Gubernur Lampung Jadi Narasumber Webinar Dengan Tema Menguak Strategi Penthalik Lampung Melawan Covid-19

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menjadi narasumber Webinar dengan tema “Pekon/Tiuh Pekhang Melawan Corona di Sai Bumi Ruwai Jurai, Menguak Strategi Penthalik Lampung Melawan Covid-19” melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Jumat (18/09).

Webinar tersebut juga diikuti oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Achmad Chrisna Putra, Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Dirjen Bina Pemdes Dr. Nata Irawan, Anggota DPR RI Ir. Hanan Rozak, Rektor Universitas Lampung Prof. DR. Karomani, Ketua Satgas Perwakilan BNPB, Perwakilan Tim Penulis Buku.

Gubernur mengungkapkan situasi terkini terkait Covid-19 di Provinsi Lampung pada 3 minggu terakhir, peningkatan penderita Covid sangat signifikan. Data Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19 per 16 September menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat 45 kasus suspect positif Covid-19 dengan 9 kasus baru dan 36 kasus lama. Terdapat 666 kasus konfirmasi dengan 12 kasus baru dan 654 kasus lama.

Data terakhir, yang meninggal dunia dalam kasus konfirmasi Covid-19 menunjukkan perubahan bahwa penambahan konfirmasi kasus terdapat 7 orang, 4 orang dari Lampung Tengah, 1 orang dari Metro, 1 orang dari Bandar Lampung, 1 orang dari Tulang Bawang. Total kasus yang sudah terkonfirmasi ada 694 kasus.

Gubernur mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus baru Covid-19 diantaranya, Protokol Kesehatan belum dilaksanakan dengan baik, adanya relaksasi terhadap Provinsi yang mengapit Lampung memberikan efek pada mobilitas penduduk, banyaknya orang tanpa gejala yang tinggal di Lampung tapi bukan berasal dari Lampung. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Provinsi-Provinsi lain untuk memperhatikan masyarakatnya bila ingin bepergian keluar daerahnya serta longgarnya pintu masuk menuju Provinsi Lampung.

Strategi dan upaya yang bisa dilakukan antara lain, pendisplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan melalui pelaksanaan regulasi, sosialisasi dan edukasi cultural kearifan lokal dan pembentukan tim pendisplinan. Gubernur meminta kepada TNI, Polri, Pol PP juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya agar masyarakat bisa memahami betapa pentingnya menjaga Protokol Kesehatan, termasuk pengawasan ketat di beberapa pintu masuk.

“Saya mengimbau kepada para Gubernur se-Sumatera, Gubernur se-Jawa, ketika akan melakukan perjalanan terkait dengan kepentingan ekonomi maupun angkutan barang, maka harus memberikan surat keterangan bebas Covid, sehingga aman jika menyeberang wilayah,” imbau Gubernur.

“Mudah-mudahan Lampung menjadi Provinsi yang mampu, dan dalam posisi yang baik sehingga menjadi penopang di bidang ekonomi. Dan mudah-mudahan, ini akan memberikan pembelajaran bagi Provinsi lain, jangan gentar walaupun sedang dilanda pandemi,” tambahnya lagi. (Red)

Di Hotel Tulip Springhill Tempat Diselenggarakan Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020

Lampung, — Acara Penyelenggaraan Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020 Diselenggarakan Di Hotel Golden Tulip Sringhill pada tanggal 17 september 2020.

Acara ini di dasari dengan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan ada dua tujuan dalam penyelanggaraan.

“Meningkatkan sosialisasi dan promosi Program Bangga Kencana melalui Program GenRe di kalangan remaja, agar memiliki pengetahuan sikap dan perilaku yang positif dalam pengembangan diri secara mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial, yang pada saatnya nanti dapat mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.” ujar Ketua Penyelenggara.

Tujuan Khususnya Terseleksinya Duta GenRe Tahun 2020 yang dapat menjadi contoh figur dan teladan bagi remaja lainnya. Mengembangkan citra positif Program GenRe melalui figur Duta GenRe, Meningkatkan promosi Program Bangga Kencana di lingkungan remaja, Menambah wawasan jejaring kemitraan dan pemangku kepentingan terhadap Program Bangga Kencana dan GenRe melalui Duta GenRe.

Jumlah peserta Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini berjumlah 40 orang finalis yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri.

Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Ibu Kepala Perwakilan BKKBN hadir dalam acara tersebut. “Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama penyelenggara manyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GenRe Lampung, semoga di masa yang akan datang selalu dapat men-support pengembangan program GenRe sebagai upaya pembentukan remaja yang berkualitas dalam rangka menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.” ujar Ketua Penyelenggaraan.

“kami mohon kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung, berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara Puncak dan Penobatan Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020.” lanjutnya. (Red)

Bumi Dipasena Kembali Panen Berkat Hadirnya Listrik PLN

Lampung, mediarepublika.com 17 September 2020 – Listrik mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah yang mulai dirasakan petambak udang di Bumi Dipasena, Lampung yang pernah menjadi tambak udang terbesar di Asia Tenggara dan lumbung udang nasional. Sejak mendapatkan aliran listrik dari PLN pada bulan Maret lalu, petambak udang di Dipasena mulai bangkit dan merasakan panen.

Salah satu anggota Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung, Wagiran menuturkan bahwa ini adalah panen tambak perdana memakai listrik PLN dengan daya 10.600 Volt Ampere (VA). Di tambak berukuran 40×50 meter persegi, Wagiran menebar 100 ribu ekor benur (benih udang) per petak tambak. Umur udang saat di panen 90 hari berukuran sekitar 42 ekor per kilogran dengan tonase hasil panen mencapai 2,6 ton.

“Setelah disambung listriknya, kami coba langsung menebar benur dengan kepadatan tinggi dan ternyata berhasil. Ini bukti tambak Dipasena sangat layak dan masih produktif,” tambah Wagiran.

Wagiran pun menambahkan dari hasil panen kali keuntungan yang didapatnya bisa mencapai Rp 150 juta. Hasil itu pun baru dari satu tambak.

Sebelumnya, petambak udang Dipasena menggunakan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. Wagiran menuturkan bahwa hadirnya listrik PLN memangkas biaya operasional, khususnya untuk pembelian BBM.

Biasanya dalam 1 bulan biaya untuk membeli BBM guna keperluan genset mencapai 7 juta rupiah namun ketika menggunakan listrik PLN, kini biaya untuk keperluan listrik hanya 2 juta rupiah. Dengan kualitas listrik yang lebih baik dan murah otomatis meningkatkan keuntungan dari usahanya.

“Alhamdulillah dari panen kali ini bisa mendapat sekitar Rp 150 juta. Ini hanya satu tambak ya, satu tambak lagi saya panen dini waktu umur 60 hari. Saya kurang teliti mengamati udang dari awal, telat ngincir, dan udang kurang oksigen akhirnya 1 tambak itu banyak yang mati,” ujar Wagiran.

Tidak jauh berbeda, Ketua P3UW Lampung, Suratman yang sangat apresiasi upaya PLN yang sudah berhasil menerangi Bumi Dipasena.

“Dengan hadirnya listrik ini, tentu Bumi Dipasena ini menjadi lebih produktif dan tetap menjadi lumbung udah nasional,” ujar Suratman.

Guna meningkatkan layanan listrik di Bumi Dipasena, pada Agustus lalu, PLN juga telah berhasil mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Tinggi Mesuji – Dipasena 150 kiloVolt, yang membentang sepanjang 73,6 kms (Kilo Meter Sirkuit), dan di topang 211 Tower.

“Hal ini merupakan komitmen PLN untuk terus mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satunya dengan meningkatkan produksi udang dalam negeri, khususnya di Bumi Dipasena ini,” ucap General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Pandaporan Manurung.

Bumi Dipasena yang berada di Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung tambak udang nasional dengan udang windu dan udang vaname sebagai produk unggulan. Sebelumnya, Dipasena bahkan disebut sebagai tambak udang terbesar di Asia Tenggara.(Red)

Wakil Gubernur Lampung Buka Acara Bimbingan Teknis Program Smart Village

mediarepublika.com

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka acara Bimbingan Teknis Program Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2020, di Gedung Pusiban, Kamis (17/09).

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Plt. Kepala Dinas Pemerintah Desa dan Transmigrasi.

Konsep utama Program Smart Village yaitu mendorong desa-desa menjadi cerdas, memahami potensi desanya, memetakan apa yang menjadi nilai positif dari desa mulai dari material maupun imaterial, dan memetakan dengan maksimal baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Desa dan seluruh penggerak desanya, aparatur desa, aktivis, anak-anak muda di desa, seluruh kelompok-kelompok, elemen-elemen yang ada di desa, bergerak secara harmonis ke arah kemajuan desa. Dalam hal ini secara konkret, dimana ada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beroperasi secara maksimal diharapkan bisa bekerja sama menuju kesejahteraan desa dengan local system yang ada. Apapun nilai-nilai yang ada tidak akan disamaratakan, namun Smart Village sangat menyesuaikan apa yang menjadi kekayaan di desa tersebut.

Mayoritas bagian dari Provinsi Lampung adalah wilayah pertanian. Bukan rahasia umum bahwa para petani menghadapi beberapa persoalan untuk komunitasnya. Program Smart Village dihadirkan untuk menjadi pemecah dari persoalan-persoalan tersebut.

BUMDes diharapkan bisa mendorong dengan maksimal, ekonomi yang bergerak di desa secara manual maupun tradisional. Pemuda-Pemudi serta organisasi-organisasi yang bergerak di desa juga akan didorong untuk turut membantu. Termasuk juga dengan adanya Program Smart Village ini diharapkan bisa memfasilitasi kegiatan inovasi di bidang pertanian.

Beberapa desa memiliki fokus masing-masing dan Smart Village tidak akan menyeragamkan desa manapun, namun mendorong fokus-fokus desa ke arah kemajuan.

“Smart Village ini di Tahun 2020 memang belum bisa mendapatkan anggaran yang maksimal. Namun jangan khawatir, dengan waktu yang ada kita akan maksimalkan anggaran yang kita miliki dan di awal tahun Insya Allah Program Smart Village ini sudah bisa kita jalankan,” ujar Wagub.

Smart Village ini bukan hanya menjadi satu kewajiban atau tanggung jawab suatu OPD. Jika hari ini di tahun 2020 masih berada di Bappeda, tahun 2021 akan bergeser ke PMD. Namun Program Smart Village ini akan menjadi tanggung jawab bersama lintas OPD termasuk dinas-dinas lain.

“Semoga Program Smart Village di Provinsi Lampung ini bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya visi misi Bapak Gubernur tidak akan terwujud tanpa mendorong desa-desa di Provinsi Lampung ini menjadi desa-desa yang berjaya dan itu semua akan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutup Wagub. (Red)

Bank Lampung Gelar RUPS Untuk Mengukuhkan Presley Hutabat Sebagai Dirut

Mediarepublika.com

Bandarlampung, — Bank Lampung mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengukuhkan presley Hutabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung. Rapat yang dihadiri oleh Gubernur Lampung dan para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung, sebagai pemegang saham tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (17/09)

Komisaris Utama Bank Lampung, Fahrizal Darminto saat ditemui usai RUPS mengungkapkan bahwa Para pemegang saham sepakat mengangkat presley Hutabarat sebagai Direktur Utama, dan mengesahkan Fahmi Ridho sebagai Direktur Operasional Bank Lampung.

“Yang kedua tadi Pemegang saham juga sepakat, kita memutuskan mengusulkan bu Mira Rosana dan Pak Supra untuk diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan fit and proper test, nanti kalau OJK sudah mengeluarkan rekomendasi maka RUPS akan menetapkan pengesahannya sebagai Komisaris Independent, kalau ini berhasil Komisaris pun lengkap, jadi Bank Lampung siap untuk berkiprah dengan Kelembagaan yang lebih mapan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan bahwa Para Pemegang saham meminta kepada jajaran Direksi untuk segera menyusun langkah – langkah pengembangan bisnis.

“Intinya Bank Lampung siap menjadi agen pembangunan mendukung visi misi pembangunan daerah,” tandas Sekertaris daerah provinsi Lampung tersebut.

Ditempat yang sama, Dirut Bank Lampung , Presley Hutabarat menjelaskan bahwa “BPD (Bank Pembanguan Daerah) Lampung menjadi komersial, jadi BPD Lampung akan transformasi sesuai ketentuan yang ada di OJK, Kita juga harus dapat sejalan dengan visi misi Gubernur serta Bupati/Wali kota,” jelasnya.(Red)

Wakil Gubernur Lampung Pantau Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Di Kota Metro

Metro, mediarepublika.com — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, memantau Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, bertempat di Operation Room Setda Pemerintah Kota Metro, Kamis (17/09).

Turut hadir juga Walikota Metro Ahmad Pairin, Karo Pemerintahan dan Otda Provinsi Lampung, Kabid pada Dinas Kesehatan, serta Kabid pada BPKAD.

Wakil Gubernur mengungkapkan, situasi Pilkada saat ini menjadi situasi yang tidak biasa karena berlangsung di tengah pandemi. Di sisi lain, pandemi ini juga sangat berbahaya serta angka kasus semakin tinggi membuat semua kalangan menjadi resah. Hal ini menjadi satu cobaan bagi Kepala Daerah, mampu atau tidak menangani situasi pandemi ini. Wagub mengimbau kepada semua kalangan untuk terus tetap menjalankan protokol kesehatan serta mengupayakan sebaik mungkin penyelenggaraan Pilkada kali ini walaupun ditengah pandemi, demi bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membangun daerah.

“Saya mengingatkan kepada semua pihak terkait untuk bisa membaca situasi demi bisa  memperlancar jalannya Pilkada ini serta memperkuat keamanannya. Kita menjaga sebisa mungkin Pilkada di tahun ini menjadi Pilkada yang sehat walaupun diselenggarakan di tengah pandemi, serta kita menekankan netralitas bagi para ASN,” ujar Wagub.

“Saya sepakat untuk tidak menghadirkan massa atau boleh menghadirkan massa untuk para paslon tapi di batasi massanya. Kita maksimalkan kemampuan yang ada walalupun di tengah pandemi ini,” tambahnya lagi.

Walikota Metro dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur beserta rombongan atas kehadirannya di Kota Metro.

Ahmad Pairin selanjutnya melaporkan kondisi penanganan Covid-19 di Kota Metro dan penerapan sanksi bagi warga maupun perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Adapun jumlah penderita Covid-19 di metro sebanyak 19 orang dan meninggal 2 orang. Bagi korban yang meninggal sudah dipersiapkan pemakaman khusus Covid di Kota Metro.

“Kami juga sudah melakukan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Nanti juga kedepannya kita akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan dengan menutup sementara perusahaan yang melanggar,” terang Pairin. (Red)

Bank lampung Adakan Rapid Test, 13 Pegawai Dinyatakan Relatif

Bandarlampung, mediarepublika.com — Tiga belas pegawai kantor pusat Bank Lampung dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan Bank Lampung Selasa (15/9/2020). Dari 13 orang pegawai tersebut 4 orang dinyatakan negatif usai melakukan swab.

Edo Lazuardi Kabag Humas Bank Lampung menjelaskan Bank Lampung mempunyai kewajiban melakukan rapid test secara periodik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan tanggal 15 September 2020 kemarin Bank Lampung kantor pusat melaksanakan rapid test.

“Dari seluruh karyawan yang mengikuti rapid test pada tanggal 15 September 2020 kemarin. Hasilnya, 13 pegawai dinyatakan reaktif” ujar Edo Lazuardi.

Usai keluar hasil Rapid test kemarin, ke-13 pegawai yang dinyatakan reaktif tersebut di rumahkan untuk melakukan isolasi mandiri dan melakukan swab memastikan apakah mereka terpapar COVID-19 atau tidak.

Hari ini, Kamis (17/9) hasil swab 4 dari 13 pegawai tersebut sudah keluar dan hasilnya negatif. Untuk hasil swab 9 pegawai Bank Lampung lainnya menyusul.

Meski ada 13 pegawai Bank Lampung yang hasil rapid test nya reaktif namun Edo Lazuardi memastikan tidak mempengaruhi pelayanan di kantor cabang utama (KCU) Bank Lampung. Pasalnya hasil rapid test seluruh pegawai di KCU nonreaktif atau negatif Covid-19 .

Edo juga berharap masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena Bank Lampung selama ini telah menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penyemprotan disinfektan setiap ruangan yang sebelumnya tiga minggu sekali menjadi dua minggu sekali. Kemudian menyediakan wastafel di pintu masuk, pemeriksaaan suhu tubuh dan jaga jarak antara tiap nasabah. (Red)

Pemkab Gelar Operasi Yustisi, Puluhan Warga Lampung Selatan Tak Pakai Masker Dapat Sanksi

KALIANDA, mediarepublika.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali melakukan operasi yustisi penegakan dan penindakan protokol kesehatan Covid-19, Rabu (16/9/2020).

Operasi yang melibatkan aparat gabungan dari Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran, unsur TNI-Polri serta Satgas Covid-19 Kecamatan ini menyasar jalan-jalan protokol di Kecamatan Merbau Mataram dan pintu masuk Kota Kalianda.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Mulyadi Saleh yang memimpin operasi yustisi di Kecamatan Merbau Mataram mengatakan, operasi itu bertujuan mengingatkan warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Mengingat kasus konfirmasi positif Covid-19 yang semakin meningkat.

“Sesuai arahan pak bupati, H. Nanang Ermanto, pemerintah daerah harus mengambil peran untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dan hari ini kita lakukan operasi yustisi bersama unsur Uspika Kecamatan Merbau Mataram,” terang mulyadi disela kegiatan itu.

Pada operasi kali ini, aparat gabungan berhasil menemukan puluhan warga yang tidak mengenakan masker. Sejumlah hukuman dan teguran diberikan seperti push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca isi Pancasila secara lantang.

“Bagi yang tidak memakai masker tadi kita berikan sanksi, ada yang menyanyi dan push up. Kegiatan ini akan kita lanjutkan terus, dari satu titik ke titik lainnya. Harapannya bisa membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19,” ucapnya.

Dilain tempat, Pemkab Lampung Selatan bersama jajaran Shabara Polres Llampung Selatan dan Koramil Kalianda menggelar operasi yustisi di pintu masuk Kota Kalianda tepatnya di Tugu Teratai Simpang Simpur, Jalan Kolonel Makmun Rasyid, Kalianda.

Plt Kepala Bidang Ketertiban Umum Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Lampung Selatan, Hendry Gunawan mengatakan, operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 itu melibatkan unsur Pol PP dan aparat TNI-Polri.

Dalam operasi kali ini, pihaknya memberikan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Dari pantauan dilapangan, masyarakat yang terjaring operasi menyatakan lupa membawa. Bahkan sbegaian membawa tetapi tak dipakai saat berpergian.

“Kalau untuk denda belum, kita hanya berikan sanksi yang ringan saja. Ada sanksi fisik berupa push up 10 kali. Ada menyanyi Indonesia Raya dan mengucap Pancasila. Supaya ada efek jera. Biar mereka sadar, daripada kena hukum ya pakai masker,” tukas Hendry.

Lebih lanjut Hendry mengatakan, kegiatan operasi yustisi tersebut akan terus digelar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Lampung Selatan.

“Sesuai instruksi kegiatan ini akan terus digelar berkelanjutan. Untuk lokasi kita mobile, nanti kita koordinasi dengan Kodim dan Polres. Sasarannya titik-titik simpul yang banyak kerumuman massa,” tandasnya (Red)

1.030 Rumah Tak Layak Huni di Lampung Selatan Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

KALIANDA, mediarepublika.com – Sebanyak 1.030 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk renovasi dari pemerintah pusat pada tahun 2020.

Hal tersebut terungkap dalam acara sosialisasi tingkat desa terkait dana cadangan DAK tahun 2020 yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lampung Selatan di Kantor Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Rabu (16/9/2020).

“Kabupaten Lampung Selatan patut bersyukur, karena berkat suport dari bapak bupati H. Nanang Ermanto, pada tahun 2020 kita banyak mendapatkan bantuan dari pusat,” tutur Kepala Dinas Perkim Lampung Selatan, Yanny Munawarty dalam laporannya.

Yanny Munawarty menyebut, bantuan untuk merenovasi rumah tidak layak huni tersebut bersumber dari dana APBN tahap I sebanyak 250 rumah, APBN tahap II sebanyak 400 rumah, dana cadangan DAK sebanyak 180 rumah, dan APBD sebanyak 200 rumah.

“Jadi untuk tahun 2020 rumah yang akan dibangun dari program BSPS totalnya sebanyak 1.030 rumah,” terang Yanny Munawarty.

Dia menjelaskan, untuk rumah BSPS yang didanai dari DAK tahun 2020 sebanyak 180 unit dan tersebar di dua kecamatan. Rinciannya, untuk di Kecamatan Rajabasa yaitu, Desa Kunjir 30 unit, Desa Way Muli 30 unit, dan Desa Way muli Timur sebanyak 35 unit.

“Lalu di Kecamatan Kalianda yaitu, Kelurahan Kalianda 20 unit, Kelurahan Bumi Agung  20 unit, Kelurahan Way Urang 20 unit, dan Kelurahan Way Lubuk 20 unit,” terangnya.

Adapun, skema bantuan yang diberikan yakni berupa BSPS dimana pemerintah memberikan stimulan dana bantuan sebesar Rp.17,5 juta untuk peningkatakan kualitas hunian.

“Besaran nilai bantuan Rp.17.500.000 per rumah. Rp.15.000.000 untuk pembelian material dan Rp.2.500.000 untuk upah tukang,” jelasnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto hadir dalam acara itu turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat setempat.

Nanang mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Dengan demikian, masyarakat dapat menempati rumah yang layak dan dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis mewujudkan generasi masa depan yang sehat.

“Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni,” ujar Nanang.

Nanang menyebut, saat ini terdapat sekitar 12 ribu rumah tidak layak huni yang masih butuh perhatian. Sementara dalam satu tahun, program yang digulirkan pemerintah baik dari APBN maupun APBD hanya dapat mengakomodir sekitar 1.000 rumah pertahun.

“Kita masih ada 12 ribu rumah tidak layak huni. Kalau dihitung ini memerlukan waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya. Maka disini diperlukan inovasi, swadaya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, adanya program BSPS juga mendorong pola gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kata dia, dalam proses pembangunannya masyarakat harus melaksanakan pembangunan rumah secara berkelompok.

Untuk itu, dirinya berharap semangat gotong royong harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Budaya gotong royong ini yang harus tetap kita jaga. Dengan kebersamaan dan kemauan kita, semua persoalan pasti bisa kita selesaikan,” imbuhnya.

Nanang juga menyatakan, pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dan meningkatkan kualitas RTLH agar menjadi lebih layak huni.

“Karena sehebat apa pun pemerintah kabupaten, tidak ada artinya jika masih ada rakyatnya yang tingkat kemiskinannya tinggi,” tandasnya. (Red)

Wakil Gubernur Lampung Lantik dan Kukuhkan Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, melantik sekaligus mengukuhkan Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia (ASIAFI) Provinsi Lampung, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (16/09).

Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Hanibal, Wakil Ketua PERWOSI, Ketua ASIAFI Yurike, Pengurus ASIAFI Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur selaku Pembina ASIAFI atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih atas kerja keras ASIAFI selama ini. Dirinya berharap agar ASIAFI ini bisa ditingkatkan lagi untuk menjadikan olahraga di Lampung semakin berjaya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan satu hal yang disayangkan, yaitu bahwa sampai saat ini Provinsi Lampung belum memiliki venue untuk diadakannya perlombaan nasional maupun internasional.

“Kelak Provinsi Lampung akan ada venue untuk mengadakan Perlombaan Nasional maupun Internasional, hal itupun sedang diusahakan oleh Gubernur Lampung,” ungkap Wagub.

“Saya juga menantang ASIAFI untuk menindaklanjuti Lomba Senam Lampung Berjaya agar semakin luas masyarakat yang ikut senam dan semakin sehat, ASIAFI dan Perwosi berkolaborasi. Lomba tersebut wajib dimasukkan Senam Lampung Berjaya,” tambahnya lagi. (Red)