Kategori: Pemprov

Jakarta, — Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi  Lampung mengirimkan 10 atlit  (5 pasang) Kejuaran Nasional Liga Domino Indonesia, yang di laksanakan pada tanggal 30 – 31 Oktober 2022 di Grand Cempaka Hotel Jakarta.

Ketua Pengprov PORDI Lampung M. Yamil, S.Ag, MH yang mendampingi rombongan Kontingen Atlit PORDI Lampung mengatakan bahwa Atlit PORDI Lampung mengikuti kategori Beregu.

M. Yamil, menambahkan  tujuan dari diadakannya Kejurnas Liga Domino Indonesia ini untuk jalin silaturahim sesama Pengprov PORDI se-Indonesia, dan juga dapat belajar dalam pelaksanaan Kejuaraan Domino di Lampung nantinya.

“saya harap untuk Atlit PORDI Lampung dapat berlatih lagi agar dapat menyumbangkan nama di tingkat Nasional”, ucapnya.

Kejuaraan Nasional Liga Domino Indonesia di ikuti oleh 20 Provinsi termasuk PORDI Lampung dengan kategori Perlombaan Beregu dan Perorangan, pada Pelaksaan Liga Domino Indonesia juga di barengi dengan Pelantikan Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) dan Rakornas PB PORDI, Event ini dihadiri oleh Menpora yang diwakili Asisten Departemen Peningkatan IPTEK Kemenpora, Ketua Umum PB PORDI DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si, Wakil Ketua Umum PB PORDI, dan beberapa tamu undangan.

Di partai Final Beregu, Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kemenangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai juara dan Sulawesi Tenggara sebagai Runner Up, untuk urutan 3 dan 4 diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kategori Perorangan Atlit Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara, Runner Up dan peringkat 3 juga diraih dari Atlit Provinsi Sulawesi Selatan, untuk peringkat ke empat diraih atlit dari Provinsi Jawa Timur.

Lampung Tengah– Wakil Ketua III TP PKK Provinsi Lampung Erna Suud Hanan, mewakili Ketua TP PKK Provinsi Lampung, kembali melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan dari TP PKK Provinsi Lampung dan sejumlah OPD Pemprov Lampung.

Kali ini kunjungan kerja dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak , Selasa (1/11/2022).

Ketua TP PKK dalam sambutan yang dibacakan  Wakil Ketua III TP PKK Provinsi Lampung mengatakan bahwa sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dan
agenda kerja Pemerintah Provinsi Lampung, maka pada
tahun ini TP PKK Provinsi Lampung sebagai mitra
Pemerintah, memprioritaskan 3 isu utama yaitu
“pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak
anak dan pencegahan stunting”, yang sekaligus
menjadi tema kunjungan kerja pada hari ini.

Isu pemberdayaan perempuan hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi ibu-ibunya diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.

“Kenapa permasalahan stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Stunting, tambahnya, berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Meskipun berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) capaian Provinsi Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik, dari 26,26% pada tahun 2019 menjadi 18,15% di tahun 2021 (dibawah nasional 24,4%), akan tetapi masih dibutuhkan kerja keras kita semua untuk mewujudkan Provinsi Lampung bebas stunting masih sangat diperlukan.

Hal itu lah yang melatarbelakangi kunjungan kerja Tim Penggerak PKK pada hari ini yang dilaksanakan bersinergi dengan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti Dinas Kesehatan;  BKKBN; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas PMD; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;  PMI dan Pokja PAUD Provinsi Lampung.

“Dan kami menjadikan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sekaligus desa/kelurahan konvergensi penanganan dan pencegahan stunting ini sebagai contoh ideal kelembagaan dan kegiatan minimal yang seyogyanya ada dalam suatu kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil.” tegasnya.

Ini juga menjadi contoh keroyokan program oleh OPD pada lokus yang sama mulai dari pendataan yang akurat sebagai dasar kebijakan; pelibatan perempuan dan anak dalam proses musrenbangdes; penguatan usaha ekonomi bagi ibu-ibu keluarga berencana pemenuhan hak anak di sisi kesehatan dan pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif, revitalisasi posyandu, PAUD holistik integratif, sekolah ramah anak dan pusat kegiatan anak,

Pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan KWT dan pemanfaatan lahan paket kebun, kandang, dan kolam serta kemampuan ibu-ibunya untuk mengolah makanan bergizi; pola pengasuhan keluarga yang baik dan penguatan

“Remaja menjadi koselor sebaya dan yang paling penting adalah ibu-ibu PKK yang dapat menjadi penggerak di kelurahan, ” ujarnya lagi

Sementara itu Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, dalam kesempatan tersebut mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten lampung tengah, mengucapkan selamat datang kepada ketua tim penggerak PKK Provinsi Lampung beserta jajaran, dikabupaten  lampung tengah. dengan segenap rasa suka cita.

Sebagai kabupaten terluas di provinsi lampung, tentunya tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran penting untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah kabupaten lampung tengah, dalam upaya membangun masyarakat Lampung, demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Berkat perjuangan segenap elemen masyarakat, serta tak lepas dari peran organisasi wanita di- lampung tengah, ditahun 2022 ini kabupaten Lampung Tengah telah menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya, yang tentu menjadi pemompa semangati agar terus berbenah sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam kesempatan itu dilangsungkan juga penyerahan bantuan secara simbolis yakni
*TP PKK PROVINSI LAMPUNG*
– 1 orang penerima MESIN JAHIT PORTABEL
– 1 orang penerima OVEN
– 1 orang penerima KURSI RODA DEWASA
– 1 orang penerima ALAT BANTU JALAN
– 1 orang penerima ALAT BANTU DENGAR

*DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN*
–  Bantuan 2.500 butir telur
– Banntuan 100 DOC KUB

*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*
– bantuan bantuan 20 rompi
– bantuan 20 paket kelengkapan sekolah dan alat tulis

*DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN*
–  bantuan PMTAS berbahan dasar Ikan.
– bantuan 20 paket  budikdamber

*DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA*
– bantuan paket Bibit buah dan sayuran
 Pemberian Makanan Tambahan Ke 5 Balita & Ibu Hamil dan simbolis Apron untuk Ibu Menyusui & 400 butir telur rebus dari Keswan (POSYANDU)

Jakarta-Sebagai puncak pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, MA. didampingi Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, SE, MAP menyampaikan paparan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Lampung dg judul “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Masa Recovery Covid-19 di Hotel Redtop Jakarta (1/11/2922).

Peparan atau Presentasi Uji Publik dari masing-masing Pimpinan Badan Publik akan dikomulatifkan dengan nilai kuesioner yg telah diperoleh sebelumnya.

Kegiatan ini adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk menilai tingkat kepatuhan Badan Publik  terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan predikat “Menuju Informatif”. Dengan perolehan nilai  kuesioner katagori B, diharapkan nilai presentasi ini akan mendongkrak nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi predikat tertinggi   “Informatif”.

Sekda Provinsi Lampung menyajikan materi tentang inovasi dan strategi yg telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejalan dengan Janji Kerja Gubernur/Wakil Gubernur Lampung nomor 32 poin f, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal ini pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, murah, dan secara meluas kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan secara umum dan penanggulangan Covid-19 secara khusus baik kegiatan yg telah dilalukan, yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini terus berusaha menciptakan inovasi dan meningkatkan strategi penyebarluasan informasi melalui berbagai media seperti cetak. elektronik, media sosial, website, media luar ruang. Disamping itu Pemerintah Provinsi Lampung juga menyediakan  media saluran aspirasi melalui layanan Call Center 08117905000 dan SP4N Lapor.

Dengan Keterbukaan Informasi Publik akan mempercepat terwujudnya cita-cita “Rakyat Lampung Berjaya”.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi gelaran Lampung Fair 2022 yang diinisiasi dan digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung. Agenda ini diharapkan dapat memacu geliat ekonomi di Sai Bumi Ruwa Jurai dengan membangkitkan gairah UMKM Lampung.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo  menjelaskan  bila even Lampung Fair di PKOR, Way Halim, Bandar Lampung ini diselenggarakan  oleh Apindo Lampung.

Ganjar menjelaskan terkait hal – hal teknis yang menyangkut  kegiatan, informasi seputar penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2022, saran dan masukan dapat langsung disampaikan kepada penyelenggara, dalam hal ini APINDO Provinsi Lampung.

Ganjar melanjutkan, pada awalnya Pemprov Lampung melihat kondisi pandemi  Covid-19 sejak tahun 2020 lalu yang menunjukkan peningkatan, sehingga dengan prinsip kehati – hatian Pemprov memutuskan untuk tidak menganggarkan kegiatan berskala besar di tahun ini.

Ia menjelaskan inisiasi jajaran Apindo dalam rangka memacu geliat ekonomi, khususnya di Lampung ini tentu mendapat respon positif dari Pemprov Lampung. Apalagi selama dua tahun terakhir pandemi melanda Tanah Air, bahkan global.

Selama itu pula ekonomi global mengalami pelemahan, tak terkecuali secara nasional maupun daerah.

Itu sebabnya, lanjut Ganjar,  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merespon positif inisiasi Apindo untuk menggelar even rutin tahunan Lampung Fair. Namun, menurutnya, kali ini Lampung Fair murni diselenggarakan Apindo.

Pemprov menurutnya berharap Lampung Fair 2022 membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kalangan dunia usaha dan bisnis, termasuk UMKM untuk berpromosi dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Dengan begitu, even LF 2022 dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Lampung.

Apalagi, Even bertajuk Lampung sebagai Gerbang Dunia Bisnis di Pulau Sumatera, Lampung Fair 2022 bukan hanya dipersembahkan untuk masyarakat Lampung, tetapi juga untuk masyarakat luas terutama di Pulau Sumatera. Lewat even tersebut, diharapkan dunia bisnis dan pelaku usaha termotivasi, untuk menghadirkan produk-produk kreatif.

Melalui ekonomi kreatif, Pemprov Lampung akan memberikan kesempatan untuk perluasan kemampuan dalam bidang ekonomi. Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai bentuk usaha UMKM, serta berbagai bentuk kreatifitas yang orisinal dari masyarakat.

Penyelenggaraan Lampung Fair 2022 oleh APINDO saat ini sangat didukung dan disambut baik  karena dapat meningkatkan investasi dan menggerakkan perekonomian Lampung. Lebih dari itu, perluasan kemampuan dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan munculnya berbagai bentuk usaha UMKM serta berbagai bentuk kreatifitas yang orisinal dari masyarakat, disamping juga menghibur masyarakat.

Even Lampung Fair 2022 sendiri, berlangsung selama dua pekan mulai 29 Oktober – 14 November 2022. Dalam even tersebut, turut dimeriahkan artis-artis ibukota seperti Tipe X, Kerispatih, Hijau Daun, dan lainnya, ada juga ratusan kuliner hingga stan pameran pemerintahan.

Bandar Lampung — Asisten Pemerintahan dan Kesra, Qudratul Ikhwan, memimpin Rapat Persiapan Peringatan Hari Pahlawan ke-77 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa(01/11/2022).

Rangkaian kegiatan Hari Pahlawan ke-77 Tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari dimulai dari tanggal 9 November 2022 hingga 10 November 2022. Pada tanggal 9 November akan dilakukan apel kehormatan dan renungan suci, dan tanggal 10 November diselenggarakan upacara bendera, upacara tabur bunga di laut serta upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Tanjung Karang.

Dalam rapat tersebut dibahas tentang uraian tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung menjelang penyelenggaraa peringatan hari pahlawan ke-77 tersebut.

Hadir dalam rapat sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan unsur perwakilan dari OPD terkai

Bandar Lampung– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tandatangani  Nota  Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang  Paripurna  DPRD Lampung, Jumat (14/10/2022).

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampung, Hj. Elly Wahyuni, SE., MM dan  Anggota Dewan yang Hadir  rapat paripurna pada rapat kali ini sebanyak 57 orang dengan agenda Penandatanganan Nota  Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Gubernur Arinal dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah bersama-sama dalam rangkaian proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 dari awal sampai ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi bagian dalam  menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Gubernur Arinal melanjutkan, secara umum target asumsi makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2023, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi Lampung diproyeksikan tumbuh 3,5 sampai dengan 4,5 persen; Laju inflasi akan dipertahankan pada tingkat 2 hingga 4 persen; Pendapatan per kapita penduduk pada kisaran 43 hingga 44 juta rupiah; Tingkat Pengangguran Terbuka  berkisar pada 4,3 hingga 4,0 persen; dan

Persentase Penduduk Miskin pada rentang 11,9 hingga 11,4 persen .

Selanjutnya, disepakati pula:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level angka 70,3 sampai dengan 70,6 ; Indeks Gini berkisar pada 0,302 sampai dengan 0,319 ; Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104 hingga 105; Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,55 persen, dan Kondisi Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ditargetkan 77 persen dalam kondisi mantap; serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada level 7,066 persen.

Gubernur Arinal melanjutkan penetapan target Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan telah disesuaikan dengan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022;

Dan  Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal penyampaian rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dalam kesempatan itu  Gubernur mengatakan memperhatikan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp7.412.643.433.222,00

(Tujuh Triliun, Empat Ratus Dua Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Dengan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar              Rp4.146.226.408.108,00(Empat Triliun, Seratus Empat Puluh Enam Miliar, Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta, Empat Ratus Delapan Ribu, Seratus Delapan Rupiah)

; Pendapatan Transfer sebesar                       Rp3.251.814.923.379,00

(Tiga Triliun, Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar, Delapan Ratus Empat Belas Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu, Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah); Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14.602.101.735,00

(Empat Belas Miliar, Enam Ratus Dua Juta, Seratus Satu Ribu, Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

Belanja Daerah sebesar Rp7.381.761.189.686,00

(Tujuh Triliun, Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta, Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu, Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)

Memperhatikan rencana Pendapatan  Daerah dan Belanja Daerah maka terdapat Surplus anggaran pada Rancangan Struktur APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.882.243.536,00 (Tiga Puluh Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pembiayaan Netto sebesar Rp30.882.243.536,00 (Tiga Puluh Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terjadi akibat selisih dalam Pembiayaan Daerah sebagai berikut

Penerimaan Pembiayaan sebesar            Rp75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah); Pengeluaran Pembiayaan sebesar      Rp105.882.243.536,00

(Seratus Lima Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

Sebagaimana diketahui bahwa Agenda Strategis Nasional berupa Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan dalam rangka pilkada serentak tahun 2024.

Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.

Maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 kepada:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebesar Rp125.472.433.160,00 (Seratus Dua

Puluh Lima Miliar, Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Seratus Enam Puluh Rupiah)

dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung sebesar Rp34.081.725.200,00 (Tiga Puluh Empat Miliar, Delapan Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Rupiah);

Masih kata Gubernur, selanjutnya rencana Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pembahasan juga telah mengalokasikan: Kenaikan honorarium bagi Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) bagi 3.576 orang PTHL;

Pembangunan Sport Center, Pembangunan Gedung TVRI, Gedung Perpustakaan; Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi serta pembangunan di Lingkup Pertanian dalam arti luas;

Pembangunan gedung Unit Sekolah Baru SMKN di Pulau Tabuan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan SMAN di Kecamatan Wiralaga Kabupaten Mesuji;

Alokasi gaji PPPK pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan formasi usulan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

Alokasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan termasuk didalamnya BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Honorer NUPTK untuk 5.890 orang;

Alokasi Bantuan Keuangan Hibah kepada Partai Politik bertambah sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar, Delapan Ratus Juta Rupiah);

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman dan landasan dalam melakukan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dapat dibahas bersama DPRD Provinsi Lampung.

Dengan telah diselesaikannya tahapan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini, maka selanjutnya kami akan segera melakukan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah berdasarkan Kesepakatan Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani bersama ini.

Hadir dalam Rapat Sekretaris Daerah, Inspektur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro.

BANDARLAMPUNG—Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal bersama – sama Pengurus dan Anggota DWP Provinsi Lampung  Bidang Sosial & Budaya melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Halaman Kantor DWP Provinsi Lampung, Jumat (14/10/2022).

GERMAS merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan gaya hidup yang tidak sehat. Aksi GERMAS yang digelar DWP Provinsi Lampung ini merupakan rangkaian kegiatan HUT DWP ke-23 Tahun 2022 yang meliputi kegiatan Jalan sehat, Senam bersama, dan kegiatan Bazar.

“Melalui kegiatan GERMAS ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan perilaku hidup sehat, terutama bagi pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, baik di rumah maupun di lingkungan tempat kerja,” ucapnya.

Mamiyani juga berharap agar kegiatan Jalan Sehat dan Senam bersama ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat. Sementara, untuk kegiatan Bazar, Ketua DWP Provinsi Lampung berharap dapat membantu meningkatkan perekonomian para anggota yang memiliki usaha, baik itu berupa makanan dan kerajinan.

Selain GERMAS, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan Program SIGER (Saatnya Ikut berGErak untuk Rakyat yang membutuhkan) yang di inisiasi oleh Ibu Riana Sari Arinal, dengan memberikan bantuan berupa beberapa bahan pokok makanan kepada masyarakat dan Pegawai PTHL Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 75 paket.

SIGER ini merupakan kegiatan untuk membantu Masyarakat dan Para Petani dari Pasar Tradisional guna membantu menggerakkan perekonomian Masyarakat. Bantuan SIGER ini berupa bahan makanan seperti sayuran, lauk, bumbu dan produk produk UKM.

Program Siger merupakan kegiatan untuk saling berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, gerakan ini diinisiasi oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal dengan harpan dapat menginspirasi berbagai komponen masyarakat untuk tetap mengedepankan solidaritas sosial antar sesama warga masyarakat.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Wilayah Lampung, di Mahan Agung, Jumat (14/10/22).

Ketua Persi Lampung dr. Arief Yulizar, MARS, menjelaskan bahwa maksud audiensi ini, selain sebagai sarana silaturahmi dan perkenalan pengurus Persi Lampung, juga untuk mengundang Gubernur Lampung dalam kegiatan pelantikan Persi Wilayah Lampung tanggal 6 November 2022 di Hotel Golden Tulip.

dr. Arief juga mengungkapkan, selama 2 tahun ini Persi Lampung vakum dari kegiatan dikarenakan pandemi Covid. Oleh karenanya, pada kepengurusan yang baru ini, Persi Lampung akan segera melakukan kegiatan akreditasi ke seluruh rumah sakit, agar pelayanan lebih terarah dan semua masyarakat Lampung dapat terlayani dengan baik.

Gubernur Arinal Djunaidi dalam arahannya menginginkan agar seluruh rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karenanya, diharapkan Persi Lampung memperhatikan ketersediaan fasilitas, para dokter dan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung di tiap rumah sakit.

Selain itu, Gubernur juga mengharapkan dukungan Persi Lampung dan seluruh dokter serta tenaga kesehatan bersama pemerintah, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima pada Puskesmas dan daerah-daerah yang terpencil di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal juga mengungkapkan rencana pembangunan Rumah Sakit bertaraf Internasional yang digagas oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Kehadiran rumah sakit tersebut guna memberikan pelayanan kesehatan dengan standar yang terbaik, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan kesehatan ke luar negeri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihanna melaporkan, saat ini Provinsi Lampung memiliki 81 Rumah Sakit yang terdiri dari 22 Rumah Sakit Umum Daerah dan 59 Rumah Sakit Swasta.

Reihana juga mengungkapkan penghargaan yang baru saja diraih Gubernur Lampung atas keberhasilan cakupan kepesertaan BPJS di  Provinsi Lampung dari Kabupaten/kota per Oktober 2022 yang mencapai  86,08 persen dengan peserta JKN 7.662.171 jiwa, dari 8.901.566 jiwa penduduk.

Hadir dalam kegiatan Direktur RSUD Abdul Moeloek serta para Pengurus Persi Lampung diantaranya, Wakil Ketua Persi Lampung dr. Elitha Martharina Utari, MARS, Sekretaris Persi Lampung Dr. Edwin Rusli MKM, Bendahara Persi Lampung dr. Daniel Novian, MARS.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PRA POPNAS) Zona II Lampung Tahun 2022, di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Kamis (13/10/2022).

Pra POPNAS merupakan ajang pembibitan atlet muda daerah menuju pentas olahraga Nasional dan Internasional. Pra POPNAS Zona II Lampung diikuti oleh Kontingen dari Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu dan Kalimantan Barat.

Pra POPNAS Zona II Lampung akan berlangsung mulai dari tanggal 13 hingga 20 Oktober 2022 dengan mempertandingkan 8 Cabang Olahraga yakni Bola Basket, Bola Voli Indoor, Bulu Tangkis, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis dan Tinju.

Pra POPNAS sendiri akan dibagi menjadi lima zona, yaitu Zona 1 akan dilaksanakan di Jakarta, Zona 2 di Lampung, Zona 3 Kalimantan Selatan, Zona 4 Kalimantan Timur, dan Zona 5 Sulawesi Tenggara.

Mengawali sambutannya, Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta kepada seluruh Kontingen peserta Pra Pekan Olahraga Nasional (PRA POPNAS) Zona II tahun 2022, yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu dan Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2022 diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk    menyelenggarakan Multi Event PRA POPNAS Zona II. Insya Allah kami dapat mensukseskan penyelenggaraan Pra POPNAS Zona II tahun 2022,” ucap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh berkembangnya dunia olahraga dan prestasi para atlet Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung dalam waktu dekat ini, Insya Allah pada tahun 2023 akan membangun sport center yang akan menjadi bagian dari event-event olahraga baik ditingkat Nasional maupun Internasional,” lanjutnya.

Event Pra POPNAS ini, menurut Gubernur selain sebagai ajang mengukur kemampuan dan mengukir prestasi, juga diharapkan akan melahirkan calon atlet nasional yang akan membela Merah Putih di kompetisi olahraga dunia.

“Kepada seluruh peserta yang bertanding, saya minta untuk menunjukan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas dan fair play, selama mengikuti kejuaraan, semoga event ini akan membuka jalan bagi kalian untuk menunjukkan bakat dan potensi diri dengan dengan meraih prestasi terbaik,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Dr. Samsudin, M.Pd. pada sambutannya mengajak segenap peserta yang hadir untuk mengheningkan cipta sejenak dan berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia pada tragedi Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu.

Samsudin juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan reformasi dibidang olehraga dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Olahraga, yang mana undang-Undang tersebut mencakup Desain Besar Olahraga Nasional, seperti pembinaan atlet sedini mungkin dengan perioritas pada cabang olahraga tertentu, dan adanya lembaga independen/mandiri tentang penyelesaian sengketa olahraga.

Adapun, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya PRA POPNAS ini adalah sebagai bahan evaluasi pembinaan olahraga pelajar di daerah menuju POPNAS tahun 2023.

“PRA POPNAS ini juga sebagai babak kualifikasi 8 cabang olahraga untuk lolos mengikuti POPNAS tahun 2023 di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, serta menumbuhkembangkan semangat persahabatan diantara peserta PRA POPNAS Zona II Tahun 2022,” tutupnya.