Ketua DPC jaringan media online (JAMO) kabupaten tanggamus kunjungi warga miskin.

Mediarepublika.com

Program bedah rumah merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sumber dana APBN dan APBD, untuk menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layakhuni.

Dalam kesempatan ini,zairi selaku pimpinan DPC JAMO kabupaten tanggamus mengunjungi keluarga miskin
Di Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur, terdapat satu unit rumah yang sangat tidak layak huni butuh perhatian pemkab tanggamus, dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sufendi (41) yang menempati bangunan rumah yang tidak layak huni, berdinding anyaman bambu (Gribik) berukuran 4 x 10 meter, dari Dia awal berumah tangga, atau sudah sekitar 12 tahun lalu.

Kepada ketua JAMO,Dia mengatakan keinginan untuk memiliki rumah yang layak huni memang sudah menjadi dambaan bersama kedua anaknya sudah sejak lama, tapi jangankan untuk membuat rumah untuk biaya hidup sehari-hari aja kadang tidak mencukupi, katanya.

“Dulu pernah diminta mengumpulkan berkas untuk pengajuan bedah rumah oleh aparatur pekon, sejak itu saya tidak tahu kelanjutannya, ungkapnya.

Dia sangat berharap kepada pemkab tanggamus, agar bisa melihat keadaan rumah kami dan bisa membantu untuk membedahnya.

Melalui sambungan telepon, Penjabat Kepala Pekon Sukabanjar, Nasruddin mengatakan, kalau melihat kondisi rumahnya memang masuk kategori tidak layak huni.

Menurutnya, sebelum saya menjabat Pj pekon sukabanjar, memang sudah pernah mengajukan bantuan bedah rumah saudara Sufendi, tapi memang belum mendapatkan gilirannya. “Mudah-mudahan pemkab tanggamus bisa mengabulkan harapannya, demikian tutupnya.(Red).

Polres Tanggamus dan Polairud Selamatkan 23 Nelayan Yang Tenggelam

Kota Agung, mediarepublika.com – Kapal nelayan pencari ikan jenis Kursin bernama lambung “Berkah Ilahi” diterjang gelombang dan tenggelam di perairan Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus, Rabu (19/8/20) malam.

Beruntung seluruh anak buah kapal (ABK) berhasil selamat atas bantuan kru kapal tanker MT Maran Regulus dan kapal tugboat Amazon yang sedang bersandar di perairan setempat.

Atas peristiwa itu, Kapolsek Kota Agung Polres Tanggamus AKP Muji Harjono bergabung bersama tim penyelamatan yang terdiri dari Kapolsek Pematang Sawa Ipda Junaidi, Korpos Basarnas Heri Amsoni, BPBD Tanggamus Adi Nugro, Polair Kota Agung Bharaka Eko S, Pos TNI AL KopkaTasripan dan KUPT Puskesmas dr. Benson.

Kapolsek AKP Muji Harjono, SE mengungkapkan berdasarkan hasil pendataan 23 ABK berhasil selamat dan seluruhnya telah dievakuasi ke daratan.

“ABK bernama lambung Berkah Ilahi sebanyak 23 orang berhasil selamat dan sekitar pukul 22.30 Wib telah berada di daratan dermaga 2 Kota Agung,” ungkap AKP Muji Harjono mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK.

Kapolsek menjelaskan, berdasarkan keterangan ABK bahwa sebelum tenggalam, petang tadi Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, pukul 17.00 WIB kapal nelayan jenis kursin “Barokah Illahi” yang dinahkodai oleh Sugiono (38) dan 22 ABK berangkat dari pelabuhan Kota Agung Untuk mencari ikan di perairan Teluk Semaka.

Lalu pada pukul 19.00 Wib, terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan kapal tersebut terhempas ombak yang disertai angin kencang sehingga kapal tenggelam dan para ABK berenang menuju kapal Tanker terdekat sekitar 1 jam 30 menit dengan menggunakan alat seadanya.

Kemudian, pada pukul 20.30 WIB Security Pertamina menarima laporan dari Suryatno (40) Kapten Kapal Tug Boat Amazon dan Crew Kapal – MT Maran Regulus yang sedang jangkar diperairan teluk Semaka bahwa ada 23 orang yang berenang disekitar Kapal Tanker MT Maran Regulus dan Kapal Tug Boat Amazon untuk meminta tolong.

Lantas, Crew Kapal MT Maran Regulus dan Kapal Tug Boat Amazon langsung memberikan pertolongan dengan cara menurunkan tangga agar dapat naik keatas kapal. Setelah para korban tersebut naik keatas Kapal MT Maran Regulus dan Tug Boat maka pihak Crew Kapal MT Maran Regulus dan Kapal Tug Boat Amazon melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security Pertamina.

Pada pukul 21.30 Wib, personel Pos Polairud Kota Agung, Pos TNI AL, Basarnas dan Pertamina berangkat menuju ke lokasi kapal MT Maran Regulus untuk melakukan proses Evakuasi.

Pada pukul 22.30 WIB proses Evakuasi selesai dan nahkoda kapal nelayan jenis kursin “Barokah Illahi” dimintai keterangan oleh petugas terkait kronologis kejadian tersebut.

“Pukul 23.10 Wib, pemeriksaan terhadap nahkoda kapal dan seluruh ABK kapal selesai, seluruh ABK dan Nahkoda dinyatakan dalam keadaan sehat semua dan diperbolehkan kembali ke kediaman masing-masing,” jelasnya.

Ditambahkan Kapolsek, atas tenggelamnya kapal tersebut, pemilik mengalami kerugian material sekitar Rp.300 juta dan perlengkapan para ABK.

Adapun daftar ABK kapal nelayan tersebut bernama :
1. Adi bin Abdullah (36).
2. Supriyadi bin Tampiyono (36).
3. Nino bin Kino (36).
4. Arsa bin Asmuhi (36).
5. Agung bin Manshur (28).
6. Aan bin Sunyoto (38).
7. Andi bin Sunar (45).
8. Mastur bin Fei (45)
9. Herudin bin karna (45).
10. Horizon bin Herwan (23).
11. Tiyas bin Fadil (22)
12. Oval bin Harjo (16)
13. Dar bin Muchlis (16)
14. Satro bin Zainal(25).
15. Deli bin Sarja(50).
16. Aas bin Muchlis (34).
17. Santo bin Simin (30)
18. Hendra bin Irul (28)
19. Juli bin yuti(16)
20. Elwani bin kuber (44).
21. Rian bin Lamin (24).
22. Sugiono bin Sugimin (38).
23. Husen bin Tayudin (42).

Ditempat terpisah melalui sambungan telpon, Dan Kapal Polairud C3 XXV-1011, Brigpol Sudarwanto juga menghimbau kepada kepada nelayan yang akan melaut.

“Ini hal yang harus diperhatikan untuk para nelayan saat akan melaut
Perhatikan cuaca saat akan melaut, apalagi dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat , serta perlu nya persiapan perlengkapan alat keselamatan diri awak kapal
Seperti live jacket atau pelampung”. Ujar Darwanto Mewakili DIRPOLAIRUD Polda Lampung Kombes Pol.Sis Mulyono SH.,MH.(Red)

Hanya untuk medapatkan sinyal jaringan telepon seluler,pelajar di pekon pelosok kecamatan pematang sawa bagian selatan rela mempertaruhkan keselamatan

Mediarepublika.com

hakikat kemerdekaan di negeri ini sejatinya belum bisa dinikmati oleh warga indonesia sepenuhnya.
baik dari segi meratanya pembangunan,perekonomian dan pendidikan.
hal ini begitu sangat di rasakan oleh warga yang berada di beberapa pekon-pekon terisolir yang masuk di kecamatan pematang sawa kabupaten tanggamus.
tepatanya di pekon tampang tua,pekon tampang muda dan pekon sekitarnya.

salah satunya kebutuhan untuk komunkiasi melalui sambungan seluler. demi untuk mendapatkan sinyal sambungan telepon selular,warga yang berada di pekon terisolir tersebut rela memanjat pohon bahkan mereka tidak segan untuk mendaki perbukitan yang tinggi hanya untuk mendapatkan sinyal yang akurat,tidak jarang juga mereka mengabaikan keselamatan diri dengan kondisi alam yang terkadang tidak bersahabat.

sangat miris sekali kita melihat saudara kita yang hidup di daerah pelosok kabupaten tanggamus.
hanya karena keterbatasan sinyal telepon mereka sangat sulit untuk mengakses perkembangan dunia luar melalui media online,hanya untuk menjalin silaturahim sesama anggota keluarga lewat handpone saja sangat susah.

apalagi dalam masa pandemi covid-19,pelajar di wajibkan mengikuti pelajaran lewat media online (daring),mereka sangat kesulitan untuk mengikuti program belajar daring.

dari pantauan media lampung streaming tv di lapangan,terlihat para remaja dan anak-anak yang ikut belajar online sampai rela memanjat pohon setinggi 2 sampai 3 meter demi mendapatkan signal,terkadang juga mereka tidak jarang harus rela mengantri untuk bergantian memanjat pohon,karna apabila terlalu banyak yang memanjat pohon,dikhawatirkan dahan pohon tak mampu untuk menopang tubuh mereka.

Epan(14) salah satu remaja yang sempat diwawancarai oleh awak media,Dia bercerita banyak tentang suka duka disaat mencari signal.

“Kalau cuacanya lagi bagus kami sangat senang, karna suara telponnya lebih jernih dan jelas didengar, namun disaat cuaca lagi kurang bersahabat, suara sambungan telepon kami tidak jelas dan terputus putus,” tuturnya.

Menurut keterangan Epan dan kawan-kawan,mereka tidak jarang harus terpaksa pulang karna terkendala hujan yang sering datang tiba-tiba.

Setelah mendengarkan cerita demi cerita dari para remaja tersebut sangat sedih dan miris dengan keadaan saudara-saudara kita yang berda di pelosok,keadaan meraka sangat tidak sejajar dengan keadaan kecamatan lain yang berada di wilayah kabupaten tanggamus.
hanya untuk mendapatkan jaringan seluler yang akurat.mereka rela mengantri untuk memanjat pohon dan mempertaruhkan keselamatan mereka.

Masyarakat pekon tampang muda dan pekon sekitarnya sangat berharap kepada pemerintah Daerah kabupaten Tanggamus agar dapat merespon dan mendirikan tower seluler di wilayah tersebut, sehingga dapat membuat mimpi mereka selama ini menjadi kenyataan demi meratanya pembangunan yang berkaedilan di “bumi jejama”ini.(Red)

PEMANFAATAN PRODUK UNGGULAN SABUT KELAPA DAN AKSES PEMASARANBAGI PENGEMBANGAN USAHA KUMKM

Mediarepublika.com — Industri sabut kelapa Indonesia mulai dikenal secara luas pada 1980-an. Salah
satu daerah yang cukup dikenal sebagai sentra penghasil produk – produk
berbahan sabut kelapa adalah Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa produknya yang
digemari konsumen hingga saat ini adalah keset kaki, sapu, sikat cuci, tali, pot bunga dan lain – lain. Meski sistem produksinya masih bersifat tradisional, namun usaha yang berbasis peningkatan nilai tambah ini mampu bertahan, bahkan berkembang secara signifikan di beberapa daerah di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, Indonesia memang merupakan produsen kelapa terbesar di
dunia dengan jumlah produksi mencapai 15 miliar butir per tahun. Namun, hasil
samping dari potensi yang besar itu, yakni sabut kelapanya baru dapat diolah
sekitar 3,2 persen secara nasional atau sekitar 480.000.000 butir per tahun.

Berdasarkan data AISKI tahun 2013, jumlah industri pengolahan sabut kelapa di Indonesia sebanyak 100 unit yang tersebar di Lampung sebanyak 34 pabrik, Riau 12 pabrik, Jawa Timur 12 pabrik, Jawa Tengah 8 pabrik, Jawa Barat 6 pabrik, Banten 3 pabrik, Yogyakarta 2 pabrik, Sumatera Selatan 3 pabrik, Jambi 3 pabrik, Sumatera Barat 1 pabrik, Sumatera Utara 4 pabrik, Aceh 1 pabrik, Bengkulu 1 pabrik, Kalimantan Timur 1 pabrik, Kalimantan Barat 1 pabrik, Sulawesi Utara 5 pabrik, Sulawesi Tengah 1 pabrik, Sulawesi Barat 1 pabrik, dan Maluku Utara 1
pabrik.

Bisnis sabut di Indonesia juga mengalami masa pasang surut seperti halnya bisnis – bisnis lainnya. Penentuan harga jual produk sabut kelapa Indonesia sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor. Sebanyak 95 persen produk sabut kelapa Indonesia masih diekspor dalam bentuk raw material. Sementara beberapa negara penghasil kelapa lainnya, seperti India, Srilanka dan Philipina tidak lagi bergantung pada pasar ekspor raw material, tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan nilai tambahnya.

Pada tahun 2010 lalu, harga cocofiber di pasar ekspor, khususnya China
sempat mencapai USD 460 per ton. Namun, pada tahun 2011 sampai awal
2014 harga penjualan menurun drastis hingga USD 280 per ton. Perkembangan
harga penjualan cocofiber kembali membaik pada pertengahan tahun ini, yakni USD 385 – USD 400 per ton. Kenaikan harga ini sangat dipengaruhi
membaiknya perekonomian dunia yang berimbas meningkatnya permintaan
cocofiber.

Penyebab lainnya adalah gencarnya kampanye go green di negara – negara
maju yang mewajibkan industri – industri besar menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Cocofiber dalam perdagangan dunia digunakan sebagai
bahan baku pengganti busa dan bahan sintetis lainnya pada industri spring bed,
matras, jok mobil, sofa, karpet, tali dan lain – lain.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dialami oleh industri sabut
kelapa Indonesia adalah rendahnya daya serap pasar terhadap produk cocopeat. Beberapa negara tujuan ekspor cocopeat, seperti China, Korea dan Jepang lebih cenderung mengimpor cocopeat dari India dan Srilanka karena harganya lebih murah. Karena itu, hampir semua industri sabut kelapa Indonesia dipusingkan oleh persoalan menumpuknya cocopeat di setiap pabrik.

Jumlah produksi cocopeat secara nasional yang mencapai 187.200 ton per
tahun, baru terserap sekitar 20 persen, yakni sekitar 37.440 ton per tahun.
Padahal, berdasarkan hasil penelitian dan ujicoba lapangan yang dilakukan
AISKI bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) menunjukkan cocopeat merupakan solusi alternatif untuk meningkatkan produktivitas lahan kritis dan lahan pasca tambang.

Penggunaan cocopeat sebagai media tanam pada kegiataan revegetasi lahan
kritis dan lahan pasca tambang, terbukti dapat mempercepat kinerja
pertumbuhan tanaman. Selain itu, sifatnya yang mudah menyerap dan
menyimpan air, dapat menyelamatkan tanaman dari ancaman kematian karena
kekurangan air. Hingga saat ini, sektor usaha yang paling banyak menggunakan
cocopeat di Indonesia adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau dan
Kalimantan Timur dengan jumlah pemakaian sekitar 30.000 ton per tahun.(Red)

Waka Polda Lampung Memimpin Upacara Pengambilan Sumpah janji dan Penandatanganan Fakta Integritas Panitia Seleksi

Mediarepublika.com —- Waka Polda Lampung Brigjen Pol Drs. Sudarsono MHum memimpin upacara pengambilan sumpah janji dan penandatanganan fakta integritas panitia seleksi dan perwakilan calon Bintara Polri tahun 2020 pada Rabu (19/8/20) di aula Graha Wiyono Siregar.

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Karo SDM Kombes Novian Pranata dan perwakilan calon Bintara Polri berikut orang tua serta sejumlah panitia seleksi yang terdiri dari personil internal dan eksternal Polri.

Kegiatan upacara yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran Polda Lampung tersebut diawali dengan pembacaan ikrar oleh masing perwakilan panitia seleksi, calon Bintara dan orang tua pendaftar, dilanjutkan pengambilan sumpah janji dan terakhir penandatanganan fakta integritas baik oleh panitia dan calon Bintara Polri tahun 2020.

Saat memimpin upacara, Wakapolda Lampung juga membacakan amanat Kapolda Lampung terkait penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah dalam rangka seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2020 dalam masa adaptasi kebiasaan baru di wilayah Polda Lampung.

Dalam arahan Kapolda yang di bacakan oleh Waka Polda Lampung menyampaikan, pelaksanaan sumpah dan penandatanganan fakta integritas ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Polri untuk mewujudkan seleksi yang objektif dan akuntabel, sehingga di harapkan mendapatkan calon-calon anggota Polri yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif serta bebas dari KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

“Di tengah pandemi covid-19 yang sedang mewabah di hampir seluruh wilayah Indonesia maka pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan sumpah ini dilaksanakan secara Virtual dan Pabanrim melalui aplikasi google meet dan live streaming youtube,”terang Waka Polda.

Upacara yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi google map dan live streaming YouTube ini diikuti sebanyak 3.279 calon Siswa Bintara Polri tingkat Polda Lampung yang terdiri dari Bintara PTU 3.088 casis, Bintara Komsus 187 CASIS dan Bintara Rekpro 4 casis.

“Diharapkan pelaksanaan proses penerimaan calon Bintara Polri tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan baik, berpedoman dengan betah (Bersih, Transparan, dan Akuntabel) serta tetap memperhatikan protokol kesehatan,”lanjutnya.

“Untuk para peserta seleksi saya berpesan ikutilah kegiatan rekrutmen dengan rasa percaya diri dan tampilkan kemampuan diri secara maksimal. Untuk para peserta yang menggunakan jasa calo yang mengatasnamakan pejabat Polda atau menggunakan rekomendasi pihak tertentu maka akan saya diskualifikasi,”ujarnya.

” ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, pengawas Eksternal dan Internal, para ketua tim dan para peserta seleksi yang telah hadir dalam penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan sumpah ini. Laksanakan tugas ini dengan ikhlas, semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah SWT,” lanjut Wakapolda.(Red)

Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Jalan Tol dan Redistribusi Tanah Tahun 2020, Menteri Sofyan Djalil Dukung Gubernur Arinal Lindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mendukung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam upaya melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil saat acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Rabu (19/8/2020).

“Pemerintah sangat konsen terhadap masalah tersebut,” ujar Menteri ATR Sofyan.

Sofyan mengatakan untuk mempertegas lokasi LP2B, nantinya seluruh wilayah LP2B akan dipetakan secara digital.

“Dengan peta digital maka akan terlihat mana LP2B dan mana yang bukan. Kementerian ATR akan memetakan seluruh wilayah yang akan ditetapkan oleh LP2B dan kita kunci,” katanya.

Hal ini dilakukan, kata Sofyan agar lahan pertanian tersebut tetap ada keberadaannya untuk menjamin kebutuhan pangan Indonesia.

“Sehingga sawah ini akan bisa tetap ada karena kalau kita tidak tegas dengan LP2B ini, lahan ini akan terus berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta dukungan Kementerian ATR terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang LP2B.

“Mohon dukungannya, karena kalau kita tidak mempunyai ketegasan, lahan kita akan berkurang, Lampung hanya tinggal nama pernah penghasil para komoditi, mau kemana kita,” ujar Gubernur Arinal.

Menurut Arinal, lahan yang semula diperuntukan untuk pertanian tidak boleh dialih fungsikan.

“Sertifikatnya ada boleh dijual belikan, tetapi tidak boleh berubah, dia sawah untuk sawah,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur Arinal memang sangat konsen dan berkomitmen terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Lampung.

Hal ini menyusul dijadikannya Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian Indonesia.

Gubernur Arinal juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian RI dalam mempertahankan lumbung pangan daerah melalui perlindungan LP2B.

Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan Luas Baku Sawah (LBS) dari 268.336 Ha pada tahun 2013 menjadi 361.699 Ha pada tahun 2019.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR Sofyan didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan sertifikat jalan tol sebanyak 72 bidang kepada Kementerian PUPR.

Selanjutnya, diserahkan sertifikasi Redistribusi tahun 2020 untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu (redis 1.000 bidang) dan Kabupaten Lampung Timur (redis 3.000 bidang).

Dilakukan juga deklarasi tiga kelurahan lengkap dari Kantor Pertanahan Kota Metro yakni Kelurahan Mulyosari, Purwoasri dan Sumbersari.(Red)

Kain Tapis Digunakan Tokoh Nasional dalam Munas Dekranas Tahun 2020, Ibu Riana Arinal Ajak Ciptakan Kebanggaan Gunakan Produk Kerajinan Lampung

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com —– Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal mengajak masyarakat Lampung bangga menggunakan produk kerajinan Lampung menyusul dikenakannya kain tapis Lampung oleh tokoh nasional dalam Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas Tahun 2020.

Dalam Munas itu, kain tapis Lampung dikenakan oleh Istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto, yaitu Nanny Hadi Tjahjanto.

Munas sendiri diikuti oleh jajaran Dekranasda Provinsi Lampung, melalui virtual zoom, di Command Center, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Rabu pagi, (19/8/2020).

Munas tersebut diikuti peserta dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan mendapat arahan langsung dari Ketua Dekranas Pusat Wury Ma’ruf Amin.

Munas kali ini mengusung tema “Segi positif pandemi covid 19: momentum percepatan digitalisasi pasar kerajinan menuju industri 4.0.”.

Tema yang diangkat pada Munas tahun ini, sangat kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini.

Sebab, dalam rangka meningkatkan produksi kerajinan, diperlukan fasilitasi dan pembinaan kepada para pengrajin yang mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah untuk menghasilkan kerjaninan asli daerah.

Dalam arahannya Hj.Wuri Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pandemi covid-19 memaksa semua orang untuk mengubah kebiasaan sebelumnya. Misalnya saat ini masyarakat cenderung menghindarkan aktivitas yang melibatkan kontak fisik secara langsung, hal itu dilakukan sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus covid-19.

“Melihat situasi yang ada saat ini, pandemi korona membawa dampak langsung pada sektor kerajinan secara signifikan. Penjualan barang kerajinan selama ini dilakukan dengan cara bertemu langsung, dan belum optimal memanfaatkan teknologi digital. Maka, kondisi saat ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk lebih optimal memanfaatkan teknologi digital,” ujar Hj.Wuri Ma’ruf Amin.

Hj.Wuri menambahkan bahwa Dekranas harus terus mendorong para pengrajin untuk melakukan inovasi digital, misalnya dalam hal pemasaran dengan memanfaatkan patform online.

“Dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas dalam pemasaran produk kerajinan. Kita juga dapat membantu industri kecil menengah atau UKM dalam melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru saat ini,” ujarnya.

Ketua Dekranas juga mengajak seluruh anggota Dekranas dan Dekranasda mendukung program pemerintah di antaranya Kampanye Bangga Buatan Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. (Red)

Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari Arinal Ikuti Munas Dekranas yang Dibuka Ibu Wuri Ma’ruf Amin

Mediarepublika.com

Bandarlampung – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Hj. Riama Sari Arinal, SH, mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2020 secara daring, di Dinas Kominfotik Lampung, Rabu (19/8/2020).

Didampingi Sekretaris Dekranasda Lampung Hj. Rusdiana Dewi dan pengurus Dekranasda lainnya, Riana Sari mengikuti Munas Dekranasda secara daring yang dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Hj.Wuri Ma’ruf Amin.

Munas Dekranas 2020 mengangkat tema ‘Segi Positif Pandemi Covid-19 : Momentum Percepatan Digitalisasi Pasar Kerajinan Menuju Industri 4.0’.

Ibu Wuri Ma’ruf Amin menyambut baik serta mengucapkan terimakasih atas kehadiran peserta munas yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Tema yang diangkat pada munas tahun ini, menurut Ibu Wapres juga sangat kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini. Karenanya, dalam rangka meningkatkan produksi kerajinan, diperlukan fasilitasi dan pembinaan para pengrajin. Dekranas, lanjut Ibu Wuri, mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah dalam rangka membina para pengrajin Indonesia.

Ketua Umum Dekranas juga mengajak seluruh anggota Dekranas dan Dekranasda untuk mendukung program pemerintah diantaranya Kampanye Bangga Buatan Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk Indonesia.

*Kain Tapis Digunakan Tokoh Nasional

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengajak masyarakat Lampung bangga menggunakan produk kerajinan Lampung menyusul dikenakannya kain tapis Lampung oleh tokoh nasional dalam Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas Tahun 2020.

Dalam Munas itu, kain tapis Lampung dikenakan oleh Istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto, yaitu Nanny Hadi Tjahjanto.(Red)

Antisipasi Krisis Pangan, Gubernur Arinal Canangkan Gerakan Diversifikasi Pangan dan Ekspos UMKM Pangan Lokal

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com —- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan pencanangan gerakan diversifikasi pangan dan ekspos Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Pangan Lokal, di Lapangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (19/8/2020).

Gerakan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan mengantisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan; penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

Menurut Gubernur Arinal ketahanan pangan merupakan salah satu faktor kunci pembangunan suatu bangsa.

“Melalui moment ini, saya harapkan dapat memberi kesadaran bagi kita semua terkait pentingnya diversiflkasi pangan guna mendukung ketahanan pangan,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS, lanjut Gubernur Arinal, penduduk miskin di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, namun di tahun 2018 masih terdapat 1091,6 ribu jiwa (12,62%) dan 8,89% rentan terhadap rawan pangan.

Konsumsi pangan masyarakat masih bergantung pada beras/nasi, dan belum beragam. Walaupun sudah ada alternative lain. “Ini harus ditingkatkan, kita lakukan peningkatan kreativitas bersama Unila dan Polinela serta didukung oleh UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Arinal menjelaskan pemanfaatan pangan lokal secara masif dinilai mampu memberikan kontribusi positif untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat terhadap pangan lokal kita.

“Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam meningkatkan diversifikasi pangan adalah melalui inovasi dan terobosan terhadap produk pangan lokal agar sesuai dengan preferensi konsumen saat ini. Beberapa inovasi atau kreasi terhadap produk pangan lokal dengan memanfaatkan nama, bentuk, warna, trend penyajian, dan kemasan yang popular atau terkenal agar menarik minat konsumen untuk mengkonsumsi produk pangan lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa kegiatan pencanangan gerakan diversifikasi, eksposUMKM pangan lokal, dan buah nusantara 2020 merupakan kegiatan yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Adapun kegiatan Kementerian Pertanian RI dengan agenda utama adalah Sapa Menteri Pertanian. Di mana Menteri Pertanian akan menyapa secara virtual Para Gubernur, Bupati/Walikota, Kadis Provinsi dan Kadis Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian,” ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan, penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat lokal; mewujudkan ekonomi rakyat; dan mewujudkan SDM yang sehat, aktif, dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang serta aman.

“Adapun sasaran adalah menurunkan ketergantungan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lainnya; dan menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan,” ujar Kusnardi.

Sebelum acara dimulai, Gubernur Arinal Djunaidi beserta rombongan melakukan peninjauan terlebih dahulu ke bazar stand UMKM pangan lokal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan bantuan produk holtikultura secara simbolis berupa cabai, timun, pare, terong, bawang merah, tomat, kacang panjang dan jeruk. (Red)

Kepala Dinas Kominfo Silaturahmi Bersama Serikat Pers Republik Indonesia Lampung Selatan

KALIANDA, mediarepublika.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian menghadiri acara silaturahmi yang digelar Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (18/8/2020).

Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia itu digelar di Sekretariat SPRI Kabupaten Lampung Selatan yang berada di Jalan Indra Bangsawan, komplek perkantoran bupati setempat.

Hadir dalam acara itu, Ketua DPD SPRI Provinsi Lampung, Dewi Marta, Pembina SPRI Kabupaten Lampung Selatan, Ahmad Nyerupa dan Habib Mukhlis serta Pengurus Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-WAPPI) Provinsi Lampung.

Menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, Sefri Masdian mengatakan, dengan hadirnya SPRI diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara sesama insan pers dengan pemerintah daerah menjadi semakin erat.

Sefri berharap, SPRI dapat menjadi sarana dalam menyebarluaskan informasi, khususnya untuk kepentingan pembangunan di Lampung Selatan. Disamping, keberadaan SPRI diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi insan pers saat ini dan kedepan.

“Melalui kritik dan saran dari rekan-rekan media, diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Serta dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam membedakan media mana saja yang terverifikasi sesuai aturan Dewan Pers,” ujar Sefri.

Sefri menambahkan, dengan jalinan silaturahmi yang dibaherah Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

“Semoga tali silaturahmi ini akan terus berkesinambungan. Dan media pers di Lampung Selatan semakin kokoh, inovatif, dan dewasa dalam pemberitaan,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPC SPRI Kabupaten Lampung Selatan, Zainal Arifin mengatakan, selain silaturahmi, kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 itu sekaligus menjadi momemtum perkenalan pengurus SPRI.

Dia mengungkapkan, SPRI adalah organisasi himpunan para insan pers termasuk didalamnya adalah pekerja pers, perusahaan pers, dan awak media cetak juga ekektronik.

“DPC SPRI Kabupaten Lampung Selatan berdiri di Bandar Lampung berdasarkan Musyawarah Daerah DPD SPRI Provinsi Lampung. Dan telah dikukuhkan dilantik pada tanggal 30 April 2019 lalu di Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung,” tuturnya.

Lebih lanjut Zainal Arifin mengatakan, dalm rangka peringatan HUT RI ke-75, DPC SPRI telah melaksanakan kegiatan bakti sosial. Diantaranya memberikan santunan kepada yatim piatu yang dilaksanakan di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda.

“Seyogyanya kami juga akan menyelenggarakan khitanan massal. Namun setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan gugus tugas, maka disarankan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dalam masa pandemi yang belum berakhir. Tapi kami akan tetap melaksanakan namun waktunya belum bisa ditentukan. Karena ini adalah salah satu program kerja kami,” katanya.

Selanjutnya, Zainal Arifin juga menyatakan akan mendukung program-program pemerintah yang pro dengan rakyat. “Kami tetap mendukung program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan mengedepankan fungsi kontrol sosial,” ucapnya.

Ditempat sama, Ketua DPD SPRI Provinsi Lampung, Dewi Marta menyampaikan apresiasi kepada DPC SPRI Kabupaten Lampung Selatan yang telah melakukan kegiatan sosial.

“Semoga jejak DPC SPRI Lampung Selatan bisa diikuti DPC SPRI lainnya yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan insan pers khususnya yang tergabung dalam organisasi SPRI yang telah mengantongi izin pelatihan dari BPK.

“Satu-satunya oganisasi wartawan yang sudah mengantongi izin dari BPK adalah SPRI. Dan pesan saya, marilah kita bersama-sama menyatukan visi dan misi berjuang bersama jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan Provinsi Lampung lebih baik lagi,” katanya. (Red)