dengan literasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Sekdaprov mengharapkan para pegiat yang mengikuti kegiatan,  nantinya dapat menambah pemahamannya melalui kegiatan workshop dan juga bisa menjadi lebih mengenal serta berinteraksi dengan masyarakat supaya dapat membantu mencerdaskan kehidupan di lingkungan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung, Riski Sofyan dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan dari workshop pegiat literasi adalah terwujudnya peningkatan kapasitas pegiat literasi daerah dalam melakukan pendampingan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat serta terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi serta praktek, baik pembudayaan kegemaran membaca dan literasi oleh pegiat literasi serta sinkronisasi rencana aksi Perpustakaan Nasional RI.