Kategori: DPRD

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Acara Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini menekankan pentingnya tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Seluruhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” ini berlangsung di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat.

Selain Gubernur Mirza, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epyanto, serta sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD dari berbagai provinsi.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyoroti tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menegaskan, ketiga hal tersebut menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinkronisasi, sinergitas, dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks.

Gubernur Mirza menyampaikan, partisipasi aktif para pemimpin daerah diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia menambahkan, langkah ini juga penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di Provinsi Lampung.

Bandarlampung, – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Nanda Indira sebagai Bupati Pesawaran dan Anton sebagai Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030. Politisi asal Dapil III yang meliputi Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro ini berharap kepemimpinan baru mampu menunaikan janji politik serta menghadirkan program nyata bagi masyarakat.

“Kami bersyukur atas terpilihnya Bu Nanda dan Pak Anton. Sebagai wakil dari Dapil III sekaligus bagian dari partai koalisi pendukung, tentu kami ikut berbahagia. Namun harapan kami, janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat benar-benar direalisasikan. Jangan sampai masyarakat merasa apatis karena sering kali mereka kecewa, baik kepada legislatif maupun eksekutif,” ujar Syukron saat diwawancarai, Rabu (27/8/2025).

Menurut Syukron, kepemimpinan baru dengan tagline Pesawaran Cakep perlu melanjutkan capaian positif yang telah dilakukan oleh Bupati sebelumnya, Dendi Ramadhona, selama satu dekade terakhir. Meski demikian, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dievaluasi dan diperbaiki.

“Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Hal-hal baik yang ditinggalkan Pak Dendi bisa dilanjutkan, sementara yang kurang perlu dievaluasi agar kepemimpinan baru ini lebih baik lagi,” ucapnya.

Selain menyoroti soal konsistensi janji politik, Syukron juga menitipkan aspirasi khusus yang dianggap mendesak di Pesawaran. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.

“Bahkan Pak Gubernur juga sempat menekankan soal ini. Banyak jalan di Pesawaran yang rusak, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Misalnya di daerah pesisir seperti Cermin, Harapan Jaya, hingga Way Ratai, kondisinya masih memprihatinkan. Akses penghubung dari Muncul ke Tataan juga perlu perhatian serius,” terangnya.

Tak hanya infrastruktur jalan, Syukron juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan. Ia menyebut ada sejumlah sekolah negeri yang membutuhkan perbaikan segera, di antaranya SD Negeri 16 Desa Cipadang, Kecamatan Gedung Tataan.

“Sekolah itu kondisinya rusak parah, mulai dari plafon, atap, gedung, hingga lantainya. Bahkan ketika hujan turun, beberapa titik kelas tergenang banjir. Ada juga sekolah lain yang membutuhkan pagar pembatas dan fasilitas pendukung lain. Saya sudah turun langsung melihat kondisinya dan ini harus segera diperhatikan pemerintah,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron menegaskan dirinya siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ia berharap kolaborasi yang baik bisa terjalin agar aspirasi masyarakat cepat ditindaklanjuti.

“Selamat kepada Bu Nanda dan Pak Anton atas pelantikan ini. Semoga kepemimpinan baru membawa perubahan nyata, melanjutkan kebaikan yang ada, serta memperbaiki kekurangan untuk Pesawaran yang lebih maju,” tutup Syukron (*)

Bandarlampung, – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung, Andhika Wibawa, menyoroti berbagai permasalahan infrastruktur dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya kerusakan jalan, sistem drainase, dan krisis pengelolaan sampah.

Dalam penyampaiannya, Andika menyebutkan bahwa kondisi jalan di sejumlah wilayah seperti Kampung Barat mengalami kerusakan parah, sementara saluran air dan drainase di berbagai titik juga sudah banyak yang jebol.

“Jalan rusak dan saluran air bermasalah ini berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Andika saat evaluasi hasil Reses, Senin (4/7).

Dia juga mengungkapkan keluhan warga Teluk Betung Timur terkait limbah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap. Warga mengusulkan adanya sistem penyaringan limbah dan perluasan lahan, namun hal ini terbentur keterbatasan anggaran dan kompleksitas tata ruang.

“Permasalahan sampah ini bukan hal sepele. Jika tidak dikelola dengan baik, akan sangat merugikan masyarakat. Harus ada program pemerintah yang konkret untuk mengolah sampah, bukan hanya ditumpuk,” tambahnya.

Andika juga menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah di daerah Bandar Lampung, di mana petugas hanya bisa mengangkut sampah seminggu sekali. Hal ini membuat warga kebingungan membuang sampah harian mereka.

Dia mendorong adanya solusi jangka panjang, seperti pembangunan pusat pengelolaan sampah regional yang bisa melayani Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran secara terintegrasi. Model pengelolaan seperti di TPST Bantar Gebang Jakarta dinilai bisa dijadikan contoh.

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bersinergi dan mulai memikirkan solusi strategis. Kami di Komisi V siap mengawal ini agar ada langkah nyata dari pemerintah provinsi,” tegasnya.

Andika berharap pemerintah daerah dan provinsi segera mengambil langkah konkret agar persoalan infrastruktur dan pengelolaan sampah ini tidak menjadi bom waktu bagi kota Bandar Lampung.

Bandarlampung, – Melihat Kondisi Jalan Provinsi Lampung yang saat ini masih terus dilakukan peningkatan hingga mantaf 95 persen padaa tahun 2029. DPRD Lampung melalui Komisi IV setuju dilakukan skema peminjaman anggaran yang akan di gulirkan dalam membenahi Infranstruktur Lampung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Iswan H Caya, saat di temui, jumat (8/8) menegaskan pentingnya peningkatan kemantapan jalan provinsi sebagai akses vital yang menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian. Iswan menyampaikan, bahwa saat ini kondisi jalan mantap baru di Lampung mencapai sekitar 78 persen dari total jalan provinsi, sehingga masih ada sekitar 20 persen lagi yang belum mantap.

“Kami mendukung penuh langkah Gubernur untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur ini pada periode sekarang, tanpa harus menunggu lima tahun ke depan,” ujar Iswan.

Dia menambahkan DPRD, khususnya Komisi IV, berkomitmen mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Terdapat 14 ruas jalan provinsi yang telah diidentifikasi untuk masuk dalam prioritas, dan dokumen perencanaannya sudah tersedia.

Terkait pembiayaan, lanjut dia, Iswan menjelaskan bahwa biaya perbaikan bervariasi, tergantung spesifikasi teknis jalan. Untuk jalan rigid beton, biaya per kilometer bisa mencapai Rp12 miliar, sementara jalan aspal berkisar Rp8-9 miliar.

“Kami ingin pembangunan ini benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)

Bandarlampung, –  Menyikapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap menjalankan tugas dan kewajiban seperti biasa.

“Eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan seluruh ASN di Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa memberikan pelayanan publik. Itu memang menjadi tugas kita masing-masing. Di saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi tetap kondusif karena para demonstran adalah keluarga, anak-anak kita sendiri, generasi muda Lampung yang harus kita jaga dan kawal bersama,” ujar Marindo.

Hal senada disampaikan Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, yang menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.

“Kalau penyampaian aspirasi itu kita dukung, karena memang diatur oleh ketentuan. Sedangkan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bekerja seperti biasa. Terutama pelayanan publik, itu harus tetap berjalan karena ujungnya adalah untuk masyarakat. Jadi kami bekerja seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, memastikan pelayanan pajak dan kesamsatan tetap berjalan normal di seluruh daerah.

“Pada prinsipnya unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan. Artinya, pelayanan publik, khususnya pelayanan kesamsatan di 15 kabupaten/kota tetap berjalan. Itu tidak menghambat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya,” jelas Slamet.

Dari sektor pendidikan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung normal.

“Kita tetap fokus belajar esok hari. Anak masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru-guru, wali kelas, serta kepala sekolah memastikan anak-anak tetap belajar. Kalau ada yang tidak masuk sekolah, kita konfirmasi ke orang tuanya apakah di rumah atau ikut serta dalam aksi. Prinsipnya, kita jaga kondusivitas bersama,” kata Thomas.

Ia menambahkan, keyakinan bahwa proses belajar tetap berjalan didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat Lampung.

“Kami yakin yang demo ini kan keluarga kita juga, masyarakat Lampung juga, yang insya Allah akan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di Provinsi Lampung,” ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung, – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).

Massa memenuhi ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat. Berlangsung tertib dan damai, aksi ini menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi di Provinsi Lampung.

Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan tanpa menimbulkan kericuhan maupun kerusakan fasilitas publik. Situasi kondusif tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat keamanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia menyampaikan rasa bangga atas cara mahasiswa dan masyarakat menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab.

“Kami melihat semangat anak-anak muda Lampung luar biasa. Mereka menyuarakan aspirasi secara damai dan penuh kesadaran. Sesuai amanah konstitusi, pemerintah wajib menjaga dan melindungi hak masyarakat untuk bersuara. Semua aspirasi ini kami terima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujar Gubernur Mirza.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib hingga selesai.

“Atas nama aparat keamanan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, dan elemen pendukung aksi ini. Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Kami berharap situasi ini dapat terus terjaga,” ungkapnya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peningkatan kesejahteraan dosen dan guru, peninjauan ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.

Aksi damai ini sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain bahwa Lampung mampu menjaga kondusivitas dan semangat demokrasi yang sehat, mengedepankan dialog, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung, – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Lampung Melawan pada Senin, 1 September 2025, berlangsung dengan aman dan kondusif. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat Lampung turut hadir dalam aksi tersebut, menyuarakan beragam aspirasi demi kemajuan bangsa.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi atas tertibnya jalannya demonstrasi. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa iklim demokrasi di Lampung semakin matang.

“Saya mengapresiasi semua peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan santun. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Lampung semakin dewasa,” ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat selama aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan dalam aksi ini menjadi pengingat bagi para elit bangsa—baik di eksekutif, legislatif, maupun pemerintah daerah—untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur.

Ade juga menekankan pentingnya membangkitkan kembali jiwa prihatin bangsa, yaitu keadaan di mana masyarakat mau merenung, menyadari tantangan yang dihadapi, dan menjadikannya motivasi untuk bangkit menuju kondisi yang lebih baik.

“Prihatin bukan berarti menyerah, melainkan menjadi refleksi dan titik balik menuju perubahan yang lebih baik. Kita perlu memperkokoh jiwa prihatin ini agar bangsa kita semakin kuat menghadapi tantangan,” tambahnya.

Ade juga mengajak seluruh anggota Fraksi PKS untuk terus mendorong semangat tersebut dalam setiap langkah perjuangan politiknya demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Bandarlampung, – Menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di DPRD Lampung, Senin (1/9/2025), Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa bersama serta istighosah di halaman Kantor DPRD, Minggu (31/8/2025).

Doa bersama dipimpin KH Ihya Ulumuddin dari Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung, dan diikuti pemuka lintas agama. Suasana khidmat terasa saat seluruh jamaah memanjatkan doa untuk keselamatan masyarakat Lampung serta kedamaian daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya mengajak peserta istighosah turut mendoakan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal terlindas mobil rantis Brimob ketika demonstrasi di Jakarta, Kamis (27/8/2025).

Doa juga dipanjatkan bagi tiga korban kebakaran di Gedung DPRD Makassar, yakni Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Staf Humas DPRD Muh Akbar Basri, dan ajudan anggota DPRD Kota Makassar, Sarinawati.

“Mudah-mudahan dengan amal ibadah mereka diterima di sisi Allah SWT,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menegaskan, doa bersama menjadi sarana untuk menyatukan hati dalam menjaga kedamaian. Aspirasi masyarakat, menurut dia, merupakan bagian dari demokrasi. Namun, semua pihak diminta tetap mengedepankan suasana aman dan kondusif demi keutuhan bangsa.

“Kita sudah hidup di sini puluhan tahun dengan berbagai suku bangsa dan agama. Alhamdulillah kita bisa menjaga perdamaian, dan semoga ini selalu kita jaga bersama,” katanya.

Acara doa bersama ini, lanjut Gubernur, merupakan usulan tokoh agama dan masyarakat. Turut hadir Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, serta pimpinan dan anggota DPRD Lampung.

Bandarlampung, – Ribuan mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan memadati halaman Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
‎
‎Suasana yang semula dipenuhi lantunan orasi bertransformasi menjadi ruang dialog terbuka ketika para pemimpin daerah turun langsung menemui massa.
‎
‎Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, serta Pangdam XXI/Radin Inten II Mayjen Kristomei Sianturi tidak hanya berdiri dari kejauhan. Mereka memilih duduk bersila di tengah lapangan, sejajar dengan mahasiswa, mendengarkan setiap suara yang disampaikan dari mimbar aksi.
‎
‎Kehadiran Wakil Ketua DPRD Naldi Rinara bersama anggota legislatif Lesty Putri Utami (PDIP) dan Diah Dharmayanti (PAN) semakin menegaskan bahwa momentum tersebut bukan semata aksi unjuk rasa, melainkan titik temu antara rakyat dan para wakilnya.
‎
‎Di tengah kerumunan massa, suara lantang Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menjadi sorotan. Ia membacakan sejumlah tuntutan, mulai dari mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, menolak efisiensi pada sektor pendidikan dan kesehatan, hingga mendesak pengukuran ulang HGU PT Sugar Group Companies.
‎
‎“Pemerintah harus berani berubah. Kapolri harus mundur, reformasi Polri harus dilakukan. Pendidikan dan kesehatan jangan pernah dijadikan korban efisiensi. Itu hak rakyat!” tegas Ammar. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan penuh semangat dari ribuan peserta aksi.
‎
‎Momen krusial terjadi ketika Gubernur Lampung mengambil mikrofon. Dengan suara tenang, ia menyampaikan apresiasinya.
‎
‎“Saya bangga pada kalian semua. Terima kasih karena telah menyuarakan aspirasi dengan cara damai. Hari ini Lampung menunjukkan wajah demokrasi yang matang. Mari kita rawat kebersamaan ini demi daerah yang kondusif dan sejahtera,” ungkap Rahmat Mirzani Djausal.
‎
‎Senada, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memastikan aspirasi itu tidak berhenti di lapangan.
‎“Kami akan menjadi jembatan rakyat. Tuntutan ini akan kami bawa dan perjuangkan hingga ke tingkat pusat,” ucapnya.
‎
‎Aksi damai yang berlangsung hingga sore hari berakhir dengan penuh kelegaan. Tidak ada kericuhan, tidak ada bentrokan, hanya dialog terbuka yang menghadirkan pesan kuat: mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dapat duduk bersama, berbicara setara, dan menata masa depan Lampung dengan semangat kebersamaan. (**)

Bandarlampung, – Aksi unjuk rasa digelar sejumlah elemen masyarakat mulai dari di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Senin (1/9/2025) mendapat respons positif dari warga.Kegiatan penyampaian aspirasi digelar kelompok mahasiswa, ojek online, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta lain-lainnya tersebut berlangsung tertib, aman, dan damai tanpa menimbulkan gangguan bagi aktivitas masyarakat.Ahmad, warga asal Pahoman mengaku lega sekaligus mengapresiasi sikap demonstran yang tetap menjaga ketertiban.

“Biasanya kalau ada demo, kami khawatir terjadi kericuhan atau jalan macet total. Tapi kali ini semua berjalan lancar. Peserta aksi juga terlihat kompak menjaga suasana tetap kondusif,” ujar pedagang kaki lima tersebut, Rabu (3/9/2025).

Hal senada diungkapkan Siti, warga Enggal. Ia menilai aksi damai semacam ini menjadi contoh baik dalam menyampaikan pendapat di muka umum. “Mereka menyampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat. Kami sebagai masyarakat jadi merasa aman meski ada keramaian di sekitar kantor dewan,” katanya

Lebih lanjut kondusifitas aksi ini juga dinilai tidak lepas dari peran aparat pengamanan yang siaga menjaga situasi saat kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.

Menurutnya, petugas TNI/Polri hingga Satpol PP terlihat mengawal jalannya aksi, serta menjaga dan menjalani komunikasi dengan massa.

“Kami juga berterima kasih kepada aparat. Mereka sigap, tapi tetap humanis, sehingga demo berjalan aman,” tandas karyawan swasta tersebut.