Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan Kategori Khusus Kerjasama Penilaian pada Anugerah Raksa Bandha yang digelar oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Penghargaan diserahkan pada  acara pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, di Gedung Saburai BPMP Provinsi Lampung, Kamis (22/02/2024).

Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Dudung Rudi Hendratna dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara termasuk didalamnya juga terkait pengelolaan kekayaan negara.

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu terus berusaha untuk menghadirkan tata kelola aset yang dilakukan secara akuntabel dan profesional. Kementerian Keuangan senantiasa berupaya agar pengelolaan aset negara semakin andal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2023 telah banyak milestone yang di raih bersama, diantaranya kontribusi yang dihasilkan dalam bentuk PNBP dari Aset, Piutang Negara dan Lelang yang mencapai Rp28,28M tercapai 130,81% dari target dan tumbuh 23,91% (year on year). Realisasi pokok lelang pada tahun 2023 mencapai Rp412,5M tercapai 98,12% dari target atau tumbuh 14,44% (year on year).

“Hal ini tentu merupakan buah hasil kerja keras kita semua baik pada Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, Perbankan, Pegadaian, Balai Lelang, Pejabat Lelang kelas II maupun UMKM mitra,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

Selain itu, pada lingkup wilayah provinsi Lampung dan Bengkulu juga telah berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 857 bidang. Hal ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Hal ini tak lepas dari kerja keras dan sinergi dari seluruh stakeholder.

“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah terlibat dalam pengelolaan Piutang Negara dan Penilaian selama ini baik kepada seluruh satuan kerja maupun pemerintah daerah,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

Sebagai wujud apresiasi DJKN Lampung, pada hari ini dilaksanakan kegiatan Anugerah Raksa Bandha, yang di tujukan kepada Stakeholder berprestasi dalam peningkatan kinerja pengelolaan BMN, pengelolaan Piutang Negara dan Penilaian serta berkontribusi dalam pelaksanaan Lelang.

Pada Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 ini, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu akan memberikan penghargaan pada beberapa Bidang dan Kategori sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara
a. Kategori Utilisasi BMN
b. Kategori Sertifikasi BMN
c. Kategori Pelaporan BMN
d. Kategori PNBP
e. Kategori Best Perfomance Stakeholder

2. Bidang Lelang
a. Kategori Lelang Eksekusi
b. Kategori Lelang Non Eksekusi
c. Kategori Lelang Sukarela

3. Bidang Piutang Negara
a. Kategori Penyerah Piutang dengan  Pelunasan Terbanyak

4. Bidang Penilaian
a. Kategori Penilaian BMN
b. Kategori Penilaian BMD
c. Kategori Khusus

“Kami berharap bahwa penghargaan yang diraih oleh para pemenang agar dimaknai bukan sekedar sebagai plakat, namun sebagai sebuah upaya membangun kultur atau budaya untuk selalu menjaga serta mengelola aset negara sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

DJKN Lampung membuka ruang seluas-luasnya untuk sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pada Tahun 2024 ini Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu akan mengikuti program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sebelumnya pada bulan Maret tahun 2023 DJKN Lampung telah melakukan pencanangan ZI WBBM.

“Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk memperbaharui tekad kami yang tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, semoga Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu tahun ini dapat meraih predikat ZI WBBM,” pungkas Kakanwil DJKN Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim membuka Kegiatan Penilaian Paritrana Award Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip, Rabu (21/02/2024).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim menyampaikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga termasuk Kepala Daerah Gubernur, Walikota dan Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dan memastikan agar seluruh pekerja di Provinsi Lampung, memiliki perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Gubernur melanjutkan bahwa Paritrana Award adalah apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

“Filosofi Paritrana Award adalah melahirkan awareness untuk memenuhi hak jaminan sosial setiap warga negara yang merupakan amanah konstitusi. Tentunya wujud komitmen nyata pemerintah telah hadir guna memastikan pekerja di Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengalokasikan bantuan kepada 14.700 pekerja rentan di Provinsi Lampung,” lanjut Gubernur.

Paritrana Award ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepedulian Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap peraturan jamsostek dan pekerja rentan di sekitar. Sehingga diharapkan dapat memperluas kebermanfaatan jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan baru.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) masuk dalam ‘Pilar Pembangunan Sosial’, dalam Tujuan 1, yaitu Tanpa Kemiskinan.

“Maka, selain upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, jika perusahaan mendaftarkan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui program CSR-nya membantu membayarkan iuran kepesertaan bagi pekerja rentan di sekitar perusahaannya, atau pekerja sektor informal yang tidak mampu, maka berarti perusahaan telah berkontribusi dalam pencapaian SDGs,” ungkapnya.

Diakhir, melalui kegiatan ini Gubernur berharap pelaksanaan Jaminan Program Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dapat semakin optimal melalui perlindungan kepada seluruh pekerja.

“Kepada para Pimpinan Daerah melalui OPD terkait, kiranya dapat mendukung dan mengawal bersama bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, agar dapat berjalan maksimal dan manfaatnya benar- benar bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung,” ucapnya

“Kepada para Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha untuk dapat berpartisipasi dalam mengikutsertakan pekerja di perusahaannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk pekerja-pekerja rentan di sekitar lingkungan perusahannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Sulistijo Nisita Wirjawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Paritrana Award diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah terselenggara sejak tahun 2017.

“Paritrana Award ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Aparatur Desa, dan Pelaku Usaha yang telah turut peduli dan berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayahnya,” ucapnya.

Didalam penyelenggaraannya, Paritrana Award tingkat Provinsi Lampung ini diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota dan 13.429 Badan Usaha di seluruh Lampung serta memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan awareness dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan coverage perlindungan jamsostek termasuk melindungi pekerja miskin dan tidak mampu.

2. Meningkatkan kepatuhan dan kepedulian Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap peraturan jamsostek dan pekerja rentan di sekitar.

3. Memperluas kemanfaatan Jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan baru.

Melalui kegiatan ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Sulistijo Nisita Wirjawan, berharap hal ini dapat memicu pemerintah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

“Harapannya melalui kegiatan penghargaan Paritrana Award ini dapat memacu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun Pelaku Usaha untuk dapat semakin meningkatkan awareness akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sekitar kita. Mari kita wujudkan masyarakat sejahtera dengan tagline ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ajaknya.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri High Level Meeting dan Capacity Building yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Auditorium Lt.4 Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (21/02/2024).

Gubernur Arinal menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rakor Inflasi Kemendagri RI beberapa waktu lalu, diketahui bahwa dibeberapa wilayah Indonesia terjadi kekurangan pasokan beras premium terutama di pasar – pasar modern,  sehingga perlu dipersiapkan secara bersama-sama upaya untuk menentukan langkah-langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di masyarakat.

“Hal ini perlu kita perhatikan agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga ditengah meningkatnya permintaan menjelang bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H,” ungkap Gubernur.

Beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Gubernur, terkait kesiapan menjelang Ramadan dan Idul fitri Tahun 2024 diantaranya yakni, Ketersediaan bahan pokok, Kewaspadaan cuaca, Kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur jalan, Kesiapsiagaan posko kesehatan, serta Aspek keamanan dari berbagai potensi ancaman.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyatakan bahwa telah melakukan peninjauan langsung ke pasar dan Gudang Bulog bersama Kepala Perwakilan BI, Kepala Bulog Lampung, dan Satgas Pangan guna memastikan ketersediaan beras.

“Alhamdulilah saya tegaskan bahwa stok beras di Provinsi Lampung dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.

Gubernur juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Lampung.  Oleh karenanya Gubernur meminta para Bupati/Walikota dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memantau dan memastikan ketersediaan gabah di wilayah masing-masing berkoordinasi dengan Satgas pangan setempat.

2. Mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal.

3. Perkuatan kepada petani dengan mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen.

4. Meningkatkan koordinasi dengan petani dan pedagang besar/ distributor beras.

5. Memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H. Kemudian kepada Satgas Pangan, Gubernur meminta agar dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan dukungan dalam menjaga stabilitas harga, memberikan tindakan baik melalui pembinaan maupun hukum yang berlaku sesuai peraturan, apabila ditemukan pelaku usaha yang menyimpang.

“Saya tegaskan kembali agar kita semua terus laksanakan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan Rakor sebagaimana Pemerintah Provinsi laksanakan hari ini, jika perlu dilakukan Apel Siaga, serta monev bersama,” pungkas Gubernur.

Pada High Level Meeting dan Capacity Building tersebut juga dilakukan pemaparan Evaluasi dan Prospek Inflasi Terkini di Provinsi Lampung serta langkah-langkah persiapan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H, oleh beberpa narasumber, diantaranya yakni : Kepala BPS Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Taufan Akib, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis menerangkan bahwa komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri selama empat tahun trakhir yaitu: Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, Minyak Goreng, Bawang Merah dan Cabai Rawit.

Menurutnya, menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1445H komoditas beras dan cabai merah perlu menjadi perhatian, karena dalam satu tahun terakhir (Tahun2023) telah memberikan andil inflasi y-on-y  tertinggi.

“Beras memberikan andil 0,8287 persen, sedangkan cabai Merah memberikan andil inflasi y-on-y sebesar 0,6096 persen, dan hingga saat ini komoditas tersebut ada sinyal terjadi kenaikan termasuk cabai rawit dan telur ayam ras,” paparnya.

Adapun Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan dalam paparan mengatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi yakni cabai merah, beras, cabai rawit, dan bawang merah.

GNPIP di Lampung menurut Junanto Herdiawan dilakukan dengan melaksanakan 7 program unggulan, diantaranya adalah dukungan Operasi Pasar, Penguatan Ketahanan Pangan Strategis, Perluasan KAD, Dukungan Subsidi Ongkos Angkut, Peningkatan Pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, Penguatan Koordinasi dan Komunikasi, serta Penguatan Infrastruktur TIK.

Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga mengatakan bahwa perlu dilakukan penguatan koordinasi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, diantaranya yakni :

1. Penguatan kegiatan pencatatan dan diseminasi stok dan harga komoditas bahan pokok dan penting sebagai acuan bersama dalam pengendalian inflasi.

2. Penegakan implementasi Harga Acuan Eceran Tertinggi dengan pemantauan dan sidak pasar serta Operasi Pasar/GPM/SPHP.

3. Perluas dan dorong realisasi Kerjasama Antar Daerah antar Kabupaten/Kota untuk Beras dan Hortikultura.

4. Penguatan sinergi komunikasi dengan media untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kecukupan pasokan beras dan mencegah perilaku panic buying.

5. Koordinasi penyediaan “Toko-Inflasi” dengan mengoptimalkan peranan BUMD dalam mendapatkan GKG dan ketersediaan beras di pasar.

6. Terus memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.

Sementara itu, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay dalam laporannya mengatakan bahwa Polda Lampung dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1445H akan melaksanakan Operasi Ketupat 2024.

Operasi ini dilaksanakan guna menciptakan situasi Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang aman dan nyaman, serta memperlancar arus mudik/balik dengan mengedepankan giat preemtif dan preventif yang didukung kegiatan humas, penegakan hukum dan banops untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Karoops Polda Lampung, Operasi Ketupat Krakatau 2024, Polri bersama Polda Lampung dan stakeholder terkait akan menerjunkan 4.362 personil yang tersebar di 73 pos pengamanan dan pelayanan.

“Dengan Operasi Ketupat Krakatau 2024 ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman kepada masyarakat sebelum, saat dan sesudah merayakan hari raya idul fitri 1445 H, juga terwujudnya KAMSELTIBCARLANTAS selama pelaksanaan Ops Ketupat Krakatau 2024,” ungkapnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim, menjadi pembina apel gabungan mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di lapangan Korpri, Senin (19/02/2024).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum menjelaskan bahwa progres pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Lampung pada tahun 2023, saat ini telah terisi 42 etalase dan 20.124 produk tayang serta 915 penyedia dengan transaksi sebesar Rp.408,580 Milyar yang berasal dari 38 Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan 27 Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Toko Daring hingga saat ini sudah terjadi transaksi sebesar Rp.14 Milyar.

“Saya sangat mengapresiasi terhadap keberhasilan kita semua dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur.

Melalui hasil kerja keras tersebut, maka kinerja perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023 dapat tumbuh 4,55% menguat dibanding tahun 2022 yang sebesar 4,28%. Pertumbuhan tersebut memberikan dampak pada penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung juga didukung dengan terkendalinya tingkat inflasi yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,47%, sesuai kisaran target 2%-4%.

Melihat pergerakan perekonomian masyarakat saat ini, Gubernur yakin dengan didukung berbagai kebijakan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tetap kuat dan dalam trend positif.

Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan yang inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat.

Agar lebih optimalnya proses pengadaan barang dan jasa tahun 2004, Gubernur Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 7 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, yang diharapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

1. Segera Menginput Pengadaan Rencana Sistem dalam Umum Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

2. Pengguna Anggaran segera menyusun perencanaan pengadaan (KAK, Spesifikasi dan HPS);

3. Kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 10 bulan agar segera mengusulkan proses pemilihan Ke Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Lampung;

4. Perangkat Daerah bersama APIP melakukan reviu terhadap HPS paket yang akan dilakukan tender;

5. Melakukan percepatan pengadaan belanja langsung menggunakan e-Purchasing;

6. Mengusulkan komoditas yang dibutuhkan secara kontinyu oleh masing-masing Perangkat Daerah, untuk masuk dalam E- Katalog Lokal;

7. Proses Pengadaan Langsung harus menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pencapaian dibidang Pengadaan barang/Jasa ditujukan juga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi pusat keunggulan “Center of Excellence” PBJ dengan tingkat kematangan level 4 (proaktif) yang saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh LKPP dan diharapkan pada tahun 2024 ini akan tercapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur berharap pada tahun-tahun mendatang, perlu ditingkatkan kapasitas personil di seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, baik pada tataran kebijakan, administratif maupun hal-hal yang bersifat teknis lainnya, sehingga mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Lampung akan semakin memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dan memenuhi kaidah-kaidah “Good Governance” (Pemerintahan yang baik).

Pada Tahun 2023 berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN RB, terdapat kenaikan yang signifikan terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi dimana Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mendapatkan predikat B (Baik).

“Predikat tersebut tidak bisa menjadikan kita berpuas diri, justru harus semakin meningkatkan kinerja setiap ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Gubernur.

Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur tersebut memuat penambahan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Penambahan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung karena adanya penyerahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dari Kabupaten ke Provinsi Lampung baik Personil, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D).

Perubahan nomenklatur UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi UPTD Pengelolaan Objek Wisata disebabkan karena status Menara Siger menjadi kawasan terintegrasi Bakauheni Harbour City dan adanya penambahan objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran ke Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Senin (19/02/2024).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam kunjungannya memaparkan gambaran umum mengenai Kalimantan Tengah serta menyampaikan keinginannya untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terkait kegiatan kunjungan kali ini, kami juga berharap sekali karena Lampung yang kami ketahui sangat maju, sangat berkembang dalam bidang urusan-urusan pengembangan dibidang pertaniannya, mulai dari pengembangan tanaman jagung, kemudian dari hilirisasi nanas,” ucapnya.

Dengan potensi Nanas yang juga cukup besar di wilayah Kalimantan Tengah, Edy Pratowo berharap Provinsi Lampung dapat berbagi ilmu dalam upaya pengembangan dan pengolahan nanas di Kalimantan Tengah.

“Kami memiliki potensi yang cukup besar, di kami ada yang namanya nanas madu, di wilayah Kalimantan Tengah. Nah cuma memang hilirisasinya untuk pengemasannya yang kami perlu pak. Makanya ini kami dari tim dari provinsi ini membawa teman-teman yang memang bergerak di bidangnya, ditugaskan bapak gubernur, kita lihat, barangkali kita bisa sharing sekaligus belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Lampung,” harapnya.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyambut baik kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo beserta jajaran ke Provinsi Lampung, dan diharapkan dari pertemuan tersebut dapat terjalin sinergi. Dan kerjasama  dalam upaya membangun kedua Provinsi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya menyampaikan ucapan terima kasih dan
selamat datang, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran Kepala
Perangkat Daerah, atas kunjungan kerja ini, yang tentunya tidak terlepas dari kita saling berbagi dan bertukar informasi terutama apa saja yang sudah menjadi keberhasilan yang telah dilakukan,” ucapnya.

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini, pembangunan perekonomian daerah tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri, sehingga sangat memerlukan kerjasama antar daerah yang akan saling memperkuat dan mendukung perekonomian.

“Kita harus melakukan kolaborasi antar daerah, membangun jaringan baik dalam bentuk perdagangan, sharing ataupun pembelajaran. Kita ingin mendorong daya saing yang begitu besar potensinya dengan daerah-daerah lain,” ucapnya.

Gubenur Arinal Djunaidi berharap dengan kunjungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Lampung dapat mensinergikan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Melalui kunjungan ini, bisa kita jajaki bentuk-bentuk sinergi kita dan kolaborasi kita dengan harapan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh pihak,” lanjutnya.

Gubernur melanjutkan bahwa Indonesia merupakan bangsa agraris, sehingga peran pertanian dalam perekonomian perlu dirtingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.

“Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Sektor pertanian memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan sehingga peran pertanian dalam perekonomian ini perlu kita intensifkan lagi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi juga memaparkan potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 di Provinsi Lampung.

Padi (data SIScrop) : 3,2 juta ton;
Ubi kayu : 7,3 juta ton merupakan peringkat I (satu) Nasional;
Jagung : 3,1 juta ton PK, merupakan peringkat III (tiga) tingkat nasional dan peringkat I (satu) se-Sumatera;
Pisang : 1,2 juta ton, merupakan peringkat III (tiga) tingkat Nasional;
Nanas : 862.000 ton, merupakan peringkat I (satu) tingkat Nasional;
Manggis : 3.500 ton.

“Sebagian besar produksi jagung di Provinsi Lampung sebagai bahan baku pakan ternak, selain itu digunakan juga untuk bahan baku industry lainnya seperti: pati jagung, pemanis jagung, dan tepung jagung,” jelasnya.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (19/2/2024).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian diwakili Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memimpin rakor pengendalian inflasi dari ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024.

Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13 & 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi.

“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari,” jelas Pudji Ismartini.

Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.

Direktur Pertimbangan Hukum Sila H. Pulungan mengingatkan dalam beberapa hal menjadi catatan dalam keterkaitan tugas dan kewenangan terhadap pengendalian inflasi ini.

Pentingnya koordinasi antara para pemangku kepentingan, serta adanya  sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk tetap satu langkah dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi meninjau operasi pasar beras sekaligus memantau ketersediaan dan harga-harga bahan pokok  di Pasar Panjang, Jumat (16/2/2024).

Dalam operasi pasar tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Bulog menjual beras SPHP kemasan 5 Kg seharga Rp 52 ribu. Operasi pasar ini juga digelar guna mengurai masalah terkait kesulitan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.

Setelah meninjau operasi pasar beras di pasar panjang, Gubernur juga meninjau Gudang Bulog di Campang Raya guna memastikan ketersediaan beras.

Bersama Kepala Perwakilan BI Lampung dan Perwakilan Bulog Lampung, Gubernur Arinal menegaskan bahwa stok beras di Provinsi Lampung dalam posisi aman.

Gubernur menegaskan bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, padi/gabah tidak boleh diperjualbelikan keluar daerah. Oleh karenanya, Gubernur akan mengetatkan pengawasan di pintu-pintu keluar Provinsi Lampung, bekerjasama dengan Satgas Pangan Polda Lampung dan Dinas Perhubungan guna menjamin stabilitas dan ketersediaan beras di masyarakat.

Gubernur menambahkan, Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Diantaranya Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan pada Februari akhir sampai awal Maret, dengan luasan lahan 140 ribu hektar dan estimasi panen 800 ribu ton.

Untuk itu, Gubernur meminta Bulog bekerjasama dengan Bumdes untuk menyiapkan gudang-gudangnya tidak hanya di ibukota provinsi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung guna menyerap hasil panen para petani di daerah.

Pesawaran – Setelah Kecamatan Tegineneng, Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali memberikan imunisasi melalui Gebyar Imunisasi Rotavirus kepada masyarakat di Kecamatan Negeri Katon pada Kamis (11/01/2024).

Bupati Pesawaran yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setdakab Pesawaran Joni Arizoni mengatakan lokus Pemkab Pesawaran memberikan Imunisasi Rotavirus di tiga kecamatan se – Kabupaten Pesawaran.

“Kemarin di Tegineneng, hari ini di Negeri Katon dan besok di Kecamatan Marga Punduh,” kata Joni di Balai Desa Lumbirejo, Negeri Katon.

Joni menerangkan Imunisasi Rotavirus diberikan kepada Bayi untuk mencegah stunting di Kabupaten Pesawaran.

“Imunisasi memiliki peran penting, selain dalam menurunkan angka kematian anak, juga menurunkan risiko anak untuk mengalami stunting,” sambungnya.

Tercatat anak dengan status imunisasi yang belum tuntas lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan anak dengan status imunisasi lengkap.

Ia menjelaskan, pemberian imunisasi ini sesuai dengan rekomendasi WHO untuk melakukan pemberian imunisasi Rotavirus (RV) pada bayi di negara dengan tingkat kematian terkait Rotavirus Gastroenteritis (RVGE) yang tinggi.

Ia meminta imunisasi Rotavirus ini untuk lebih dikampanyekan kepada masyarakat.

“Capaian Imunisasi RV ini harus lebih dikampanyekan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, terutama pentingnya imunisasi RV sebagai upaya pencegahan diare yang dapat berdampak stunting pada bayi,” pungkasnya.

Ia pun berharap dengan Gebyar Imunisasi semua bayi 2-4 bulan terimuniasi Rotavirus serta dapat mempercepat capaian Imunisai Rotavirus dengan target Nasional 100%.

“Semoga capaian sesuai dengan target, sehingga semua bayi dapat terimunisasi Rotavirus untuk mencegah penyakit Diare yang pada akhirnya bayi di Kabupaten Pesawaran akan terhindar dari stunting,”tutupnya.

Pesawaran – Imunisasi memiliki peran penting, selain dalam menurunkan angka kematian anak, juga menurunkan risiko anak untuk mengalami stunting.

Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran Heriansyah saat membuka kegiatan Gebyar Imunisasi Rotavirus bagi Bayi untuk Mencegah Stunting di Kabupaten Pesawaran.

Heriansyah menjelaskan, didalam penelitian, tercatat anak dengan status imunisasi yang belum tuntas 1,78 kali lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan anak dengan status imunisasi lengkap.

WHO telah merekomendasikan untuk melakukan pemberian imunisasi Rotavirus (RV) pada bayi kedalam program imunisasi Nasional pada semua negara, terutama dinegara-negara dengan tingkat kematian terkait Rotavirus Gastroenteritis (RVGE) yang tinggi.

“Sampai tahun 2023 terdapat 114 negara telah memasukkan imunisasi Rotavirus kedalam national immunization program,” ucapnya di Lapangan Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Rabu (10/01/24).

Ia meminta imunisasi Rotavirus ini untuk lebih dikampanyekan kepada masyarakat.

“Sampai saat ini, pelaksanaan imunisasi RV di Provinsi baru berjalan 9 bulan dengan lokus satu Kabupaten dari 6 Kabupaten/Kota, sehingga capaian imunisasi RV ini harus lebih dikampanyekan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan terutama pentingnya imunisasi RV sebagai upaya pencegahan diare yang dapat berdampak stunting pada bayi,” katanya.

Dirinya mengatakan menurut data Kemenkes RI bahwa capaian imunisasi Rotavirus secara provinsi baru sebesar 5,23% dan capaian di Kabupten Pesawaran tergolong cukup rendah.

“Untuk Kabupaten Pesawaran sendiri, kita sudah melaksanakan mulai Agustus 2023 yang lalu, namun capaiannya masih rendah. Capaian Imunisasi Rotavirus pertama 16,8% (1.518 bayi) dan Iminusasi Rotavirus ke-2, capainnya  10,3% (928 bayi),” lanjutnya.

Untuk itu sambung Asisten, kegiatan Gebyar Imunisasi ini adalah program untuk mempercepat capaian Imunisai Rotavirus dan diharapkan kedepannya mencapai target Nasional 100% dan semua bayi 2-4 bulan terimunisasi Rotavirus.

“Semoga capaian sesuai dengan target, sehingga semua bayi dapat terimunisasi Rotavirus untuk mencegah penyakit Diare yang pada akhirnya bayi di Kabupaten Pesawaran akan terhindar dari stunting,”tutupnya.

Turut hadir dalam acara Para Kepala OPD di lingkup Pemkab Pesawaran, Camat beserta Ketua TP PKK Kecamatan Tegineneng, Para Kepala Desa beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Tegineneng dan Para Kader.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (07/12/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, menyampaikan bahwa guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.

“Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional,” ucapnya.

Gubernur menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip dalam suatu organisasi q

“Tertibnya dalam pengelolaan kearsipan maupun administrasi dalam suatu organisasi sangat penting, namun masih sering dianggap sepele, hal kecil jika tidak ditangani dengan serius akan menjadi hal sangat fatal dan dapat merugikan semua pihak,” ujar Gubernur.

“Kualitas pengelolaan arsip di instansi pemerintah merupakan salah satu target dalam program reformasi birokrasi, artinya hasil penilaian pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam menentukan penilaian indeks reformasi birokrasi secara nasional, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” lanjutnya.

Sehingga, dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah pusat dan daerah, perlu membentuk Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada setiap lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

GNSTA merupakan acuan bagi lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan program tertib arsip. Adapun yang menjadi sasaran GNSTA meliputi 6 (enam) tertib yakni : tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib sarana dan prasarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan dilaksanakannya GNSTA di Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur berharap seluruh perangkat daerah untuk dapat :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan;
2. Membentuk organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif;
3. Meningkatkan sumber daya manusia kearsipan secara optimal;
4. Menggunakan dan mengelola prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan;
4. Melaksanakan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu;
5. Menyediakan dan menggunakan dana kearsipan secara efektif dan efisien.

Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Diakhir, Gubernur mengimbau kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat memberikan dukungannya untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik.

“Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih baik, kami menghimbau agar Bupati/Walikota Pemerintah Daerah 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, dapat memberikan dukungan dan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan hasil pengawasan kearsipan di daerah maupun secara nasional yang berdampak terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman, memaparkan bahwa berkaitan dengan transformasi digital kearsipan dan tertib arsip Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kita didesain oleh dunia tentang revolusi industri 4.0 bahkan hari ini berkembang menjadi society 5.0 dimana semua basicnya adalah digital. Oleh karena itu maka ini perlu kita mengarahkan situasi ini kedalam konteks kearsipan,” ucapnya.

Dalam konteks kearsipan, Andi Kasman menjelaskan bagaimana keaslian dokumen harus diintegrasikan kedalam kriptografi untuk menghindari hoax atau era post truth dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran.

“Salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan kearsipan kedalam konteks itu. Benteng terakhir informasi yang autentik berada di kearsipan jadi apabila terjadi masalah hoax, kembali kepada lembaga kearsipan yang menjanjikan arsip yang autentik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan dalam laporannya menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas kearsipan kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah melaksanakan tertib arsip di unit kerja masing-masing selama satu tahun terakhir.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dengan mendorong perangkat daerah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar lebih meningkatkan tata kelola kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Lalu, dalam rangka membangun kesadaran semua elemen terhadap pentingnya pengelolaan arsip ini, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan perlu dipandang untuk membentuk suatu Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Mamiyani dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun.

“Provinsi Lampung pada tahun 2021 menempati peringkat ke 25 dan pada tahun 2022 naik dan menempati peringkat ke 17 pada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK), hal tersebut tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan dukungan berbagai pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ucapnya.

Mamiyani dalam kesempatan tersebut juga mengumumkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 di Provinsi Lampung, yaitu :

Tiga terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2023.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.

Tiga terbaik Perangkat Daerah/Entitas Hasil Pengawasan Internal Tahun 2023 :
1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek
2. Sekretariat Daerah
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah

Tiga terbaik hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Biro Umum.
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat.

Tiga pengelola Arsip Terbaik pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Cek Ijah dari Badan Kepegawaian Daerah.
2. Eka Riana Darwati dari Rumah Sakit Jiwa Daerah.
3. Sadli Izazi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Tiga pengelola Arsip Terbaik pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 :
1. Oryza Krisnawati dari Biro Umum.
2. Mulyati dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Dwita Prayosa dari Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang hadir serta Perwakilan dari OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini komitmen kita bersama, sebab kalau kita ngurusin arsip tanpa komitmen maka kita tidak serius. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir kita sudah punya progress, kita sudah cukup bagus, ini tidak terlepas dari ANRI kami terus berharap kiranya Lampung terus dikawal agar ini makin kuat,” harap Sekdaprov.

Dibukanya Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini ditandai pemukulan gong oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Andi Kasman didampingi oleh  Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim dan Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan.