Diposkan pada

Gubernur Arinal Ajak OJK dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Bersinergi dalam Pembangunan Lampung

BANDARLAMPUNG —- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) bersinergi dalam pembangunan Lampung.

Hal itu diungkapkan Gubernur saat menerima kunjungan dan audiensi dari OJK dan FK-IJK Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (21/5/2021).

Kunjungan ini juga dalam rangka halalbihalal hari raya Idul Fitri 1442 H sekaligus membahas sinergi pembangunan terutama di sektor infrastruktur dan program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal juga mengajak pihak perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank yang tergabung FK-IJK berkontribusi penuh membangkitkan ekonomi di Lampung.

“Saya mengajak perbankan lebih pro aktif lagi dalam menghadapi situasi ekonomi di Lampung ini,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan pihak perbankan harus ikut andil mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya melalui ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, bank harus hadir untuk membantu masyarakat terutama para petani. Karena sebagian besar masyarakat di Lampung tinggal didesa dan bekerja sebagai petani.

“Para bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini harus ikut membangun Lampung melalui ekonomi kerakyatan. Salurkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Ke depan, Arinal ingin komunikasi lebih terjalin lagi sehingga memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami masyarakat Lampung.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengatakan program-program yang ada pada FK-IJK siap disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Lampug.

“Program-program Ojk dan FKIJK siap bersinergi bersama pemerintah,” ujar Bambang.

Diposkan pada

ACT Bandar Lampung Menyalurkan Air Minum Wakaf kepada Petugas Gabungan di Posko Penyekatan Wilayah Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, – ACT Bandar Lampung menyalurkan air minum wakaf botol sebanyak 16 dus kepada para petugas gabungan penyekatan wilayah di Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Kamis (20/05).

Petugas gabungan posko penyekatan wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari anggota Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan tim Satuan Gugus Tugas (Satgas). Posko penyekatan wilayah di Seremseng, Kota Bandar Lampung sudah berlaku sejak tanggal 6 Mei 2021 – 17 Mei 2021, kemudian diperpanjang hingga tanggal 24 Mei 2021.

M. Akip selaku Pama Satlantas Polresta Bandar Lampung, menyampaikan untuk para pemudik yang ingin menyebrang ke pulau Jawa posko penyekatan ini sudah menyediakan fasilitas dan pemeriksaan swab serta pengecekan kelengkaptan surat menyurat. “Untuk pengecekan swab ini gratis tidak dipungut biaya dan diperbolehkan untuk semua masyarakat baik yang berasa dari Lampung maupun luar Lampung, syaratnya dengan menunjukkan KTP, SIM dan kelengkapan surat kendaraan.”, jelas pak Akip.

Hermawan Wahyu Saputra selaku Head of Marketing ACT Bandar Lampung mengatakan, Kami mengapresiasi atas program dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu posko pemeriksaaan wilayah guna mempermudah masyarakat yang melakukan arus balik dengan menyediakan pemeriksaan rapid test gratis dan pemberian stiker tanda dari kepolisian.

Diposkan pada

Akibat Insiden Kebakaran Polsek Candipuro, Bupati Lamsel: Intinya kita hari ini satukan persepsi, satukan suara, sepakat dan siap membenahi Kantor Polsek Candipuro

KALIANDA, – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menginstruksikan Camat dan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Candipuro untuk bergotong royong memperbaiki Kantor Polisi Sektor (Polsek) Candipuro yang dirusak massa.

Hal itu disampaikan Nanang Ermanto saat menggelar rapat dengan Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Candipuro di aula rumah dinas bupati setempat, Kamis (20/5/2021).

“Kita bergotong royong membenahi Polsek. Kalau kita bebankan kepada Desa Beringin Kencana saja tidak ada kebersamaan. Nanti Pak Camat sebagai koordinatornya,” ujar Nanang saat memberikan arahan didampingi Sekretaris Daerah Thamrin.

Hadir juga dalam pertemuan itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Zaky Alkazar Nasution beserta sejumlah pejabat utama dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, pertemuan dengan Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Candipuro juga untuk menindaklanjuti kunjungan Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno ke Polsek Candipuro pada Rabu (19/5) kemarin.

“Intinya kita hari ini satukan persepsi, satukan suara, sepakat dan siap membenahi Kantor Polsek Candipuro. Dan alhamdulillah, hari ini saya dapat laporan, masyarakat sudah bergotong royong bersih-bersih disana (Polsek),” kata Nanang.

Disamping itu, dalam kesempatan tersebut, Nanang juga meminta kepada seluruh desa, khususnya desa di Kecamatan Candipuro agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Desa untuk membantu tugas aparat Polri-TNI di desa masing-masing.

“Nanti segera dibentuk tim keamanan, kita fasilitasi HT (Handy Talky). Leadernya Pak Kades, buat posko pengamanan penyekatan untuk mencegah tindak kriminal. Karena tugas keamanan ini bukan hanya tugasnya Polri-TNI saja, ini tugas kita semua,” tukasnya.

Nanang Ermanto juga meminta kepada Kepala Desa agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk tidak mudah terporovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan pengrusakan.

“Tugas kita sebagai pemimpin ini melakukan pembinaan. Pak Kades juga harus aktif tahu infromasi. Jika ada yang miring-mring segera laporkan, koordinasi dengan Camat, jangan ambil tindakan sendiri. Jangan Pak Kades malah memprovokasi,” tandasnya.

Sementara, Camat dan 14 Kepala Desa atau Sekretaris Desa yang hadir dalam pertemuan itu sepakat dan menyanggupi untuk memperbaiki Kantor Polsek Candipuro.

Diketahui, Kantor Polsek Candipuro yang berada di Desa Beringin Kecamatan Candipuro  Kencana dirusak massa pada Selasa (18/5) sekitar pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, warga setempat berunjuk rasa di depan Kantor Polsek Candipuro lantaran sering terjadi pembegalan di wilayah tersebut.(Red)

Diposkan pada

Respon Cepat Aduan Masyarakat, Panglima TNI dan Kapolri Luncurkan Hotline 110

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pihak terkait meluncurkan layanan darurat atau Hotline 110. Hal itu dilakukan dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat kepada aparat kepolisian.

Peluncuran tersebut dilakukan di Mapolda Jawa Barat (Jabar) yang diikuti beberapa Polda jajaran secara virtual Kamis, 20 Mei 2021. Layanan kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri.

Sigit mengungkapkan, diluncurkannya Hotline dengan nomor tunggal berskala nasional itu, masyarakat diharapkan bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian, seperti layaknya memesan makanan Pizza.

“Hotline nomor layanan polisi 110 merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat. Diharapkan ke depan masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit berharap, melalui Hotline 110 masyarakat benar-benar merasakan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan dapat melakukan sharing informasi. Selain itu, Ia menekankan kepada seluruh Kasatwil agar mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan perangkat layanan, meningkatkan sumber daya manusia yang mengawaki, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian tata kelola operasionalnya.

“Kembangkan layanan polisi 110 yang terintegrasi dengan aplikasi lain Binmas Online System, Polisiku, dan lain, sehingga dapat menjadi alert bagi anggota di lapangan agar segera merespon informasi dari
masyarakat,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 110 melalui penambahan jumlah operator pada tingkat Polres dan Polda sehingga tidak ada panggilan masyarakat yang tidak terlayani.

“Segera tangani kendala-kendala teknis sehingga implementasi nomor layanan polisi 110 dapat diperluas ke seluruh masyarakat. Sosialisasikan penggunaan nomor layanan polisi 110 ini melalui jajaran Divhumas Polri, Polda serta Polres kepada masyarakat dan
personel agar layanan ini dapat berfungsi secara optimal.

Ia juga menegaskan, soal kepastian keamanan data jangan sampai terjadi kebocoran informasi. Layanan polisi 110 ini juga merupakan salah satu dari program prioritas Kapolri. Dan dalam hari 100 kerja berjalan, Sigit telah mewujudkan pelayanan tersebut.

Perangkat Hotline 110 sendiri saat ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni, satu di Mabes Polri, 32 Polda jajaran, dan 387 Mapolres dan Mapolresta. Pelayanan itu sendiri gratis bagi masyarakat yang membutuhan respon dari aparat.

“Menekankan upaya pendekatan pemolisian yang Prediktif dengan harapan membangun kejelasan,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dalam peluncuran itu, dihadiri juga oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika Kemenkominfo, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dam Pengawasan Kemenpan, Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Gubernur Jabar beserta Forkopimda Jabar, Para Kapolda, Pangdam dan Gubernur serta para Direktur/GM Penyedia Jasa Telekomunikasi.(Red)

Diposkan pada

Pemerintah Provinsi Lampung Ikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 113 Tahun 2021

Bandar Lampung, —- Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 113 Tahun 2021 yang disiarkan secara virtual dari halaman Kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis (20/05/2021).

Upacara yang dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid-19 tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiarkan secara langsung serta diikuti secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kaban Kesbangpol, Kadis Pemuda dan Olah Raga, Kadis Kominfotik, Karo Kesra dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat di Ruang Command Center lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung,

Bertindak sebagai Inspektur upacara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate.

Dalam sambutannya Menkominfo mengungkapkan bahwa moment kebangkitan Nasional merupakan Cita – cita memerdekakan, memajukan Nusa dan bangsa serta upaya mewujudkan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Moment Kebangkitan Nasional bukan hanya acara ceremony, namun harus selalu ditumbuhkan dan menjadi peringatan Kebangkitan untuk bersatu tanpa memandang Suku, Agama dan golongan pada lintas generasi.

“Bukan ritual namun harus menjadi sebuah semangat yang terus menerus ditumbuhkan lintas generasi”, ungkapnya.

Pada masa perjuangan, Kebangkitan Nasional merupakan Gerakan perlawanan terhadap penjajah, pada masa kini sebagai inspirasi pembangunan Indonesia dan di masa yang akan datang merupakan Cita – cita untuk membawa bangsa Indonesia menuju pengelolaan negara yang lebih demokratis.

Sejarah dimulainya moment Kebangkitan nasional ini merupakan nasionalisme di Indonesia, saat itu mulai ada indikasi perpecahan di antara golongan di Negara Indonesia, semagat kebangkitan nasional digelorakan sebagai upaya melawan penjajah.

Bangsa yang tangguh, optimis untuk menghadapi tantangan secara bersama – sana dan dalam aktualisasinya dengan melawan Covid-19 yang saat ini melanda dunia.

Melalui sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika berpesan agar bangsa Indonesia. Menjaga kesatuan bangsa yang dapat diaktualisasikan dengan memanfaatkan digital secara bijak dan
mengisinya dengan hal – hal yang bermanfaat dalam membangun ekonomi, terutama ekonomi digital.

Saat ini dunia nyata sudah mulai beralih menjadi dunia virtual,. dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan pembangunan akan semakin maju dan membawa bangsa Indonesia kearah kemajuan diberbagai bidang.

Diungkapkan bahwa disadari maupun tidak, saat ini seluruh dunia sudah melakukan perubahan besar dengan adanya teknologi, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek.

Diakhir sambutannya, Menkominfo berpesan agar Peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi sarana untuk selalu menumbuhkan dan mengingatkan Bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju membangun bangsa tanpa memandang suku agama dan golongan.

“Semakin digital, semakin maju”, pungkasnya.(Red)

Diposkan pada

Kapolda Lampung : Provokator Diminta Serahkan Diri Terkait Pembakaran Polsek Candipuro

Bandar Lampung – Polda Lampung menegaskan penyelidikan insiden pembakaran Mapolsek Candipuro dan akan melakukan penegakkan hukum kepada pelaku perusakan.

Terkait pengerusakan Polsek Candipuro tersebut Kapolda Lampung mengatakan, “saya tegaskan untuk pelaku begal akan ditindak tegas, mari sama sama menjaga, jangan merusak fasilitas negara”.

“Kejadian ini yg senang pelaku kejahatan dan yang rugi masyarakat karena fasilitas Polri dirusak maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat, saya minta agar provokator pengerusakan mapolsek ini menyerahkan diri dan Kapolres saya minta nomor handphone diberikan ke para kepala desa dan kepala dusun, tujuannya jika ada polisi yang bekerja tidak baik agar dilaporkan ke kapolres”, kata Kapolda, Rabu (19/5/2021).

Terpisah Kabidhumas Polda Lampung Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa Polda Lampung akan melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku yang telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas negara tersebut.

“Tentu kejadian tersebut sangat disesalkan, bagaimanapun perbuatan pengerusakan tersebut merupakan pelanggaran hukum,” jelas Pandra

Masih kata Pandra, saat ini pihak Polres Lampung Selatan sudah mengamankan delapan orang diduga pelaku secara bersama sama melakukan pengerusakan, dan saat ini terhadap kedelapan diduga pelaku tersebut masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik. Kedelapan diduga pelaku tersebut berinsial DT bin W (40) warga desa Beringin Kencana, ASB (16) warga desa Beringin Kencana, SH (36) warga desa Titiwangi, S bin K (29) warga desa Sinar Pasemah, JH bin S (23) warga desa Cinta Mulya, AS bin N (37) warga desa Candirejo, MS bin M (26) warga desa Beringin Kencana, AS bin S (35) warga desa Titi Wangi.

Kronolologis Pembakaran Mapolsek Candipuro

Bermula dari kedatangan sekira 20 warga desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan ke mako Polsek Candipuro terkait maraknya aksi kriminalitas C3 (curat, curas dan curanmor) di wilayah hukum Polsek Candipuro.

Para warga tersebut bermaksud bertemu dengan Kapolsek Candipuro untuk meminta pertanggungjawaban dan mencari solusi langkah-langkah yang akan dilakukan terkait maraknya tindak pidana C3 tersebut.

Kapolsek Candipuro yang pada saat kejadian sedang melaksanakan dinas di desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro diwakilkan Kanit Intelkan Polsek Candipuro untuk menerima kedatangan warga tersebut dan melakukan audiensi.

Kapolsek Candipuro meminta kepada warga untuk sabar karena Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana C3.

Para warga Kecamatan Candipuro lainnya yang sudah tidak dapat lagi diredam emosinya langsung mengambil tindakan yang tidak dapat dicegah dengan melakukan pelemparan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Candipuro menggunakan batu dan melakukan pengerusakan mako.(Red)

Diposkan pada

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulang Bawang Dukung ACT Lampung Bantu Palestina

Tulang Bawang, – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulang Bawang yang juga Ketua BAZNAS Tulang Bawang Ustaz H. Yantori didampingi Ketua Umum BPC HIPMI Tulang Bawang sekaligus Bendahara MUI Perdiansyah, S.Pd.I, Ustaz Damia, Ustaz Junaidi dan Ustaz Sanusi bertemu dengan Kepala Subregional ACT Sumbagsel Dian Eka Darma Wahyuni untuk membahas kolaborasi kemanusiaan peduli Palestina pada Rabu (19/5).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulang Bawang Ustaz H. Yantori mengatakan bahwa akan memberikan rekomendasi untuk ACT Lampung menggalang donasi kemanusiaan Palestina ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Menurutnya Palestina yang merupakan negeri para Nabi dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa yang merupakan Kiblat pertama umat muslim harus menjadi perhatian dan mendapat dukungan semua pihak termasuk Pemerintah dan Masyarakat Tulang Bawang.

“Demi Kemerdekaan Bangsa Palestina Insya Allah kami akan rekomendasikan ACT Lampung ke Pemkab Tulang Bawang untuk dapat menggalang donasi kemanusiaan Palestina,” tutupnya.

Diposkan pada

Pemprov Lampung Launching Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Tulang Bawang

TULANGBAWANG—Gubernur Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dengan didampingi Bupati Tulang Bawang Winarti, Launching Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kabupaten Tulang Bawang. Launching KPB dilakukan berbarengan dengan kegiatan Panen Raya di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Rabu (19/05/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya untuk petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya.

Menurut Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyatakan bahwa melalui Kartu Petani Berjaya, diharapkan para petani mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, akses permodalan/ pembiayaan, pembinaan usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran hasil, asuransi, jaminan sosial dan beasiswa pendidikan bagi anak petani berprestasi yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Bidang Pertanian. “Kemudahan – kemudahan tersebut akan diberikan secara bertahap kepada seluruh petani di Provinsi Lampung,” ucapnya

Untuk mensukseskan Kartu Petani Berjaya, Gubernur mengatakan bahwa dalam implementasinya, Program Kartu Petani Berjaya telah bekerjasama atau menandatangani Nota Kesepahaman dengan 4 (empat) Bank, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Lampung, serta dengan 2 (dua) Perusahaan Pupuk yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia.

“Melalui kerjasama tersebut diharapkan kebutuhan permodalan dan pupuk bagi petani dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah, sehingga produktivitas dan pendapatan petani pada akhirnya akan meningkat.” ungkap Gubernur

Gubernur juga mengungkapkan bahwa Hingga saat ini jumlah petani anggota Program Kartu Petani Berjaya telah ada sebanyak 179.936 orang, yang telah mengimplementasikan KPB sebanyak 23.179 orang, yang telah membuka rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 593.589 orang dan KUR yang telah dimanfaatkan petani sebesar Rp. 60,3 M.

Sementara itu Bupati Tulang Bawang Winarti, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur bahwa dalam situasi pandemi covid-19, warga Tulang Bawang tetap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan panen raya.

“Dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kartu Petani Berjaya, saya berharap dengan adanya KPB petani-petani di Tulang Bawang dapat memperoleh banyak kemudahan,” ucapnya

“Seperti kita ketahui, ada sekitar 9.871 Hektar sawah di Tulang Bawang, yang akan dipanen saat ini di Rawapitu seluas 110 Hektar, dimana kekuatan lumbung padi salah satunya ada di Rawapitu, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Sekda, Alhamdulillah, katanya pemprov juga siap bantu perbaikan jalan dari jalan ronggolawe sampai pintu masuk Kecamatan Rawapitu,” ucap Winarti.

Dalam kegiatan panen raya tersebut, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto juga menyerahkan bantuan berupa bibit sebanyak 50 batang, dan benih untuk lahan seluas 1000 Hektar. Fahrizal juga menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya kepada petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya.(Red)

Diposkan pada

Rapat Paripurna DPRD Lampung Terkait LHP Merekomendasikan Temuan SIM RSUDAM Lemah Dari BPK RI

(SMSI), Bandar Lampung – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung atas laporan Panitia husus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memberikan 12 atensi atau permasalahan terhadap Laporan Keuangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2020, Rabu,19 Mei 2021

” Diakui, meskipun Pemprov Lampung telah mencapai kemajuan yang cukup pesat tapi masih ada kendala dan tantangan dalam tahun anggaran 2020 yakni ada dua belas permasalahan yang harus ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali di tahun yang akan datang,” kata Juru Bicara Pansus LHP-BPK RI DPRD Lampung Budi Yuhanda di Ruang Sidang Paripurna, Rabu (19/5/2021) kemarin.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Chalim, M.Si, M.Kn, Ph.D., mengaku, akan menindaklanjuti segala temuan-temuan BPK RI dan akan melaksanakan rekomendasi dari DRPD Lampung agar lebih baik.

“Rekomendasi ini tentu pasti ditindaklanjuti terutama kan temuan-temuan tersebut harus diselesaikan dengan tuntas, kemudian yang tadi disampaikan untuk menguatkan lagi APIP, kita akan tindaklanjuti dengan inspektorat dan secara khusus dengan APIP,” ungkapnya.

Menurutnya, tentu pak Gubernur juga akan ikut menindaklanjuti terkait pekerjaan sistem informasi manajemen (SIM) yang dikerjakan RSUDAM, dan juga menindaklanjuti dari DPRD, secara spesifik masalah temuan di rumah sakit tersebut.

12 temuan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah p
Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 yaitu,

Temuan BPK RI ada keterbatasan dalam hal pemahaman ASN mengenai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing OPD terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrual.
Temuan BPK menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan mencapai 96,90% dan PAD mencapai 95,95%.

Namun demikian DPRD tetap mendorong upaya peningkatan PHD karena potensi yang masih cukup besar bahkan BPK memberikan catatan atas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta penerapan pajak progresif, temuan BPK juga menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan layanan UPTD masih belum tertib dan pengelolaan retribusi pada PAD belum sesuai ketentuan.

Temuan BPK menunjukkan adanya kesalahan penganggaran pada realisasi belanja pada 15 OPD dengan nilai Rp33.036.846.067,00.

Banyak temuan BPK terhadap RSUD Abdul Moeloek antara lain pembangunan sistem informasi manajemen rumah sakit senilai Rp.689.783.769 untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan, ongkos kirim sebesar Rp.689.783.769 yang tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat serta adanya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.718.631.011.
Temuan BPK bahwa penataan aset belum optimal terkait dengan aset sering menjadi temuan BPK.

7. Banyak temuan BPK terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan praktek mark up diantaranya kekurangan volume atas belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2020 pada Biro Umum sekretariat daerah sebesar Rp.63.180.000.


Belanja makan dan minum harian peserta didik dan pegawai SMK unggul terpadu kurang volume sebesar Rp.63.180.000,00 dan boros sebesar Rp.125.687.450,00. Kemudian kekurangan volume pada pembangunan lapangan bisbol kegiatan peningkatan sarana prasarana olahraga senilai Rp.243.71.061,04.
Kekurangan volume hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan selisih harga penawaran timpang pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung perawatan non bedah Rp1.019.988.676,91.

Kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi agregat serta tidak sesuai spesifikasi hasil.
Kekurangan volume pada pembangunan embung atau bangunan penampung air lapangan golf senilai Rp.79.167.975,04 dan Mark up biaya penginapan sebesar Rp.388.457.205.

Atas temuan BPK ini menunjukkan bahwa kinerja dan sistem pengawasan internal Pemprov lemah karena itu DPRD memberikan 16 rekomendasi kepada Pemprov Lampung.(SB05).

Diposkan pada

Pemeriksaan Terkait Giat Operasi Krakatau 2021, Sebanyak 1.046 Unit Kendaraan Diputarbalikkan

Bandarlampung – Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Bantuan Operasi (Banops) menyampaikan, Berdasarkan data operasi ketupat krakatau Tahun ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung sampai dengan tanggal (17/5/2021 ), Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan kendaraan sebanyak 52.577 unit kendaraan.

Terkait giat di pos pengetatan, jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 15.976 kendaraan, jumlah orang yang diperiksa sebanyak 4.140 orang, untuk kendaraan yang diminta putar balik sampai dengan tanggal (17/5) pukul (00.00) WIB sebanyak 1.046 unit kendaraan, pelaksanaan rapid test antigen sebanyak 4.506 orang dengan hasil negatif sebanyak 4.484 orang sedangkan yang positif sebanyak 22 orang, untuk penindakan pelanggaran travel gelap berupa tilang sebanyak 87 tilang dan membagikan masker kepada masyarakat sebanyak 814 buah, kata Pandra, Selasa (18/5/2021)

Lanjut Pandra, untuk kejadian kecelakan lalu lintas sampai dengan tanggal (17/5) terdata sebanyak 36 kejadian, dengan korban meninggal dunia 14 orang, luka berat sebanyak 17 orang dan luka ringan sebanyak 32 orang dengan kerugian materil sebesar Rp. 184.650.000.

Dengan berakhirnya Operasi Ketupat Krakatau 2021 ini, Polda Lampung dan jajaran akan melanjutkan dengan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) utk mengantisipasi arus balik. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari pulau Sumatera ke Pulau Jawa agar melengkapi diri dengan dokumen sesuai dengan Adendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 antara lain Surat Keterangan Perjalanan,
baik itu surat keterangan karena tugas maupun juga surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat jika kepentingannya adalah kepentingan pribadi, kemudian Surat Keterangan Negatif Covid-19 yang berlaku 1×24 jam untuk tes usap atau swab test PCR dan swab antigen, sementara hasil tes GeNose berlaku hanya pada hari keberangkatan perjalanan, kata Pandra.

Kami akan melakukan pemeriksaan secara ketat dan teliti di pos pos pengetatan pada arus balik, langkah ini kami lakukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tutup Panda.(red)