Penulis: admin

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Lampung, mendesak KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk segera cairkan pemberian bonus atlet peraih medali, pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan realisasi bonus atlet yang hingga kini tak kunjung cair, menjadi polemik di kalangan insan olahraga.

Jangan sampai, kata dia, atlet-atlet yang berprestasi justru hengkang ke Provinsi lain di PON 2024 mendatang.

“Nanti Dispora dan KONI akan kami ajak rapat sekalian akan kami tanyakan langsung kepada Kadispora terkait permasalahan pencairan bonus tersebut. Kita akan panggil dan tanyakan kepastiannya itu kapan, karena banyak atlet yang sudah mengeluhkan soal ini,” kata Lesty, kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (16/4/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah pencairan bonus ini sudah lama dikeluhkan atlet.

Sehingga pihaknya mendesak pembayaran ini untuk segera dilakukan.

Ketika disinggung kabar akan hengkangnya atlet ke provinsi lain lantaran keterlambatan bonus, politisi PDI Perjuangan ini meminta para atlet untuk bersabar dan tetap menjaga semangat kedaerahan.

“Mohon bersabar saja, kita akan kawal urusan ini agar bisa teralisasi secepatnya,” jelas Lesty Putri Utami.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo.

“Yang bener lah tata kelola nya jangan sampai atlet-atlet ini pindah ke provinsi lain. para atlet itu kebanggaan kita mereka berjuang bisa masuk 10 besar menunaikan target Gubernur Lampung ini sangat luar biasa,” kata Deni Ribowo.

Untuk itu dia juga meminta Pemprov Lampung segera mencairkan dana tersebut.

“Itu harus dibayarkan apalagi itu kan langsung disampaikan oleh pak Gubernur,” kata Deni Ribowo.

Adapun bonus atlet yang dijanjikan oleh Pemprov Lampung yakni :

Peraih emas perorangan diberikan bonus sebesar Rp250 juta.

Medali perak Rp100 juta.

Medali perunggu Rp 50 juta.

Medali emas berpasangan sebesar Rp 375 juta.

Medali perunggu berpasangan Rp75 juta.
Peraih medali emas regu sebesar Rp1,125 miliar.

Peraih medali perak Rp 480 juta. (*)

Lampung Selatan – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi menggelar dialog kepemudaan bersama kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Selatan kemarin di sekratriat IPSI Lampung Selatan, Jumat (15/04/2022)

Wahrul menuturkan, mahasiswa adalah ujung tombak penerus bangsa. Mulai dari pengaderan sampai dengan regulasi kepemimpinan masa depan.

Wahrul juga mengapresiasi aksi mahasiswa beberapa hari lalu yang menyuarakan hati nurani rakyat. Ia menilai, menjadi mahasiswa memang wajib seperti itu. Sebab, itu adalah kewajiban mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan kesulitan masyarakat.

Wahrul menilai, mahasiswa ke depan mesti lebih kritis kepada pemerintah. Selain itu, mahasiswa didorong meningkatkan kapasitas intelektualnya sehingga mampu merancang gagasan yang brilian.

Wahrul mengajak kader IMM untuk aktif dalam advokasi kepada masyarakat. Khususnya warga yang tidak mempunyai akses perlindungan hukum. (Red/Adv)

Lampung – Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Bandar Lampung selama dua jam sejak pukul 18.00 pada Jumat (15/4/2022), menyebabkan Jalan Kartini, tepatnya di depan Hotel Horison, terendam banjir.

Selain banjir, juga didapati warga, seekor buaya yang naik ke permukaan dari sungai didepan hotel itu. Tidak hanya di kawasan jalan protokol, banjir juga terjadi di sekitar Pasir Gintung dan beberapa kawasan lain di Bandar Lampung.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Lampung, Fraksi PKS Daerah Pemilihan I, Kota Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, meminta Pemkot Bandar Lampung agar segera mengambil tindakan komprehensif sehingga banjir tidak terulang lagi setiap terjadi hujan deras.

“Dampak dari banjir ini bukan hanya menyebabkan kemacetan serta kerusakan infrastruktur dan kendaraan, tapi juga terganggunya aktifitas warga. Terlebih dalam jangka waktu lama berdampak pada ekosistem lingkungan di kawasan tersebut,” kata Ade Utami Ibnu.

“Beberapa kejadian banjir di Bandar Lampung, bahkan menyebabkan warga kehilangan keluarga mereka,” imbuhnya. Di jalan protokol, banjir menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Seperti yang terjadi di jalan Kartini. Hal ini mengharuskan kendaraan untuk putar balik.

Terkait pernyataan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang mengatakan bahwa dia telah berhasil mengatasi banjir, hal ini perlu ditinjau ulang. Program – program penanganan banjir seperti normalisasi sungai atau grebek sungai dan pengerukan sampah serta sedimentasi, juga pembangunan talud dan drainase harus di kroscek kembali apakah telah berjalan dengan baik atau belum.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung juga berharap jika dalam penanganan banjir, Pemkot perlu melihat dan menelaah dari berbagai sisi secara komprehensif. Tidak hanya pembangunan yang bersifat fisik dalam penanganan banjir namun tentu pembangunan kesadaran bersama akan arti pentingnya lingkungan yang berkelanjutan juga patut dilakukan.

“Bahkan jika terdapat kebijakan yang ikut menyumbang terjadinya banjir, tak perlu ragu untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat penting guna mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, ” tutup Anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur itu. (*)

Bandar Lampung – Massa aksi demo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung dan berbagai elemen masyarakat, sampai ba’da Zuhur masih belum bisa memasuki pekarangan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Selasa (13/4/2022).

Mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat tersebut meminta agar pemerintah provinsi Lampung melalui forkopimda dan aparat kepolisian membuka pintu untuk masa aksi.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat langsung berkomentar tentang peristiwa atau aksi demo yang sedang terjadi.

Menurut Midi Iswanto, wajar saja jika mereka meminta masuk untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang gedung DPRD ini adalah rumah rakyat.

Meskipun demikian, pasti ada pertimbangan dari aparat yang berjaga, terlebih disini juga sudah turun langsung Kapolda Lampung dan Danrem bahkan Gubernur Arinal Djunaidi yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.

Jelas kami yang saat ini duduk di kursi DPRD juga pernah mengalami masa-masa seperti aksi ini.

“Jika ditanya keinginan, jelas kami ingin masuk agar aspirasi yang dibawa bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia.

Ditempat yang sama, Deny Ribowo yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa hajat ini bukanlah hanya DPRD saja, melainkan juga ada Forkopimda, jadi tentu harus ada kesepakatan.

“Sebenarnya jika kami DPRD justru kita ingin berdialog dengan massa aksi. Namun tidak mungkin jika ribuan begini. Harus ada delegasi dari mahasiswa tersebut yang menjadi perwakilan untuk dapat berdialog dengan kami sebagai wakil mereka di legislatif,” ucap Deny.

Deny Ribowo yang akrab disapa DRB itu juga menegaskan bahwa jelas pihaknya sebagai wakil rakyat sangat ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan pihaknya sudah menunggu masa aksi tersebut sejak pagi.

“Itulah gunanya kita duduk disini, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas DRB.

Tapi kembali lagi, sambung DRB, meskipun kita menginginkan masa aksi masuk, tetapi semua harus ada kesepakatan dari beberapa pihak seperti Forkopimda, Kapolda, Danrem. Karena ini kaitannya dengan keamanan. (red)

Lampung Selatan – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan dan juga anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi meminta pengurus dan kader memaksimalkan Ramadan untuk silaturahmi. Ia juga meminta agar momentum bulan puasa dimaksimalkan untuk mengukur kekuatan dukungan rakyat pada partai. Dengan demikian, pengurus bisa mengetahui sejauh mana dukungan rakyat kepada Nasdem.

Wahrul memberikan masukan agar semua pengurus dan organisasi sayap untuk turun membantu kebutuhan rakyat. Khususnya selama puasa ini. Sebab, dengan begitu, rakyat akan merasakan manfaat dengan adanya partai.

Wahrul mengatakan, mengurus adminsitrasi untuk kebutuhan verifikasi sangat penting. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh upaya penyiapan secara administratif.

Namun, poin yang juga urgen adalah membantu rakyat dan mengukur sejauhmana dukungan calon pemilih pada pemilu mendatang. Ini, ujar Wahrul, akan menjadi dasar mengukur perolehan suara sejak dini.

Mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini menjelaskan, jargon “Bersatu, Berjuang, Menang” akan terimplementasi di lapangan jika pengurus di semua tingkatan bisa membaca sejauh mana dukungan rakyat kepada partai.

Oleh sebab itu, anggota DPRD Lampung itu mendorong semua pengurus untuk langsung turun membantu rakyat. Ia mengatakan, ada banyak program yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, rakyat akan merasakan dampak langsung keberadaan pengurus dan kader di wilayah setempat. Dari situ, ujar legislator berjuluk “Pendekar Rakyat” ini, partai bisa mengalkulasi dukungan riil di lapangan.

“Bukan di kertas saja, melainkan benar-benar riil masyarakat yang kita bantu dan riil juga bentuk dukungannya,” kata Ketua IPSI Lampung Selatan itu. (Red)

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung meminta sejumlah mahasiswa yang rencananya akan menggelar penyampaian aspirasi dalam waktu dekat agar tidak melakukan tindakan yang represif sehingga menciderai asas demokrasi itu sendiri. Minggu (10/04/2022)

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH meminta dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi dapat menjunjung tinggi toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menggunakan cara cara konstitusional.

”Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat, kita harus layani , dengarkan dan berdiskusi dengan cara cara konstitusional, tidak menggunakan cara cara yang dapat merugikan rakyat dan negara karena kita semua yang akan merasakan dampaknya” Ujar Mingrum.

Mingrum yang juga mantan Aktivis mahasiswa dari GMNI ini berharap agar kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin memecah bela bangsa dan membenturkan pemerintah serta perangkatnya dengan rakyat.

”Dari informasi yang saya terima,sejumlah tuntutan mahasiswa diantaranya wacana presiden 3 periode, Saya ingin mengingatkan kembali bahwa presiden jokowi telah berulang kali menegaskan bawah akan tunduk dan patuh terhadap konstitusi” Lanjut Mingrum

Ia juga mengharapkan kerja sama yang baik antara mahasiswa, lapisan element masyarakat dan perangkat negara untuk bersama saling mencintai, melindungi serta menjaga selama penyampaian aspirasi dilakukan.

”Dalam bingkai suasana bulan suci ramadhan ini, mari kita tunjukkan keberagaman dan kemajemukan Provinsi Lampung dalam menjunjung tinggi demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai tugas dan fungsi nya masing-masing, saya yakin Lampung menjadi salah satu contoh Provinsi yang berhasil mengisi kemerdekaan ini dengan banyak warna sehingga sangat indah jika di pandang ketika menjadi satu kesatuan” Harapnya.

Terakhir, Senior Politisi tahun 90an ini meminta kegiatan pengamanan yang dilakukan tidak boleh menggunakan perlengkapan yang berlebihan serta menjunjung tinggi hak-hak mahasiswa, mereka bagian dari kita yang tidak bisa dipisahkan,jadi kita tak perlu gunakan cara cara yang terkesan berlebihan.

”Saya yakin mahasiswa melakukan ini untuk rakyat, kita harus hargai,biarkan mereka sampaikan aspirasi, jangan ada yang menyakiti apalagi menyusupi” Tutup Mingrum. (Red)

Bandar Lampung – Wakil Ketua DPRD Lampung, Raden Muhammad Ismail, menerima sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rassa. Ia mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas aspirasi para mahasiswa yang telah disampaikan ke lembaga DPRD Provinsi Lampung.

“Iya tadi kita telah melakukan audiensi dengan adek-adek HMI. Disini mereka sudah menyampaikan aspirasinya dan kami terima aspirasi ini untuk segera kita tindak lanjuti,” jelasnya

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, pihaknya akan meneruskan ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui biro otonomi daerah (Otda) sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.

“Karena kalau bicara secara kelembagaan alurnya seperti itu. Tapi jika fraksi-fraksi DPRD mau meneruskan ke fraksi nya yang dipusat, juga tidak jadi masalah. Point pentingnya semua aspirasi ini kita terima dan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

Diketahui mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung, Senin (11/4/2022). Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Raden Muhamad Ismail beserta anggota lainnya.

Diantaranya Yozi Rizal, Deni Ribowo, dan Midi Iswanto (F-Demokrat); Vittorio Dwison dan Mardani Umar (F-PKS); dan Sahdana (F-PDIP).

Dalam audiensinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, menolak penundaan pemilu dan tiga periode jabatan presiden. Kemudian, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kebutuhan bahan pangan pokok, khususnya minyak goreng.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung M. Rizki Al Slafar mengatakan, pihaknya berharap apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa mewakili masyarakat dapat diteruskan ke pemerintah serta DPR pusat.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Dan kami harap tuntutan kami ini tidak berhenti disini saja. Melainkan bisa sampai ke pusat,” tegasnya.

Adapun tuntutan HMI Cabang Bandarlampung yang disampaikan ke DPRD Provinsi Lampung itu diantaranya.

Pertama, menyatakan menolak segala bentuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Kedua, menolak harga kenaikan BBM, harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan PPN 11%.

Ketiga, mendukung pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan solar.

Keempat, mengecam segala bentuk tindakan kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap gerakan masyarakat.

Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota bandar Lampung untuk menyuarakan aspirasi jika Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. (Red)