MediaRepublika

Bandar Lampung —- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.

Sejak awal kampanye kepada masyarakat Lampung, Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan telah menetapkan visi yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Menurut Gubernur, visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kedalam 3 misi cita, yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya, tidak menjadi beban bagi pembangunan.

Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis juga berpeluang sebagai magnet investasi yang mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas kegiatan sosial-ekonomi, pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global.

Di tengah potensi bonus demografi dan sumber daya alam tersebut, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan.

Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen (dibawah rata-rata nasional), tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen (diatas angka rata-rata kemiskinan nasional), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 73,13 (dibawah angka IPM Nasional).

“Memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur selanjutnya mengutarakan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan harus diprioritaskan, terutama dalam mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.

​​​​​Gubernur juga menegaskan dukungan nya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

Di sektor pendidikan, Gubernur ingin memastikan agar setiap anak di Provinsi Lampung  mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter.

Pun demikian halnya di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan masyarakat Lampung agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,

Kemudian Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada seluruh aparatur, Gubernur mengajak untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki diri. Aparatur, kata Gubernur, harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat.

Di sisi lain, Gubernur juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Cita-cita besar pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun kedepan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam 6 bulan ke depan kebijakan pembangunan daerah tersebut harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030.

Hal tersebut tentunya membutuhkan kontribusi berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kita harus saling bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, instansi vertikal, Perguruan Tinggi, dunia usaha, insan pers dan seluruh elemen Masyarakat di Provinsi Lampung,” ajak Gubernur.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 juga menyatakan tekadnya untuk konsisten menjalankan amanah dalam memimpin Provinsi Lampung.

“Kami memohon doa restu kepada hadirin dan seluruh masyarakat Lampung untuk melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Lampung dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gubernur.

Di akhir pidatonya, Gubernur bersama Wakil Gubernur Lampung secara pribadi serta Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Sidang Paripurna.

“Semoga jalinan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kepada masyarakat Lampung, Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Semoga doa, ikhtiar, niat baik kita mendapatkan ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah  dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/03/2025).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Sertifikasi Produk Halal merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memasarkan produk halal baik didalam maupun diluar negeri.

“Kita tidak tertib sertifikasi halal padahal peluang ini sangat besar. Kita cukup tertib halal maka angka kita, hitungan saya nembus nomor satu dunia karena secara urutan seperti yang tadi kita sampaikan tadi kita baru nomor 8, nomor 1 dipegang China. Ini angka yang luar biasa sementara peluang di dalam negeri banyak tapi terabaikan,” ucapnya.

Dengan potensi tersebut, Ahmad Haikal Hasan mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungannya dalam menertibkan Sertifikasi Produk Halal bagi produk yang saat ini masih belum memiliki sertifikat produk halal.

“Mari kita tertibkan sertifikat halal, kami kerahkan para pendamping para penyelia para auditor para juru sembelih halal di tempat bapak ibu masing-masing agar kita bisa berkontribusi untuk menuju pertumbuhan 8%,” ajaknya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sertifikasi atau jaminan halal ini tidak terkait dengan Islamisasi.

“Terminologi sertifikasi atau jaminan halal, dengan adanya sertifikat itu jangan sampai terjebak kepada isu negatif bahwa terjadi Islamisasi. Tidak, ini bukan sama sekali jauh dari program Islam apa wacana Islamisasi,” tegasnya.

Tito melanjutkan bahwa sertifikasi produk halal ini lebih merujuk kepada ketahanan ekonomi Indonesia.

“87% Masyarakat muslim Indonesia, survei menunjukkan bahwa mereka memilih produk halal dibanding tidak halal dan kemudian kita negara terbesar di dunia yang populasinya nomor 4 di dunia, jadi market yang sangat besar jangan sampai diserbu oleh produk dari luar negeri,” ucapnya.

Dengan besarnya prospek tersebut, Tito menegaskan bahwa produk lokal haruslah menguasai pasar domestik.

“Kita harus menjadikan market kita kuat di market sendiri. Kita harus menguasai market kita sendiri dan bila perlu sekali lagi kita juga produk kita produk halal kita menyerbu negara-negara lain,” tegasnya.

Melalui kemudahan sertifikasi halal yang didorong oleh pemerintah, Tito meyakini hal ini dapat mendorong masyarakat muslim yang awalnya ragu untuk berbelanja sehingga lebih yakin ketika berbelanja produk halal.

“Seandainya pemerintah mendorong masyarakat baik yang produsennya, pemiliknya warung misalnya baik itu muslim atau non muslim untuk mereka lulus sertifikasi halal, otomatis warung atau restoran tersebut tadinya mungkin dijauhin oleh calon customer buyer yang muslim karena dilihat yang tidak ada sertifikat halal, mereka akhirnya bisa masuk ke sana jadi mendapatkan bigger opportunity kesempatan yang lebih besar calon pembeli yang lebih banyak untuk membeli produk-produk mereka karena ada ada tambahan sertifikasi halal,” ucapnya.

Terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Tito menjelaskan bahwa angka Inflasi di Indonesia secara Tahun ke Tahun (Februari 2025 terhadap Februari 2024) sebesar -0,09% dan inflasi bulan ke bulan (Februari 2025 terhadap Januari 2025 sebesar -048%).

Dari hasil angka inflasi tersebut, Tito menjelaskan bahwa inflasi Indonesia berada di peringkat 10 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), peringkat 1 dari 24 negara G20 (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), serta berada di peringkat 3 dari 11 negara ASEAN (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi).

“Inilah angka nasional, angka nasional adalah agregat dari pekerjaan pusat dan pekerjaan semua daerah. Daerah terjadi variasi, kita mentargetkan range inflasi di angka 1,5%-3,5% itu angka yang menyenangkan produsen maupun konsumen. Jangan lupa berbagai survei menyatakan bahwa masyarakat Indonesia isu yang paling nomor satu yang menjadi pemikiran mereka itu adalah isu mengenai cost of living biaya hidup, harga barang dan jasa,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi Februari 2025 menurut komponen (M-to-M), Komponen inti mengalami inflasi sedangkan bergejolak dan harga diatur pemerintah mengalami deflasi.

“Komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil,” jelasnya.

“Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65% dengan andil deflasi sebesar 0,48%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen diatur Pemerintah adalah tarif listrik, serta Komponen Bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93% dengan andil deflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen bergejolak adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabal rawit, tomat, dan telur ayam ras,” sambungnya.

Amalia juga menjelaskan bahwa penyumbang utama deflasi yang terjadi pada Februari 2025 adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Adapun komoditas utama yang menjadi penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela lakukan briefing perdana bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lt.3, Kantor Gubernur Lampung, Senin (03/03/2025).

Mengawali arahannya, Gubernur meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk dapat bersama-sama menjalankan pemerintahan secara profesional, akuntabel, dan dapat membentuk tim yang solid.

“Saya bersama Ibu Jihan Nurlela selaku Wakil Gubernur Lampung Periode 2025-2030 akan memimpin Bapak/Ibu semua jajaran Pemerintah Provinsi Lampung selama lima tahun kedepan. Semoga kita dapat bersama-sama menjalankan pemerintahan ini secara profesional dan akuntabel, serta membentuk tim yang solid guna menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung,” ucapnya.

Gubernur menyatakan bahwa pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional, hal tersebut sesuai dengan visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030, yakni Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Visi ini dijabarkan menjadi tiga misi, yaitu: mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kemudian memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Adapun Visi-Misi Pembangunan ini dilaksanakan melalui 18 Program Kerja, yang ditekankan pada 3 Program Prioritas dan 3 Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC).

Tiga Program Prioritas yaitu :
1) Pemberian Makan Bergizi untuk Anak Sekolah dan Santri.
2) Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional.
3) Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.

Tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu :
1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

“Saya minta Kepala Perangkat Daerah untuk dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan Program Kerja dan Arah Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai lima tahun kedepan terhadap Program terbaik cepat,” pinta Gubernur.

Menurut Gubernur bahwa Visi, Misi, Program Kerja Prioritas dan PHTC tersebut akan menjadi pondasi dan arah bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung. Selain itu program pembangunan di Provinsi Lampung harus selaras dan mendukung Pembangunan Nasional sebagaimana Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Program prioritas Pemerintah Pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, perbaikan layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan 3 juta rumah, serta optimalisasi pembangunan di desa akan terus kita dukung demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menekankan prioritas pembangunan Provinsi Lampung kedepan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan rekonstruksi Jalan di 52 ruas jalan provinsi.

Selain itu Gubernur juga memberikan beberapa arahan terkait penguatan aspek-aspek pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bagi Perangkat Daerah, yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, Aspek pelaksanaan program pembangunan, Aspek pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi, serta Aspek koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memberikan arahan terkait penanganan dan pengeloaan sampah dengan tepat, optimalisasi layanan kesehatan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kembali menjalankan aktivitasnya usai mengikuti retreat bersama seluruh kepala daerah di Magelang pada tanggal 21 Februari sampai dengan 28 Februari 2025.

Pada Senin (3/3/2025), Gubernur Rahmat Mirzani perdana masuk kantor untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Lampung.

Kedatangan Gubernur Rahmat Mirzani di Kantor Gubernur Lampung disambut langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada dan  sejumlah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani dijadwalkan langsung memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan di wilayah Lampung, serta memastikan seluruh OPD bekerja secara sinergis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) Tahun 2025 bertempat di Atrium Mal Bumi Kedaton (MBK), Jumat (07/03/2025).

Kegiatan Gerak Syariah diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama mitra strategis mulai tanggal 7 – 9 Maret 2025, bertujuan untuk memperluas daya jangkau keuangan syariah dan juga meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Selain kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah), dalam kegiatan ini juga dilakukan Kick Off kegiatan FESyar Sumatra Tahun 2025 yang direncanakan akan diselenggarakan pada 23-25 Mei 2025 di Bandar Lampung.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Wakil Gubernur Jihan Nurlela berharap dapat meningkatkan literasi keuangan dan juga inklusi keuangan syariah di provinsi Lampung.

“Semoga dengan wasilah acara Gebyar Ramadan sore hari ini dapat meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung,” harapnya.

Menurut Wakil Gubernur Lampung, Provinsi Lampung mempunyai prospek besar sebagai penerima ekosistem syariah.

“Provinsi Lampung mayoritas penduduknya adalah 95% lebih muslim dan juga mempunyai pondok pesantren terbesar kedua setelah Sumatera Utara yang artinya hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung upaya pemerintah mendorong inklusi juga literasi keuangan syariah di Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Dengan besarnya potensi tersebut, Jihan berharap seluruh pihak terlibat mampu menjadi penggerak yang mampu mendorong pendidikan ekonomi keuangan syariah di Provinsi Lampung untuk lebih maju lagi.

“Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat terus mendorong Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi PR kita bersama untuk bisa meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat luas bukan hanya masyarakat perkotaan tapi juga pedesaan karena apalagi pedesaan ini yang paling sulit mengakses inklusi dari keuangan syariah,” tegasnya.

Menurut Jihan, dalam pengembangannya, Ekonomi keuangan syariah tidak hanya menyasar umat muslim saja.

“Kami percaya keuangan ekonomi syariah ini sebetulnya paling bijaksana yang artinya seharusnya masyarakat luas bisa menerima atau bisa menggunakan fasilitas keuangan syariah untuk bisa digunakan mengelola keuangan masyarakat secara umum,” ucapnya.

“Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi dan keberlanjutan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang agama,” sambungnya.

Jihan berharap kegiatan ini juga dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

“Edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah harus terus digencarkan. Gerak Syariah bukan hanya sebuah kampanye, ini adalah gerakan yang konkret sebagai upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak,” tegasnya.

Wagub Jihan juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Gerak Syariah ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekonomi yang inklusif adil dan inovatif.

“Saya mengajak kepada semua pihak untuk berkontribusi secara aktif demi kesuksesan acara ini dan kelanjutan literasi keuangan syariah di Provinsi Lampung,” ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk bersinergi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Provinsi Lampung.

“Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami menyatakan kami berkomitmen untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan keuangan syariah di Provinsi Lampung,”

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti kegiatan High Level Meeting dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M bertempat di Auditorium lt.4 Gedung Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (06/03/2025).

Gubernur Rahmat Mirzani dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa perputaran uang di masyarakat paling besar terjadi di bulan Ramadan, sehingga ekonomi di bulan Ramadan dapat menjadi gambaran bagaimana ekonomi Lampung kedepan.

“Perputaran uang paling besar itu terjadi bulan Ramadan yang 70% pendapatan itu mengeluarkan uang mungkin 30% dari pendapatan setahun itu dikeluarkan di bulan Ramadan, sudah jadi kultur, sehingga bulan Ramadan ini jadi patokan, kalau dia bisa bagus di bulan ramadannya maka dia akan jadi pijakan ke depan ini ekonominya,” ucapnya.

Dengan besarnya perputaran uang tersebut, Mirzani melanjutkan bahwa hal tersebut juga dapat menjadi potensi bagi spekulan-spekulan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya pada momen tersebut.

“Bulan Ramadan ini tempatnya belanja. Jadi ada saat mereka mencari pendapatan sebesar-besarnya di bulan Ramadan, termasuk menaikkan harga, menahan stok dan lain-lain, ini yang harus dipahami oleh kita para Gubernur, Bupati para teman-teman bagaimana di bulan Ramadan ini selain fokus ibadah puasa, kita fokus menahan harga-harga supaya terkendali, dan ini hanya bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik kolaborasi harus dilakukan bukan hanya TPID sendiri, tapi dengan teman-teman bupati dan walikota,” tegasnya.

Dengan kenaikan harga gabah dan jagung yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, Mirzani juga berharap hal ini mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung yang didominasi oleh komoditas pertanian dan perkebunan.

“Mari kita sama-sama menjaga bagaimana pendapatan petani ini bisa berjalan dengan baik dan mempunyai manfaat yang baik kepada pertumbuhan kita. Dimana yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga belanjanya para petani ini, belanjanya masyarakat Lampung ini tidak membuat inflasi yang tinggi. Kita ingin harga tetap stabil, maka tadi saya setuju TPID ketika di bulan Ramadan ini bisa mengendalikan dengan baik maka Insya Allah setelah bulan Ramadan Lampung akan membaik,” lanjutnya.

Mirzani  juga mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus waspada terhadap kondisi cuaca, dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi stabilitas harga di masyarakat.

“BMKG memproyeksikan sampai Akhir maret cuaca masih ekstrem potensi-potensi ada banjir masih ada ini juga jangan sampai terjadi karena bisa menyebabkan inflasi yang tinggi,” tegasnya.

“Distribusi pangan ini sangat penting jangan sampai gangguan cuaca bisa menghambat distribusi pangan,” sambungnya.

Mirzani juga melanjutkan bahwa pada momen ini, selain cuaca, kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang ke masyarakat.

“Yang paling penting juga kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur jalan, Kita prioritaskan jalan yang menunjang transportasi interkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan negara sehingga bisa menyebabkan kelancaran antar moda kita untuk persiapan Ramadhan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani mengimbau kepada seluruh pihak untuk terus memberikan informasi yang positif kepada Masyarakat dan mengajak masyarakat untuk dapat bersikap rasional dan bijak dalam pemenuhan konsumsi pada bulan Ramadan dan Lebaran.

“Kultur sangat menyebabkan inflasi, jadi mari sama-sama kita pastikan kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah bisa menjaga harga bisa menjaga stok selama bulan Ramadan,” imbuhnya.

Mirzani juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Lampung.

“Dengan adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, saya yakin dan percaya bahwa inflasi di Provinsi Lampung dapat terkendali dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat,” ajaknya.

Mirzani dalam kegiatan tersebut juga menginstruksikan kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Perangkat Daerah dan Instansi terkait terus melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok bahan pangan pokok dan barang penting lainnya, termasuk BBM dan Elpiji (LPG).

2. Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga seperti operasi pasar, gelar pangan murah, dan lain-lain, berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. Melakukan pengawasan keamanan produk pangan yang beredar agar tidak kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.

4. Berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD dalam mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi pangan.

5.  Memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air, agar dapat digunakan dengan baik dalam mengantisipasi peningkatan curah hujan dan bencana banjir.

6. Memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan pengendalian arus kendaraan, baik jalan provinsi maupun kabupaten dan kota, serta jalan tol.

7. Memastikan ketersediaan dan kelayakan armada angkutan penumpang dan barang guna mengantispasi kenaikan permintaan.

8. Pelayanan di rumah sakit dan posko-posko kesehatan, harus dipastikan para tenaga medis yang bertugas untuk selalu siaga dan siap melayani masyarakat selama 24 jam.

9. Satgas Pangan juga diminta agar dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan dukungan dalam menjaga stabilitas harga, memberikan tindakan, baik melalui pembinaan maupun hukum yang berlaku sesuai peraturan, apabila ditemukan pelaku usaha yang menyimpang.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat Masmudi kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.

Serah terima jabatan disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.

Gubernur Mirza  mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Masmudi. Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.

“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur Mirza di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan serta dalam rangka Pembangunan Provinsi Lampung dalam 5 tahun kedepan, seiring sejalan dalam pencapaian visi dan asta cita Pembangunan Nasional.

Gubernur Mirza menjelaskan, visi dan asta cita tersebut selanjutnya dituangkan dalam visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang kemudian dijabarkan menjadi tiga misi yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Gubernur menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, melainkan memerlukan gotong royong dan kontribusi positif dari semua pihak.

“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu membahu, dan saling memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang telah diraih oleh Provinsi Lampung sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.

“Kami berharap, di tahun 2025 ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kami kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” tambah Gubernur Mirza.

Melalui acara serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus berkontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi dan saran yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung

Pengurus  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2025-2030 segera terbentuk. Hal tersebut terungkap dalam rapat pengurus Dekranasda Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza di ruang rapat Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (6/3/2025).

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan  usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa Dekranasda Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengembangkan produk kerajinan, meningkatkan kehidupan pelaku usaha kerajinan, memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi tentang pengembangan kerajinan Nasional, dan merangsang pertumbuhan UMKM di Provinsi Lampung.

“Organisasi ini adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi UMKM provinsi Lampung, saya harapkan Dekranasda dapat mendukung pembangunan di Provinsi Lampung yang sesuai Visi dan misi Bapak Gubernur Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,”  ucapnya.

Melalui terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari mendorong agar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Provinsi Lampung dapat bersaing dalam pemasarannya.

“Kedepan saya berharap, nantinya produk yang dihasilkan dapat bersaing baik di kancah nasional maupun Internasional,” lanjutnya.

Selain itu, Dekranasda juga berupaya mengembangkan dan  meningkatkan SDM pengrajin, sehingga potensi usaha kerajinan dapat menjadi peluang merebut pasar Nasional dan Internasional.

Pembinaan juga dilakukan untuk pengembangan usaha pengrajin di Provinsi Lampung dan membangun kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait.

Purnama Wulan Sari berharap dengan terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung akan menjadi motor penggerak bagi UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kualitas produk.

“Saya berharap, provinsi Lampung ini menjadi percontohan bagi Dekranasda lainnya,” harapnya.

Purnama Wulan Sari mendorong UMKM untuk terus mengikuti perkembangan teknologi sebagai sarana dengan lebih meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi digital.

“Saya meyakini kita akan  dapat mengemban tugas, apabila kita bersinergi dan bekerja secara bersama – sama,

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, resmi menempati Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya acara adat Ngantak Gubernur Buka Belangan, Rabu (5/3/2025).

Prosesi adat diawali dengan arak-arakan Gubernur Lampung beserta keluarga yang diarak masuk ke dalam Mahan Agung. Di tengah acara adat juga digelar Tari Ngigel, dimana Gubernur Mirza bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar berdiri di tengah-tengah dan dikelilingi seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung yang melambangkan kebahagiaan dan kebersamaan.

Gubernur Mirza menyebutkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi memiliki makna filosofis yang mendalam dalam budaya Lampung, yakni sebagai simbol kebersamaan, keterbukaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.

“Pintu ini kita buka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berinovasi. Kehadiran Bapak dan Ibu di Mahan Agung ini adalah simbol dari eratnya persaudaraan, kebersamaan, serta komitmen kita dalam membangun daerah dan bangsa,” kata Gubernur.

Dalam perjalanan pembangunan Lampung, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat. Oleh karenanya, melalui momentum “Ngantak Gubernur Buka Belangan” ini, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat persaudaraan, memperkuat komitmen, dan meningkatkan semangat kerja bersama dalam mewujudkan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemerintah Provinsi Lampung, kata Gubernur, berkomitmen untuk terus mendukung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur.

“Mari kita terus bergandengan tangan, membuka pintu-pintu kebaikan, dan membangun Lampung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal yang semakin memperkokoh persatuan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Gubernur.

Acara kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Gubernur didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Wakil Gubernur serta Forkopimda.

Hadir dalam acara, Anggota DPR RI Dwita Ria Gunadi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forkopimda Provinsi Lampung, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung