Diposkan pada

Diduga Ayah Tiri Melakukan Percobaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tirinya, Pelaku Telah Diamankan Polres Cilegon.

SERANG,Mediarepublika.com-Diduga Seorang ayah tiri melakukan percobaan peleceehan seksual kepada anak tirinya di Kampung Seraga RT 001 RW 001, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

 

Perbuatan tidak senonoh itu dilakukan ayah tiri yang bernama Ahmad Hasbullah berusia 55 tahun terhadap anak tirinya yang berinisial (DR) berusia 19 tahun mengakibatkan trauma yang mendalam bahkan korban sampai sa’at ini malu untuk keluar rumah dan lebih banyak mengurung diri di kamar.

 

Menurut keterangan korban kejadian itu sudah beberapa kali dilakukan oleh ayah tirinya, namun korban slalu menggagalkan niat bejad ayah tirinya tersebut.

 

Bahkan pelaku mengancam akan memberikan obat tidur kepada korban jika kelakuan bejadnya itu dilaporkan  kepada ibunya”, ungkap korban

 

“Alhamdulillah sampai saat ini allah masih melindungi saya dari perbuatan percobaan pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri saya dan atas saran dari beberapa teman, akhirnya saya dan keluarga dapat melaporkan perbuatan keji ayah saya tersebut dengan barang bukti yang saya miliki, dan saya berharap pihak kepolisian dapat memberi hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku agar tidak ada lagi kejadian serupa”, imbuh korban

 

“Menurut informasi yang di dapat sa’at ini pelaku sudah diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Cilegon pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 17:30 WIB atas laporan dari korban didampingi keluarga korban dan sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak penyidik Polres Cilegon.

 

Sampai berita ini diterbitkan, pihak Polres belum dikonfirmasi lebih lanjut.

(Ibnu)

Diposkan pada

Ketua DPRD Lampung Hadiri Pelepasan Pj. Sekdaprov Lampung Fredy SM yang Memasuki Masa Purna Tugas

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara pelepasan purna tugas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy SM, di Balai Keratun Lt. 3, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Bandarlampung, Jumat (28/2/2025).

Fredy dilepas Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, setelah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 35 tahun.

Dalam kesempatan itu, Firsada menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Fredy untuk kemajuan Provinsi Lampung.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerja keras dan dedikasi Bapak Fredy. Terima kasih atas segala yang telah Bapak berikan dan lakukan untuk kemajuan Provinsi Lampung,” ujar Firsada.

Pada pelepasan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza.

Firsada mengatakan Fredy telah memimpin dengan penuh keteladanan, menjaga integritas, dan bekerja tanpa mengenal lelah demi Provinsi Lampung.

“Kepemimpinan Bapak selama ini telah memberikan pengaruh yang sangat positif dalam pemerintahan dan pembangunan Provinsi Lampung,” katanya.

Firsada mengajak semua untuk memberikan doa dan harapan yang terbaik untuk Fredy. Menurutnya, meski pensiun, Fredy akan terus menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Lampung.

“Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkahnya. Kita tetap memiliki ikatan yang kuat sebagai bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Pelepasan purna tugas ini juga sekaligus perpisahan Siti Fatimah Fredy sebagai Pj. Ketua DWP Provinsi Lampung.

Sementara itu, Fredy menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membersamai dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memajukan pembangunan daerah, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Besok 1 Maret 2025 saya memasuki masa purna bhakti sebagai PNS sekaligus sebagai Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Sebuah perjalanan panjang yang telah saya jalani bersama keluarga besar Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Fredy.

Fredy menyampaikan permohonan maaf jika dalam menjalankan tugas, ada kesalahan dan kekurangan. “Semoga semangat tetap terjaga mewujudkan Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” katanya.

Turut hadir, Ketua DPRD lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se- Provinsi Lampung, Instansi Vertikal dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Diposkan pada

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Berharap Seluruh Elemen Masyarakat Dapat Berpartisipasi Dalam Pembangunan

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah. Selasa (04/03/2024)

Cita-cita besar pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun kedepan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam 6 bulan ke depan kebijakan pembangunan daerah tersebut harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030.

Hal tersebut tentunya membutuhkan kontribusi berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kita harus saling bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, instansi vertikal, Perguruan Tinggi, dunia usaha, insan pers dan seluruh elemen Masyarakat di Provinsi Lampung,” ajak Gubernur.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 juga menyatakan tekadnya untuk konsisten menjalankan amanah dalam memimpin Provinsi Lampung.

“Kami memohon doa restu kepada hadirin dan seluruh masyarakat Lampung untuk melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Lampung dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gubernur.

Di akhir pidatonya, Gubernur bersama Wakil Gubernur Lampung secara pribadi serta Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Sidang Paripurna.

“Semoga jalinan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kepada masyarakat Lampung, Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Semoga doa, ikhtiar, niat baik kita mendapatkan ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Diposkan pada

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung Dalam Pencapaian Visi dan Asta Cita Pembangunan Nasional

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.

Sejak awal kampanye kepada masyarakat Lampung, Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan telah menetapkan visi yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Menurut Gubernur, visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kedalam 3 misi cita, yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya, tidak menjadi beban bagi pembangunan.

Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis juga berpeluang sebagai magnet investasi yang mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas kegiatan sosial-ekonomi, pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global.

Di tengah potensi bonus demografi dan sumber daya alam tersebut, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan.

Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen (dibawah rata-rata nasional), tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen (diatas angka rata-rata kemiskinan nasional), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 73,13 (dibawah angka IPM Nasional).

“Memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur selanjutnya mengutarakan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan harus diprioritaskan, terutama dalam mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.

​​​​​Gubernur juga menegaskan dukungan nya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

Di sektor pendidikan, Gubernur ingin memastikan agar setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter.

Pun demikian halnya di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan masyarakat Lampung agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,

Kemudian Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada seluruh aparatur, Gubernur mengajak untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki diri. Aparatur, kata Gubernur, harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat.

Di sisi lain, Gubernur juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Cita-cita besar pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun kedepan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam 6 bulan ke depan kebijakan pembangunan daerah tersebut harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030.

Hal tersebut tentunya membutuhkan kontribusi berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kita harus saling bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, instansi vertikal, Perguruan Tinggi, dunia usaha, insan pers dan seluruh elemen Masyarakat di Provinsi Lampung,” ajak Gubernur.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 juga menyatakan tekadnya untuk konsisten menjalankan amanah dalam memimpin Provinsi Lampung.

“Kami memohon doa restu kepada hadirin dan seluruh masyarakat Lampung untuk melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Lampung dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gubernur.

Di akhir pidatonya, Gubernur bersama Wakil Gubernur Lampung secara pribadi serta Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Sidang Paripurna.

“Semoga jalinan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kepada masyarakat Lampung, Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Semoga doa, ikhtiar, niat baik kita mendapatkan ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Diposkan pada

Di Mahan Agung, Iyay Mirza Dijaga Pusaka Jaga Pati Demi Mayang Bekekhang

LAMPUNG, — Rahmat Mirzani Djausal atau Iyay Mirza, diantar (antak) secara adat oleh masyarakat Lampung Pepadun masuk Rumah Dinas Mahan Agung. Gubernur Lampung itu kemudian diterima masyarakat adat Lampung Pesisir.
Erdiansyah gelar (adok) Gusti Pn Igama Ratu dari penyimbang Say Batin Kebandaran Marga Balak Telukbetung menyambut penyerahan masyarakat adat, terutama dari Sungkay Bunga Mayang dengan memberikan pusaka dan pakaian kebesaran kepada Iyay Mirza.

Pusaka yang diberikan Marga Balak Teluk berupa keris yang diberi nama keris Jaga Pati dan pakaian kebesaran berupa kain sembika dan topi tapis (picung) bernama Mayang Bekekhang, kata Erdiansyah kepada Helo Indonesia, Sabtu (8/3/2025).

Dijelaskan Gusti Pn Igama Ratu, kain sembika dan picung melambangkan kehormatan. “Secara filosofis, kami memberikan kepercayaan kepada Pak Gub untuk menjaga kehormatan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Kehormatan masyarakat adat Lampung sesuai falsafah hidup masyarakat adat Lampung, kata Gusti Pn Igama Ratu.

PUSAKA

Pusaka keris Jaga Pati merupakan merupakan simbol masyarakat Lampung menjaga Iyay Mirza agar senantiasa terlindung dari marabahaya.
“Jaga artinya menjaga, pati artinya bahaya. Jaga Pati simbol masyarakat Lampung menjaga Iyay Mirza dari bahaya,” ujarnya.

PICUNG

Topi atau picung bernama Mayang Bekekhang, Mayang artinya burung elang sedangkan Bekekhang artinya berjemur.

“Kita harus bangga memiliki kekayaan tradisi yang mengajarkan adat terhadap lingkungan sosial,” kata Anshori Djausal. Dengan nilai-nilai budaya tersebut akan terpelihara masyarakat yang hidup damai, ujar Bang An, panggilannya.

Gubernur Mirza dan Wulan Sari diiringi arak-arakan adat membuka pintu rumah. Wujud rasa senang, Iyay Mirza melakukan Tarian Ngigel bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rabu (5/3/2025).

Tradisi ini memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol kebersamaan, keterbukaan, dan gotong royong dalam membangun daerah.

Tradisi “Ngantak” sendiri merupakan tradisi turun temurun di Lampung sebagai simbol keterbukaan tuan rumah dalam menerima tamu. “Tradisi ini simbol eratnya persaudaraan, kebersamaan, serta komitmen dalam membangun daerah dan bangsa,” ujar Iyay Mirza.

“Ngantak” yang berarti membuka pintu, dimaknai Gubernur sebagai simbol keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi masyarakat. “Pintu ini kita buka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga simbol keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berinovasi,” tegasnya.

Iyay Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komitmen, dan meningkatkan semangat kerja bersama demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam perjalanan pembangunan Lampung, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya. (HBM).

Diposkan pada

Honorer Sangat Kecewa dengan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK.

SERANG, Mediarepublika.com – Honorer di seluruh Indonesia, termasuk Banten, kecewa dengan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Pengangkatan CPNS kini dijadwalkan pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026.

 

Ketua Forum Non ASN Republik Indonesia, Taufik Hidayat, menilai keputusan ini tidak menyelesaikan masalah honorer. “Anggota dewan tidak tahu kondisi lapangan. Banyak honorer yang sudah masuk usia kritis,” ujarnya. Taufik menyayangkan kebijakan yang memperburuk kondisi honorer yang sudah banyak dirumahkan.

 

Taufik meminta DPR RI dan Menpan RB turun langsung ke lapangan. “Kebijakan ini justru menciptakan pengangguran baru,” tambahnya. Ia menegaskan agar honorer tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

 

Taufik mengkritisi salah satu poin rapat yang menyebutkan pengangkatan CPNS dan PPPK baru selesai pada 2026. “Seharusnya pengangkatan dilakukan bersama di bulan Maret. Kenapa masih ada tes tahap satu dan dua?” tegasnya.

 

Taufik mengatakan hasil rapat ini menunjukkan ketidakjelasan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. “Pemerintah tidak konsisten. R2 dan R3 saja belum tuntas, sekarang malah ada penundaan lagi,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan honorer harus selesai pada Desember 2024.

 

Taufik juga menyebut banyak honorer yang terkena PHK karena kebijakan seleksi CPNS dan PPPK yang tak jelas. Forum Non ASN RI menuntut agar proses seleksi yang sudah terjadwal diselesaikan, termasuk masalah R2 dan R3, serta seleksi tahap dua tanpa penundaan lebih lanjut.

 

“Penundaan ini berisiko bagi honorer yang sudah lulus tapi mendekati usia pensiun. Masa pengabdian mereka akan terpangkas,” kata Taufik. Forum Non ASN juga meminta agar honorer yang telah dirumahkan untuk dipekerjakan kembali.

(Red)

Diposkan pada

Merasa Dirugikan, Lia Laporkan Dugaan Penggelapan Motor Kepada Polres Tabalong

Tabalong, – Disinyalir adanya dugaan tindak penggelapan berupa Motor Scoopy milik Lia Warga Pugaan Tabalong akibat Hutang Piutang Mantan Suaminya kepada Yanur, masuk kejalur Hukum Polres Tabalong, Jum’at (07/03/25).

Alih-alih menagih hutang, Yanur beserta rekanan nya yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita datang kerumah anak ibu (Lia) yang beralamat di rumah dinas SMK Pugaan Kecamatan Pugaan, Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Jum’at (07/03/2025).

Adapun Kronologis, bermula Yanor beserta rekan datang sekitar pukul 02.00 WITA pada bulan Febuari 2025 lalu. Kedatangan Yanur dan rekanan kerumah ibu Lia bertujuan untuk menagih hutang mantan suaminya (Ego), yang mana sebelumnya Lia sudah menjelaskan jika dirinya telah cerai dengan Ego. Akan tetapi mereka tidak percaya jika Lia telah berpisah dengan Ego, KemudianYanur beserta rekanannya meminta jaminan sepeda motor Scoopy Napol DA 6827 UAB warna biru putih noka MH1JFW116GK3242851 Nosin JFW1E1339665 milik Atas nama pribadi Lia.

“Saya tidak ada urusan dengan mereka, akan tetapi Barang milik saya berupa Motor Scoopy secara paksa di ambil oleh Yanur yang mengaku mempunyai sangkutan dengan mantan suami saya,”katanya kepada media ini.

Akibatnya, dikarenakan Yanur dan rekanan memaksa dan saat itu kondisi rumahnya menjadi ramai sehingga berdatangan Ketua RT dan warga sekitar, Lia terpaksa menyanggupi Yanur mengambil sepeda motor sebagai jaminan salama satu Minggu.

“Jika lebih dari seminggu Yanur berjanji motor akan di titipkan di Kapolres Tanjung sebagai jaminan agar mantan suaminya datang menemui Yanur,” terang Lia.

Usai melewati jangka waktu yang telah ditentukan, Lia mencoba meminta bantuan kepada (Is) selaku insan Pers untuk mengetahui keberadaan barang miliknya tersebut. namun saat ditelusuri, barang milik Lia tidak ada di Polres Tanjung sesuai ketentuan perjanjian dan belum diketahui keberadaannya.

Pada tanggal (06/03), Lia ke Polres Tanjung untuk membuat laporan dan sudah di terima. Kemudian Lia di arahkan pulang, untuk sementara laporan di selidiki oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Tabalong.

Menjelang satu hari setelah Laporan, Lia Tidak tinggal diam dan kembali datang ke Polres Tanjung pada (07/03), dan dari pihak kepolisian Polres Tanjung meminta agar ibu Lia memastikan kembali keberadaan motor tersebut kepada Yanur.

“Karena tidak jelas, saya meminta bantuan kepada awak media agar dapat menghubungi pihak Kepolisian dan Yanur agar dapat mengetahui keberadaan barang milik saya,”ujar Lia.

Diketahui bahwa Yanur yang beralamat di Desa Santun RT 05 no 76 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, Lia bersama awak Media mendatangi kediaman Yanur untuk mempertanyakan keberadaan motor tersebut. Setiba di rumah Yanur, terlihat ada istri dan adik iparnya memberikan informasi bahwa motor tersebut sudah digadaikan.

“Ketika di tanya, istri Yanur dengan jujur mengakui bahwa motor sudah di gadaikan sebesar 4 juta Rupiah,”ucapnya.

Setelah mendapatkan informasi, Lia kembali pulang dan di perjalanan Lia melihat motor nya yang sudah di modifikasi plat nomor yang berbeda da menghentikan motor tersebut. Kemudian Lia mencoba untuk mencari informasi dari pengendara sepeda motor tersebut, Pengendara itu mengakui jika motor tersebut berasal dari Yanur kepada anak nya dengan sistem Gadai.

Atas kejadian tersebut Lia kembali melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Tabalong dengan no.LI :STPL/78/II/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES TABALONG/POLDA KALSEL dengan tuntutan Dugaan Tindak Penggelapan terhadap barang milik Pribadinya.

Selain itu, Lia mengalami kerugian baik materil ataupun non materil sebesar 18 juta rupiah dengan perbuatan tidak menyenangkan.

“Atas kejadian ini, saya merasa malu dengan lingkungan serta adanya tindakan intimidasi sehingga ada rasa trauma serta rasa takut yang mendalam, padahal saya tidak bersalah dan tidak mengetahui hutang piutang mantan suaminya kepada Yanur,” jelasnya.

Lia berharap dengan adanya laporan tersebut pihak Polres Tabalong dapat membantunya dalam menuntaskan kejadian yang di alaminya sebagai Korban. Selain itu, Lia sebagai Warga Negara Indonesia berharap mendapatkan keadilan yang setimpal.

“Semoga Polres Tabalong dapat menindaklanjuti insiden ini agar dapat memulihkan kepercayaan Masyarakat,”harap Lia.

(Red)

Diposkan pada

Pemprov Lampung Ikuti Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak Secara Daring

BANDARLAMPUNG,—Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak secara daring. Kegiatan digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian/Lembaga terkait dan sejumlah Organisasi Perempuan Keagamaan, di Ruang Aula Heritage Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu (05/03/2025).

Kegiatan diawali dengan pembacaan Narasi Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi bersama oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Adapun kegiatan ini digelar oleh Kemen PPPA, dengan maksud untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, yang sangat beririsan dengan pendidikan karakter anak.

Kemen PPPA melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang sebelumnya telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan khususnya selama bulan Ramadan, misalnya Pesantren Kilat, Pesantren Ramadan Balita, dengan materi untuk anak seperti bercerita tentang sejarah kemuliaan Ramadan, membaca surat-surat pendek, mendongeng, hafalan dan lainnya.

Untuk memperkuat program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga memberikan dampak maksimal bagi anak, maka perlu diintegrasikan dengan konsep pemenuhan hak anak. Pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program dan kegiatan anak di bulan Ramadan tersebut dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu :

1. Melibatkan anak di dalam setiap tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan selama bulan Ramadan, dan
2. Orang tua dan pengasuh melaksanakan ‘Gerakan 1 jam berkualitas keluarga tanpa gawai’ selama bulan Ramadan di rumah.

Pada kegiatan tersebut, Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi dan Menko PMK Pratikno, juga berkesempatan menyapa adik-adik dari TK Aisyah 20 Rawamangun, TK Muslimat NU Pondok Cabe, dan TK Muslimat Sumedang yang mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi zoom.

Selain diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dan sejumlah Organisasi Perempuan Keagamaan, kegiatan ini juga diikuti oleh Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Agama, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi, dan BKKBN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selain itu juga ada Organisasi Perempuan Keagamaan semua Agama, Forum Anak Nasional, Forum Anak Daerah seluruh Indonesia, dan Forum GenRe.

Diposkan pada

Pemprov Lampung Terima Hibah BMN dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Untuk Penguatan Infrastruktur

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada menghadiri kegiatan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) bertempat di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Ditjen Bina Marga – Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (05/03/2025).

Proses serah terima BMN ini dilakukan berdasarkan  persetujuan hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada menyampaikan bahwa serah terima BMN adalah langkah strategis yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan aset negara, tetapi juga mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam pengelolaan barang milik negara secara transparan dan akuntabel.

“BMN merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Menurut Gubernur, jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung adalah urat nadi penghubung antar daerah, yang memegang peranan penting dalam mendorong mobilitas barang dan orang.

“Dengan adanya pengelolaan BMN yang baik, kita dapat memastikan bahwa aset-aset jalan dan infrastruktur lainnya tetap terjaga, berfungsi dengan maksimal, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” lanjutnya.

Gubernur menyatakan bahwa proses serah terima BMN ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola yang baik, efektif, dan efisien.

“Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan proses ini, dari awal hingga pelaksanaan yang kita saksikan hari ini,” ucapnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pengelolaan BMN yang baik dan transparan akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong perekonomian daerah, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Saya mengajak seluruh pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan memelihara aset-aset negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena aset yang terjaga dengan baik, akan terus memberikan manfaat bagi kita dan generasi mendatang,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  (BPJN) Lampung, Susan Novelia menyampaikan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung senantiasa berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam membangun dan merawat infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan efisien untuk masyarakat.

“Pengelolaan BMN yang tepat guna dan tepat sasaran menjadi sangat penting, untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal,” ucapnya.

Susan Novelia juga menegaskan bahwa proses serah terima ini bukan hanya sebuah prosedur administrasi semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memanfaatkan aset negara dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita jaga amanah ini, agar seluruh barang milik negara yang telah diserahkan dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk lingkungan kerja kita, tetapi juga untuk masyarakat luas,” ajaknya.

Melalui serah terima ini, Susan berharap hal ini akan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terus berinovasi dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

“Saya berharap kepada seluruh penerima BMN dari BPJN Lampung untuk dapat memanfaatkan secara optimal BMN dimaksud, sehingga manfaat dan dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Melalui serah terima ini, Susan juga berharap sinergi yang terjalin dalam Pengelolaan BMN antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung dan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat.

Serah terima ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) oleh Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Lampung dan sejumlah perwakilan penerima barang milik negara (BMN) yang dalam hal ini dilakukan secara simbolis oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, Pemerintah Kabupaten Mesuji, Wakil Bupati Mesuji M. Yugi Wicaksono.

Dalam kegiatan ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung melaksanakan serah terima BMN kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan total nilai Rp. 35,23 Milyar, terdiri dari :
a. Ruas SP. Daya Murni – Gunung Batin, kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan nilai perolehan sebesar Rp. 8,54 Miliar;
b. Jembatan Gantung Way Sekampung
(Jelujur), kepada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp. 9,62 Milyar;
c. Jembatan Gantung Sungai Cambai, kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan nilai
perolehan sebesar Rp. 8,67 Milyar;
d. Jembatan Gantung Sidomulyo, kepada
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai
perolehan sebesar Rp. 8,39 Milyar.

Diposkan pada

Gubernur Lampung Terima Audiensi Imam Besar Arab Saudi, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima audiensi Imam Besar dari Arab Saudi, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy, di Guest House Mahan Agung, Selasa (4/3/2025).

Dalam audiensi tersebut, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy menyampaikan doa dan harapan untuk kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

“Nama Bapak Gubernur, Rahmat Mirzani, mengandung makna rahmat. Semoga pertemuan ini membawa rahmat bagi kita semua,” ujarnya.

Juga berdoa agar Wakil Gubernur menjadi sumber inspirasi kebaikan dan mendukung Gubernur dalam memajukan Provinsi Lampung.

Syaikh Abdurrahman Al-Ausy mengajak seluruh dai dan ustaz untuk mendoakan para pemimpin, khususnya di bulan Ramadan.

“Pada momen-momen berdoa, terutama saat sujud dan di waktu-waktu mustajab, doakanlah pemimpin kita agar diberikan kekuatan, dijauhkan dari keburukan, diberikan kesehatan, dan diberikan terobosan-terobosan yang membawa kebaikan bagi wilayah yang dipimpin,” tuturnya.

Syaikh Abdurrahman juga menyampaikan bahwa dakwah di Mahan Agung ini akan menjadi tonggak penting dan disiarkan ke seluruh Indonesia.

“Ini adalah anugerah bagi Indonesia, bahwa dakwah yang diprioritaskan adalah mendoakan pemimpin,” katanya.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik kedatangan Syaikh Abdurrahman Al-Ausy ke  Provinsi Lampung.

“Hari ini adalah hari pertama kami menerima tamu, dan kami percaya bahwa beliau adalah orang yang paling baik yang ditakdirkan untuk mengawali perjalanan kami 5 tahun ke depan,” ungkapnya.

Gubernur Mirzani menegaskan komitmennya untuk menjadikan Lampung lebih baik dan lebih maju.

“Kami, masyarakat Provinsi Lampung yang mayoritas muslim, sepakat untuk menjadikan Lampung lebih baik. Saya berharap dapat memimpin daerah ini secara profesional dan terorganisasi,” ujarnya.

Gubernur berharap dapat bekerja sama dengan para kiai, ulama, ustaz, dan tokoh agama lainnya untuk memajukan Provinsi Lampung.

“Saya memohon doa agar kami dapat menjadikan Lampung lebih baik, agar Allah menolong sanak saudara, teman, dan anak-anak kami. Doakan juga agar wanita-wanita di Lampung menjadi wanita salehah dan anak-anak muda Lampung menjadi lebih baik dalam beragama,” tambahnya.

Kedatangan Syaikh Abdurrahman Al-Ausy di Provinsi Lampung  merupakan bagian dari Safari Ramadan, di mana salah satu agendanya adalah menjadi imam sholat isya dan tarawih.