Diposkan pada

Pemprov Lampung Mulai Persiapkan Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

BandarLampung– Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Acara Puncak (Harvesting) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #LagawiFest 2022 di Lampung secara Hybrid pada Jumat, (13/05/2022) di Ruang Sakai Sambayan.
“Terimakasih atas kehadirannya sehingga kita dapat menyiapkan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #LagawiFest 2022 di Provinsi Lampung.” Ungkap Kusnardi saat membuka rapat.
“Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sudah kita launching pada tanggal 17 Maret 2022 yang bertepatan dengan HUT Provinsi Lampung ke-56.” Lanjutnya.
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan program kontinyu untuk meningkatkan jumlah unit artisan Indonesia, baik UMKM dan IKM. Tahun ini Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia mengusung tema #LagawiFest dan akan melangsungkan acara puncaknya pada tanggal 23 Juni 2022 di Tegal Mas, Pesawaran.
Rapat ini membahas rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan serta detail-detail penting yang harus diperhatikan dalam menyemarakkan Lagawifest tahun 2022.
Lagawifest tahun 2022 akan dilakukan secara Hybrid dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang yang dapat menghadirinya secara langsung. Presiden Joko Widodo juga direncanakan hadir dalam acara puncak Lagawifest di Tegal Mas nanti.
Selain Presiden Joko Widodo, Lagawifest juga akan mengundang Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gub BI, Kepala OJK, Gub ernur Lampung, Bupati/Walikota terkait, Pejabat Tinggi K/L terkait yang mendukung pelaksanaan GBBI, Pimpinan Top Brands dan Marketplace, 30 IKM Terpilih, IKM G20, IKM Penerima Fasilitasi Kementerian Perindustrian serta lembaga lain
terkait Gernas BBI .
Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi menjadwalkan rapat lanjutan, “Kita rapat lagi paling tidak 2 minggu sebelum acara.” Tegasnya.
Terakhir, Beliau menyampaikan harapan terkait dengan acara nanti, “Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik, semoga kita mendapat manfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti.” Tutup Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi.
Sementara Sekretaris Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementrian Perindustrian, Reni Yanita, menjelaskan bahwa pada acara puncak Bulan Juni mendatang, juga akan ada pengumuman 5 IKM Champion dengan penjualan terbaik dari 30 IKM Unggulan BBI Lampung. “Lima IKM Champion akan diumumkan di acara puncak Juni nanti, ” Kata Reni Yanita.
Tamu yang hadir secara langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Dirjen IKM, BI Provinsi Lampung, OJK Provinsi Lampung, Pihak Tegal Mas Lampung Resort, Kancab BRI Tanjung Karang, Protokol Kemenprin.
Hadir dalam rapat Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo dan Statistik, Kasat Pol PP, Karo ADPIM, Karo Perekonomian, Karo Umum, Sekdis Pariwisata & Ekonomi Kreatif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Diposkan pada

Gubernur Lampung Hadiri Kegiatan Implementasi E-KPB Se Kabupaten Pringsewu

PRINGSEWU – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) secara serentak Se-Kabupaten Pringsewu, di halaman Gedung Benih Induk Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kamis (12/05/2022).
Tujuan kegiatan ini, sebagai Percepatan Implementasi e-KPB khususnya dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada Masa Tanam II Tahun 2022 dan untuk memotivasi seluruh stake holder terkait dalam pemanfaatan fungsi e-KPB.
Pada kegiatan implementasi elektronik KPB tersebut dilakukan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serentak di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pringsewu, Gading Rejo, Sukoharjo, Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih.
Transaksi pembelian pupuk bersubsidi melalui E-KPB Kabupaten Pringsewu untuk Kecamatan Gading Rejo ada 701 petani, tersebar di 13 poktan, nilai transaksi Rp.161.697.000.
Kemudian Kecamatan Pringsewu ada 75 petani, di dua poktan, nilai transaksi Rp. 14.855.000,- Kecamatan Banyumas ada 202 petani di 6 poktan, nilai transaksi Rp. 20.972.500,- Kecamatan Pagelaran Utara 126 petani, 3 poktan, nilai transaksi Rp.14.047.500,-
Lalu Kecamatan Pardasuka 130 petani, 3 poktan, nilai transaksi Rp.40.649.700,- Kecamatan Pagelaran 331 petani, 6 poktan, nilai transaksi Rp. 65.027.000,- Kecamatan Ambarawa 812 petani, 14 poktan, nilai transaksi Rp.149.202.000,- Kecamatan Sukoharjo 309 petani, di enam poktan, nilai transaksi 70.976.000,- Dan Kecamatan Adiluwih, 136 petani, di empat poktan, nilai transaksi Rp.11.383.000,-
Penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui aplikasi e-KPB tahun 2021 oleh 89.146 petani dengan jumlah transaksi 2.589 dengan nilai nominal sebesar Rp.15.004.403.550,- atau 53,5% dari total transaksi melalui E-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp 28.042.321.920,-
Penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui e-KPB sejak Januari sampai dengan 10 Mei 2022 telah dilakukan transaksi oleh 4.087 Petani dengan nilai transakasi Rp. 742.425.000,- atau sebesar 39,6% dari nilai total penebusan pupuk melalui E-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.779.238.000,-.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengapresiasi Bupati Pringsewu atas inisiasi untuk menyelenggarakan acara tersebut yang merupakan bukti bahwa Program Kartu
Petani Berjaya (KPB) telah terlaksana dengan
baik di Kabupaten Pringsewu.
Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung untuk mendorong
kesejahteraan petani melalui visi Rakyat Lampung Berjaya
Melalui Program Kartu petani Berjaya, para petani akan mendapatkan enam layanan, yaitu pertama, kemudahan mendapatkan Sarana Produksi Pertanian. Kedua,
kemudahan akses Permodalan dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ketiga, memberikan bantuan Pembinaan dan pendampingan Manajemen Usaha dan Teknologi. Keempat,
Pemasaran Hasil Pertanian; Kelima,
Layanan Asuransi;
Dan keenam Program Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Petani Miskin.
Progres implementasi Program KPB sampai dengan bulan April tahun 2022. Pertama, Penebusan pupuk bersubsidi telah dilakukan oleh 9.806 petani dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1,7 Miliar.
Kedua, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp.112 Miliar dengan jumlah debitur 3.341 petani.
Ketiga, Penerima Asuransi Petani Lansia sebanyak 1.176 orang dan keempat, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 30.000 ha se- Provinsi Lampung.
“Dalam perjalanannya, Program Kartu Petani Berjaya berkembang sedemikian pesat hingga pada saat ini pengembangan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) akan saling terhubung dan berbagi pakai dengan sistem lainnya yang ada pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung seperti Smart Village dan Sistem Informasi Kependudukan (Disdukcapil),” kata Gubernur Lampung.
Dengan Program KPB Kementerian Pertanian telah mengapresiasi Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang terbaik dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. “Demikian juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021 telah memberikan penghargaan untuk Provinsi Lampung sebagai Provinsi Terbaik Dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan Sektor
Pertanian,” tegas Gubernur.
Bupati Pringsewu, Sujadi berharap kegiatan ini akan membawa kemajuan bagi kabupaten Pringsewu khususnya di bidang pertanian dengan kartu petani berjaya.
“Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sesudah ini nanti warga Pringsewu akan semakin aktif untuk mengelola pertaniannya dengan sistem elektronik dan membawa produk yang lebih baik lagi bagi usaha-usaha pertanian secara umum,” kata Bupati Pringsewu.
Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk menjadikan 8.735 hektar lahannya menjadi lahan pertanian yang tidak dialih fungsikan dari 13.537 hektar lahan yang ada.
“Saat ini sudah kami buat pengumuman di beberapa titik sebagai lahan yang tidak dialih fungsikan. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan program ketahanan pangan yang sudah kami lakukan sejak tahun 2014 dan sudah diberikan penghargaan oleh bapak Presiden Jokowi sebagai kabupaten di Lampung yang swasembada pangan,” kata Bupati Pringsewu.
Selain itu sebagai upaya dan komitmen Pemkab Pringsewu untuk menjaga dan mengembangkan pertanian secara umum terus-menerus mengikuti apa yang menjadi program nasional dan juga Program Kartu Petani Berjaya yang sangat ampuh, yang digagas oleh bapak gubernur. “Kalau kata orang kecamatan Pardasuka pak, ini Program sapu jagat karena bisa untuk apa saja, dari mulai anak mahasiswa, pembiayaan KUR, benih, pupuk dan lain sebagainya,” tegas Bupati.
Atas nama warga Pringsewu, Bupati Pringsewu menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dilaksanakannya program E-KPB di Kabupaten Pringsewu. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Diposkan pada

Gubernur Arinal Djunaidi Berikan Penghargaan Kepada Bupati Pringsewu

PRINGSEWU–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penghargaan kepada Bupati Pringsewu Sujadi, saat menghadiri kegiatan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (KPB) secara serentak Se-Kabupaten Pringsewu, di halaman Gedung Benih Induk Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kamis (12/05/2022).
Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/308/B.04/HK/2022 tentang pemberian penghargaan kepada Bupati Pringsewu Sujadi Saddat
Penghargaan diberikan kepada Sujadi Saddat disertai ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Bupati Kabupaten Pringsewu dalam percepatan implementasi program Kartu Petani Berjaya.
Menurut Gubernur Arinal Djunaidi, Kabupaten Pringsewu, telah melakukan implementasi Program KPB sejak Tahun 2020 dan pada Tahun
2022 ini sudah dilaksanakan di seluruh
kecamatan di Kabupaten Pringsewu, baik untuk
penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi KPB,
penyaluran KUR yang cukup besar dan
pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
dengan maksimal.
Sebagai apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Pringsewu maka telah banyak dialokasikan bantuan di sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan sektor produksi lainnya, di antaranya Bantuan Alsintan, pengembangan padi, jagung dan juga bantuan CSR dari PT. Bukit Asam berupa Pompa Air Tenaga Surya.
“Penghargaan saya berikan Kepada Bapak
Sujadi sebagai Bupati Pringsewu yang telah mengimplementasikan Program KPB dengan cepat dan mensinergikan Program KPB dengan Program Smart Village sehingga pelaksanaan Program KPB dapat berjalan lebih baik. Saya mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu dapat
diikuti oleh Kabupaten/Kota lainnya untuk
percepatan implementasi Program KPB,” kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Pada kegiatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi memberikan bantuan kepada masyarakat Pringsewu secara simbolis.
Bantuan Gubernur Lampung ke Kabupaten Pringsewu diantaranya, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri, Fasilitas merek dagang untuk 5 IKM, fasilitas sertifikasi halal untuk 20 IKM, bantuan dan fasilitas kemasan produk untuk 2 IKM, operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 5.000 liter dari PT Aman Jaya.
Lalu, bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa pengembangan bawang merah seluas 3 hektar, sarana pengolahan bawang dan perlengkapan sebanyak satu unit. Bantuan KUR untuk 2 orang, Budidaya padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas 303 hektar, bantuan handtractor dua unit, bantuan premi asuransi petani lansia satu orang, penyerahan klaim AUTP poktan sebanyak 1 orang.
Kemudian bantuan melalui Dinas Kesehatan dalam bentuk pengelolaan KIA tahun 2022, berupa buku KIA Rp2 juta dan APE SDIDTK Rp.17.225.000,-. Kemudian bantuan melalui Dinas Sosial berupa bantuan paket sembako sebanyak 150 paket. Bantuan melalui Dinas Koperasi dan UMKM berupa 20 pack benang emas untuk 10 UMKM pengrajin tapis, fasilitasi akta pendirian koperasi bagi 6 koperasi.
Kemudian bantuan melalui Dinas Perpustakaan berupa 34 eksemplar buku dan 32 CD untuk perpustakaan desa, yakni Desa Gadung Rejo Timur Kecamatan Pringsewu dan Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu. Bantuan lain melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yakni rekontruksi ruas jalan Kalirejo-Pringsewu sepanjang 0,4 kilometer dan rehabilitasi jalan ruas Pringsewu-Pardasuka sepanjang 0,5 kilometer. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Diposkan pada

Gubernur Arinal : Penghargaan WTP Bentuk Tanggungjawab dan Hasil Kerja Keras Seluruh Pihak

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung  Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto  kepada Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/05/2022).
Rapat Paripurna Istimewa  tersebut  dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata-usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi.
Gubernur Arinal menjelaskan, Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.
“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang diberikan oleh BPK RI pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal.
Gubernur juga menerangkan, setelah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini maka dalam waktu dekat akan disampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung beserta jajaran atas kerjasamanya sehingga mampu melaksanakan amanat konstitusi dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.
BPK RI juga mengucapkan selamat atas pencapaian penghargaan tersebut serta berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan daerah.
Novian Herodwijanto menjelaskan, Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang keuangan daerah yang berisikan laporan keuangan.
“Opini merupakan pernyataan mengenai sebuah informasi yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan,” kata Novian.
Opini tersebut didasarkan dari beberapa penelitian yaitu kesesuaian atas standar undang-undang pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta intensitas sistem pengelolaan daerah.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disebut WTP.
“Atas capaian ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mempertahankan dan menerapkan aspirasi masyarakat untuk menjaga transparansi atas laporan keuangan,” pungkas Novian.
Hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa  yang dipimpin  Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, tersebut yakni Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Karo, Kasatker.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Diposkan pada

Gubernur Arinal Direncanakan Lakukan Penerapan Layanan Pupuk dan Distribusi Pupuk Terintegrasi Secara Serentak

Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) tahun 2022, Rabu (11/05/2022).
Dalam rapat diungkap mengenai rencana kunjungan kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pringsewu yang akan dilaksanakan  pada Kamis, (12/05/2022) sekaligus melaksanakan penerapan layanan pupuk bersubsidi dan distribusi Pupuk Terintegrasi secara serentak sebagai salah satu fitur dari Program Kartu Petani Berjaya yang diinisiasi Gubernur Lampung.
Kegiatan direncanakan akan dipusatkan di Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani.
“Agenda utamanya adalah melaksanakan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online serentak dengan target 100 pemesanan.” Ungkap Maryanto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu saat  menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari.
“100 pemesanan akan terdiri dari 20 pemesanan dilakukan online ditempat acara berlangsung dan sisa 80 melakukan pemesanan dengan jarak jauh. Di acara ini peserta akan difasilitasi Agen BNI46 untuk dibantu sampai dengan pembayaran. ” Lanjutnya.
Pemesanan yang dilakukan di KPB (kartu petani berjaya) juga akan ditampilkan di Saung Tani dalam acara ini.
Dalam Acara Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 juga akan dilakukan penyerahan bantuan simbolis dari sektor yang hadir.
Hadir dalam rapat, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Kehutanan, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Sosial, Karo Perekonomian, Karo Kesra, Karo Umum, Karo Adpim, Plt Kadis Perkebunan, dan Kabid pada Dinas KPTPH. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
Diposkan pada

Anggota DPRD Lampung Sosialisialisasikan Perda Provinsi Lampung Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Pemkab Pringsewu telah sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Perda ini untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Metro, Pesawaran, dan Pringsewu yakni FX Siman, hal yang diperlukan upaya terpadu agar kesadaran masyarakat meningkat.

Sebab untuk penanganan kerentanan sosial dan ekonomi di daerah harus melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri. Dan itu penting dalam adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dikatakan, sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 hingga kini Covid-19 masih menyebar hampir di seluruh dunia. Meskipun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama.

Dan pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, sekaligus mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban.

“Kondisi ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru, masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dari sebelum pandemi,” ujar Siman, Rabu (11/5/2022).

Ia berharap dengan ancaman Covid-19 yang masih ada maka diharuskan masyarakat tetap beraktivitas namun aman Covid-19.

Sehingga dibuatlah perda untuk memberikan arahan dalam pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah.

Itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah, di samping meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tahapan penanganan Covid-19 di daerah.

Selain itu, juga untuk meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

“Adanya Perda nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, harapannya dapat dilaksanakan secara terpadu guna meningkatkan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat,” ujar Siman.

Pengaturan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini berasaskan perikemanusiaan, manfaat, keadilan, perlindungan, keterbukaan, keterpaduan, kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan kepastian hukum.

Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, adanya pandemi Covid-19 dan kini keluarnya Perda Provinsi Lampung menunjukkan kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat, baik oleh pemerintah maupun wakil rakyat.

“Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menyampaikan aspirasi. Terlebih beliau adalah anggota DPRD Provinsi Lampung yang memiliki banyak program bermanfaat bagi masyarakat,” kata Fauzi.

Diposkan pada

Gubernur Arinal Direncanakan Lakukan Penerapan Layanan Pupuk dan Distribusi Pupuk Terintegrasi Secara Serentak

Mediarepublika.com – Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) tahun 2022, Rabu (11/05/2022).

 

Dalam rapat diungkap mengenai rencana kunjungan kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pringsewu yang akan dilaksanakan pada Kamis, (12/05/2022) sekaligus melaksanakan penerapan layanan pupuk bersubsidi dan distribusi Pupuk Terintegrasi secara serentak sebagai salah satu fitur dari Program Kartu Petani Berjaya yang diinisiasi Gubernur Lampung.

 

Kegiatan direncanakan akan dipusatkan di Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani.

 

“Agenda utamanya adalah melaksanakan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online serentak dengan target 100 pemesanan.” Ungkap Maryanto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu saat menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari.

 

“100 pemesanan akan terdiri dari 20 pemesanan dilakukan online ditempat acara berlangsung dan sisa 80 melakukan pemesanan dengan jarak jauh. Di acara ini peserta akan difasilitasi Agen BNI46 untuk dibantu sampai dengan pembayaran. ” Lanjutnya.

 

Pemesanan yang dilakukan di KPB (kartu petani berjaya) juga akan ditampilkan di Saung Tani dalam acara ini.

 

Dalam Acara Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 juga akan dilakukan penyerahan bantuan simbolis dari sektor yang hadir.

 

Hadir dalam rapat, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Kehutanan, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Sosial, Karo Perekonomian, Karo Kesra, Karo Umum, Karo Adpim, Plt Kadis Perkebunan, dan Kabid pada Dinas KPTPH. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Menteri BUMN Apresiasi Gubernur Lampung Dalam Upayanya Menjaga Suplai Kebutuhan Pangan Dan Perekonomian di Provinsi Lampung

Mediarepublika.com – BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir meninjau Pasar Murah yang digelar oleh PT. Perkebunan Nasional (PTPN) VII di area parkir Gedung Pertemuan PTPN VII di Bandar Lampung, Selasa (10/05/2022).

 

Pada pasar murah tersebut masyarakat dapat membeli Minyak goreng kemasan seharga Rp.19.000/liter, Gula pasir Rp. 11.000/Kg dan Beras Rp. 15.000/2.5 Kg, dengan total 500 paket untuk minyak goreng dan gula pasir, serta 100 paket untuk beras.

 

Erick Thohir menyampaikan bahwa pasar murah ini digelar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan BUMN dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

 

“Sudah dua kali BUMN mengadakan pasar murah di Lampung, kali ini dengan PTPN, kita membantu masyarakat dalam mendapatkan akses bahan pangan dengan harga dibawah harga pasar,” ucap Erick Thohir

 

Menurut Erick, BUMN selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat menjaga keseimbangan pasar dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

 

“Pemprov Lampung dan BUMN selalu bersinergi, kita tidak boleh membiarkan masyarakat tidak memperoleh bahan pokok,” tegas Erick

 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dimana dimasa kepemimpinnya perekonomian di Provinsi Lampung terus meningkat.

 

Bahkan selama masa libur hari raya 2022, pengiriman truk logistik dari Lampung ke Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 116%

 

“Hal ini menegaskan bahwa Lampung memang telah benar-benar menjadi pusat kebutuhan pangan untuk masyarakat di Jawa, Alhamdulillah berkat kepemimpinan Pak Gubernur, dan juga Pak Jokowi tentunya perekonomian masyarakat Lampung tetap terjaga,” ucapnya.

 

Sementara itu Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terimakasih kepada Menteri BUMN dan PTPN VII yang telah menggelar pasar murah bagi masyarakat Lampung

 

Gubernur juga menerangkan bahwa memang telah menjadi kewajiban bagi penanggung jawab daerah yang memiliki potensi pangan untuk meningkatkan distribusi logistik untuk wilayah yang membutuhkan, seperti misalnya DKI Jakarta dan wilayah lainnya di Pulau Jawa.

 

“Mudah-mudahan kedepan distribusi logistik akan lebih mudah lagi, misalnya di Tanggamus kita akan bikin pelabuhan, sehingga arus trasnportasi logistik akan lebih mudah, dan yang harus kita pahami bahwa pemerintah provinsi adalah bagian dari pemerintah pusat,” tutup Arinal.

 

Setelah meninjau pasar murah yang digelar oleh PTPN VII, Menteri BUMN dan Gubernur Lampung meninjau masyarakat yang sedang menerima vaksin covid-19 yang ketiga (booster) di klinik PTPN VII. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Halal Bihalal, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Tak Segan Kunjungi Ruangan Staff DPRD Lampung

Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung sambangi setiap ruangan staff DPRD Lampung dalam rangka halal bihalal yang dilakukan di kantor DPRD Lampung. Senin, Mei 2022.
Dalam Kunjungannya, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH,. MH mengungkapkan sebagai manusia biasa pasti memiliki kehilafaan dan kealfaan selama memimpin lembaga DPRD Lampung.
” Sengaja saya keliling pada hari ini kesetiap ruangan dengan maksud meminta kebesaran hati dan berterimakasih atas kerja cerdas dan gotong royong dari semua lini dalam rangka membantu kinerja Anggota DPRD Lampung ” ujar Mingrum
ia juga mengapresiasi di hari pertama kerja setelah sekian lama ditetapkan sebagai libur Idul Fitri dan digunakan untuk bersilaturahmi kepada keluarga, Seluruh Staff DPRD Lampung tetap mengedepankan kedisplinan dan tanggung jawab terhadap tugas nya masing-masing.
” tadi saya cek seluruhnya hadir, alhamdulillah dan saya apresiasi ini karena disiplin bagian dari proses kerja bersama yang seiring berjalan terus kita lakukan evaluasi kedepannya ” Ungkapnya
Senior Politisi PDI Perjuangan ini juga memastikan setelah kembalinya aktivas yang dilakukan oleh Staff DPRD Lampung baik yang melakukan perjalanan diluar daerah maupun di dalam daerah akan dilakukan tes Swab Antigen.
” Kita lakukan proteksi dini dan pencegahan secara persuasif untuk memastikan seluruhnya dalam keadaan baik, hari ini kita fasilitasi untuk lakukan tes Swab ” Tutup Mingrum.

Diposkan pada

Pemprov Lampung Ikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan SPM Tahun 2021

Bandar Lamping– Asisten Administrasi Umum, Minhairin, Mengikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021, yang dipimpin Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Melalui Virtual Meeting, di Ruang Video Conference Lt.I Diskominfotik Lampung, Rabu (11/05/2022).
Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan, pembahasan ini juga merupakan perintah dari undang-undang nomor 5 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditambah lagi ada undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Undang-undang mewajibkan kepada kita semua pemerintah daerah untuk menjalankan urusan wajib pelayanan di bidang yaitu kebebasan sosial pekerjaan yang diperintahkan untuk menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tiga fokus yang terkait evaluasi pelaporan SPM melalui aplikasi, ketepatan penyampaian laporan SPM tahun 2000 dari 6 daerah provinsi dan kabupaten kota.
“Analisa keuangan laporan di Indonesia masih belum optimal sesuai idealisme yang diharapkan oleh undang-undang,” tuturnya.
Pemerintah Daerah punya kewenangan untuk otonomi seluas-luasnya, untuk pelaksanaan program kegiatan dan anggaran daerah, pemerintah pusat melakukan pembinaan, kebijakan-kebijakan membuat peraturan peraturan, perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan arah dan kebijakan nasional baik dari nasional yang tertuang dalam RPJM.
Sementara Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr M Zamzani B Thenrang, ST MSi, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan virtual bersama pemerintah provinsi untuk mengetahui pelaksanaan anggaran negara tahun berikutnya.
Hal itu juga agar mengetahui kemajuan tingkat provinsi kabupaten kota tahun 2022, bagaimana meningkatkan komitmen kepala daerah dan DPRD.
“Hal ini juga mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bahwa koordinasi penerapan SPM pusat dan penerapannya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yaitu dari Kepala Biro tata pemerintahan serta para kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).