MediaRepublika

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (07/12/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, menyampaikan bahwa guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.

“Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional,” ucapnya.

Gubernur menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip dalam suatu organisasi q

“Tertibnya dalam pengelolaan kearsipan maupun administrasi dalam suatu organisasi sangat penting, namun masih sering dianggap sepele, hal kecil jika tidak ditangani dengan serius akan menjadi hal sangat fatal dan dapat merugikan semua pihak,” ujar Gubernur.

“Kualitas pengelolaan arsip di instansi pemerintah merupakan salah satu target dalam program reformasi birokrasi, artinya hasil penilaian pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam menentukan penilaian indeks reformasi birokrasi secara nasional, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” lanjutnya.

Sehingga, dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah pusat dan daerah, perlu membentuk Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada setiap lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

GNSTA merupakan acuan bagi lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan program tertib arsip. Adapun yang menjadi sasaran GNSTA meliputi 6 (enam) tertib yakni : tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib sarana dan prasarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan dilaksanakannya GNSTA di Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur berharap seluruh perangkat daerah untuk dapat :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan;
2. Membentuk organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif;
3. Meningkatkan sumber daya manusia kearsipan secara optimal;
4. Menggunakan dan mengelola prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan;
4. Melaksanakan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu;
5. Menyediakan dan menggunakan dana kearsipan secara efektif dan efisien.

Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Diakhir, Gubernur mengimbau kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat memberikan dukungannya untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik.

“Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik, kami menghimbau agar Bupati/Walikota Pemerintah Daerah 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, dapat memberikan dukungan dan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan hasil pengawasan kearsipan di daerah maupun secara nasional yang berdampak terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman, memaparkan bahwa berkaitan dengan transformasi digital kearsipan dan tertib arsip Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kita didesain oleh dunia tentang revolusi industri 4.0 bahkan hari ini berkembang menjadi society 5.0 dimana semua basicnya adalah digital. Oleh karena itu maka ini perlu kita mengarahkan situasi ini kedalam konteks kearsipan,” ucapnya.

Dalam konteks kearsipan, Andi Kasman menjelaskan bagaimana keaslian dokumen harus diintegrasikan kedalam kriptografi untuk menghindari hoax atau era post truth dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran.

“Salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan kearsipan kedalam konteks itu. Benteng terakhir informasi yang autentik berada di kearsipan jadi apabila terjadi masalah hoax, kembali kepada lembaga kearsipan yang menjanjikan arsip yang autentik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan dalam laporannya menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas kearsipan kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah melaksanakan tertib arsip di unit kerja masing-masing selama satu tahun terakhir.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dengan mendorong perangkat daerah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar lebih meningkatkan tata kelola kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Lalu, dalam rangka membangun kesadaran semua elemen terhadap pentingnya pengelolaan arsip ini, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan perlu dipandang untuk membentuk suatu Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Mamiyani dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun.

“Provinsi Lampung pada tahun 2021 menempati peringkat ke 25 dan pada tahun 2022 naik dan menempati peringkat ke 17 pada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK), hal tersebut tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan dukungan berbagai pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ucapnya.

Mamiyani dalam kesempatan tersebut juga mengumumkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 di Provinsi Lampung, yaitu :

Tiga terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2023.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.

Tiga terbaik Perangkat Daerah/Entitas Hasil Pengawasan Internal Tahun 2023 :
1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek
2. Sekretariat Daerah
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah

Tiga terbaik hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Biro Umum.
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat.

Tiga pengelola Arsip Terbaik pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Cek Ijah dari Badan Kepegawaian Daerah.
2. Eka Riana Darwati dari Rumah Sakit Jiwa Daerah.
3. Sadli Izazi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Tiga pengelola Arsip Terbaik pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Oryza Krisnawati dari Biro Umum.
2. Mulyati dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Dwita Prayosa dari Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang hadir serta Perwakilan dari OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini komitmen kita bersama, sebab kalau kita ngurusin arsip tanpa komitmen maka kita tidak serius. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir kita sudah punya progress, kita sudah cukup bagus, ini tidak terlepas dari ANRI kami terus berharap kiranya Lampung terus dikawal agar ini makin kuat,” harap Sekdaprov.

Dibukanya Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini ditandai pemukulan gong oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman didampingi oleh  Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim dan Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti dialog kebangsaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024, bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis (07/12/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov, mengapresiasi ICMI Orwil Lampung atas dilaksanakannya acara ini, karena ICMI merupakan tempat berkumpulnya para cendekiawan, sehingga Gubernur yakin dan tak meragukan kiprah ICMI. Karena sejak kelahirannya hingga hari ini, kontribusi ICMI cukup besar terhadap pembangunan bangsa dan negara ini.

“Pada hari ini kita hidup ditengah-tengah masyarakat dengan sistem keberagaman atau pluralisme bangsa, yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Gubernur.

Organisasi cendekiawan muslim juga sudah banyak melahirkan ide-ide dan gagasan yang komprehensif serta sistematis yang langsung dapat berimplikasi secara positif di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kedepan ICMI harus bisa meningkatkan kembali kiprahnya agar dapat menjadi pembawa rahmat untuk semesta alam atau Rahmatan lil alamin sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat madani.

Dalam menghadapi tahun politik 2024, masyarakat diminta tetap berpegang teguh kepada Pancasila. Pancasila harus menjadi tali pengikat bagi semua masyarakat sehingga apapun pendapat dan perbedaan harus selalu dalam ikatan Pancasila. Karena Pancasila merupakan ruh atau jiwa  yang harus dijaga dan diterapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Kedepan juga kami berharap kepada kita semua untuk dapat lebih berperan aktif dalam membangun daerah, bangsa dan Negara ini,” lanjutnya.

Untuk itu, melalui dialog hari ini Gubernur meminta semua masyarakat untuk :

1. Menjaga kerukunan antar semua komponen bangsa khususnya di Provinsi Lampung serta menjaga kondusivitas sosial di semua jajaran.

2. Jauhi berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya, saringlah informasi dengan sebaik-baiknya dan tetaplah menjaga perdamaian antar sesama masyarakat.

“Tahun politik 2024 adalah panggung bagi kita untuk mengukir sejarah bersama. Saya yakin, dengan semangat kebangsaan dan kebersamaan yang tinggi, kita dapat mewujudkan Indonesia, khususnya Provinsi Lampung yang aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, serta sejahtera,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Lampung M. Yusuf S. Barusman, mengatakan kegiatan pagi hari ini dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ICMI ke 33 tahun dan juga persiapan perayaan pemilu serentak 2024.

“ICMI itu organisasi dilatari dengan cendekiawan yang mempunyai misi politik, keagamaan dan kebangsaan. Menyambut tahun politik, tentu ICMI juga harus ikut berpartisipasi bertanggung jawab terkait dengan keberlangsungan bangsa ini,” ujar Yusuf.

Hadir dalam acara dialog Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigjen Pol. Umar Effendi, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, Ketua PW NU Lampung Puji Raharjo, Ketua PW Muhamadiyah Lampung Sudarman, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Lampung M. Yusuf S. Barusman.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Layanan Digital, bertempat di Hotel Kyriad, Kamis (07/12/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekubang, mengatakan bahwa diselenggarakannya sosialisasi ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Hari ini, kita bukan hanya bersaksi pada sebuah perubahan, tetapi juga menjadi pelaku dan penggerak utama transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur

Pemahaman bahwa teknologi informasi tidak hanya menjadi alat, tetapi fondasi utama dalam membangun sebuah pemerintahan yang efisien, inklusif, dan inovatif mendorong untuk memasuki era baru yang penuh dengan tantangan dan peluang

“Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab menetapkan visi untuk mengintegrasikan Sistem kolektif, kita telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua sektor pemerintahan,” ujar Gubernur.

SPBE bukan sekadar implementasi teknologi, melainkan transformasi fundamental dalam budaya dan praktek kerja pemerintahan. Dalam konteks ini, acara Sosialisasi Percepatan Pelayanan Digital ini menjadi tonggak penting menuju perubahan yang positif dan berkelanjutan.

Percepatan Pelayanan Digital bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Transformasi ini mengajak semua masyarakat untuk memandang layanan publik sebagai sebuah ekosistem yang harus responsif, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh mewujudkan paradigma ini, perlu adanya lapisan kolaborasi antara seluruh Perangkat Daerah di masyarakat.

“Dalam perjalanan menuju SPBE memerlukan strategi yang matang dan terarah. Kita telah merancang langkah-langkah konkrit yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, perubahan regulasi, kolaboratif, dan pembentukan ekosistem,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap besar implementasi SPBE akan membuka pintu menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

“Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang mungkin timbul, ketidaksetaraan akses, dan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan keterlibatan seperti keamanan data, mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” ujar Gubernur.

Sosialisasi Percepatan Pelayanan Digital adalah momentum penting dalam mengukir sejarah baru. Sejarah di mana Provinsi Lampung menjadi teladan dalam penerapan SPBE, dan di mana setiap warga memiliki peran aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, memperoleh skor 3,37 kategori BAIK Terbaik di Sumatera Nomor 4 di Indonesia dengan skor yang sama dengan Provinsi Jawa Barat. Penilaian tersebut dilakukan oleh KemenPAN RI Tahun 2022 terhadap seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua pelaksana sosialisasi, Yulia melaporkan tujuan diadakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik melalui implementasi layanan TIK yang efektif. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Do’a Bersama Lintas Agama Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung di Ballroom Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Kamis (7/12/2023).

Harapan terciptanya suasana damai dan kesejukan, terjaganya persatuan dan kesatuan diantara umat beragama yang berbeda menjelang Pemilu dan Pemilukada serentak 2024 menjadi latar belakang diselenggarakannya doa bersama lintas agama.

Potensi perpecahan akibat perbedaan pendapat seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang mumpuni bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah negara yang menganut sistem Demokrasi adalah hal yang biasa dan wajar.

Akan tetapi perbedaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya sehingga dapat berakibat pada timbulnya konflik dan perpecahan diantara sesama warga masyarakat.

“Atas nama Pemerintah provinsi Lampung Saya sangat mengapresiasi kegiatan doa bersama ini sehingga Pemilu dapat berjalan dengan sejuk, damai dan kundusif,” ucap Gubernur Lampung.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi dihadapan seluruh Pemuka Agama dan perwakilan umat beragama yang tergabung dalam FKUB saat memberikan sambutan pada  Doa Bersama Lintas Agama yang mengusung tema ” Melalui Doa Bersama yang khidmat Kita wujudkan Pemilu Bermartabat Menuju Indonesia Hebat,”.

Provinsi Lampung saat ini merupakan salah satu Provinsi diantara 10 Provinsi lain di Indonesia yang dinyatakan sebagai Provinsi yang Mandiri. Pencapaian ini tentunya tidak akan terwujud tanpa didukung oleh situasi dan kondisi masyarakat Lampung yang sejuk, damai dan kondusif.

“inilah yang membuat saya bangga kepada FKUB yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam menjaga kesejukan, kedamaian dan kondusifitas di masyarakat sampai saat ini,” ucapnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk dan memiliki keberagaman suku, bahasa dan budaya, keberagaman ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Yang Maha kuasa.

“Saya mengajak kepada seluruh Pemuka agama untuk terus memberikan pemahaman tentang keberagaman,” ungkapnya.

“Mari kita hindari perpecahan atau konflik, mari kita bersama memohon petunjuk pada Tuhan karna pemilu adalah momen penting dalam sejarah demokrasi kita,” lanjutnya.

Apapun perbedaan yang terjadi di masyarakat harus disikapi dengan bijaksana dan senantiasa mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, karena semua perbedaan itu pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik indonesia.

“Saya sebagai Gubernur bertanggung jawab menciptakan dukungan Pemilu yang adil dan transparan dan bekerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk menciptakan kerukunan beragama dan pemilu yang damai,” ungkapnya.

Gubernur Arinal Djunaidi juga mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung untuk menciptakan Pemilu yang damai dan senantiasa fokus pada substansi visi dan misi para calon pemimpin bukan mempertajam perbedaanya.

“Jangan sampai Pemilu menyebabkan persaudaraan kita menjadi retak, di situasi yang sangat sensitif nanti agar kita mampu mengendalikan diri dan ucapan kita,” imbaunya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua FKUB Prof.Dr. KH. Moh. Bahrudin, M.Ag mengatakan bahwa usaha  untuk mencapai sebuah tujuan harus didukung usaha batin (Do’a).

“Semoga doa bersama hari ini sebagai upaya menciptakan pemilu damai dapat berjalan dengan khidmat dan terwujud harapan Pemilu yang demokratis,” ucapnya.

Adapun Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H  Wan Jamaluddin Z M.Ag, Ph.D dalam sambutannya menyampaikan bahwa dilaksanakannya Doa bersama Lintas Agama di kampus UIN ini sebagai salah satu dukungan UIN dalam menciptakan Pemilu yang damai dan sekaligus mengaskan bahwa UIN adalah milik masyarakat Lampung sebagai Kampus Inklusif artinya tidak mempermasalahkan perbedaan dalam SARA khususnya perbedaan dalam keyakinan beragama.

Acara dilanjutkan dengan Doa bersama yang dipimpin oleh masing-masing Pemuka Agama dan diikuti oleh para pemeluk agama masing-masing yang diawali dari Penganut Agama Budha, Katolik, Protestan, Islam dan Hindu.

Hadir dalam acara, Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Perwakilan Kanwil Kemenag, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penghargaan Kartu Petani Berjaya – KPB Award 2023 kepada sejumlah stakeholder sekaligus Launching layanan E-Pasar Lelang pada aplikasi E-KPB di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Rabu (06/12/2023).

Pelaksanaan KPB Award ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi implementasi program Kartu Petani Berjaya, meningkatkan penerima manfaat sistem teknologi informasi Program KPB (aplikasi e-KPB) serta memberikan apresiasi/reward kepada stakeholder.

Gubernur menyatakan bahwa program KPB menjadi terobosan dalam mengatasi berbagai persoalan petani melalui strategi penyelesaian secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

KPB telah membuktikan sebagai program yang patut diunggulkan dan dibanggakan oleh masyarakat Lampung dengan segala solusi yang dimilikinya dan membawa kemudahan dalam membantu para petani di Lampung.

Menurut Gubernur, pengembangan Layanan Program KPB pun terus dilakukan guna memberikan pelayanan yang lebih optimal.

“Pada hari ini secara resmi diluncurkan program e-Pasar Lelang, untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk pertanian, sehingga semakin melengkapi layanan jasa yang tersedia pada Aplikasi e-KPB,” terang Gubernur.

Selain itu, pada kegiatan KPB Award 2023 juga dilakukan penandatanganan MOU dengan Bank Syariah Indonesia terkait layanan permodalan bagi petani antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Syariah Indonesia.

“Dengan demikian, petani memiliki alternatif pilihan perbankan berbasis syariah disamping perbankan konvensional yang sebelumnya sudah ada pada aplikasi e-KPB. Semoga berbagai layanan pada aplikasi e-KPB dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi petani dan Program ini dapat terus berkelanjutan,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur menggungkapkan bahwa Program KPB telah banyak menorehkan prestasi, hal ini ditandai dengan diperolehnya beberapa penghargaan, antara lain : Pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan Provinsi Terbaik dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan di Sektor Pertanian, Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah, dan Penghargaan Abdi Bakti Tani sebagai Provinsi Terbaik dalam Peningkatan Produksi Padi.

Kemudian, pada tahun 2022 mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian.

Dan di tahun 2023 mendapat Penghargaan Adhikarya Nararya Pembangunan Pertanian, dan juga meraih Penghargaan KUR Award 2023.

Atas prestasi tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi pun mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi oleh Universitas Lampung atas kontribusinya dalam pembangunan Lampung melalui Program Kartu Petani Berjaya.

Adapun Penganugerahan KPB Award Tahun 2023 diberikan kepada Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya dalam beberapa kategori, diantaranya Kategori Kabupaten/Kota Terbaik Implementasi Program KPB, Kategori Kabupaten/Kota Terbaik Sarana Prasarana Program KPB, dan Kategori Kabupaten/Kota Terbaik Pengelolaan Program KPB.

Kemudian Kategori Lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman pangan, dan Hortikultura Kabupaten/Kota. Kategori Penyuluh Lingkup Ketahanan Pangan, Tanaman pangan, dan Hortikultura, Penyuluh Perkebunan, Penyuluh Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Kategori Kelompok Tani Pertanian, Kategori Kelompok Tani Perkebunan, Kategori Kelompok Perikanan, Kelompok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kios Saprotan, Lomba Vlog, Film Pendek, Video Dokumenter, Kategori Nilai Transaksi Tertinggi e-pasar lelang tertinggi, dan Kategori Asuransi Usaha Tani Padi.

Adapun pemenang Penghargaan dan Apresiasi untuk Kabupaten/Kota dengan Kategori Terbaik Implementasi Program KPB diberikan kepada Kabupaten Pringsewu, Kategori Kabupaten/Kota Terbaik Sarana Prasarana Program KPB diberikan kepada Kabupaten Tanggamus, dan Kategori Kabupaten/Kota Terbaik Pengelolaan Program KPB diberikan kepada Kabupaten Lampung Tengah.

Pada kegiatan tersebut Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Irwan Sukri Banuwa atas jasanya menemukan metode untuk mencegah penyakit busuk pangkal batang pada tanaman Lada, sehingga Provinsi Lampung dapat mengembalikan kejayaannya sebagai Penghasil Lada terbesar di Indonesia.

Bandar Lampung — Para penyuluh adalah garda terdepan dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat membuka kegiatan Temu Teknis Penyuluh Pertanian Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Horison, Rabu (06/12/2023).

Sebagai garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan, Gubernur Lampung berharap para penyuluh dapat mendorong petani, kelompok tani dan gapoktan untuk ikut serta dan tergabung dalam Kartu Petani Berjaya (KPB) supaya sistem usahataninya efisien, produktivitas tinggi dan ada jaminan pasar.

Para penyuluh juga diminta untuk memperkuat kelembagaan petani, kelompok tani dan gapoktan, agar kapasitas kelembagaan petani tersebut meningkat menjadi Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) dan selanjutnya menjadi Korporasi Petani, sehingga akan tercipta sekala usaha yang ekonomis dan efisien.

Selanjutnya, para penyuluh juga diminta untuk mampu menumbuhkan jiwa wirausaha (enterpreneurship) pelaku utama dan pelaku usaha, mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat pembangunan pertanian tingkat Kecamatan (kostratani), sehingga BPP menjadi pusat data dan informasi.

Gubernur juga meminta para penyuluh untuk meningkatkan Kelembagaan Pokdakan, KUB Nelayan dan Poklahsar agar menjadi kelembagaan yang kuat, dinamis dan mandiri, meningkatkan Pelayanan teknis bidang peternakan baik Inseminasi Buatan (IB), Layanan reproduksi dan kesehatan hewan serta memanfaatkan Teknologi Informasi agar mempercepat penyebaran informasi sesuai keinginan, waktu dan tempat petani.

Di era revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan Fourth Industrial Revolution (4IR), Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung melakukan terobosan berupa Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (pelaku utama).

“KPB adalah bagian dari Internet of Things (IoT) dalam rangka memperlancar, mengefisiensikan dan meminimalisir biaya transaksi dalam penyediaan input produksi, pemasaran dan distribusi hasil pertanian,” ucapnya.

Dengan menggunakan KPB, Gubernur menyampaikan bahwa petani akan mendapatkan berbagai manfaat, yaitu :

1. Jadwal tani (olah tanah, air, penanaman, pemupukan, panen)
2. Penyaluran air irigasi.
3. Ketersediaan benih (waktu, jumlah dan kualitas).
4. Ketersediaan pupuk (waktu, jumlah dan kualitas).
5. Penanganan hama dan penyakit tanaman terpadu (waktu dan metode).
6. Penanganan panen dan pasca panen (waktu, jumlah, metode, dan harga).
7. Pendampingan budidaya (penyuluhan).
8. Ketersediaan teknologi pertanian.
9. Permodalan (pembiayaan pertanian).
10. Manajemen risiko usahatani (asuransi).
11. Beasiswa Unila dan Polinela

Melalui pertemuan ini, Gubernur berharap para penyuluh dapat bersinergi dan membangun pertanian berbasis teknologi, sehingga tujuan dapat tercapai.

“Saya sangat berharap bahwa benar-benar kita bisa mencapai tujuan, sasaran yang ditetapkan. Ikuti kegiatan secara seksama, sebagai upaya dalam mensinergikan, membangun pertanian melalui perubahan pada kemampuan penyuluh yang berbasis teknologi atau digital,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal didampingi Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal dan Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri menghadiri acara Temu Kader PKK se-Provinsi Lampung Tahun 2023 di Lokasi Wisata Lembah Hijau, Rabu (6/12/2023).

Temu kader PKK digelar dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat koordinasi seluruh Kader TP PKK se-Provinsi Lampung sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam pencapaian target program-program PKK di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Selain itu Kegiatan Temu Kader 2023 ini sebagai wujud penghargaan dan apresiasi bagi seluruh kader yang telah mengabdikan waktu, tenaga dan materi yang dimiliki dengan penuh ketulusan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Peranan kader-kader PKK sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sangatlah besar dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan program Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaaan masyarakat dan keluarga sampai ke pelosok-pelosok kecamatan bahkan sampai ke pedesaan.

Dalam Kegiatan Temu Kader 2023 yang diikuti oleh kurang lebih 250 kader PKK se-Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal melakukan olahraga senam bersama “Senam Lampung Berjaya” yang dipandu oleh Instruktur Linda Kurniasari dan Mayasari.

Kemeriahan, keceriaan dan kebersamaan semakin dirasakan saat seluruh peserta Kader PKK diajak untuk mengikuti permainan fokus dan konsentrasi, permainan memindahkan kacang dengan sumpit dan permainan tebak-tebakan yang diikuti oleh 15 grup perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota dan 1 grup dari Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut,  Riana Sari Arinal berpesan untuk seluruh kader agar senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan dan Ketulusan dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan bersama masyarakat.

Selanjutnya para kader yang berhasil memenangkan perlombaan mendapatkan hadiah yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal dan Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri.

Disela-sela kegiatan Sekretaris TP PKK Provnsi Lampung Fitrianita Damhuri Mewakili Ketua TP PKK Riana Sari Arinal mengatakan bahwa kegiatan Temu Kader PKK Tahun 2023 merupakan ajang silaturahmi dan kebersamaan sekaligus untuk memotivasi seluruh kader dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Acara Temu Kader ini kan kebersamaan, supaya kader-kader semakin kompak dan termotivasi dalam bekerja,” ucapnya.

Tugas Kader PKK adalah murni merupakan pengabdian sosial kepada masyarakat sehingga ajang temu Kader 2023 ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai ajang tukar menukar informasi program kegiatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

“Mudah-mudahan Temu Kader ini selain sebagai ajang silaturahmi sekaligus juga ajang tukar menukar informasi, jadi jika ada praktik baik program di salah satu kabupaten bisa di replikasi di Kabupten/Kota lainnya,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan, Ketua TP PKK Kabupaten/kota dan Para Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti  Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-IX Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung Tahun 2023, bertempat di Hotel Arinas, Rabu (06/12/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov, mengatakan bahwa Provinsi Lampung adalah suatu wilayah yang sangat kaya dan menyimpan potensi sumber daya alam dan sumber daya kelautan yang melimpah. Luas wilayah Provinsi Lampung 3.357.463,5 Ha. Terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan 172 pulau, serta wilayah perairan yang terdeliniasi ke arah 12 mil laut dengan garis pantai sepanjang 1.105 КМ.

Berdasarkan hasil kajian Analisis Potensi Dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2023, isu strategis pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah (1) pertanian (2) transportasi dan pergudangan (3) pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya.

Proyeksi ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2023 didominasi oleh (1) pertanian (2) industri pengolahan (3) perdagangan besar/eceran. Besarnya kontribusi ketiga sektor tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan multiplier effect dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

Selain itu, diakui bahwa semua sektor perekonomian berdampak terhadap lingkungan, menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung dampak negatifnya akan kembali kepada manusia dan mahluk hidup lainnya. Salah satunya adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim.

Dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengembangan kebijakan dan penguatan terkait sektor keuangan yang telah mengacu pada Perjanjian Paris yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang bertujuan untuk mencapai target penurunan dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan.

Gubernur Lampung mendukung program kerja Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emisi di tahun 2060 atau lebih cepat.
Penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, atau disebut Forestry and Other Land Use (FoLU), diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 58% dari total target penurunan emisi GRK.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan mempunyai peranan strategis dalam penurunan atau mampu menyerap emisi.

Peningkatan cadangan karbon menjadi hal penting dalam skema perdagangan karbon, seperti halnya di sektor kehutanan dengan peningkatan kapasitas hutan, pengurangan deforestrasi, praktek hutan lestari, restorasi dan rehabilitasi hutan dan tata air gambut. Untuk Areal Penggunaan Lain (APL) melalui optimalisasi lahan (hutan, pertanian, kebun, dan agroforest), peningkatan indeks penanaman dan pencegahan konversi lahan.

Sedangkan untuk Non Kehutanan melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ecowisata, UMKM, lingkungan hidup, infrastruktur pendukung, serta kebijakan dan tata kelola misalnya intensifikasi tutupan lahan, kebun pangan ternak terpadu dan keragaman produk yang rendah emisi.

“Berkenaan dengan hal tersebut, maka implementasi FOLU Net Sink 2030 akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, serta menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka Panjang maupun jangka menengah daerah,” ujar Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait setiap tahunnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya agar program dan kegiatan Penurunan Emisi GRK ini menjadi prioritas dalam RKPD Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya.

Dalam laporannya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri menyebutkan Walhi merupakan sebuah Organisasi Gerakan Lingkungan Hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 Organisasi dari Unsur Organisasi non-Pemerintah dan Organisasi Pencinta Alam serta 203 Anggota Individu yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia.

Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan Lingkungan Hidup di Indonesia. Walhi bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas Lingkungan Hidup, dilindungi serta dipenuhinya Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tanggungjawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional (FOE) yang beranggotakan 71 Organisasi akar rumput di 70 Negara, 15 Organisasi Afiliasi dan lebih dari 2 Juta Anggota Individu dan pendukung diseluruh dunia.

Cikal bakal berdirinya WALHI Lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga Anggota dan 4 Anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu.

WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka.

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang, Rabu (6/12/2023).

Kegiatan ziarah makam dilaksanakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023.

Ziarah makam dipimpin oleh Wakil Ketua Bhayangkari Polda  Lampung, Lidya Umar Effendi dan diikuti sejumlah organisasi wanita seperti TP. PKK, Dharma Wanita Persatuan, IKAD, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, Dharma Yukti Karni, Ikatan Adhiyaksa Dharma Garni, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini dan BKOW.

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah pejuang kemerdekaan dan dilanjutkan dengan ziarah makam serta tabur bunga.