Diposkan pada

Sebanyak 430 pengendara terjerat razia operasi zebra

Lampung – Polda Lampung menindak 430 pelanggar lalu lintas di hari ketiga dalam operasi zebra krakatau 2024. jum’at (18-10-24).

Jumlah pengendara yang melakukan pelanggaran yakni 430, serta 1.560 pengendara diberikan teguran saat operasi berlangsung, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Polisi Umi

Umi menjelaskan, untuk jenis pelanggaran roda dua menjadi yang terbanyak dari pada pelanggar roda empat baik penumpang maupun barang.

“Pelanggar roda dua yang terjaring sebanyak 349 pengendara, untuk pelanggar roda empat penumpang ada sebanyak 43 sedangkan pelanggar roda empat muatan barang ada sebanyak 36 pelanggar” ujar Umi

Umi juga menambahkan, selama pelaksanaan razia operasi zebra krakatau 2024, personel melakukan kegiatan preemtif, edukasi, himbauan, dan penyuluhan serta pemasangan pamflet di tempat-tempat yang menjadi target operasi.

Diposkan pada

Operasi Zebra, Satlantas Polres Pringsewu Gelar Patroli di Titik Rawan Kemacetan dan Kecelakaan

Pringsewu- Satuan Tugas Operasi Zebra Krakatau 2024 dari Polres Pringsewu melaksanakan patroli intensif di sejumlah daerah rawan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas pada Kamis (17/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan pengguna jalan serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Pringsewu.

Kasat Lantas Polres Pringsewu Iptu David Pulner mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra menyampaikan bahwa patroli difokuskan di titik-titik yang sering terjadi penumpukan kendaraan dan di lokasi yang rawan pelanggaran aturan lalu lintas. “Kegiatan ini juga merupakan upaya preventif untuk meminimalisir potensi kecelakaan serta mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas,” ujarnya.

Selain pengawasan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm, pemakaian sabuk pengaman, dan larangan menggunakan ponsel saat berkendara. “Kami harap masyarakat bisa semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan,” tambahnya.

Menurut David, Operasi Zebra Krakatau akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan harapan menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Diposkan pada

KKP Apresiasi Polda Lampung Ungkap Penyelundupan Baby Lobster

LAMPUNG – Keberhasilan Ditpolairud Polda Lampung dalam mengungkap penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau baby lobster mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Kepala Satwas PSDKP Pesawaran, Emy Rimadhani, memuji langkah cepat yang diambil aparat untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.

 

“Kami sangat mengapresiasi upaya Ditpolairud Polda Lampung dalam menggagalkan penyelundupan baby lobster ini. Tindakan cepat ini merupakan bukti komitmen kuat dalam menjaga kelestarian laut kita,” ujar Emy.

 

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melindungi ekosistem laut.

 

“Kami di Satwas PSDKP selalu siap bekerja sama dengan Ditpolairud untuk memberantas penyelundupan yang merusak kelangsungan perikanan Indonesia,” lanjutnya.

 

Emy juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan, agar tidak terlibat dalam perdagangan ilegal yang mengancam kelestarian laut dan perikanan nasional.

 

“Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem laut ini demi masa depan generasi mendatang,” tutup Emy.

 

*Pengungkapan Kasus Penyelundupan*

 

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Dusun VI, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah.

 

Dalam operasi yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Lampung, sebanyak 149.400 ekor baby lobster berhasil diamankan, dengan estimasi nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 37,3 miliar.

 

Dirpolairud Polda Lampung, Kombes Pol Boby Pa’ludin Tambunan, menjelaskan bahwa operasi ini berawal dari informasi yang diterima pihaknya pada 3 Oktober 2024.

 

Informasi tersebut mengungkap adanya rencana pengiriman baby lobster tanpa izin dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

 

“Kami bergerak cepat setelah menerima informasi tersebut, dan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ini. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat kami dalam memberantas perdagangan ilegal yang merusak ekosistem laut,” ujar Kombes Boby.

Diposkan pada

Realisasikan Sinergitas Polri – Kementan, SSDM Polri Buka Rekrutmen T.A 2025 Jalur Bakomsus Lulusan SMK Pertanian

Polri berkomitmen mendukung visi pemerintahan Presiden terpilih termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024)

 

“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya kepada 34 Kepala Biro SDM Polda Jajaran.

 

Lebih lanjut, Irjen Pol Dedi Prasetyo memerintahkan seluruh Polda melalui para Kepala Biro SDM Polda jajaran untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.

 

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM disambut baik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga ikut hadir dalam Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri sebagai narasumber eksternal. Di kesempatan ini ia menyampaikan paparan selama kurang lebih 60 menit tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia emas 2045.

 

“Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindaklanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ujar Andi Amran antusias.

 

Andi Amran melanjutkan modal yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ia yakin dengan sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara super power dalam hal pangan akan cepat terwujud.

 

Tidak cukup sampai di situ, Andi Amran mengatakan untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran.

 

“Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi Amran.

 

Polri dan Kementerian Pertanian bulan April 2024 lalu menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

 

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

 

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional

Diposkan pada

Penyaluran ADD 2022 Sampai 2023 Diduga Fiktif, Heriadi Segera Lapor ke APH Lebak Banten!

Lebak, – Potensi meraup keuntungan menjadi kepala desa semakin nyata, pasalnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang seharusnya diperuntukkan untuk menumbuh kembangkan kemajuan desa kini menjadi ladang bisnis untuk para Oknum Kepala Desa.

Seperti halnya, Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Banten yang sedang di awasi oleh Heriadi Kepala Divisi Inteligen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia Pusat, kini menjadi pusat perhatian.

Saat penelusuran, Heriadi bersama tim menemukan beberapa kejanggalan terkait penyerapan Anggaran Dana Desa setempat diduga Fiktif, salah satunya Bantuan Pengadaan Hand Traktor senilai 31 Juta Rupiah, kemudian Insentif Operasional RT dan Rw senilai 64 Juta Rupiah, serta bibit ikan lele tahun 2023 senilai 30 Juta Rupiah, (data terlampir).

Menurut keterangan ketua RT 07 RW 03 Desa Sukadaya, beberapa bantuan yang diduga fiktif itu belum diketahui lebih jelas. Namun dirinya menegaskan bahwa beberapa bantuan seperti insentif Operasional RT dan yang lainnya tidak pernah ada.

“Saya tidak tahu jelas soal bantuan Operasional RT dan RW, setahu saya itu tidak ada, kalaupun ada kami harap Kepala Desa Transparan,”ujarnya, Senin (14/10/24).

Senada dengan Muhammad Udin selaku Ketua RW 02, adanya informasi penyaluran Bibit Ikan serta bantuan yang lainnya, dirinya tidak pernah mengetahui informasi tersebut, hal ini sangat disayangkan, pasalnya tugas RW yang membantu operasional Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan.

“Tidak pernah tahu ada bantuan, setahu saya kalau bantuan itu adanya bansos beras, kalau bibit ikan dan lainnya saya kurang tahu, saya harap kalau ada bantuan apapun kita dilibatkan,” terangnya.

Ditempat yang berbeda, Uyung selaku kelompok tani menjelaskan terkait adanya bantuan yang di berikan oleh Kepala Desa yaitu bibit Cabe tidak sesuai dengan anggaran yang di kucurkan, adapun program ketahanan pangan berupa bibit cabe itu senilai 90 Juta Rupiah, sedangkan yang diberikan hanya 40 juta rupiah.

“Setahu saya bibit cabe itu diberikan dengan jumlah (10.000) sepuluh ribu batang, Kalau total biaya merawat bibit cabe sampai panen itu habis sekitar 40 Juta Rupiah, itu sudah mencakup obat,”cetusnya.

Masih kata Uyung, Adapun bantuan Hand Traktor ialah hasil dari aspirasi masyarakat dan tidak pernah merasa bahwa Pemerintah Desa memberikan Bantuan tersebut.

“Nah untuk traktor ini hasil dari aspirasi bukan bantuan dari desa kalau dari desa itu tida ada, harapan saya kalaupun itu ada masyarakat juga ingin,”tukasnya.

Selanjutnya, saat akan dikonfirmasi Oknum Kepala Desa enggan memberikan keterangan lebih jelas atau tidak kooperatif.

Dalam hal ini Heriadi akan segera melaporkan Oknum Kepala Desa kepada Aparat Penegak Hukum Kabupaten Lebak atas insiden tersebut.

Lampiran data Penyaluran Dana Desa Sukadaya,

Sukadaya

Kab. Lebak, Banten

Informasi Umum

Kode PUM

3602172012

Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Data tidak tersedia

Jumlah Penduduk

Data tidak tersedia

Pagu anggaran desa sukadaya tahun 2022 : Rp. 858.181.000

Penyaluran

Rp. 858.181.000

????

Tahap 1

Realisasi Penyaluran

Rp 86.400.000

Tanggal Diterima

14-APR-22

Realisasi Penyaluran

Rp 86.400.000

Tanggal Diterima

27-MAY-22

Realisasi Penyaluran

Rp 86.400.000

Tanggal Diterima

09-AUG-22

Realisasi Penyaluran

Rp 86.400.000

Tanggal Diterima

27-OCT-22

Realisasi Penyaluran

Rp 205.032.400

Tanggal Diterima

31-MAR-22

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Balita))

Rp 25.200.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Insentif Guru PAUD)

Rp 9.900.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Rp 6.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baligho Dll))

Rp 6.480.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi)

Rp 12.420.000

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 (Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19)

Rp 8.400.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Melakukan Penyemprotan Disinfektan)

Rp 1.433.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan atau Cairan Pembersih Tangan)

Rp 1.475.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 16.200.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Desa )

Rp 12.910.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) 96 Orgx12 Bulan)

Rp 172.800.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan)

Rp 2.647.000

Tahap 2

Realisasi Penyaluran

Rp 205.032.400

Tanggal Diterima

19-JUL-22

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Balita))

Rp 37.800.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Insentif Guru PAUD)

Rp 14.850.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan Jalan Usaha Tani (Gorong-Gorong/Drainase JUT)

Rp 18.114.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sarana Air Bersih (SAB) Kp.Cibangkur Timur)

Rp 15.000.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Rp 12.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baligho Dll))

Rp 19.880.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi)

Rp 24.840.000

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 (Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19)

Rp 32.160.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Melakukan Penyemprotan Disinfektan)

Rp 1.433.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan atau Cairan Pembersih Tangan)

Rp 1.475.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 64.800.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Desa )

Rp 22.300.750

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) 96 Orgx12 Bulan)

Rp 345.600.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk (Darinase )

Rp 34.104.200

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Bantuan Bibit Ikan Lele)

Rp 40.000.000

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Bantuan Bibit Ikan Patin)

Rp 40.000.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)

Rp 15.000.000

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan)

Rp 13.277.000

Tahap 3

Realisasi Penyaluran

Rp 102.516.200

Tanggal Diterima

15-DEC-22

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Balita))

Rp 50.400.000

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya (Pencegahan dan Penanganan Stunting)

Rp 12.960.000

Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 (Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19)

Rp 52.800.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Melakukan Penyemprotan Disinfektan)

Rp 1.433.000

Melakukan penyemprotan cairan disinfectan sesuai keperluan (Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan atau Cairan Pembersih Tangan)

Rp 1.475.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Insentif Guru PAUD)

Rp 19.800.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan Jalan Usaha Tani (Gorong-Gorong/Drainase JUT)

Rp 30.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sarana Air Bersih (SAB) Kp.Cibangkur Timur)

Rp 15.000.000

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sarana Air Bersih (SAB) Kp.Turus)

Rp 10.020.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Rp 12.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baligho Dll))

Rp 19.880.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi)

Rp 32.840.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 64.800.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (Inputing Aplikasi SDGs)

Rp 5.000.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Desa )

Rp 35.791.800

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) 96 Orgx12 Bulan)

Rp 345.600.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk (Darinase )

Rp 34.104.200

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Bantuan Bibit Ikan Lele)

Rp 40.000.000

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Bantuan Bibit Ikan Patin)

Rp 40.000.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)

Rp 15.000.000

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan)

Rp 13.277.000

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga (Kepemudaan dan Olahraga)

Rp 6.000.000

Dan pagu anggaran tahun 2023 : Rp. 1.186.318.000

Penyaluran

Rp. 1.186.318.000

????

Tahap 1

Realisasi Penyaluran

Rp 45.000.000

Tanggal Diterima

12-APR-23

Realisasi Penyaluran

Rp 45.000.000

Tanggal Diterima

13-JUN-23

Realisasi Penyaluran

Rp 45.000.000

Tanggal Diterima

15-AUG-23

Realisasi Penyaluran

Rp 45.000.000

Tanggal Diterima

16-OCT-23

Realisasi Penyaluran

Rp 355.895.400

Tanggal Diterima

20-FEB-23

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 10.800.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musrenbangdes RKPD 2024)

Rp 4.247.000

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Penetapan KPM BLT DD)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes LKPPDesa Tahun 2022)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes LKPPDesa Tahun 2022)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Penetapan KPM BLT DD)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Pembentukan TPK Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas)

Rp 450.000

Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)

Rp 1.500.000

Dukungan kegiatan seremonial di desa (Biaya Kegiatan Khusus Lainnya)

Rp 3.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honorarium Guru PAUD)

Rp 4.500.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu)

Rp 8.400.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup )

Rp 3.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa)

Rp 3.600.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pembuatan Website Desa)

Rp 25.000.000

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penguatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)

Rp 6.175.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Ready Mix Kp.Cibangkur Kidul RT.007)

Rp 71.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

Jalan Pemukiman/Gang (Pembangunan Paving Blok Cibangkur Lor RT.002)

Rp 79.639.400

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pembinaan PKK)

Rp 10.785.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD)

Rp 45.000.000

Tahap 2

Realisasi Penyaluran

Rp 355.895.400

Tanggal Diterima

20-JUN-23

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 32.400.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (Pendataan Rupa-Rupa Bumi)

Rp 10.770.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Rapat Paripurna I)

Rp 1.140.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan RKPDes 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Rapat Paripurna I)

Rp 1.140.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan RKPDes 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musrenbangdes RKPD 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan APBDes P 2023)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Rapat Paripurna II)

Rp 1.140.000

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Serah Terima Pembangunan Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Penetapan KPM BLT DD)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes LKPPDesa Tahun 2022)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Serah Terima Pembangunan Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes LKPPDesa Tahun 2022)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Penetapan KPM BLT DD)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Pembentukan TPK Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas)

Rp 450.000

Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)

Rp 1.500.000

Dukungan kegiatan seremonial di desa (Biaya Kegiatan Khusus Lainnya)

Rp 3.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honorarium Guru PAUD)

Rp 13.500.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu)

Rp 25.200.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup )

Rp 6.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa)

Rp 6.600.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pembuatan Website Desa)

Rp 25.000.000

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penguatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)

Rp 12.750.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Ready Mix Kp.Sadang)

Rp 115.780.000

Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Ready Mix Kp.Cibangkur Kidul RT.007)

Rp 71.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

Jalan Pemukiman/Gang (Pembangunan Paving Blok Cibangkur Lor RT.002)

Rp 114.450.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Budidaya Ikan Lele)

Rp 30.000.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Pengadaan Hand Traktor)

Rp 31.600.000

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa (Budidaya Tanaman Cabe Merah)

Rp 90.208.500

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pembinaan PKK)

Rp 12.020.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD)

Rp 90.000.000

Tahap 3

Realisasi Penyaluran

Rp 294.527.200

Tanggal Diterima

29-NOV-23

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Operasional RT/RW (Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW)

Rp 64.800.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (Pendataan Rupa-Rupa Bumi)

Rp 15.945.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Rapat Paripurna I)

Rp 1.710.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan RKPDes 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musrenbangdes RKPD 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan APBDes P 2023)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Musyawarah Pembahasan APBDes 2024)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Rapat Paripurna II)

Rp 1.710.000

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Serah Terima Pembangunan Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes LKPPDesa Tahun 2022)

Rp 4.247.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Pembentukan BKAD)

Rp 5.005.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Penetapan KPM BLT DD)

Rp 3.170.000

Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Musdes Pembentukan TPK Tahun 2023)

Rp 3.170.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas)

Rp 3.600.000

Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)

Rp 19.500.000

Dukungan kegiatan seremonial di desa (Biaya Kegiatan Khusus Lainnya)

Rp 12.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honorarium Guru PAUD)

Rp 27.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu)

Rp 56.040.000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Sosialisasi dan Workshop Kader Posyandu)

Rp 5.000.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan Lingkungan Hidup )

Rp 12.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa)

Rp 20.800.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pembuatan Website Desa)

Rp 25.000.000

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Penguatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)

Rp 26.100.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Ready Mix Kp.Sadang)

Rp 119.675.500

Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Ready Mix Kp.Cibangkur Kidul RT.007)

Rp 71.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

Jalan Pemukiman/Gang (Pembangunan Paving Blok Cibangkur Lor RT.002)

Rp 114.450.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan Jalan Usaha Tani (Paving Blok JUT Bedeng)

Rp 42.699.200

Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Gorong-Gorong )

Rp 14.000.000

Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (TPT JUT Bedeng)

Rp 28.800.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Budidaya Ikan Lele)

Rp 30.000.000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Pengadaan Hand Traktor)

Rp 34.100.000

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa (Budidaya Tanaman Cabe Merah)

Rp 90.208.500

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pembinaan PKK)

Rp 22.805.000

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa (Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kesenian, dan Keagamaan)

Rp 10.650.000

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD)

Rp 180.000.000

Laporan : Rudi – Taryono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diposkan pada

Operasi Zebra Krakatau 2024, Polda Lampung Terjunkan 711 Personel Tertibkan Lalu Lintas dan Pelantikan Presiden

Operasi Zebra Krakatau 2024, Polda Lampung Terjunkan 711 Personel Tertibkan Lalu Lintas dan Pelantikan Presid

LAMPUNG – Operasi Zebra Krakatau 2024 dimulai di seluruh polres/polresta jajaran di Provinsi Lampung per Senin, 14 Oktober 2024. Operasi ini akan digelar selama 14 hari hingga 27 Oktober 2024 mendatang.

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Polda Lampung menerjunkan sebanyak 711 personel selama pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2024.

Rinciannya, 94 personil dari Satgas Ops Polda dan 617 personil dari Polres jajaran.

Tanda dimulainya Operasi Zebra Krakatau 2024 yaitu dengan melakukan apel akbar Polda Lampung dan polres/polresta jajaran serta sejumlah instansi terkait di Mapolda Lampung, Senin (14/10/2024).

Menurut Ramadhan, ada 3 tujuan utama pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2024, yaitu Menciptakan situasi kamseltibcarlantas yang kondusif selama pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kemudian Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Lalu membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan pengguna jalan.

Dia menjelaskan bahwa operasi ini bersifat terbuka dan melibatkan fungsi lalu lintas, serta didukung oleh fungsi operasional kepolisian lainnya.

“Kami berfokus pada kegiatan edukatif dan persuasif, sekaligus penegakan hukum secara elektronik dan teguran simpatik,” ungkapnya.

Sedangkan polda Operasi Zebra Krakatau 2024 adalah 40 persen kegiatan preemptif, 40 persen preventif, dan 20 persen penegakan hukum, yang dilakukan secara elektronik melalui ETLE statis dan mobile, serta teguran langsung.

Melalui inisiatif ini, Polda Lampung berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya disiplin berlalu lintas, menjadikan jalan raya lebih aman untuk semua.

 

Diposkan pada

Transformasi PLN di Bawah Kepemimpinan Eric Thohir Selama 5 Tahun: Prioritaskan Keselamatan Kerja, Laksanakan Gelar Alat dan Petugas

Bandar Lampung, 14 Oktober 2024 – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terus berupaya menciptakan kondisi ligkungan kerja yang aman dan sehat baik untuk petugas maupun masyarakat sekitar. Hal itu dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan Gelar Peralatan dan Personil Petugas Pelayanan Teknik yang diikuti 160 petugas dan digelar di Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, General Manager UID Lampung, Sugeng Widodo, menekankan pentingnya transformasi yang dilakukan PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Ini termasuk pengamalan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang digagas oleh Menteri BUMN Eric Thohir.

“Mengambil keteladanan dari 5 tahun kepemimpinan Menteri BUMN, kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis yang diambil oleh PLN untuk memastikan kehandalan pasokan tenaga listrik serta memastikan alat kerja yang digunakan mitra dalam kondisi prima dan sesuai standar operasional,” jelas Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa kolaborasi dengan mitra kerja merupakan langkah preventif untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam penyaluran serta penggunaan listrik, yang selalu menjadi prioritas utama PLN.

“Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi baik, lengkap, dan berfungsi sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif,” ungkapnya.

Acara tersebut juga melibatkan 16 mitra resmi PLN yang telah beroperasi per 11 Oktober. Selain pemeriksaan peralatan dan petugas, kendaraan operasional yang digunakan oleh petugas PLN juga menjadi fokus pemeriksaan. Hal ini dianggap krusial untuk mendukung mobilitas petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Untuk memastikan petugas dapat bergerak cepat dan tanggap dalam menjalankan tugasnya di lapangan, kami juga memeriksa kendaraan operasional serta surat-surat dan rambu pekerjaan yang digunakan,” pungkas Sugeng.

Dengan inisiatif ini, PLN menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan kerja dan pelayanan kepada pelanggan, sejalan dengan transformasi yang diusung di bawah kepemimpinan Eric Thohir.

Diposkan pada

OJK TINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI PESANTREN

Metro, Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Metro, yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Derah (TPAKD) menyelenggarakan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Metro, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

 

Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasri yang mewakili Kepala OJK Provinsi Lampung mengatakan, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) ini merupakan program berbasis inklusi keuangan berkolaborasi dengan pelaku usaha jasa keuangan syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan syariah baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana dilingkungan Pesantren untuk memfasilitasi kebutuhan finansial stakeholders didalamnya yakni Santri/Pelajar, Asatidz/Guru, Pesantren dan UMKM. Dengan adanya program EPIKS dapat menguatkan peran pondok pesantren sebagai pendidik, pendakwah dan penggerak ekonomi, ini adalah bentuk perjuangan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial di lingkungan pondok pesantren, ujarnya.

 

 

Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo, mengapresiasi inisiasi OJK dalm mendukung inklusi keuangan syariah dilingkungan pondok pesantren. Selain itu implementasi program Bank Sampah dan Kartu Santri kepada para santri di lingkungan Pondok Pesantren At-Tanwir Kota Metro sebagai bentuk kegiatan yang mendukung Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Melalui implementasi Program Bank Sampah di Pesantren agar dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dikelola. Untuk penerapan Kartu Santri, dapat mempermudah para santri dalam melakukan berbagai transaksi atau akses terhadap layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, Melalui pencanangan Program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), Saya mengajak semua pihak baik Pengurus Pondok Pesantren, Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Jasa Keuangan Syariah dapat bersinergi agar bersama-sama mendukung dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, katanya.

 

Ahmad Sujino Pimpinan Pondok Pesantren At-Tanwir, berharap EPIKS dapat menguatkan peran pondok pesantren sebagai pendidik, pendakwah dan penggerak ekonomi. Menurutnya, ini adalah bentuk perjuangan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial di lingkungan pondok pesantren.

Diposkan pada

PARAH !!! DIDUGA BELUM MENGANTONGI IZIN, “PEDE KALI” MENDIRIKAN BANGUNAN DI TPI HIGIENIS

Kota agung ,layaknya bangunan yang berdiri di atas lahan pemerintah tanpa terkecuali di lahan TPI higienis kota agung yang dikelola dinas kelautan dan perikanan (DKP) provinsi lampung melalui unit pelaksana tekhnis daerah (UPTD ) pelabuhan perikanan PP kota agung dan dinas perikanan tanggamus

Ditengah upaya semua pihak terkait penataan di pelabuhan perikanan kota agung ,
Pemandangan terbalik dilihat dilapangan ,tampak bangunan berdiri bentuknya terbuka menghadap kelaut dengan lebar 5 meter dan panjang 3 meter
Tampak terlihat lantai tertimbun batu krokos serta dinding TPI yang dijebol untuk dipergunakan sebagai jalan alternatif /senin 14 oktober 2024

Sukarsono dalam wawancara di kantor UPTD PP menegaskan bahwa kalau memang terlihat tidak mendukung upaya penataan akan dikenai sanksi.

Sementara itu yeni melia selaku kepala seksi pengusahaan UPTD PP kota agung ketika dikonfirmasi via whats app terkait izin bangunan tersebut mangatakan bahwa perizinan sedang naik permohonan nya serta dalam proses.

Sementara itu jeni pemilik bangunan ketika dikonfirmasi ulang terkait perizinan bangunan tersebut di nomor wa 0897 4770 xxx terkait perizinan bangunan tersebut sampai berita ini ditayangkan tidak menjawab /team /balung

Diposkan pada

Operasi Zebra Krakatau 2024: Kapolres Pringsewu Tekankan Edukasi dan Disiplin Berlalu Lintas

Polres Pringsewu melaksanakan Apel Gelar Pasukan sebagai tanda dimulainya Operasi Zebra Krakatau 2024 di halaman Mapolres Pringsewu, Senin (14/10/2024). Apel ini dipimpin oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, dengan dihadiri berbagai pihak seperti TNI, Pemda, Kejaksaan, Jasa Raharja, dan komunitas pelopor keselamatan lalu lintas.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Kapolres Pringsewu, disampaikan bahwa permasalahan lalu lintas berkembang seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan kebutuhan transportasi masyarakat. Transportasi yang efektif menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, inovasi dan kinerja kepolisian, khususnya Polantas, perlu terus ditingkatkan melalui layanan berbasis digital seperti e-TLE, SIM online, Signal, dan aplikasi lainnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2023, tercatat 1.899 kecelakaan dengan 769 korban meninggal, 1.114 luka berat, dan 1.701 luka ringan. Operasi Zebra Krakatau 2024, yang akan berlangsung selama 14 hari hingga 27 Oktober, difokuskan pada edukasi dan tindakan simpatik untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menciptakan keamanan di jalan raya.

Sasaran operasi mencakup pelanggaran-pelanggaran prioritas seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, melawan arus, serta pengemudi yang melebihi batas kecepatan atau dalam pengaruh alkohol. Kapolda juga mengingatkan agar petugas mengedepankan tindakan preventif dan humanis selama operasi, menghindari tindakan yang merusak citra Polri, serta berfokus pada keamanan dan keselamatan jelang pelantikan presiden dan pilkada serentak.

AKBP Yunnus berharap melalui operasi ini, masyarakat dapat semakin disiplin dalam berlalu lintas dan angka kecelakaan bisa ditekan. “Operasi ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Di akhir amanatnya, Kapolres Pringsewu menekankan kepada seluruh personelnya agar:
1. Selalu memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan keselamatan selama bertugas.
2. Memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan saat di lapangan.
3. Memahami pentingnya tindakan selektif dan skala prioritas, mengingat operasi ini bertepatan dengan proses pelantikan presiden dan pilkada serentak.
4. Menghindari tindakan yang dapat merusak citra Polri dan tetap menjaga profesionalisme serta marwah institusi.
5. Lebih mengutamakan langkah preemtif, preventif, dan tindakan simpatik yang humanis daripada fokus pada penegakan hukum semata.
6. Mematuhi prosedur dan standar operasional dalam setiap tugas agar operasi berjalan efektif dan sesuai harapan.

Dengan kerjasama seluruh pihak terkait, Operasi Zebra Krakatau 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, serta mewujudkan kondisi jalan raya yang aman dan nyaman.(*)