Diposkan pada

Setubuhi Anak Tiri, Polsek Panjang Tangkap Pria pekerja Srabutan

Bandar Lampung, Kepolisian Sektor Panjang Polresta Bandar Lampung Polda Lampung, menangkap BR (57) pria yang sehari hari bekerja srabutan, warga Kampung Sinar Kuala Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

BR (57) ditangkap petugas Jajaran Polsek Panjang di kediamannya, Senin (02/01/2023) berdasarkan laporan dari Ibu kandung korban US (42) yang melaporkan kejadian yang menimpa anak kandungnya ke Mapolsek Panjang.

Korban VA (10) merupakan anak tiri dari pelaku BR (57) yang tinggal satu rumah.

“Keterangan dari korban, setidaknya pelaku BR (57) sudah 8 kali melakukan persetubuhan dengan korban, dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2022” ucap Kapolsek Panjang Kompol M. Joni.

Perbuatan Pelaku BR (57) itu dilakukan sejak korban VA (10) duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar.

“Korban diancam apabila melaporkan peristiwa yang dialaminya ini kepada ibunya” tambah Kompol M Joni.

Dalam perkara ini, Petugas menyita 1 (satu) helai baju lengan panjang bergaris hitam putih dan 1 (satu) helai celana panjang dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Akibat perbuatannya, Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Diposkan pada

Satbinmas Polres Tulang Bawang Bersama Satpam Gelar Baksos di Tempat Ibadah, Ini Tujuannya

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di tempat ibadah.

Kegiatan baksos ini berlangsung hari Kamis (05/01/2023), sekitar pukul 09.00 WIB s/d 11.30 WIB, di Mushola Nur Miftahul Jannah, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

“Hari ini saya bersama dengan personel Sat Binmas dan Satuan Pengamanan (Satpam) PT Teguh Wibawa Bhakti Persada (TWBP) Tulang Bawang melaksanakan baksos di Mushola Nur Miftahul Jannah, Kampung Banjar Agung,” kata Kasat Binmas, Iptu Harun, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP Hujra Soumena, SIK, MH.

Baksos yang dilakukan, lanjut Iptu Harun, yakni kami membersihkan halaman dan bagian dalam dari mushola sehingga menjadi bersih, serta siap digunakan untuk kegiatan beribadah.

“Baksos di tempat ibadah ini, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam ke-42 tahun 2022,” papar perwira dengan dua balok kuning di pundaknya.

Kasat Binmas menjelaskan, peringatan HUT Satpam yang dilakukan setiap tahun memiliki arti dan makna tersendiri, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dari Satpam yang memiliki kewenangan terbatas.

“Institusi Polri setiap tahun merayakan HUT Satpam sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dari personel Satpam, yang merupakan garda terdepan dalam menciptakan kamtibmas di lingkungan tempatnya bekerja,” jelas Iptu Harun.

Selain itu, menurutnya, Satpam merupakan profesi yang mulia, dan bagian dari mitra Polri yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas, juga menjadi bagian dari kegiatan Pam Swakarsa yang telah dibina.

Polri tak bisa bekerja sendirian tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya Satpam yang tugasnya telah diatur dalam undang-undang untuk menciptakan rasa aman bagi warga terutama di tempatnya bekerja.

Diposkan pada

Jadi pemateri latihan keterampilan menajemen mahasiswa tingkat dasar oleh BEM IIB Darmajaya, ini yang disampaikan Kabid Humas Polda Lampung

Bandar Lampung— Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad S.H.,M.Si., hadiri undangan sebagai pemateri kegiatan latihan keterampilan menajemen mahasiswa tingkat dasar oleh BEM IIB Darmajaya, yang di laksanakan di Pasca Sarjana Darmajaya Lampung, Kamis (5/1/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0410/KBL Letkol Arm Tri Arto Subagio, Bendahara yayasan, Ari mezari alfian, Wakil rektor 2 IIB darmajaya Romi Nazar, Wakil rektor 3 IIB Darmajaya Mukhrian Tahib,
Presiden BEM IIB Darmajaya Rian Fadilah.

Dalam paparan materinya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad S.H.,M.Si., ada beberapa hal yang di sampaikan tentang pengambilan keputusan dan pengendalian konflik serta penyebab konflik dan penanganan konflik sosial yang sering terjadi dan bijak dalam bermedia sosial, dalam materi ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dalam kegiatan latihan keterampilan ini.

Pandra juga mengatakan bahwa Keterampilan untuk manajemen suatu kegiatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Keterampilan ini berguna untuk memanajemen kegiatan yang efektif dalam berorganisasi khususnya di lingkungan kampus.

“Dengan harapan mahasiswa tidak sekedar menjadi insan yang handal dalam bidang akademik tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang tangguh sebagai bekal mahasiswa yang merupakan tuntutan zaman di masa mendatang,” imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, Seorang Mahasiswa harus dapat menjabarkan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mampu menjadi agent of change (agen perubahan) mempunyai kemampuan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual, sehingga harapannya menjadi Pemuda-Pemudi yang cerdas, muda dan berbudaya, tutur Pandra.

Dunia di luar kampus penuh dengan persaingan dan tantangan, setiap lulusannya diharuskan memiliki kemampuan lebih agar dapat bersaing dan bertahan di luar kampus, pungkasnya.

Diposkan pada

Ketua Forki Lampung Dilaporkan ke Kejati Atas Dugaan Penggelapan LKPj

Bandar Lampung – Peserta musyawarah Provinsi Federasi Karate-Do Indonesia (Musprov Forki) Lampung melaporkan Ketua Forki Lampung Hannibal ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung atas dugaan penggelapan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp15 miliar.

Pelaporan tersebut dilakukan oleh Karateka senior Lampung, Taren Sembiring bersama beberapa peserta lainnya di Kejati Lampung, Kamis (5/1/2023).

Kepada awak media, Taren mengatakan, bahwa kedatangan peserta Musprov Forki Lampung untuk melaporkan Ketua Forki Lampung, Hannibal.

“Kami datang kesini (Kejati Lampung) melaporkan masalah laporan LKPj dari Ketua Hannibal dan menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),” kata Taren.

Dikatakan Taren, bahwa musprov ini secara rinci seharusnya jelas berapa uang yang dihibahkan KONI Lampung ke Forki dari tahun 2018-2022.

“Musprov ini dinilai telah menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Forki. Namun perwakilan Pengurus Besar (PB) Forki yang hadir justru melakukan pembiaran dan cenderung mendukung pelanggaran,” sebut Taren.

“Saya berniat maju sebagai calon ketua Forki Lampung merasa dirugikan dari proses yang tidak sesuai aturan itu,” lanjut Taren.

Taren menjelaskan bahwa pelanggaran AD/ART Musprov Forki Lampung sudah dimulai sejak penggunaan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).

“Rancangan tatib musprov yang baru dibagikan kurang dari sejam sebelum musprov dimulai, Laporan Pertanggungjawaban pengurus periode 2018-2022 yang diketuai Hanibal melanggar AD/ART,” ungkap Taren.

Menurut Taren, Forki Lampung periode 2018-2022 tidak pernah melaksanakan rapat kerja provinsi (Rakerprov). Padahal dalam Pasal 28 AD/ART FORKI sudah jelas disebutkan Rakerprov diadakan minimal satu kali dalam satu periode (4 tahun) pada masa kepengurusan.

“Jadi jelas pengurus periode 2018-2022 telah melanggar AD/ART. Tapi LPj-nya justru diterima, dan di hadapan perwakilan PB Forki di Musprov pelanggaran ini dibiarkan dan cenderung mendukung,” beber Taren.

“Karena saat berulang kali diprotes peserta musprov tetap diacuhkan. Begitu juga LPj pengurus Forki Lampung periode 2018-2022 di bawah kepemimpinan Hannibal tidak memuat laporan keuangan yang diaudit oleh dewan pengawas keuangan maupun akuntan publik. Padahal Pasal 33 AD/ART Forki mengamanatkan laporan keuangan LPj Forki harus mendapat pengesahan dari badan pengawas keuangan Forki atau akuntan publik,” kata dia.

“Jangankan LKPj yang diketahui badan pengawas atau di audit akuntan publik. laporan keuangannya saja tidak jelas,” sambung Taren.

Taren mengatakan, bahwa Forki itu menggunakan uang rakyat LKPj juga hanya dibacakan oleh salah satu pengurus, bukan Hannibal selaku ketua atau oleh Sekjen.

Bahkan peserta musprov baru diberi salinan LKPj setelah berulang-ulang melakukan protes, dan baru dibagikan setelah musprov hampir selesai.

Tetapi perwakilan PB Forki yang hadir di musprov membiarkan itu terjadi.

Taren menjelaskan, Hanibal sejatinya juga tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Forki Lampung.

Sebab dalam Pasal 17 AD/ART Forki jelas disebutkan jabatan Ketua Forki Provinsi Lampung bisa dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua periode.

“Jika kesulitan mencari sosok lain untuk menjadi ketua dan ini jelas ada calon lain, dan Hanibal sudah tiga periode ini masuk empat periode,” kata Taren.

Tetapi calon lain dijegal dengan syarat-syarat yang baru ditentukan dan tidak ada dalam AD/ART Forki.

“Banyak surat dukungan dan mandat yang dinyatakan tidak sah padahal orang yang mendukung hadir di musprov. Ada Pengcab Forki dan perguruan yang telah mencabut dukungannya ke Hanibal dan mengalihkan kepadanya. Tetapi dinyatakan tidak sah, padahal Ketua Pengcab dan Perguruannya ada di musprov, tetapi tetap dinyatakan tidak sah. Dan perwakilan PB Forki lagi-lagi membiarkan dan jni jelas zalim,” kata Taren.

Taren menyatakan, telah menyiapkan tim untuk melakukan berbagai upaya untuk menegakkan AD/ART Forki serta mengambil langkah hukum yang diperlukan.

“Kami akan ambil langkah yang diperlukan, termasuk langkah hukum, dan kami akan melaporkan Musprov ini sekaligus melaporkan perwakilan PB Forki di Musprov Lampung,” tegas Taren.

“Kami akan laporkan Ketua Umum PB Forki Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Kami yakin pak ketum punya objektifitas dalam melihat masalah ini dan berani mengambil tindakan tegas,” tutup Taren.

Diposkan pada

Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-77, Kemenag Tubaba Serahkan Sertifikat Halal, Tanah dan KUA

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Zaidirina, menjadi pembina upacara pada Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama (Kemenag) setempat yang mengusung tema “Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat”.

Kegiatan berlangsung di Lapangan MAN 1, Tiyuh (Desa) Mulyo Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah (TBT), Kabupaten Tubaba, Selasa (03/01/2023).

Selain Pj Bupati Tubaba, Zaidirina,  Hadir juga Ketua DPRD, Ponco Nugroho. Melalui sambutan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas yang dibacakan oleh Pj. Bupati Tubaba, menyampaikan bahwa hari ini telah memasuki Tahun Baru 2023.  Hal ini menjadikan tahun baru bukan sekadar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru, namun bagi insan Kementerian Agama, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus.

“Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa, 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati HAB ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu, sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana khittah kelahiran Kementerian Agama atau belum,”terangnya.

Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, Menteri Agama mengajak kepada seluruh ASN Kemenag untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Serta menjadikan peringatan HAB ini sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia.

“Melalui peringatan HAB ini mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Sebagaimana tahun sebelumnya, bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Presiden untuk memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 10.073 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

Permohonan itu telah dikabulkan Presiden. Sehingga pada HAB ke 77 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

“Selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan, sebagai bagian dari korps Kementerian Agama,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kemenag Kabupaten Tubaba, Anthon Shofari, mengatakan dalam Peringatan HAB ini kita menyalurkan sejumlah penghargaan dan sertifikasi terhadap Pemerintah Daerah hingga Masyarakat.

“Pihaknya menyerahkan penghargaan dari Kemenag RI melalui Dirjen Pendis kepada Pemerintah Daerah Tubaba yang diterima langsung oleh Pj. Bupati dalam rangka partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama Islam di sekolah,” kata Anthon.

“Selain itu, kita juga melakukan penyerahan sertifikasi halal terhadap sejumlah masyarakat Pelaku UMKM sebanyak 300 sertifikat, dan masih ada lagi pengajuan sekitar 350 sertifikasi halal yang masih diproses.” Katanya.

Kemudian, ada juga penyerahan sertifikat Pospenas juara III lari 200 Meter, terhadap Mutiara Istiqomah yang dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 23-27 November 2022 lalu. Dan penyerahan sejumlah sertifikat tanah wakaf dan hibah Masjid, Musholla, serta Kantor KUA.

“Hari Amal Bhakti Kemenag 2023 adalah peringatan hari lahirnya Kementerian Agama yang jatuh setiap Tanggal 3 Januari. Kita berharap melalui momentum ini dapat meningkatkan soliditas organisasi dan kinerja para Pegawai di Kemenag dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Diposkan pada

KPU Lampung Selatan Lantik Sebanyak 85 Anggota PPK Pemilu Serentak 2024

Sebanyak 85 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Serentak 2024 Kabupaten Lampung Selatan resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Ansurasta Razak.

Pelantikan PPK dari 17 Kecamatan di Lampung Selatan itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Lampung Selatan No.4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK Kabupaten Lamsel untuk pemilu 2024, yang dilaksanakan di aula Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda, Rabu (4/1/2023)

Anggota PPK yang terpilih tersebut dibentuk melalui proses tahapan seleksi terbuka, adapun tiap Kecamatan beranggotakan 5 orang PPK.

Ketua KPU Ansurasta Razak mengatakan, usai dilantik para anggota PPK dapat langsung bekerja, mengingat tugas besar yang harus dilaksanakan dalam pemilu 2024, dengan harapan petugas PPK dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai regulasi.

“Dan harapan saya, hari ini dapat dijadikan momentum bagi teman teman untuk berkomitmen mesukseskan penyelenggaraan pemilu 2024, dan dapat berjalan lancar dan sukses baik proses demi prosesnya,” ujar ketua KPU Lampung Selatan.

Namun demikian, lanjut Ansurasta, tugas dan tanggungjawab yang diemban tidaklah ringan. Sebagai anggota PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain membantu KPU kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu, melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan serta melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai perundang-undangan.

“Perlu saya ingatkan kembali tahapan pemilu sudah dilaksanakan Juni tahun lalu, sehingga sudah banyak tugas yang menunggu dan tugas yang ada di depan mata seperti perekrutan PPS, pemutakhiran data pemilih dan tugas lainnya. Sehingga tugas-tugas besar ini harus diselesaikan dengan segera,” kata dia.

Sementara, Asisten Administrasi Umum Badruzzaman mewakili Bupati menyampaikan selamat kepada anggota PPK yang telah berhasil melalui tahapan dan dilantik menjadi PPK Pemilu 2024. Menurutnya, semua yang telah terpilih menjadi anggota PPK adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik dan berdedikasi tinggi di dalam bekerja.

“Saudara dilantik untuk mengemban tugas negara yang tidak ringan. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan ada dipundak saudara sekalian. Oleh karena itu, bekerjalah dengan baik, teliti dan mengedepankan profesionalisme, dan tidak ada keterpihakan terhadap salah satu kontestan pemilu, baik itu partai politik maupun personal calon legislatif,” ucap Badruz.

Selanjutnya, dikatakan Badruzzaman, yang perlu menjadi perhatian PPK adalah dalam pelaksanaan tahapan Pemilu agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, terutama yang menyangkut Pemutakhiran Data Pemilih.

Diposkan pada

Memasuki Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung Gelar Doa Syukur Atas Pencapaian Prestasi Di Tahun 2022

BANDARLAMPUNG—Atas keberhasilan serta kelancaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2022, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Forkopimda Provinsi Lampung dan Stake Holder terkait, menggelar  Doa Syukur di Rumah Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, Rabu (04/01/2023).

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizki Amalia SE Juara 1 MTQ Tingkat Provinsi dari cabang Tilawah Dewasa Putri, dan pembacaan Saritilawah oleh Adisna Prahmatika Juara 1 MTQ Tingkat Provinsi dari cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Putri, dan dilanjutkan dengan pemberian santunan secara simbolis kepada 10 anak yatim.

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan serta kelancaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2022.

“Atas berbagai pencapaian pembangunan dan berbagai penghargaan yang kita peroleh selama tahun 2022 maka perlu kita syukuri, tapi kita juga jangan cepat berpuas diri, perlu kita tingkatkan dan pertahankan,” ungkap Gubernur.

Sejak pertama dilantik, menurut Gubernur banyak tantangan berat yang harus dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Lampung, diantaranya adalah adanya pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah melakukan Refocusing anggaran, sehingga berdampak terhadap terhambatnya berbagai program pembangunan, hingga disrupsi global dan nasional yang harus dihadapi.

“Sudah 3,5 tahun, sejak saya dan Ibu Nunik dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Hampir 3 (tiga) tahun terakhir, sungguh berat tantangan yang kita hadapi, Alhamdulillah, kita mampu mengatasinya, bersama masyarakat terus bergerak dan mengerahkan seluruh potensinya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, selaras dengan visi Rakyat Lampung Berjaya,” ungkap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan pemaparan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung diberbagai bidang, diantaranya meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan, serta lingkungan.

Dibidang Ekonomi, pembangunan di Provinsi Lampung pada kuartal I, II dan III tahun 2022 bergerak kearah positif, bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022; yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Pembangunan Bidang Sosial

Pembangunan dibidang Sosial juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi   Lampung, pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90.

Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan dan Inovasi pembangunan yang diusung oleh Gubernur Arinal melalui program Smart School, Kartu Pendidik Berjaya, serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%).

Kemudian untuk memperkuat kualitas hidup antar umat beragama Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah sebanyak 677 Unit, serta pencairan dana hibah untuk renovasi rumah ibadah sebanyak 238 unit dengan rincian : 17 unit Pondok Pesantren, 171 unit Masjid, 9 unit Rumah Ibadah lain, 24 unit Musholla dan 7 unit TPA.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran. Pada bulan September 2022 telah disalurkan bantuan kepada Tahfidzul Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz kepada 249 orang senilai masing-masing Rp.3.000.000.

Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Ditingkat daerah, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan yang  signifikan. Selama kurun waktu 4 tahun, penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Jika pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14% maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57%.  Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori TINGGI secara nasional.

Pembangunan Bidang Hukum

*Pembangunan di bidang Hukum dan Pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin.

“Dibidang hukum, Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan    Kabupaten/Kota peduli HAM,” ucap Gubernur.

Kemudian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian  Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (nilai SAKIP) terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 63,80 menjadi 66,88 dengan Predikat “B” di tahun 2022..

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan, yakni Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak. Selain itu, di tahun 2021-2022 telah pula dibangun Gedung Neurologi, Gedung Perawatan Bedah Terpadu, Revitalisasi Gedung Instalasi Rawat Jalan dan Pembangunan Ruang Tunggu Rawat Jalan, serta inovasi pelayanan eksekutif bagi pasien.

“Fasilitas tersebut akan mendekatkan akses pelayanan kepada pasien, sehingga tidak perlu dirujuk keluar daerah,” ucap Gubernur.

Pembangunan Bidang Lingkungan

Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan dibidang Lingkungan di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain : Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari tahun sebelumnya.

“Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut, Juni 2019 sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 (Seratus Tiga) penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat,” ungkap Gubernur.

Mengakhiri sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

“Pada moment pertemuan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi, serta insan Pers dan Media,” ucap Gubernur.

“Terutama insan pers, yang pada hari ini sudah semakin baik dan profesional dalam menjalankan tupoksinya, mengabarkan berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat,” ucap Gubernur.

“Kedepan, tantangan pembangunan belum tentu semakin ringan. Komunikasi dan koordinasi perlu terus kita pelihara, untuk saling mengingatkan, saling terbuka dan saling bekerjasama,” tutup Gubernur.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kegiatan Doa Syukur juga dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi, serta insan Pers dan Media serta diisi oleh ceramah dan tausiyah oleh Dr. KH. A. Bukhari Muslim, Lc.

Diposkan pada

STABILITAS HARGA BAHAN PANGAN MEMBAIK, DEFLASI TERJADI PADA AGUSTUS 2022

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada bulan Desember 2022 tercatat
mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan periode November 2022 yang
mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm), namun lebih rendah dari rata-rata inflasi bulan Desember
pada 3 (tiga) tahun terakhir yang sebesar 0,76% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut sejalan dengan
Nasional dan wilayah Sumatera yang masing-masing juga mengalami inflasi sebesar 0,66% (mtm)
dan 0,96% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung Desember 2022 tercatat sebesar 5,51%
(yoy), sama dengan inflasi nasional yang juga sebesar 5,51% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi
tahunan Sumatera yang sebesar 6.14% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Desember 2022 didorong oleh kenaikan harga
pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging
ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,151%; 0,121%; 0,083%; 0,040%; dan 0,020%.
Di tengah pasokan yang relatif terjaga, kenaikan harga beras pada bulan laporan disebabkan oleh
meningkatnya permintaan menjelang libur Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan
Tahun Baru 2023. Peningkatan permintaan dimaksud turut mendorong kenaikan harga gabah yang
lebih tinggi akibat faktor cuaca dan meningkatnya biaya logistik serta upah buruh akibat 2
nd
round
impact penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Kenaikan permintaan menjelang
HBKN Nataru dan kenaikan biaya logistik juga mendorong tekanan inflasi pada komoditas cabai
rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras di tengah berakhirnya periode panen
cabai rawit dan adanya penyesuaian harga penjualan di tingkat konsumen untuk komoditas telur
dan daging ayam ras sebagai dampak implementasi Peraturan Badan Pangan Nasional No 5/2022.
Inflasi yang lebih tinggi pada bulan Desember 2022 tertahan oleh deflasi pada sebagian
komoditas, di antaranya cabai merah, anggur, kangkung, udang basah, dan bayam dengan andil
masing-masing sebesar -0,011%; -0,006%; -0,005%; -0,005%; dan -0,005%. Berlanjutnya
penurunan harga cabai merah bulan laporan disebabkan oleh pasokannya yang masih terjaga pasca
periode panen raya pada bulan November 2022. Perkembangan tersebut juga didukung oleh
pelaksanaan urban farming “Gerakakan Tanam Cabai” dengan penyerahan 249.510 bibit cabai
merah kepada KWT, PKK, pondok pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai salah satu
rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun
2022. Penurunan harga anggur disebabkan oleh meningkatnya pasokan seiring dengan realisasi
impor pada bulan laporan. Lebih lanjut, deflasi kangkung, bayam, dan udang disebabkan oleh
masuknya periode panen.
Untuk keseluruhan tahun, inflasi Provinsi Lampung pada tahun 2022 sedikit lebih tinggi dari
rentang sasaran inflasi nasional 3±1% akibat adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada
September 2022. Sejalan dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Administered Prices (AP) pada
tahun 2022 tercatat sebesar 13,37% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,40% (yoy) pada
tahun sebelumnya. Dampak rambatan dari kenaikan harga BBM tersebut juga tertransmisi ke
komoditas inti yang tercatat mengalami inflasi 4,24% (yoy), meningkat jika dibandingkan 1,15%
(yoy) pada tahun sebelumnya seiring dengan realisasi permintaan yang meningkat drastis dan
cenderung tiba-tiba (pent up demand). Namun demikian, laju inflasi Provinsi Lampung tahun 2022
tersebut lebih rendah dari prakiraan awal sejalan dengan penguatan stabilitas harga kelompok
volatile food yang berlangsung lebih cepat, tercatat sebesar 3,01% (yoy) – lebih rendah jika
dibandingkan dengan 5,50% (yoy) pada tahun sebelumnya seiring dengan pelaksanaan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Lampung tahun 2022. Adapun komoditas
utama penyumbang inflasi pada tahun 2022 di antaranya bensin; angkutan udara, angkutan dalam
kota, solar, dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 1,014%; 0,402%; 0,139%; 0,117%;
dan 0,099%.
Sementara itu, NTP Provinsi Lampung pada Desember 2022 tercatat sebesar 102,19, tumbuh
0,86% (mtm) jika dibandingkan dengan 101,32 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini didorong
oleh subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat yang naik masingmasing sebesar 0,78% (mtm), 4,46% (mtm) dan 0,84% (mtm) sejalan dengan meningkatnya harga
gabah, cabai rawit, dan TBS kelapa sawit. Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas
100, NTP subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100 yang
tercatat masing-masing sebesar 94,92 dan 98,53.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK pada akhir tahun 2023
akan lebih rendah dari tahun 2022 dan kembali ke dalam kisaran target 3±1% pada semester II
tahun 2023. Oleh karena itu, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari risiko
kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tidak menentu seiring
percepatan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral di dunia dan berlanjutnya ketegangan
geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian, risiko permintaan yang overshoot sejalan prospek perbaikan
kinerja perekonomian yang disertai dengan peningkatan UMP tahun 2023. Risiko kelompok
Administered Price, Kembali meningkatnya harga energi menjelang musim dingin akibat
peningkatan permintaan global yang disertai dengan risiko ketidakpastian perkembangan
diversifikasi energi kawasan Eropa. Risiko kelompok Volatile Food, terdapat potensi berlanjutnya
tekanan harga pupuk sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi bahan pangan kedepan.
Di sisi lain, problem struktural pola tanam, manajemen impor, dan inefisiensi tata niaga pangan
berisiko meningkatkan biaya produksi bahan pangan serta terdapat risiko kenaikan harga telur ayam
dan daging ayam ras akibat peningkatan biaya input untuk pakan hewan ternak, terutama kedelai
dan jagung.
Dalam rangka mengantisipasi peningkatan tekanan risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan perlu melakukan penguatan dan peningkatan sinergi serta
komitmen bersama untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan komunikasi efektif sebagai berikut: Pertama, memastikan keterjangkauan harga dari
komoditas strategis. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan
berkomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga, melalui pengadaan bantuan sosial dan
subsidi, kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah, dan penguatan penyaluran
Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium. Kedua, memastikan ketersediaan
pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama, dan pedagang tradisional agar tidak terdapat
kendala dalam distribusi pasokan, khususnya untuk komoditas beras. Di sisi lain, TPID
Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah
satunya melalui penguatan dan implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk
memenuhi pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.
Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk
mendukung upaya korporatisasi dan peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan
dapat terus ditingkatkan. Kemudian, diperlukan peningkatan produktivitas via pembangunan
lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan
adopsi tekonologi (IoT) dalam budidaya pertanian. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui
TPID dan Satgas Pangan dengan mendorong kemitraan industri dengan petani serta inovasi sistem
logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendali Inflasi Nasional. Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat
memudahkan distributor, produsen, dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan
harga yang wajar. Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau
marketplace lokal untuk mendorong pemasaran serta meningkatkan penggunaan transaksi
nontunai. Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi antara TPID
dengan TPIP dan memperluas pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan
kebijakan TPID. Selain itu, TPID juga dapat melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data
pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang
akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah1
.
Dalam rangka extra effort pengendalian laju inflasi di Provinsi Lampung, KPwBI Lampung dan
Pemprov Lampung menjalin kerja sama dengan melakukan beberapa langkah pengendalian inflasi
dari sisi penawaran dengan menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
1
Kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat: indikator kasus harian, kasus aktif, kasus kematian, tingkat kesembuhan, dan kecepatan vaksinasi. Sementara itu, untuk kebijakan pelonggaran
aktivitas masyarakat indikatornya meliputi: pertumbuhan ekonomi, daya beli (inflasi dan IK), PMI manufaktur, penjualan kendaraan bermotor, dan Indeks Penjualan ritel).
Dalam jangka pendek, TPID Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Gerakan Tanam Cabai
sebanyak 249.510 bibit untuk didstribusikan kepada petani cabai, kelompok wanita tani, dan
kelompok PKK demi menjaga stabilitas harga aneka cabai di akhir tahun. Kemudian, akan
dilanjutkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Pasar Murah terpadu yang dilakukan secara rutin
(2 minggu sekali) dan dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Selain itu, dilakukan
penyusunan matriks pola tanam-panen cabai, bawang merah, dan beras di setiap Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung sebagai early warning system persediaan pasokan bahan pangan. Selanjutnya,
dalam jangka panjang, perlu dilaksanakan akselerasi perluasan program KPB dengan pemberian
insentif subsidi pupuk bagi kelompok tani yang telah/akan berkomitmen untuk menanam aneka
cabai dan bawang merah. Di sisi lain, investasi Controlled Atmosphere Storage dapat dilakukan untuk
memperpanjang masa penyimpanan cabai menjadi enam bulan, serta bekerjasama dengan penyedia
jasa cold cargo untuk mendukung pengiriman komoditas yang mudah membusuk. Mendorong
pemanfaatan KUR dari KPB sebagai modal untuk meningkatkan luas lahan tanam cabai, mendorong
inovasi dan digitalisasi dalam kegiatan produksi cabai, seperti pembuatan green house, pemanfaatan
alat pengukur nutrisi tanah, dan penyediaan pompa air untuk efisiensi pemakaian pupuk,
meminimalisir pemakaian pestisida serta antisipasi kondisi iklim yang tidak pasti dalam rangka
memperpanjang masa panen cabai menjadi 1,5 tahun (kondisi eksisting hanya 7 bulan). Mendorong
kelompok tani produsen cabai agar dapat menyusun proposal pengajuan d.r. menjadi binaan atau
memperoleh dukungan implementasi digital farming dari Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi
konsumsi cabai kering guna meredam gejolak pasokan dan harga cabai dari sisi demand. Lebih lanjut,
sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas TPIP dan TPID, Pemerintah
Daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran TKDD
seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Dana Insentif
Daerah (DID) untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan dalam rangka
pengendalian inflasi daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi GNPIP di Provinsi Lampung, terutama
optimalisasi langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi
guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional, KPw
BI Provinsi Lampung melakukan penguatan nilai tambah GNPIP dengan optimalisasi KAD
antara Kota Metro dan DKI Jakarta – serta pada 31 Agustus – 1 September 2022 serta
memberikan dukungan penyediaan sarana dan pra-sarana produksi pangan melalui Program
Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk upaya untuk mendorong stabilitas harga melalui
penguatan dari sisi hulu.
Lebih lanjut, sebagai bentuk kegiatan pengendalian inflasi aneka cabai secara end to
end, telah dilaksanakan program flagship TPID Lampung pada 15 November 2022 sebagai
upaya penguatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara end to end, yang terdiri
atas:
1. Penyerahan sarana dan prasarana untuk budidaya cabai kepada Gapoktan Gemah
Ripah melalui PSBI;
2. Penandatangan KAD antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai pemasok
aneka cabai dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah
Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kota Tanggamus untuk menjamin kecukupan
stok dan kestabilan harga aneka cabai;
3. Perjanjian bersama antara Gapoktan Gemah Ripah dengan offtaker cabai dan UMKM
produsen sambel olahan untuk memberikan kepastian akses pasar kepada petani cabai;
dan
4. Fasilitasi serah terima akad KUR dari BRI dan Bank Lampung kepada anggota Kartu
Petani Berjaya untuk meningkatkan kapasitas usaha petani.
Selanjutnya, terkait dengan meningkatnya harga beras, pasokan beras di Provinsi
Lampung masih terjaga dengan persediaan sebesar 229.357 ton yang diperkirakan mampu
memenuhi kebutuhan beras di Lampung untuk 88 hari ke depan. Guna memperkuat
stabilitas harga di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung menerima 25 ribu ton beras impor
yang berasal dari negara Thailand, di mana beras impor tersebut akan didatangkan dengan
dua tahap dimana tahap pertama pada akhir Desember 2022 dan tahap kedua Januari 2023.
Dengan penerimaan beras impor tersebut, ke depan diharapkan cadangan beras di Provinsi
Lampung terus terjaga hingga mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun provinsi
lain.

Diposkan pada

Bacakan Amanat Kasau, Danlanud BNY Pimpim Apel Luar Biasa

Menggala, Lanud BNY. Komandan Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin (Danlanud BNY) Letkol Pas Yoseph M. Purba, M.Avn.Mgt., M.M.S., pcsc., memimpin Apel Luar Biasa di lapangan Apel Mako Lanud BNY, Astra Ksetra, Menggala, Tulang Bawang, Senin (2/1/2023).

Pada Apel Luar Biasa tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., pada Amanat tertulis yang dibacakan Danlanud BNY menyampaikan, apresiasi kepada seluruh prajurit TNI AU yang telah mematuhi arahan pemerintah dan turut menjaga ketertiban dan keamanan selama periode Natal dan Tahun Baru guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Sepanjang tahun 2022, berbagai pencapaian dan kontribusi positif telah berhasil ditorehkan oleh segenap satuan kerja di TNI AU, patut kita syukuri karena sejatinya keberhasilan tugas adalah berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Kasau.

Lebih lanjut Kasau mengatakan, di tengah berbagai ujian bangsa TNI AU mampu hadir untuk membantu dan meringankan kesulitan rakyat, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi di Cianjur, erupsi gunung semeru, serta yang paling utama adalah tantangan dalam melaksanakan pemulihan untuk bangkit dari Pandemi Covid-19.

“Saya menyampaikan apresiasi tertinggi, kepada para prajurit yang turut menjaga dan mengharumkan nama TNI AU, melalui berbagai penugasan yang telah diamanahkan kepadanya, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Kasau.

Hadir dalam Apel Luar Biasa tersebut, para Kepala Dinas, para Perwira, dan seluruh prajurit dan PNS Lanud BNY.

Diposkan pada

Urutan Tiga Besar, Elly Wahyuni beri Apresiasi Kinerja Pemprov Lampung

Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni memberi tanggapan atas keberhasilan Pemprov Lampung dalam mengelola anggaran belanja daerah.

” Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada APBD 2022, dengan masuk tiga besar ” hal ini ia sampaikan pada awak media Senin (02/01/2023).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 29 Desember 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 95,01 persen.

Politisi kader partai Gerindra besutan Prabowo Subianto ini menjelaskan, pada APBD 2022 Pemprov menargetkan belanja daerah mencapai Rp7,10 triliun dan terealisasi sebesar Rp6,75 triliun.

Sementara untuk realisasi belanja Pemprov Lampung hingga 29 Desember mencapai 98,43 persen. Dari target Rp6,91 triliun, terealisasi Rp6,80 Triliun

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tiga Provinsi dengan pencapaian tingkat realisasi belanja Daerah Pemerintah Provinsi pada APBD 2022 yaitu :
Urutan pertama Pemprov Kepulauan Riau dengan realisasi sebesar 96,54 persen. Urutan kedua Pemprov Jawa Barat dengan realisasi 96,14 persen. Provinsi lampung berada di urutan ketiga dengan realisasi 95,01 persen.

Lebih lanjut Wanita yang akrab disapa Bunda Elly ini juga menilai, capaian yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Lampung ini berkat hubungan komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dan DPRD. Ia menambahkan, selama kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemprov selalu sejalan dengan aturan yang berlaku.

” Baiknya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, serta komunikasi yang terbangun dengan baik pula, khususnya antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung, menjadikan provinsi Lampung bisa menyandang gelar,” jelasnya.

Selanjutnya, Elly Wahyuni berharap, agar pemerintah provinsi Lampung terus meningkatkan prestasi yang telah diraih.

“Semoga, Pemprov Lampung bisa mempertahankan dan mampu meningkatkan prestasi yang telah diraih,” pungkasnya.