Kategori: Kalianda

KALIANDA, mediarepublika.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan rapid test kepada 1.925 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Jumat (10/07/20).

Kepala Dinkes Pemkab Lampung Selatan, dr. Jimmy B. Hutapea, MARS menjelaskan, kegiatan rapid test dilakukan serentak di 27 Puskesmas yang ada di 17 kecamatan.

“Kita lakukan rapid test yang mendesak kepada 1.925 PPDP. Karena hasilnya harus selesai sebelum tanggal 12 Juli. Ini menindaklanjuti surat dari KPU Nomor. 165/1801/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020,” terang Jimmy melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Jimmy menyampaikan, kegiatan rapid test melibatkan seluruh tenaga kesehatan baik dokter, analis, dan perawat yang tersebar di 27 Puskesmas. Biaya kegiatan itu kata dia, ditanggung KPU Lampung Selatan.

“Semua tenaga kesehatan kita libatkan. Masing-masing puskesmas bervariasi. Rata rata 5 sampai 10 orang. Khusus untuk Puskesmas Karang Anyar, dibantu dari Tim PSC 119 Dinas Kesehatan. Karena jumlah PPDP sebanyak 163 orang. Pembiayaan gratis. Karena dari KPU ada anggaran untuk jasa pelayanan rapid test,” ungkap Jimmy.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak menjelaskan, sebanyak 1.925 PPDP mengikuti pelaksanaan rapid test yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.

“Mengingat PPDP akan mulai melakukan coklit pada tanggal 15 Juli 2020 mendatang, maka kami lakukan rapid tes terhadap PPDP diseluruh kecamatan,” kata Ansurasta Razak seperti dikutip dari datalampung.com.

Pria yang akrab disapa Aan ini menambahkan, pelaksanaan rapid test dilakukan untuk memastikan PPDP yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 9 September 2020 nanti, benar-benar sehat dan tidak menjadi carrier atau pembawa virus COVID-19.

“Kita laksanakan hari ini dan besok. Ada beberapa kecamatan yang selesai dan yang belum selesai. Jika ada anggota PPDP yang reaktif terpaksa kita ganti. Untuk hasil rapid tesnya sendiri nanti dinkes yang akan mengumumkan,” terang mantan anggota Bawaslu Lampung Selatan ini.

Selain PPDP, pihaknya juga akan melakukan rapid test terhadap 3.648 Penyelenggara Pilkada Serentak di Lampung Selatan. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyelenggara Pemilu yang terjangkit virus korona baru yang berasal dari Wuhan, Cina ini.

“Selanjutnya PPS, PPK, kemudian anggota KPU dan terakhir KPPS. Artinya semua jajaran KPU akan menjalani rapid tes,” katanya.

Sementara Sekertaris KPU Lampung Selatan Bejo Purnomo menambahkan, dalam pelaksanaan rapid test, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp.150 ribu untuk setiap petugas KPU yang di rapid test.

“Kita lakukan MoU berdasarkan peraturan KPU dan Dinas Kesehatan. Tidaklanjutnya kita serahkan dengan dinas kesehatan. Total seluruh jajaran KPU Lamsel yang akan di rapid test nantinya adalah 3.684 sudah termasuk PPDP,” pungkasnya.(Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin menerima Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 2020, di ruang video conference yang berada di rumah dinas bupati setempat, Jumat pagi (10/7/2020).

Serah terima sembilan mahasiswa IPB dari Koordinator Wilayah KKN-T Kabupaten Lampung Selatan, Netti Tinaprillia, yang didampingi Dosen Pembimbing Lapangan, Solahudin, dilakukan secara virtual.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan menyambut baik KKN-T mahasiswa IPB tersebut. Ia berharap kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kemajuan para petani di Kabupaten Lampung Selatan.

“Inilah kesempatan kalian untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat. Praktek langsung, inovasi apa yang bisa diberikan mahasiswa IPB untuk Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nanang dalam arahannya.

Nanang juga berharap, sinergi dengan IPB akan terus berlanjut, terutama untuk penerapan inovasi pertanian. Karena kata dia, IPB menjadi yang terunggul untuk inovasi pertanian di Indonesia.

“Semoga apa yang menjadi program adik-adik mahasiswa dari IPB ini bisa berkelanjutan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan,” imbuhnya.

Sementara itu, melalui sambungan video conference, Netti Tinaprillia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya bupati beserta jajaran yang telah menerima KKN-T sembilan orang mahasiswa IPB tersebut.

“Kami titip, ini ada sembilan orang dari berbagai departemen dan fakultas. Mereka akan melakukan KKN di Lampung Selatan. Khususnya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, selama 40 hari kedepan hingga 22 Agustus 2020,” tutur Netti Tinaprillia.

Lebih lanjut dia mengatakan, KKN-T 2020 kali ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka dianjurkan kepada seluruh mahasiswa untuk KKN di daerahnya masing-masing.

“Walaupun dalam suasana serba keterbatasan, namun KKN ini harus dilaksanakan sebagai syarat kelulusan. Temanya pun sedikit berubah yaitu, Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Techno Socio Entreprenuership Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tuturnya.

Sedangkan, Ketua Kelompok KKN-T Mahasiswa IPB Lampung Selatan, M. Aldrian Wijaya memaparkan, dalam KKN itu kelompoknya mengusung empat program selama melaksanakan pengadian di Dusun II Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung.

“Pertama ada sosialisasi dan edukasi mengenai kehidupan masyarakat di era new normal. Karena kan ini sudah menjadi habit baru dimasa new normal. Pastinya masyarakat perlu penyesuaian. Untuk itu kita membantu masyarakat agar bisa menyesuaikan diri lebih cepat,” tuturnya.

Lalu program kedua ada penanggulangan hama dan penyakit tumbuhan. Menurutnya, di Desa Jatimulyo terdapat banyak tanaman holtikultura yang terkikis serangan hama seperti serangga dan hama lainnya.

“Dengan adanya keresahan ini dari petani, kami mencoba untuk menanggulanginya. Kebetulan dari kami ada yang dari proteksi tanaman, jadi ingin mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapat di kampus,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kelompoknya juga akan memberikan edukasi tentang pengolahan limbah hewan ternak menjadi pupuk kompos yang lebih bermanfaat.

“Kami juga melihat disana (Jatimulyo) banyak warga yang memiliki hewan ternak, khususnya sapi. Tetapi pengolahan fesesnya belum optimal. Jadi kami mencoba mengoptimalisasi feses ini menjadi pupuk kompos,” kata mahasiswa semester 6 ini.

Dan terakhir, kelompoknya mengusung program yang berasal dari mitra mereka yaitu Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang konsen terhadap motivasi petani muda.

“Kita tahu regenerasi petani dalam satu tahun itu sangat kecil. Generasi muda mungkin berpikir dua tiga kali untuk berkerja disektor pertanian. Dengan program yang kami bawa ini harapanya bisa membawa perubahan dan menghasilkan pemuda-pemuda yang bekerja disektor pertanian lebih banyak lagi,” katanya. (Red)

mediarepubloka.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Masih adanya beberapa aset daerah yang terbengkalai menjadi atensi Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto. Salah satunya Gedung eks Hotel 56 (KTC) yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kalianda.

Nanang mengungkapkan keinginannya untuk mengoptimalkan aset-aset terbengkalai supaya dapat difungsikan agar lebih produktif. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Ha tersebut diutarakan Nanang saat melakukan peninjauan Gedung eks Hotel 56 bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Kamis siang (9/7/2020).

Menurut orang nomor satu di bumi Khagom Mufakat ini, di lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik. Seperti pelayanan kependudukan dan catatan sipil, perizinan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, tenaga kerja hingga pajak.

Selain itu, pihaknya juga bakal menggandeng instansi lainnya seperti, pelayanan SIM, pelayanan pertanahan, pelayanan BPJS Kesehatan, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan Samsat, pelayanan Imigrasi serta pihak Bank lainnya.

Nanang menilai, sejumlah pelayanan publik yang ada selama ini dirasa kurang maksimal. Selain sempit, keberadaan kantor yang berhubungan dengan pelayanan lokasinya berjauhan.

“Seperti Disdukcapil, Perizinan dan Samsat tempatnya sangat sempit. Disini lokasinya sangat strategis. Bangunan sudah ada lahan parkir luas, tinggal kita renovasi saja. Sehingga masyarakat bisa mudah mendapatkan semua pelayanan,” ujar Nanang disela-sela peninjauan.

Tak hanya itu, guna memberi kenyamanan kepada masyarakat, pihaknya juga bakal menyiapkan kios-kios serta sarana permainan anak-anak yang ramah lingkungan.

“Insya Allah, jika terealisasi masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan publik. Karena semua terpusat disini. Jadi bangunan ini benar-banar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Selatan,” tandasnya.

Diketahui, sejak awal dibangun, gedung eks Hotel 56 rencananya akan dibuat sebagai pusat perbelanjaan modern (pasar modern) pada tahun 2005 silam. Namun hal itu tidak terealisasi hingga bangunan tersebut terbengkalai selama beberapa tahun.

Kemudian, sekitar tahun 2011, Pemkab Lampung Selatan melakukan perjanjian kontrak dengan pihak pengembang untuk dijadikan sebagai Hotel 56 Kalianda. Sayangnya, bisnis dibidang pariwisata itu juga tak berjalan optimal. Lagi-lagi bangunan itu terbengkalai.

Tak ingin menjadi bangunan kosong, pasca bencana tsunami 2018 lalu, Pemkab Lampung Selatan kemudian memanfaatkan bangunan itu sebagai hunian sementara bagi korban tsunami yang rumahnya hancur disapu tsunami.

Seperti diketahui, sejumlah aset tidur milik pemerintah daerah yang terbengkalai, dimanfaatkan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya Gedung Olahraga Way Handak (GWH) Kalianda.

Berkat sentuhan tangan dingin Nanang Ermanto, lokasi yang dulu terbengkali, kini difungsikan untuk memberdayakan para pedagang kecil seperti UMKM. Selain menjadi pusat olahraga, GWH juga kini menjadi spot berkumpul baru bagi masyarakat Kalianda dan sekitarnya.

Selain itu ada juga lahan tidur yang berada di samping rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Dilokasi ini diproyeksi sebagai kebun edukatif bagi masyarakat dan pelajar.

Kemudian ada juga lahan yang berada di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Di lahan seluas 6 Hektar yang berada di belakang Stadion Jati Kalianda ini, akan dikembangkan menjadi kebun pembenihan (Nursery) tanaman perkebunan. (Red)

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penandatanganan Addendum NPHD yang dilakukan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Ketua KPU, Ansurasta Razak dan Ketua Bawaslu, Hendra Fauzi, berlangsung di ruang video conference, rumah dinas bupati setempat, pada Kamis pagi (9/8/2020).

Turut hadir menyaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta Kepala Kesbangpol Thomas Amrico, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Intji Indriati, Kepala Bagian Hukum dan sejumlah pejabat Pemkab setempat.

NPHD dana hibah tersebut merupakan dana hibah perubahan atau addendum akibat pandemi virus korona atau COVID-19.

Akibat pandemi COVID-19 tahapan dan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sempat tertunda. Namun setelah ada keputusan maka pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Semoga dana ini bisa digunakan dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada nanti. Dan mudah-mudahan Pilkada di Lampung Selatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif,” ujar Nanang Ermanto disela-sela penandatanganan NPHD itu.

Kepala BPKAD, Intji Indriati menambahkan, dana hibah yang diserahkan ke KPU sebesar Rp.38,3 miliar. Dan setelah addendum NPHD sebesar Rp.40,3 miliar. Penyerahan dana tersebut terbagi menjadi dua tahap.

“Awalnya sebesar Rp.38.300.000.000. Dapat tambahan Rp.2 Miliar. Tahap pertama telah terealisasi sebesar Rp.15.320.000.000. Dan hari ini (tahap kedua) sudah direalisasikan sebesar Rp.24.980.000.000,” ungkap Intji.

Sedangkan NPHD dana hibah yang diserahkan ke Bawaslu Lampung Selatan sebesar Rp.18.500.000.000.

“Mereka (Bawaslu) gak ada penambahan anggaran. Pada tahap pertama telah terealisasi sebesar Rp.7.400.000.000. Dan hari ini kita realisasikan sebesar Rp.11.100.000.000,” beber Intji.

Menurut Intji, realisasi dana tahapan pelaksanaan Pilkada untuk kedua lembaga itu telah dilakukan sesuai ketentuan.

“Lima bulan sebelum pelaksanan Pilkada harus dicairkan. Jika dihitung 9 Desember mendatang, hari ini 9 Juli batas terakhir pencairannya. Dan semua sudah kita realisasikan kepada KPU dan Bawaslu. Totalnya Rp.36.080.000.000,” tandasnya.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan, Ansurasta Razak mengaku optimis untuk melaksanakan Pilkada pada 2020. Itu setelah adanya bantuan tambahan dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Ya kita optimis 9 Desember 2020 tidak mundur lagi. Karena memang (dana) sudah terbantu. Mudah-mudah tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung Selatan,” kata Ketua KPU.

Selain itu ia menegaskan, dalam tahapan Pilkada 2020 di masa COVID-19, tidak ada rapat umum atau kampanye terbuka yang sifatnya melakukan pengumpulan massa.

“Yang mengumpulkan massa banyak itu tidak ada. Kita laksanakan sesuai protokol COVID-19. Karena jika rapat umum, dikhawatirkan berpotensi terjadi penyebaran COVID-19,” tuturnya.

Sedangkan, terkait perubahan perjanjian NPHD tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi menyebut, pihaknya tidak meminta tambahan anggaran. Meskipun tahapan Pilkada dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19.

“Hanya melakukan perubahan rincian saja. Kita sesuaikan dengan kebutuhan terkait COVID-19 ini. Diluar itu ya proses tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Lampung Selatan.

“Saya minta ASN bisa lebih netral. Menjaga sikapnya untuk tidak berpihak. Dan kepada masyarakat kami juga minta terus membantu, melaporkan jika terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (Red)

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, jajaran Pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, Rabu pagi (8/7/2020).

Rombongan Unila dipimpin langsung Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., didampingi para Wakil Direktur dan sejumlah Ketua Program Studi S2. Pertemuan itu pun berlangsung di rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

Sedangkan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

Direktur Pascasarjana Unila, Wan Abbas Zakaria menuturkan, kunjungan itu dalam rangka menjalin kerjasama dalam hal pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabidian kepada masyarakat.

“Kita upayakan sumber daya yang ada di Unila untuk bisa membantu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Terutama pasca COVID-19,” ujar Wan Abbas ditemui usai acara itu.

Dia menambakan, kunjungan itu juga sekaligus untuk melakukan sosialisasi terkait Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

“Salah satu yang sedang kita jajaki adalah rekruitmen dari pegawai Pemkab Lampung Selatan untuk masuk ke program Pascasarjana S2 dan S3. Kita berharap 2 tahun kedepan yang Magister bisa di wisuda. Lalu 3-4 tahun kedepan yang Doktor juga bisa di wisuda. Jadi kita ambil program yang betul-betul menunjang pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ucapnya.

Selain itu, Guru Besar/Profesor Unila Bidang Keahlian Ekonomi Pertanian ini menyatakan siap mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Dia juga mengapresiasi kinerja dan terobosan yang dilakukan Bupati Lampung Selatan.

“Saya lihat beliau (bupati) sangat kreatif dari sisi manajemen dan leadership-nya. Terutama untuk terus mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Intinya kita siap mendukung dan bekerjasama untuk menyukseskan program-program pembagunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyambut baik direktur beserta jajaran Pascasarjana Unila. Ia juga mendukung agar ASN bisa melanjutkan studi Pascasarjana sesuai bidang masing-masing.

“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kedatangan direktur dan jajaran Pascasarjana Unila ini dapat mendorong percepatan peningkatan SDM ASN di Kabupaten Lampung Selatan secara profesional,” kata Nanang.

Usai beraudiensi, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto yang secara bersamaan turut didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Hutamrin, mengajak rombongan Pascasarjana Unila melihat kebun edukatif yang berada di samping rumah dinas bupati setempat.

“Ini lahan tidur kita sulap jadi kebun edukatif. Kita tanam buah-buahan apukat, durian dan tanaman tumpang sari seperti melon dan semangka. Jadi apa yang kurang ini kita minta masukan ke Unila,” tandasnya. (Red)

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Senin (6/7/2020).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati disambut Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) dan Kemasyarakatan Burhanuddin, didampingi Kepala Pelaksana BPBD, M. Darmawan.

Pertemuan dengan Komisi V itu pun dilangsungkan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan. Hadir dalam kunjungan itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota Komisi V lainnya.

Dalam kata pengantarnya, Burhanuddin menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang secara geografis wilayahnya merupakan perairan yang sangat luas, dan memiliki garis pantai sepanjang 247,76 Kilometer.

Kemudian memiliki 17 kecamatan dan 7 kecamatan berbatasan langsung dengan laut. Menurutnya, Dengan garis pantainya yang sepanjang itu, tentunya tidak terlepas dari banyaknya bencana alam yang pernah terjadi di Lampung Selatan.

”Diantaranya bencana-bencana tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan dan lahan. Dan yang paling kita ingat adalah terjadinya tsunami pada tahun 2018 akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” tuturnya.

Lebih lanjut Burhanuddin menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan juga berada pada posisi perpanjangan terhadap jalur Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, meliputi pegunungan, lembah-lembah, bukit-bukit dan lain sebagainya.

”konsekuensinya, banyak wilayah kita yang memiliki kerawanan terhadap adanya aneka ragam bencana yang setiap saat dapat menimpa sebagian daerah dan berdampak terhadap masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPBD telah melakukan pemetaan wilayah bencana dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam yang sering tidak terdeteksi datangnya.

”Sebagai upaya penanggulangan dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, antisipatif dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya juga harus terencana dan terkoordinasi dengan baik. Baik pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun sesudah terjadinya bencana,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, dalam hal penanganan bencana alam, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada serta mendayagunakan sebanyak mungkin sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada. Mulai sejak identifikasi masalah, penyusunan rencana sampai dengan pada evaluasi pola penanganannya.

”Untuk itu, melalui kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten pada hari ini, diharapkan dapat saling meningkatkan kerja sama dalam upaya penanggulangan bencana alam di daerah masing-masing,” kata Burhanuddin mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, ditemui usai kegiatan itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar menyampaikan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait kesiapsiagaan dalam penaggulangan dan penanganan bencana di daerah.

”Dalam rangka koordinasi tentang kewaspadaan dini bencana. Kita tahu Banten dan Lampung ini kan berdampingan, hanya dibatasi laut saja. Sementara ditengah-tengah itu ada Gunung Anak Krakatau yang tahun (2018) lalu bermasalah menimpa dua provinsi ini,” katanya.

“Kami juga ingin koordinasi tentang bagaimana cara penanganan bencana di Provinsi Lampung. Khususnya Kabupaten Lampung Selatan yang juga kemarin terdampak tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau,” tambahnya.

Menurutnya dengan adanya koordinasi yang baik dan kerjasama dengan semua pihak, diharapkan dapat mempermudah menentukan kebijakan dalam mengambil tindakan saat terjadinya bencana.

“Lampung dan Banten punya sejarah dan hubungan yang cukup baik dan erat. Hari ini secara geogafis Gunung Anak Krakatau milik Lampung Selatan, tetapi Banten juga merasakan itu milik bersama. Intinya silaturahmi ini perlu diperketat lagi,” pungkasnya.(Red)

Mediarepublika.com

KALIANDA – Sebanyak 170 purna bhakti Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tali asih dari Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.

Penyerahan berlangsung dalam acara silaturahmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ASN yang memasuki purna bhakti, yang dilangsungkan di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Senin (6/7/2020).

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ASN yang sudah memasuki masa purna bhakti. Sebab, mereka telah banyak membantu pemerintah dalam melayani masyarakat selama aktif sebagai ASN.

“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Semoga setelah saudara-saudara kembali ke masyarakat dan berada diluar pemerintahan akan bermanfaat bagi lingkungan dan menjadi pengayom bagi masyarakat sekitar tempat tinggal saudara sekalian,” ujarnya.

Nanang juga berharap, pemberian tali asih tersebut bisa dijadikan sebagai media silaturahmi untuk membangun komunikasi yang baik. Sekaligus menegaskan ASN yang sudah purna bhakti merupakan bagian dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Jangan dilihat nominalnya. Tetapi yang penting adalah nilai kebersamaan dan kepedulian diantara kita bersama. Harapannya pemberian tali asih ini dapat meningkatkan silaturahmi dan ikatan persaudaraan antara ASN yang masih aktif dengan yang sudah purna bhakti,” ucapnya.

Disamping itu, Nanang juga berharap, ASN yang memasuki purna bhakti untuk dapat berkarya dan memiliki usaha serta kegiatan produktif lainnya. Sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan selain dana pensiun setiap bulannya.

“Saya yakin saudara-saudara sekalian akan mampu berdikari dan mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya dalam melayani masyarakat Lampung Selatan selama ini,” kata Nanang.

Sementara, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lampung Selatan, Nurmali Rizal AR menjelaskan, pemberian tali asih menyasar 170 ASN purna bhakti yang terdiri dari dinas, badan, kantor, bagian, kecamatan, dan guru dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.

“Jumlahnya 170 orang. Mereka ini merupakan ASN yang purna bhakti (pensiun) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Mereka diberikan tali asih dengan besaran Rp.750 ribu masing-masing ASN,” ungkap Nurmali Rizal. (Red)

Mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus berupaya melakukan percepatan, pencegahan dan penanggulangan stunting.

Targetnya tahun 2023 bisa bebas stunting. Sehingga Kabupaten Lampung Selatan bisa menghasilkan generasi masa depan yang sehat, produktif dan memiliki daya saing kuat.

Salah satu upaya tersebut melalui Rembuk Stunting dalam rangka intervensi penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota yang digelar Pemkab Lampung Selatan, di Aula Rajabasa kantor bupati setempat, pada Selasa (30/6/2020).

Dalam kegiatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama jajaran mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan seluruh elemen masyarakat terkait lainnya menyatakan komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting di daerah itu.

Nampak hadir dalam acara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Andi Apriyanto, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Winarni, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin didampingi Ketua DWP Yani Thamrin, serta Ketua Forum CSR Lampung Selatan Tatang Rohadi.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, seluruh kebijakan dalam upaya penangulangan stunting di bumi Khagom Mufakat, diperlukan komitmen dari semua pihak.

Menurutnya, tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran kesehatan atau satu individu semata. Tetapi diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi mulai dari seluruh OPD, Camat, Kepala Desa, para pelaku usaha, hingga elemen masyarakat lainnya.

“Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kebersamaan, persatuan, dan gotong royong semua pihak. Ini tugas kita bersama. Kita ini semua pemimpin yang mempunyai tanggungjawab bagaimana Lampung Selatan terbebas dari stunting,” kata Nanang.

Untuk itu, Nanang berharap Rembuk Stunting yang dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama tidak hanya menjadi acara seremonial belaka. Namun mampu menghasilkan solusi dan tekad yang kuat dalam penanggulangan stunting.

“Dalam Rembuk Stunting ini kita acari solusi bagaimana caranya terbebas dari stunting. Ini menjadi PR kita, sebelum tahun 2023 Lampung Selatan harus bebas stunting. Kuncinya kebersamaan, kita bekerja membawa nama pemerintah daerah kabupaten,” ujarnya.

Selain itu, Nanang juga berharap melalui Rembuk Stunting itu dapat menghasilkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan dan penurunan stunting. Sebab menurutnya, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan badan anak secara fisik semata.

Namun juga pertumbuhan cara berpikir bahkan pada saat dewasa nanti bisa mempengaruhi potensi generasi penerus dalam berkarya dan bekerja. Sehingga berdampak pada perekonomian dan kemajuan suatu daerah di masa depan.

“Meskipun suatu pemerintahan daerah memiliki infrastruktur baik, pemerintahannya baik, tetapi jika gizinya warganya buruk tidak ada hebatnya itu. Maka saya tekankan kepada seluruh jajaran, camat, dan kepala desa saling berkoordinasi dan bekerjasama menanggulangi permasalahan stunting. Sehingga Lampung Selatan terbebas dari stunting,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto selaku Duta Swasembada Gizi mengajak semua pihak untuk menyukseskan Program Swasembada Gizi yang menjadi program prioritas penurunan angka stunting.

“Untuk itu kami berharap dukungan anggaran dari pihak DPRD terkait program ini. Karena swasembada gizi bertujuan untuk mencegah dan mengurangi stunting yang terjadi pada anak-anak kita di Lampung Selatan,” ujar Winarni saat menyampaikan sambutan dalam acara itu.

Lebih lanjut Winarni menyampaikan, masalah stunting bukan hanya tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan. Namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat serta perilaku gizi seimbang.

Disamping itu, dia juga mengimbau agar pencegahan dan penanggulangan stunting difokuskan terhadap 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bayi yang baru lahir.

“Mari kita bersama-sama menyatukan langkah dan komitmen untuk menurunkan stunting. Karena tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja. Tetapi juga semua pihak yang ada di Kabupaten Lampung Selatan,” imbuhnya.

Winarni menambahkan, jika semua upaya itu dilakukan dengan dukungan dan komitmen yang tinggi, maka stunting di Kabupaten Lampung Selatan bisa turun dan dicegah bersama-sama.

Oleh karena itu, Winarni juga meminta jajaranya untuk memaksimalkan kader posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.

“Salah satu tugas Duta Swasembada Gizi adalah sebagai juru kampanye perubahan perilaku Gizi Seimbang. Harapannya dengan pesan yang disampaikan dapat memberikan informasi dan semangat kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting,” pungkasnya.(Red))