Penulis: admin

Ketua DPRD Lampung bersama jajaran Forkopimda hadiri Coffee Morning bersama PT. Pertamina dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran bertempat Hotel Bukit Randu, Rabu (26/10/2022)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan pihaknya meminta Pertamina memastikan ketersediaan stok dan melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusiaan guna menekan penggunaan BBM Subsidi yang tidak tepat sasaran.

” Saya tegaskan DPRD Lampung akan melakukan control terhadap ketersedian stok dan pendistribusian BBM subsidi, apabila ada yang mencoba mengambil posisi dan porsi tidak sesuai ketentuan yang ada, maka kami akan tindaklanjuti sebagaimana fungsi kelembagaan ” Ujar Mingrum

Ia juga minta kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas bagi oknum yang melakukan tindakan yang merugikan rakyat.

” kalau distribusinya baik, pengawasannya baik ini bisa menekan antrian panjang di setiap SPBU serta keberlangsungan produksi sektor UMKM tidak terganggu akibat kurangnya pasokan Bahan bakar ” Ungkapnya

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Sumbagsel PT. Pertamina Awan Raharjo mengatakan pihaknya akan siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.

Ia menyebutkan langkah-langkah ini juga untuk mengindari timbulnya penjualan BBM bersubsidi secara ilegal atau black market akibat adanya disparitas harga yang sangat besar antara BBM bersubsidi dan non subsidi.

“Sehingga disparitas harga inilah yang memang berpotensi besar untuk menimbulkan adanya black market. Ini yang telah dibahas oleh Bapak Gubernur langkah-langkah dari provinsi agar black market ini kita hindarkan,” ujar Awan.

Awan menyebutkan pertamina sendiri per 1 Juli 2022 lalu, sudah mulai mensosialisasikan terkait dengan program subsidi tepat.

Kemudian, pada 1 September 2022 sudah melakukan uji coba subsidi tepat untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Lampung.

“Yaitu seluruh kendaraan yang telah teridentifikasi boleh menggunakan JBT ataupun JBKP. Termasuk berapa pengisian maksimal per harinya yang sudah ditentukan terhadap seluruh jenis kendaraan,” katanya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (26/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI-Perjuangan atas saran, masukan dan tanggapan serta pertanyaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Lampung optimistis tahun 2023 sebagai tahun kebangkitan setelah pandemi Covid-19 meski masih dibayangi kondisi perekonomian dunia yang meredup akibat situasi global. “Sejalan dengan visi Rakyat Lampung Berjaya, Pemerintah Provinsi Lampung tetap bersemangat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan dan pembangunan disemua sektor,” ujar Gubernur Arinal.

Memperhatikan pemandangan umum sebagian besar Fraksi-Fraksi DPRD, peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung masih menjadi tantangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bersama.

“Nilai Indeks Pembangunan Manusia merupakan agregasi dari tiga dimensi dasar yang mencakup: umur panjang dan hidup sehat (kesehatan); pengetahuan; dan standar hidup layak. Ketiga komponen dasar kualitas hidup tersebut, memerlukan pembangunan yang seimbang antar-dimensi yang sama pentingnya. Dengan kata lain, indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, tidak semata ditentukan besaran alokasi anggaran pada APBD sektor Pendidikan saja,” jelas Gubernur Arinal.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung juga ditentukan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia di 15 kabupaten/kota. Masih terjadi kesenjangan (gap) antara Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Beberapa Kabupaten/Kota berkontribusi positif terhadap rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (seperti Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Lampung Tengah), sedangkan kabupaten lainnnya masih perlu didorong untuk ditingkatkan,” ungkapnya.

“Pemerintah Provinsi Lampung memberi perhatian serius terhadap peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia ini. Kita terus evaluasi penyelenggaraan urusan Pendidikan dan mendorong Pendidikan kita agar lebih berkualitas,” tambahnya.

Selanjutnya, kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin layanan kesehatan kepada masyarakat yang tergambar melalui hasil penilaian capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Lampung yang mencapai 100% di tahun 2021.

“Untuk ke depannya Pemerintah Provinsi Lampung akan mempertahankan capaian SPM Kesehatan Provinsi Lampung dan mendukung peningkatan capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur Penerapan SPM dan tata cara pemenuhannya,” ujarnya.

Dari sisi Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023, Gubernur Arinal menyampaikan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Struktur Pendapatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah pada rasio 55,93% berbanding dengan Pendapatan Transfer pada rasio 43,87% menunjukkan rasio kemandirian keuangan APBD yang sangat baik.

“Kedepan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya memperbaiki kualitas layanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah baik berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan berbagai inovasi yang terus dilakukan, antara lain penetrasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Keliling dan Jemput Bola sampai tingkat Desa (e-Samdes), penggunaan Aplikasi Signal, metode pembayaran dengan QRIS dan lain-lain,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan Belanja Daerah berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada money follow program, yang tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay hadiri diskusi yang mengusung tema “Dinamika dan Strategi Dalam Penyediaan dan Distribusi BBM Bersubsidi yang Tepat Sasaran” tersebut dimoderatori oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kusnardi,M.Agr.Ec dan dihadiri oleh Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT. Pertamina, Awan Raharjo, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus, beserta Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, dan Kepala OPD baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mapun Kabupaten/Kota.

Sebagainana diketahui, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM tersebut bukan saja memberikan dampak pada perekonomian tetapi juga menjadi masalah sosial politik.

Terutama BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki finansial tinggi, sedangkan masyarakat di kalangan bawah tidak dapat merasakan dampaknya.

“Permasalahan lainnya yang relevan dengan alokasi subsidi BBM yang tidak tepat adalah menjadi pengganggu utama dalam mendorong laju pembangunan negara. Subsidi BBM yang harus ditanggung APBN terus meningkat, sehingga membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit dan penyediaan infrastruktur bergerak amat lambat,” ucap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menggelar diskusi dalam kegiatan Coffee Morning Berbagi Inspirasi Daerah (Comorbid) Lampung, di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Rabu (26/10/2022).

Lebih jauh Gubernur menyampaikan bahwa secara letak geografis, Provinsi Lampung merupakan gerbang Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dan persinggahan jalur trabsportasi menuju ke Provinsi lainnya di Pulau Sumatera.

“Lampung ini adalah daerah persinggahan, banyak yang mau ke provinsi lain di Sumatera, tapi ngisi BBM-nya di Lampung, makanya persediaan bahan bakar bersubsidi di Lampung selalu habis,” ucap Gubernur.

“Setiap daerah itu memiliki kekhususan dan kearifan lokal masing-masing, Lampung ini merupakan daerah persinggahan, jadi saya minta kepada Pertamina agar Lampung ini menjadi perhatian, Ekonomi kita bagus tapi tidak punya daya dukung untuk bergerak,” tegas Gubernur

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi masyarakat Lampung dalam menyikapi kenaikan harga BBM, serta pihak-pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif pasca kenaikan harga BBM.

“Saya mengajak kita semua mengawal kebijakan pemerintah pusat sehingga pendistribusian dan penyaluran BBM terutama subsidi ini dapat tepat sasaran sesuai aturan pemerintah,” ajak Gubernur.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya, meliputi:

1. Membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/125/B.04/HK/2022 tanggal 15 Februari 2022

2. Surat Edaran Nomor 045.2/3308/V.25/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Himbauan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Umum yang ditujukan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat serta upaya turut serta berkontribusi meringankan beban subsidi pemerintah dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Umum.

3. Surat Edaran Nomor 045.2/3437/V.25/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung untuk melakukan langkah-langkah pengawasan penyaluran BBM Solar dan BBM Pertalite.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT. Pertamina, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi sudah sangat tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, Pertamina saat ini sedang mensosialisaikan Program Subsidi Tepat, agar BBM bersubsidi dapat tersalurkan dengan lebih baik. Kami juga mendukung penuh dan mensupport penuh langkah-langkah yang diulakukan Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Lampung,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta agar Pertamina bisa lebih giat dalam mensosialisasikan Program Subsidi Tepat, terutama kepada masyarakat disektor Petani, Nelayan dan masyarakat di pedalaman yang membutuhkan BBM bersubsidi.

“Kelemahannya dari Perpres BBM Bersubsidi ini adalah pengawasan, untuk itu penting agar pertamina lebih giat berkoordinasi dengan TNI-Polri maupun semua stake holder terkait agar dapat bekerjasama dengan baik,” ucap Mingrum.

Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, menyatakan bahwa Polda Lampung mendukung sepenuhnya semua program Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terutama dibidang pengamanan dan ketertiban.

“Mari kita kerjasama, mari kita sama-sama saling mengawasi, saya akan menjalankan komitmen ini sesuai dengan kewenangan kepolisian,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Pj Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, melaporkan bahwa Pemkab Pringsewu sudah membentuk tim satgas untuk melakukan monitoring BBM bersubsidi, dan dari 8 SPBU yang berada di Pringsewu, semuanya berjalan lancar dan normal.

“Sebelumnya memang ada permasalahan, bahwa ada beberapa petani kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi walaupun sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait, tapi sudah dikomunikasikan dengan Pertamina, dan sekarang sudah tidak ada kendala. Namun karena saat ini sedang memasuki musim tanam, jadi saya mohon kepada Pertamina, kiranya kesiapan BBM Bersubsidi agar dapat terjaga hingga akhir tahun,” ungkapnya.

Ketua DPRD Lampung menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosperda) No. 1 Tahun 2018 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zak adiktif lainnya yang dilaksanakan di Kampus STAI AL-Maarif, Lampung Tengah, Jum’at (23/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan sebagai institusi pendidikan dan aktor intelektual sudah seharusnya dapat melakukan pencegahan dini, proteksi dini hingga membantu memberikan informasi apabila mengetahui dan menyadari disekelilingnya telah terkontaminasi oleh narkoba.

” Jangan biarkan kampus yang kita cintai ini digunakan untuk tempat melakukan tindakan inkonstitusional, negara sangat mengharapkan para penerusnya nanti dapat memangku tongkat kepemimpinan secara layak, berintegritas dan tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum ” Ujar Mingrum

ia juga meminta kepada organisasi mahasiswa agar dapat menjadi benteng terdepan dalam menjaga seluruh komponen kampus supaya tidak terpapar oleh tipuan kenikmatan narkoba yang sesat dan menyesatkan.

” selain menjadi wadah aspirasi, organisasi kemahasiswaan juga mempunyai kewajiban menjaga nama baik kampus, bahkan harus bisa mengikrarkan diri sebagai pelopor kampus bebas narkoba ” Imbuhnya

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua STAI AL-Maarif didampingi sejumlah Pimpinan beserta unsur organisasi mahasiswa kampus.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meresmikan rehabilitasi gedung STAI Al Maarif melalui sumber bantuan hibah kementerian agama RI APBNP 2021 yang dilaksanakan di Kampus STAI AL-Maarif, Lampung Tengah. Jum’at (23/09)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengatakan rehabilitasi gedung tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pemerintah provinsi lampung bersama kementerian agama RI.

” ini pentingnya kita lakukan komunikasi intensif dan kolaborasi lintas sektoral, kita ingin memberikan perhatian serius melalui program, insya allah secara bertahap nanti kita liat lagi mana yang harus dilakukan peninjauan kembali, tidak menutup kemungkinan pengembangan soft skill mahasiswa juga akan kita lihat sejauh mana kelayakannya ” Ungkapnya

Mingrum juga berpesan untuk merawat dan menjaga fasilitas yang diberikan sebagai salah satu penunjang kenyamanan serta pendukung dalam proses belajar mengajar.

” rehabilitasi gedung ini bagian dari hadirnya negara untuk memberikan perhatian serius kepada kaum intelektual yang diharapkan kedepan generasi penerus ini telah mempuni dalam bidang keilmuannya sehingga dapat melanjutkan cita-cita bangsa indonesia yakni salah satunya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ” Tutup Mingrum. (*)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menerima kunjungan silatuhami Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung Periode 2022-2027 di kantor DPRD Provinsi Lampung. Jum’at (23/09)

Saat diskusi tersebut, Mingrum gumay mengatakan bahwa lembaga Baznas mempunyai tujuan dan maksud yang sangat mulia, ini sifatnya gotong rotong saling bantu – membantu dan tidak boleh disisipkan pesan selain untuk kemanusiaan.

” beberapa waktu yang lalu, kita semua ketahui apa yang terjadi terhadap salah satu lembaga penyalur dana umat di indonesia, ketika sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan jalurnya, ini sangat mengecewakan masyarakat yang memang dari awal menyisihkan sebagian harta miliknya untuk membantu sesama umat, untuk itu jangan disisipkan pesan lain atau tujuan lain selain untuk kemanusian  ” Ujarnya

ia juga mengatakan apa yang disampaikan pimpinan baznas tersebut akan segera dikoordinasikan bersama sejumlah pihak terkait untuk membuat formulasi kolaborasi yang akan dilakukan DPRD Provinsi Lampung dengan baznas.

” Saya selalu optimis siapapun dan darimanapun jika peruntukannya untuk kepentingan masyarakat dan jelas arahnya kenapa tidak mungkin untuk kita sinergi dan kolaborasi, apalagi tadi yang disampaikan baznas tidak terafiliasi dalam satu golongan tertentu artinya ini lembaga zakat yang bebas dari kepentingan ” Tuturnya

Sementara, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan baznas mempunyai 3 prinsip yakni Aman syari, aman regulasi dan aman NKRI.

” kita meminta untuk kelembagaan DPRD Lampung agar dapat bekerjasama dengan baznas sebagai lembaga zakat yang mana kami sangat memegang teguh 3 prinsip tersebut dan pengelolannya juga transparan ” Ungkap Iskandar

ia juga memastikan pimpinan baznas tidak memiliki kepentingan politik atau tergabung dalam satu kelompok maupun golongan tertentu.

” kami pastikan tidak masuk dalam politik praktis, ini murni hanya untuk umat ” Tutupnya

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan peraturan Baznas dan draft perjanjian kerjsama dari Ketua Baznas Iskandar Zulkarnain kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah wakil ketua baznas H. Luqmanul Hakim, Komarunizar, Indri Dewi Avitoningsih, Asep Abdul Basit.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menghadiri Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (26/09/2022).

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyebutkan kemitraan yang telah dibangun BPK bersama DPRD Lampung semata-mata meningkatkan kerja kolaborasi dalam rangka memastikan,mengawal dan mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung.

” DPRD Lampung sangat terbuka dan responsif terhadap apa yang telah menjadi saran dan arahan dari BPK, ini menunjukan kolaborasi terus kita tingkatkan dan selalu dijaga demi terwujudnya sinergitas kelembagaan ” Ujar Mingrum

Sementara, Auditor Utama Keuangan Negara V Dori Santosa menyampaikan bahwa BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.

” wujud transparansi dan akuntabilitas, tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan juga proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung ” Tutupnya

Kegiatan tersebbut dihadiri sejumlah Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, yang lama Andri Yogama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, yang baru Yusnadewi, Kepala Kantor Instansi Vertikal dan Seluruh Mitra Kerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung atau yang mewakili, serta DPRD Kabupaten/Kota se-Lampung.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Ruang Ketua DPRD Lampung. Kamis (22/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan kehadiran LP3KD dalam rangka meminta dukungan untuk mengikuti kontestasi pesta paduan suara gerejani (Pesparani) II tingkat Nasional yang berlangsung 28-31 Oktober 2022 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

” Kelembagaan DPRD Lampung mendukung dan mendorong LP3KD dalam memenangkan kontestasi tersebut, apa yang disampaikan tadi akan segera ditindaklanjuti dengan komisi terkait untuk diteruskan kepada dinas yang membidanginya agar dapat diakomodir dan dibina apalagi kontestasi ini nasional dan membawa nama baik Provinsi Lampung pastinya harus kita dukung ” Ujarnya

ia juga menyebutkan salah satu kader perempuan PDI Perjuangan di Komisi V telah memberikan masukan untuk penambahan usulan bantuan anggaran sektor keagamaan non muslim kepada dinas terkait.

” kita tidak sentimental terhadap perbedaan yang di miliki, justru perbedaan merupakan rahmat tuhan yang menjadikan karunia dan kebesaran bangsa ini untuk tetap ada dan terus ada sampai kapanpun, kita harus terus menjaga keharmonisan, kesejukan dan kebergamaan dalam beragama untuk terciptanya sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral ” Pungkas Mingrum

Sementara, Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Lampung Hartarto Lojaya menyampaikan dirinya menargetkan medali emas dalam kontestasi Pesparani) II yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

” hasil maksimal untuk mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional ” Ujarnya

ia juga meminta supporting dari pemerintah daerah dengan menganggarkan rutin di APBD untuk kegiatan keagamaan beberapa agama seperti Pesparani untuk Katolik, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk agama Kristen dan Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) untuk Agama Budha.

“Kita sampaikan agar dianggarkan di APBD untuk mendukung kegiatan keagamaan untuk Pesparani bagi Katolik, Pesparawi untuk Kristen dan Swayamvara Tripitaka Gatha untuk Budha. Sebab, hal ini akan turut mendukung pembangunan keagamaan di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelum dikirim ke Pesparani tingkat nasional, telah dilakukan seleksi bertahap melalui Paroki-paroki daerah se-Lampung yang kemudian dilakukan audisi dua kali dengan penilaian juri untuk menjadi tim di provinsi. Seleksi juga dilakukan berdasarkan kategori mata lomba dan katagori (umur).