Diposkan pada

Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umun Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umun Fraksi-Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung, Rabu (14/02/2023).

Sekdaprov Fahrizal menyampaikan 3 hal terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2023-2043, serta Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 2 Tahun 2009 tentsng Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pereseoan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

Mewakili Gubernur, Fahrizal mengucapkan terimakasih kepada Anggota Dewan khususnya juru bicara fraksi yang telah menyampaikan Pemandangan Umum.

Fahrizal juga menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Fraksi bertujuan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Raperda.

“Dari pemandangan umum yang telah disamlaikan fraksi-fraksi, pada prinsipnya kami mendapat kesan positif bahwa keberadaan ketiga Raperda tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya oada tingkat pembicaraan selanjutnya,” ujar Fahrizal.

Fahrizal berharap apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat yang belum terakomodir, dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya.

Fahrizal juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas saran, pendapat, dan usul yang diajukan oleh Fraksi.
“Semua ini dilakukan demi menghasilkan produk hukum terbaik untuk dipersembahkan pada Provinsi Lampung,” katanya.

Sidang Paripurna ini dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus terhadap pembahasan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan belanja modal TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pembentukan panitia Khusus terhadap 3 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Diposkan pada

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Tingkat 1 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 3 (tiga) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (14/02/2022).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wagub mendengarkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang paripurna yang telah dilaksanakan pada Senin 13 Februari 2023 lalu, Gubernur Lampung telah menyampaikan 3 (tiga) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu : pertama Raperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; kedua Raperda Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2023-2043; dan ketiga Raperda Perubahaan Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan BUMD PT. Lampung Jasa Utama.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan akan digelar pada tanggal 15 Februari 2023 dengan agenda Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Diposkan pada

Mardiana Adakan Sosialisasikan IPWK di Pekurun Barat

Sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila merupakan padangan hidup bangsa yang bersifat final.

Dengan mempedomani Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, akan wujudkan sikap toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, S.T., M.T., melalui narasumber Gustiana Zaskia Sinaga, S.T.

Sosialisasi ini berlangsung pada Selasa, 14 Februari 2023, di Desa Pekurun Barat, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara.

Legislator DPRD Provinsi Lampung paling aspiratif ini juga menyampaikan sejumlah program aspirasi yang ada di Kabupaten Lampung Utara juga berkat peran penting dari keterwakilan Drs. Hi. Tamanuri, M.M., di DPR-RI .

“Selama ini sinergisitas yang dibangun antara kepala desa dengan kami direalisasikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur melalui program aspirasi,” terang Mardiana, S.T., M.T., di hadapan konstituennya.

Di tahun politik ini, imbau Mardiana, jadilah masyarakat pemilih yang cerdas dengan memilih wakil rakyat yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Gunakan hak politik saudara semua dengan tepat untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif di periode mendatang,” tambahnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Desa Pekurun Barat, Yonkky Kasron, menyampaikan apresiasinya atas sejumlah program aspirasi yang telah direalisasikan di desa tersebut.

Ia juga menerangkan, luasan wilayah Desa Pekurun Barat mencapai 2500 ha, dengan 6 dusun dan 14 RT.

“Kami atas nama warga Desa Pekurun Barat mengucapkan rasa terimakasih atas upaya Ibu Mardiana untuk mendorong pemerintah pusat merealisasikan berbagai program aspirasi,” terangnya.

Tampak hadir sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat.

Diposkan pada

MENAKAR ARAH DAN STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI LAMPUNG 2025-2045

Bank Indonesia Provinsi Lampung (B) Lampung) berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung mengadakan Forum Ekonomi Lampung yang diadakan pada 9, 13, dan 15 Februari 2023 di KPW BI Lampung. Forum telah dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung bersama Kepala BI Lampung pada Kamis, 9 Februari 2023 lalu. Forum ini menghadirkan para ahli, praktisi maupun pemangku kebijakan dari berbagai bidang, yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, asosiasi terkait, akademisi, dan media. Forum ini diselenggarakan untuk menggali pemikiran dan rekomendasi kebijakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (2025-2030) dan jangka Panjang (2025- 2045) yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Lampung

Di hari pertama tanggal 9 Februari 2023 dimoderatori oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Ir Mulyadi Irsan, M.T, dengan tema “Transformasi Ekonomi Menuju Lampung 2045”. Hadir beberapa narasumber, diantaranya Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) I Nyoman Pugeg Aryantha, Akademisi Universitas Lampung (UNILA) Dr. Ayi Ahadiat, SE., MBA, dan Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Irwanda Wisnu Wardhana, S.ST., M.P.P., Ph.D., yang memamparkan mengenai berbagai inovasi produk turunan serta model ekonomi sirkuler untuk beberapa komoditas unggulan di bidang pertanian dan perkebunan di Provinsi Lampung serta peran teknologi untuk mendukung transformasi tersebut. Dalam pertemuan, juga hadir CEO Radar Lampung Ardiansyah dan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yuria Putra Tubarat.

Di hari pertama, juga hadir Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik BAPPENAS Eka Chandra Buana yang memaparkan bahwa transformasi ekonomi dibutuhkan untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap menuju bangsa yang maju dan sejahtera, sehingga perlu diatasinya hambatan-hambatan struktural, yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang agile dan resilien terhadap perkembangan zaman. Transformasi ekonomi tingkat nasional tidak dapat terlaksana tanpa peranan daerah, sehingga dibutuhkan adanya sinkronisasi serta komunikasi dan kolaborasi dalam hal perencanaan dan arah pembangunan.

Di hari kedua tanggal 13 Februari 2023 dimoderatori oleh Ekonom Senior BI Lampung Tri Setyoningsih, hadir beberapa narasumber yang menyampaikan masukan dan rekomendasi. Dari sisi pertanian, Akademisi Universitas Lampung Dr. Teguh Endaryanto, SP., M.Si. menekankan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai salah satu sektor di Provinsi Lampung yang berkontribusi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Strategi tersebut diantaranya penguatan kompetensi dan kapasitas petani, pengembangan infrastruktur, stabilisasi harga, peningkatan akses pasar, serta penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Lebih lanjut, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Dr. Nyoman Adhiarna mendorong pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada sektor pertanian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Sementara itu, Koordinator Tim Industri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Firdaussy Yustiningsih menyampaikan bahwa sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor penting pendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di negara-negara maju, seperti Korea Selatan dan Jepang. Sektor ini penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya 6% per tahun untuk keluar dari Middle Income Trap sebelum Tahun 2045. Dalam pengembangan industri pengolahan, ekonomi sirkular perlu didorong, karena berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta memberikan peluang baru untuk diversifikasi ekonomi, penciptaan nilai, dan pengembangan keterampilan. Ekonomi sirkular dimaksud merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong transformasi sektor lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Apriyanus menyampaikan bahwa sustainable finance berpeluang meningkatkan peluang “green job” untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Meski demikian, transformasi menuju industri hijau mempunyai tantangannya tersendiri, diantaranya investasi yang mahal dan sulitnya pembiayaan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah utamanya dari aspek regulasi dan kepatuhan, permodalan dan teknologi, serta penjaminan sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Koordinator Jasa Keuangan Syariah BAPPENAS Muhammad Fahlevy, menambahkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah juga perlu didorong transformasinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena kontribusinya terhadap PDRB yang masih rendah. Berdasarkan riset World Giving Indeks 2022, Indonesia tercatat sebagai negara Nomor 1 paling dermawan serta memiliki lembaga pengelola zakat dan nazhir wakaf yang cukup banyak, yang menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah kedepan. Sementara itu untuk Lampung, Muhammad Fahlevy menyampaikan bahwa dengan penduduk yang didominasi oleh muslim, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung juga sangat besar. “Setiap daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan baru bagi pertumbuhan perekonomian” lanjutnya.

Pada akhir hari kedua, disimpulkan bahwa transformasi ekonomi Lampung membutuhkan dukungan semua pihak untuk mendorong sektor ekonomi yang saat ini menjadi pengungkit perekonomian Lampung, yakni pertanian dan industri pengolahan serta sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi dan keuangan syariah dan ekonomi hijau, oleh Ekonom Senior BI Lampung Tri Setyoningsih. Topik menarik dan penting akan dibahas di forum hari ketiga tanggal 15 Februari 2023 yang mengusung tema “Electronic Payment, Value Chain dan Industri”.

Diposkan pada

Nanang Ajak Forum CSR Kecamatan Natar Sinergi Dengan Program Pembangunan Daerah

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kecamatan Natar terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membangun daerah.

Hal itu diinginkan Bupati Nanang dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tingkat Kecamatan Natar yang digelar di Lapangan Rejosari Kecamatan Natar, Senin (13/02/2023)

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, sebagai salah satu kecamatan penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar memiliki potensi perdagangan dan pelaku UMKM serta bidang industri yang tinggi.

Untuk itu, Nanang mengapresiasi adanya Forum CSR di Kecamatan Natar yang dapat menjadi forum komunikasi koordinasi kemitraan dan sinergitas para pelaku usaha.

Dengan harapan program-program Forum CSR Kecamatan Natar dapat selaras dengan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Natar maupun Kabupaten Lampung Selatan.

“Sinergitas dan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat termasuk Forum CSR ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai di Kecamatan Natar usahanya maju, tapi masyarakatnya masih ada yang stunting. Ini menjadi tanggung jawab dan kepedulian kita bersama,” ujar Nanang.

Selain itu, terkait rencana pembangunan infrastruktur tahun 2024, Nanang juga akan merealisasikan 21 infrastruktur pembangunan tahun 2023 di Kecamatan Natar.

“Saya kasih 21 pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam penginputan data,” kata Nanang mengakhiri pemulihannya.

Sementara dalam kesempatan itu, Camat Natar Supiah memaparkan beberapa inovasi dan program-program pembangunan yang telah dilakukan di Kecamatan Natar.

Diantaranya percepatan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, inovasi pelayanan administrasi, hingga pembentukan Forum Pelaku Usaha atau Forum CSR.

“Walau masih terbilang baru belum satu tahun, namun Forum CSR sudah melaksanakan berbagai program. Salah satunya telah melakukan pelatihan bagi para pelaku UMKM mengenai pelatihan keamanan pangan serta pelatihan packaging yang dilakukan di wisata Negara Way Ratu, Kecamatan Natar,” kata Supiah dalam paparannya.

Lebih lanjut Supiah menyampaikan, pelaksanaan pembangunan Kecamatan Natar tahun 2022 berfokus pada berbagai bidang pembangunan meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, perternakan dan kesehatan hewan.

“Dari sektor infrastruktur ada peningkatan atau pemeliharaan ruas jalan lingkungan maupun pembangunan jembatan yang bersumber dari APBD hingga APBN serta dana desa,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Supiah, tantangan infrastruktur pembangunan masih menjadi kendala yang mendominasi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022. Sehingga upaya perbaikannya diharapkan dapat dilakukan pada prioritas program prioritas pada tahun 2024.

“Untuk tahun lalu selain pembangunan jalan, kendala lainnya terkait dengan ruang belajar di sekolah-sekolah. Kemudian sarana prasana di Puskesmas Rawat Inap, kelangkaan pupuk serta kendala mengenai pajak pedesaan,” kata Supiah.

Diposkan pada

Dikukuhkan Winarni, Kecamatan Natar Punya Dewan Kesenian Kecamatan

Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS) Hj. Winarni Nanang Ermanto mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian Kecamatan (DKK) Natar.

Pengukuhan dilakukan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Natar yang berlangsung di Lapangan Rejosari, Senin (13/02/2023)

Pengukuhan DKK Natar periode 2022-2026 itu berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 431/147/VII.01/2022, tentang Susunan Pengurus Dewan Kesenian Kecamatan Natar.

Ketua DKLS Hj. Winarni Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya DKK diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memajukan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

“Dengan dikukuhkannya Dewan Kesenian Kecamatan Natar ini dapat membantu mengembangkan kesenian yang ada. Bersama kita kembangkan budaya yang ada,” ujarnya.

Winarni juga berharap, DKK Natar yang baru saja dikukuhkan bisa berkolaborasi dengan para seniman-seniman yang ada di Kecamatan Natar.

“Selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Dengan adanya DKK ini kedepannya bisa berkolaborasi dan menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya di Kecamatan Natar. Dan semoga bisa terus mengembangkan kesenian yang ada,” kata Winarni.

Selain itu, Winarni juga berharap, agar para anggota DKK Natar yang telah dikukuhkan dapat melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam mewujudkan visi misi Dewan Kesenian Lampung Selatan.

“Saya harap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam membantu, membangun dan mewujudkan visi misi DKLS,” pungkasnya.

Diposkan pada

Tumbuhkan Minat Baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hadirkan Mobil Perpustakaan Keliling di Musrenbang

Sebagai upaya menumbuhkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan menghadirkan mobil perpustakaan keliling disetiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Layanan mobil perpustakaan keliling diharapkan menjadi sarana pelayanan kepada masyarakat pengguna perpustakaan yang tidak dapat dijangkau secara langsung.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan, Qorinilwan mengatakan, tujuan dari pelayanan perpustakaan keliling untuk meratakan layanan informasi dan minat bacaan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

“Tujuannya untuk membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal kepada masyarakat. Serta meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengembangkan buku cinta kepada masyarakat,” kata Qorinilwan, ditemui saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Natar, di Lapangan Rejosari, Senin (13/02/2023).

Lebih lanjut Qorinilwan mengatakan, dengan hadirnya perpustakaan keliling tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan ikut mencerdaskan masyarakat. Selain itu dapat menyebarkan informasi hingga ke pelosok desa yang ada di Lampung Selatan.

“Disamping itu juga untuk meminimalisir ketegangan informasi dikalangan masyarakat yang diakibatkan adanya faktor kultural dan struktural,” ujar Qorinilwan.

Lebih lanjut Qorinilwan menuturkan, selain dalam kegiatan Musrembang, perpustakaan keliling hadir juga dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan Pemerintah Daerah yang lain, sekolah-sekolah baik TK, SD dan SMP maupun kegiatan komunitas.

“Dengan syarat mengirim surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kita mengupayakan pendahuluan permohonan yang masuk,” pungkasnya.

Diposkan pada

Jati Agung Jadi Penutup Musrenbang RKPD 2024 Tingkat Kecamatan, Infrastruktur Masih Mendominasi Usulan Prioritas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dimulai sejak Senin, 30 Januari 2023 lalu berakhir.

Kecamatan Jati Agung jadi penutup rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Beragam usulan lahir dalam agenda tahunan yang digelar di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan infrastruktur masih mendominasi usulan Musrenbang 2024.

Musrenbang Kecamatan Jati Agung yang digelar di Lapangan Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, dibuka langsung Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Senin (13/02/2023).

Pelaksana tugas (Plt) Camat Jati Agung Rosa Resnida menyampaikan, dari dua puluh satu desa  yang ada di Kecamatan Jati Agung, ada sekitar 40 usulan yang seluruhnya adalah pembangunan infrastruktur mengenai peningkatan jalan dusun di sejumlah desa.

Rosa Resnida berharap semua usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 dapat terealisasi seluruhnya.

“Semoga tiap usulan dari Kecamatan Jati Agung yang sudah disampaikan dapat direalisasikan pada tahun 2023,” ujar Rosa Resnida dalam paparannya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menegaskan usulan pembagunan infrastruktur tahun 2024 di Kecamatan Jati Agung sebanyak 16 pembangunan akan langsung direalisasikan pada 2023.

“Saya kasih 16 pembangunan infrastruktur yang akan direalisasikan pada tahun 2023. Karena  Kecamatan Jati Agung pajaknya terbaik di Lampung Selatan yakni 91,7 persen  dan berada pada daerah perbatasan dengan kabupaten lain,” ujar Nanang.

Pada kesempatan itu, Nanang juga menyoal situasi ketidakstabilan perekonomian dunia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 serta inflasi pada beberapa negara. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan akan terjadi tingkat kemiskinan yang cukup ekstrem.

“Ini menjadi pembelajaran kita bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan dunia melalui kemandirian daerah dengan menggali potensi daerah,” ucap Nanang.

Nanang mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan terus berbenah. Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan inflasi.

“Namun dengan berbagai program kreativitas serta inovasi pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan terus menuju arah pemulihan dan peningkatan,” kata Nanang.

Diposkan pada

Stand Pelayanan Disambut Antusias Masyarakat Selama Musrenbang Kecamatan Tahun 2023

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berakhir.

Kecamatan Jati Agung jadi pamungkas agenda tahunan yang digelar pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Meskipun menjadi titik terakhir, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Jati Agung tetap memberikan berbagai pelayanan langsung dan berbagai bazar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hasil dari Kecamatan Jati Agung.

Berbagai pelayanan tersebut diantaranya, pelayanan kesehatan, pelayanan pajak, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan KB, pelayanan jaminan sosial, pelayanan perpustakaan keliling dan pelayanan langsung lainnya.

Nampak masyarakat di Kecamatan Jati Agung menyambut anstusias berbagai pelayanan yang digelar di Lapangan Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Senin (13/02/2023).

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, pada setiap kegiatan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan selalu memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nanang, pelayanan tersebut merupakan suatu bentuk jemput bola, dari para dinas terkait, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.

“Pemerintah Daerah selalu memberikan berbagai pelayanan-pelayanan untuk masyarakat, khusus untuk masyarakat. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan merupakan pelayanan langsung untuk dirasakan masyarakat,” kata Nanang.

Nanang juga menuturkan, dari dimulainya Musrenbang di Kecamatan Kalianda hingga di Kecamatan Jati Agung banyak masyarakat yang antusias dengan adanya pelayanan yang ada.

“Alhamdulillah, hingga dititik terakhir hari ini, masyarakat sangat antusias dengan pelayanan yang ada. Pelayanan yang diberikan dalam kegiatan Musrenbang, semuanya diberikan secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” ucapnya.

Diposkan pada

Wujudkan Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo Lamsel Ajukan Permohonan Akun PDN Ke Kementerian Kominfo RI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus berupaya dalam meningkatkan konsolidasi data guna mewujudkan Satu Data Indonesia yang didukung dengan keamanan informasi memadai.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan Anasrullah saat menemui Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Kominfo RI Bambang Dwi Anggono, di ruang kerja Direktur LAIP setempat, pada Senin (13/02/2023).

Untuk menwujudkan hal tersebut, Anasrullah mengatakan, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengajuan permohonan Akun Aplikasi Layanan Pusat Data Nasional (PDN) kepada Direktur LAIP yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan Pemkab Lampung Selatan.

Dirinya menyebut, langkah tersebut merupakan upaya dari Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Ini merupakan langkah kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan percepatan Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan. Sekaligus juga meningkatkan indeks SPBE guna memberikan pelayanan digital yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LAIP Kementerian Kominfo RI Bambang Dwi Anggono menyatakan, pihaknya siap mendukung program-program digital yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami siap untuk mendukung Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan pelayanan e-Government yang lebih baik agar masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Kemudian, pelayanan publiknya menjadi lebih berkualitas, lebih terjangkau oleh masyarakat dan lebih murah,” ucapnya.

Menurut Bambang, penyelenggaraan pememerintah secara digital akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, pemerintahan secara digital juga mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan.

“Kementerian Kominfo siap memberikan dukungan, baik penyediaan pusat data maupun aplikasi-aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tingkat desa bahkan hingga tingkat RT RW serta untuk pelayanan kepada masyarakat secara umum. Kami siap mendukung, termasuk dengan literasi digital dan berbagai macam layanan it untuk masyarakat,” ungkapnya lebih lanjut.