MediaRepublika

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bakal berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait peredaran rokok tanpa Cukai di Lampung.

Lantaran, Rokok tanpa cukai salah satu penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, Untuk itu dirinya akan mengatensi persoalan ini agar setidaknya dapat di minimalisir.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi mengatakan, jika pihaknya sangat menyayangkan peredaran rokok yang masih masif di Lampung.

Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak, agar rokok tanpa cukai dapat dituntaskan oleh APH atau Bea Cukai.

“Terkait dengan rokok ilegal, memang kita menyayangkan sekali dengan masuknya rokok ilegal ini,” kata Garinca kepada media ini. Rabu (19/02)

Untuk itu, kata Politisi Nasdem Lampung ini, Cukai rokok merupakan penyumbang PAD, sehingga permasalahan menjadi serius untuk pembangunan di Lampung.

“Sebab ini berkaitan langsung dengan pajak cukai rokok yang potensi penerimaan untuk PAD lampung,”urainya

Bahkan, Sambung Garencia, dirinya nantinya akan menyampaikan kepada APH untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kita akan dorong pada saat nanti konsuktasi degan pihak APH terkait dengan persoalan ini,” tandasnya

Sebelumnya, Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) Rifandi Ritonga menyoroti maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Lampung menjadi indikasi lemahnya pengawasan serta kurang efektifnya penegakan hukum terhadap produk ilegal yang merugikan negara.

Rifandi mengatakan, Rokok ilegal bukan hanya persoalan ekonomi akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi yang seharusnya ditegakkan dengan ketat.

“Permasalahan ini berkaitan erat dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur bahwa setiap produk tembakau yang beredar di pasaran wajib memiliki pita cukai sebagai bukti telah memenuhi kewajiban pajak,” kata Rifandi kepada media ini. Rabu (12/02)

Sehingga, kata Pengamat Hukum UBL ini, Jika peredaran rokok ilegal saat ini masih meluas, Dalam artian ada kendala dalam implementasi aturan tersebut, baik dari aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku.

“Dari perspektif hukum, peredaran rokok tanpa cukai merupakan bentuk pelanggaran serius yang memiliki implikasi luas, baik terhadap keuangan negara, persaingan usaha yang sehat, hingga perlindungan konsumen,” ungkapnya

Bahkan, kata Rifandi, Negara telah kehilangan pendapatan miliaran rupiah akibat beredarnya rokok tanpa cukai, sementara industri rokok legal yang patuh terhadap regulasi menghadapi persaingan yang tidak adil karena harga produk ilegal jauh lebih murah.

“Konsumen pun dirugikan karena rokok tanpa cukai tidak melalui standar kualitas yang diawasi oleh pemerintah, sehingga berpotensi memiliki kandungan yang lebih berbahaya bagi kesehatan,” ucapnya

Dalam konteks penegakan hukum, sambung Rifandi, Bea Cukai dan Kepolisian harus memperkuat kolaborasi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Pengawasan ketat di jalur distribusi, mulai dari produksi, penyimpanan, hingga peredarannya di pasar, menjadi langkah yang harus dioptimalkan

“Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pertukaran data dan informasi terkait pola distribusi rokok ilegal, operasi gabungan untuk menindak pelaku usaha ilegal, serta investigasi terhadap jaringan pelaku yang sering kali beroperasi lintas daerah,” jelasnya

Sehingga, Hal ini penting karena peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan oleh pedagang kecil, tetapi juga melibatkan sindikat yang memiliki jaringan luas. Jika penanganan hanya sebatas penyitaan barang tanpa menyentuh aktor utama di balik distribusi rokok ilegal, maka praktik ini akan terus berulang tanpa adanya efek jera yang nyata.

Namun, tantangan dalam pemberantasan rokok ilegal tidak hanya datang dari sisi teknis pengawasan, tetapi juga dari potensi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan distribusi rokok ilegal.

“Dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak tertentu dalam melindungi distribusi rokok tanpa cukai menjadi salah satu faktor yang membuat praktik ini tetap bertahan,” urainya

Oleh karena itu, selain operasi penindakan, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Bea Cukai dan aparat penegak hukum, agar upaya pemberantasan rokok ilegal bisa berjalan efektif dan tidak sekadar formalitas.

Di sisi lain, menurut Rifandi, kebijakan cukai yang diterapkan pemerintah sebagai faktor pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal. Tarif cukai yang tinggi sering kali membuat harga rokok legal melambung, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang jauh lebih murah.

“Dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, cenderung mencari alternatif yang lebih terjangkau tanpa memperhitungkan aspek legalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan dalam kebijakan fiskal agar tidak justru mendorong pertumbuhan pasar gelap,”

Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung, Andika Wibawa SR menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di dua titik di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung, Rabu (26/2). Acara ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan dan harapan warga mengenai kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tersebut.

Beberapa masalah yang diungkapkan oleh warga antara lain mengenai pembangunan gapura, peningkatan infrastruktur seperti jalan rigit beton, serta masalah banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat.

Terkait dengan permintaan warga untuk dibangunnya gapura, Andika Wibawa menyatakan akan melakukan rembukan bersama warga setempat untuk mencari solusi terbaik. “Nanti kita bantu cari sponsor untuk pembiayaan pembangunan gapura ini agar bisa segera terwujud,” ungkap Andika.

Selain itu, mengenai usulan perbaikan jalan dengan pengecoran beton, Andika menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan cukup besar. “Jalan dicor lebih mahal anggarannya, namun kami akan mencari solusi alternatif agar kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan anggaran yang ada,” ujar Andika.

Mengenai masalah banjir, politisi Gerindra Lampung ini berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi untuk mengatasi permasalahan ini. “Kami akan terus mendorong agar penanganan banjir menjadi prioritas, agar warga bisa hidup lebih nyaman dan aman,” pungkasnya.

Andika berharap, kegiatan reses ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Bandarlampung.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menyerap aspirasi masyarakat Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dalam agenda Reses DPRD Provinsi Lampung. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 27 Februari 2025 ini, Ni Ketut Dewi Nadi mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat setempat, yang mayoritas berkaitan dengan kebutuhan akan peningkatan fasilitas infrastruktur di wilayah tersebut.

Salah satu keluhan yang disampaikan oleh warga adalah kebutuhan akan dua unit sumur bor. Warga mengungkapkan bahwa pasokan air bersih di Kecamatan Gunung Sugih masih terbatas, terutama di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan akses air bersih secara memadai. Dengan adanya sumur bor baru, diharapkan kebutuhan air bersih bagi warga dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar penerangan jalan di Kecamatan Gunung Sugih, khususnya di Lingkungan 1 hingga Lingkungan 8, segera diperbaiki. Mereka mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan yang menyebabkan ruas jalan menjadi gelap dan rawan bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Penerangan jalan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang bersekolah atau warga yang beraktivitas malam hari.

Menanggapi keluhan dan usulan tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang disampaikan oleh masyarakat. Ia berjanji akan mengusulkan perbaikan dan pembangunan sumur bor serta penerangan jalan dalam program pembangunan daerah yang akan datang.

“Semua keluhan ini akan saya sampaikan di DPRD Provinsi Lampung. Kebutuhan akan air bersih dan penerangan jalan adalah hak dasar masyarakat, dan kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan fasilitas yang layak,” kata Ni Ketut Dewi Nadi.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, agar pemerintah dapat merespons dan mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ni Ketut Dewi Nadi mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan bersama-sama memperjuangkan kemajuan di daerah mereka.

Kegiatan reses ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan adanya kesempatan untuk langsung menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat berharap agar aspirasi mereka dapat segera direalisasikan agar kehidupan mereka semakin sejahtera.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, mengadakan pertemuan dengan masyarakat Kampung Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, pada Kamis (27/2). Dalam pertemuan tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kampung mereka.

Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh masyarakat adalah kebutuhan akan bantuan ternak kambing sebanyak 100 ekor. Warga berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka, terutama dalam sektor peternakan yang dinilai potensial untuk mendukung kesejahteraan warga.

Selain itu, masyarakat juga mengajukan permohonan pembangunan jalan hotmix sepanjang 3 kilometer. Jalan yang lebih baik dianggap sangat penting untuk memperlancar akses transportasi dan mendukung kegiatan ekonomi di Kampung Kotagajah.

Masalah drainase juga menjadi perhatian utama warga, khususnya di area Segitiga Mas sepanjang 2 kilometer. Mereka berharap adanya perbaikan sistem drainase untuk mencegah banjir dan memperbaiki saluran air yang sudah mulai tersumbat, sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan dan meningkatkan kenyamanan hidup sehari-hari.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi berjanji akan segera menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kampung Kotagajah dalam rapat-rapat DPRD Provinsi Lampung. Ia mengajak masyarakat untuk terus berkomunikasi agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat terwujud dan membawa manfaat bagi kemajuan kampung mereka.