Diposkan pada

Kabupaten Baru Bakal Berdiri di Lampung! Pemprov dan DPRD Lampung Setujui Pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang

Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati pembentukan Calon Daerah Persiapan (CDP) Kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

Penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lampung, Rabu (23/4/2025).

Usulan pemekaran wilayah ini berasal dari Kabupaten Lampung Utara, dan kini akan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pemekaran ini merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Ia menyampaikan bahwa kehadiran kabupaten baru diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik serta memperluas akses pembangunan, terutama di wilayah utara provinsi.

“Pemekaran ini kita dorong untuk mendekatkan layanan, memperkuat infrastruktur, dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum tersentuh optimal oleh pembangunan,” ujar Gubernur Mirza.

CDP Kabupaten Sungkai Bunga Mayang mencakup delapan kecamatan, yakni Bunga Mayang, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Selatan, Sungkai Jaya, Sungkai Barat, Hulu Sungkai, dan Muara Sungkai. Wilayah ini memiliki luas 575,76 km² dan jumlah penduduk sekitar 130.702 jiwa.

Gubernur Mirza juga menekankan bahwa perjuangan masyarakat Sungkai yang sudah berlangsung sejak 2004 menjadi cermin kuatnya aspirasi untuk kemajuan daerah. Dengan pembentukan daerah otonom baru, potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah ini diyakini akan lebih terkelola secara mandiri dan berkelanjutan.

“Langkah ini bukan hanya administratif, tapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk memberikan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Lampung,” tambahnya.

Dari sisi legislatif, Komisi I DPRD Lampung melalui M. Rahmat Visa Ridi Arifin menyampaikan bahwa persetujuan ini didasarkan pada kajian menyeluruh terkait potensi wilayah, kesiapan infrastruktur, dan aspirasi masyarakat. Ia menyebut ini sebagai bagian penting dari upaya memajukan daerah secara inklusif.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses ini dengan semangat gotong royong agar pemekaran tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menghadirkan kemajuan di tengah masyarakat.

Diposkan pada

Terangi Pelosok Negeri, Kartini PLN Dukung Peresmian Listrik Desa Atar Lebar di Kabupaten Tanggamus

Pringsewu, 22 April 2025 – Di tengah ritme kehidupan masyarakat yang semakin bergantung pada listrik, ada sosok perempuan yang turut berdiri tegak di antara barisan terdepan penjaga kelistrikan di Provinsi Lampung. Dia adalah Eka Nurwati, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pringsewu yang merupakan salah satu representasi dari Kartini masa kini, seorang Srikandi PLN yang menginspirasi lewat tindakan.

Pada bulan April 2025 bersamaan dengan bulan kelahiran pahlawan emansipasi wanita R.A Kartini, Eka bersama-sama dengan jajaran manajemen PLN UID Lampung turut meresmikan Listrik Desa di Kabupaten Tanggamus tepatnya di Desa Atar Lebar.

Ditemui saat Peresmian Listrik Desa, Eka menjelaskan Desa Atar Lebar merupakan desa terakhir di Kabupaten Tanggamus yang selama ini belum menikmati layanan listrik PLN.

“Untuk menuju ke Desa Atar Lebar, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Ibu Kota Kabupaten Tanggamus, Kota Agung dengan medan tempuh yang tergolong tidak mudah. Dengan medan yang sebagian berbatu, melalui jalan berlumpur yang licin dan curam, jembatan yang belum permanen, serta ketinggian yang terjal, tidak memungkinkan untuk kendaraan roda empat biasa untuk bisa mencapai desa ini”, terang Eka.

Ia menambahkan kerjasama yang solid antara PLN dengan masyarakatlah yang pada akhirnya memungkinkan PLN untuk menghadirkan listrik di desa ini.

Setelah pembangunan jaringan listriknya diselesaikan oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Lampung, maka selanjutnya pengelolaan jaringan listrik dan pelayanan pelanggan masyarakat Desa Atar Lebar ini menjadi tanggung jawab PLN UP3 Pringsewu khususnya ULP Kota Agung.

“Sangat bangga sekaligus tersentuh menyaksikan antusiasme dan dukungan masyarakat Atar Lebar terhadap kehadiran listrik PLN di desa ini. Tanpa dukungan yang besar dari masyarakat, tentu tidak mudah bagi PLN untuk bisa mengantarkan listrik sampai kesini” ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya menegaskan PLN berkomitmen terus memberikan pelayanan listrik yang andal dan terbaik kepada masyarakat. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak pernah berhenti mendukung PLN untuk seterusnya agar memberikan pelayanan terbaik.

Pihaknya berharap dukungan masyarakat setelah listrik mengalir di Desa Atar Lebar tetap dapat diteruskan, diantaranya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga aset kelistrikan sehingga listrik PLN bisa terus mengalir tanpa gangguan.

“Melalui sosialisasi program Jaga Kamu atau Jaga Keselamatan Masyarakat Umum, PLN UP3 Pringsewu mengajak masyarakat Desa Atar Lebar untuk mengenali dan waspada terhadap potensi bahaya listrik, serta untuk menggunakan listrik sesuai dengan standar dan menghindari penyalahgunaan tenaga listrik karena hal ini bukan hanya menimbulkan kerugian bagi PLN dan masyarakat, namun juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, baik itu insan PLN maupun masyarakat umum”, jelas salah satu Srikandi terbaik PLN UID Lampung ini.

Sebagai pemimpin perempuan di sektor yang masih didominasi laki-laki, Eka menunjukkan bahwa ketegasan dan empati bisa bisa sejalan dalam kepemimpinan.

“Selamat Hari Kartini wahai Srikandi PLN di Seluruh Indonesia, jangan pernah merasa lelah dalam mengabdi dan menginspirasi dalam membawa terang ke seluruh negeri” pungkasnya seraya menularkan semangat Kartini kepada para Srikandi PLN.

Diposkan pada

Jaga Keandalan di Hari Raya Paskah, PLN Gerak Cepat Pulihkan Gangguan Akibat Cuaca Buruk di Lampung

Tanjung Karang 21 April 2025 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjung Karang PLN berhasil mangamankan keandalan listrik pada rangkaian perayaan trisuci Paskah bagi umat kristiani, dengan kondisi cuaca ekstrim mulai hujan deras, angin kencang hingga petir tentunya tidak menjadi penghalang bagi PLN.

Beradaptasi dari informasi Peringatan Dini cuaca Ekstrem 3 harian Provinsi Lampung dari BMKG. PLN terus bersiaga dan bergerak cepat pulihkan infrastruktur jaringan listrik yang terdampak kerusakan pada Sabtu 19/04 petang.

Manager PLN UP3 Tanjung Karang, M Hariyadi Poel mengatakan, PLN telah melakukan bupaya preventif pemeliharaan pada seluruh infrastruktur kelistrikan sehingga dapat Andal untuk mengamankan pasokan listrik, khususnya pada saat hari besar perayaan keagamaan seperti Perayaan Trisuci Paskah ini.

“PLN memastikan peningkatan keandalan listrik melalui pemeliharaan selalu dilakukan sebagai upaya prefentif seperti pemangkasan pohon dan inspeksi jaringan untuk memastikan ibadah dan perayaan Paskah dapat berlangsung dengan lancar, aman dan nyaman dengan suplai listrik yang andal, mengenai jaringan distribusi listrik yang terdampak cuaca ekstrim kami pastikan untuk menerjunkan seluruh personil siaga dan melakukan gerak cepat pemulihan sehingga tidak mengganggu jalannya perayaan ibadah Paskah” Jelas Poel.

Senada, Manager ULP Sutami Romi Seprizal mengatakan, pekerjaan emergency dilaksanakan oleh seluruh petugas dengan cepat mengamankan jaringan listrik Tegangan Menengah (TM) yang tertimpa pohon karet yang roboh karena Petir diwilayahnya seperti Ir. Sutami, Tanjung Sari, Pal Putih Simpang, Sindang Sari, Kertosari, Mulyosari, Talang Lintang, Talang Plasma, Bangun sari, Jembrana, Gunung Mulyo, Jaya Agung, Marga Batin, Waway Karya, Trimulyo, Sumber Rejo, Sumber Jaya, Malang Sari, Karang Anom, Kali Duren, Karya Basuki, Ngesti Karya, Tri Tunggal, Bucu, dan sekitarnya.

“Seluruh personil telah diturunkan mengatasi gangguan emergency berupa kerusakan jaringan listrik akibat tertimpa pohon dengan kondisi cuaca hujan disertai angin kencang dan petir dan berhasil memulihkan jaringan dan keandalan listrik dengan cepat” terang romi

Sampai dengan saat ini inspeksi jaringan dan row terus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh jaringan distribusi guna antisipasi cuaca ekstrem yang masih terjadi, upaya ini dilakukan sebagai deteksi dini potensi gangguan teknis sehingga dapat segera ditangani secepat mungkin sehingga tidak berdampak pada keandalan pasokan listrik saat perayaan paskah. Tentunya ini sebagai wujud nyata komitmen PLN untuk selalu menghadirkan listrik andal yang turut mensukseskan kegiatan-kegiatan perayaan Trisuci paskah sehingga hari raya yang penuh kedamaian dan sukacita dapat terwujud.

PLN juga menghimbau kepada seluruh Masyarakat untuk tetap waspada akan bahaya kelistrikan ditengah cuaca ekstrim dan segera melaporkan jika mendapati potensi bahaya kelistrikan kepada petugas PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau call center 123.

Diposkan pada

Respon Cepat Walikota Bandar Lampung Dalam Membantu Masyarakat Panjang Yang Terdampak Banjir

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana memerintahkan BPBD, Damkar, Satpol PP, DLH membantu masyarakat untuk membersihkan sisa lumpur dan sampah serta Dinas Kesehatan Untuk Melakukan Pengobatan Gratis di kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Selasa 22 April 2025.

“Tim masih berada di lokasi, ada yang membersihkan sisa lumpur dan ada yang bertugas untuk melakukan pengecekan Kesehatan Masyarakat” Jelas Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

Bunda Eva menyebut dalam bencana ini Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir terparah.

“Masing-masing rumah mendapatkan bantuan. Semoga bantuan bisa meringankan beban warga,” tambah Eva Dwiana.

Eva menambahkan, Pemerintah kota Bandar Lampung telah berkoordinasi dengan PT. Pelindo untuk bersama menekan bencana Banjir di kelurahan Panjang Utara.

“Pelindo sudah diminta untuk menambah minimal dua saluran air. Dengan harapan mampu menampung debit air saat hujan terjadi”, tutup Eva Dwiana.

Diposkan pada

DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam program pemutihan pajak

DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam program pemutihan pajak

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2025 mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung.

Program ini berlaku bagi kendaraan roda dua, empat, dan enam, dengan ketentuan wajib pajak hanya membayar tunggakan satu tahun terakhir, meskipun memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik untuk Pemprov maupun 15 kabupaten/kota,” ujar Munir.

Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya penggunaan pendapatan dari sektor pajak tersebut secara tepat sasaran. Ia meminta agar dana yang terkumpul melalui program pemutihan difokuskan 100 persen untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur jalan

“Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari membayar pajak, alokasi dana PKB harus dirasakan dalam bentuk nyata, seperti jalan yang lebih baik,” ujarnya.

Munir juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia mendorong pemprov untuk menyampaikan secara terbuka laporan pendapatan dari program pemutihan setiap tahunnya, termasuk rincian alokasi anggaran.

“Dengan adanya keterbukaan anggaran dan pelibatan publik, diharapkan akan muncul kesadaran masyarakat untuk taat pajak ke depannya,” katanya pula.

Terkait regulasi baru, Munir menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Opsen Pajak berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pembagian dana PKB kini dilakukan secara real-time split payment, sehingga dana langsung ditransfer ke kas daerah masing-masing tanpa menunggu Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini sangat menguntungkan daerah. Jika dikelola maksimal, PAD kabupaten/kota akan meningkat signifikan,” ujarnya pula.

Karena itu, ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 15 kabupaten/kota untuk lebih aktif menyukseskan program tersebut.

“Meskipun leading sektornya Bapenda Provinsi, Bapenda di daerah harus proaktif menjemput bola, bahkan bisa melakukan sosialisasi langsung dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Munir juga menyoroti pentingnya balik nama kendaraan pelat luar daerah, terutama yang digunakan oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

“Jika masih ada kendaraan dinas atau operasional perusahaan yang menggunakan pelat luar, sejak tahun ini harus segera dilakukan balik nama ke pelat Lampung. Bila perlu, umumkan perusahaan yang bandel ke publik. Komisi III siap turun langsung membantu pengawasan,” katanya menegaskan.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2025 mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung.

Program ini berlaku bagi kendaraan roda dua, empat, dan enam, dengan ketentuan wajib pajak hanya membayar tunggakan satu tahun terakhir, meskipun memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik untuk Pemprov maupun 15 kabupaten/kota,” ujar Munir.

Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya penggunaan pendapatan dari sektor pajak tersebut secara tepat sasaran. Ia meminta agar dana yang terkumpul melalui program pemutihan difokuskan 100 persen untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur jalan

“Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari membayar pajak, alokasi dana PKB harus dirasakan dalam bentuk nyata, seperti jalan yang lebih baik,” ujarnya.

Munir juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia mendorong pemprov untuk menyampaikan secara terbuka laporan pendapatan dari program pemutihan setiap tahunnya, termasuk rincian alokasi anggaran.

“Dengan adanya keterbukaan anggaran dan pelibatan publik, diharapkan akan muncul kesadaran masyarakat untuk taat pajak ke depannya,” katanya pula.

Terkait regulasi baru, Munir menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Opsen Pajak berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pembagian dana PKB kini dilakukan secara real-time split payment, sehingga dana langsung ditransfer ke kas daerah masing-masing tanpa menunggu Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini sangat menguntungkan daerah. Jika dikelola maksimal, PAD kabupaten/kota akan meningkat signifikan,” ujarnya pula.

Karena itu, ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 15 kabupaten/kota untuk lebih aktif menyukseskan program tersebut.

“Meskipun leading sektornya Bapenda Provinsi, Bapenda di daerah harus proaktif menjemput bola, bahkan bisa melakukan sosialisasi langsung dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Munir juga menyoroti pentingnya balik nama kendaraan pelat luar daerah, terutama yang digunakan oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

“Jika masih ada kendaraan dinas atau operasional perusahaan yang menggunakan pelat luar, sejak tahun ini harus segera dilakukan balik nama ke pelat Lampung. Bila perlu, umumkan perusahaan yang bandel ke publik. Komisi III siap turun langsung membantu pengawasan,” katanya menegaskan.

Diposkan pada

DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam program pemutihan pajak

DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam program pemutihan pajak

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2025 mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung.

Program ini berlaku bagi kendaraan roda dua, empat, dan enam, dengan ketentuan wajib pajak hanya membayar tunggakan satu tahun terakhir, meskipun memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik untuk Pemprov maupun 15 kabupaten/kota,” ujar Munir.

Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya penggunaan pendapatan dari sektor pajak tersebut secara tepat sasaran. Ia meminta agar dana yang terkumpul melalui program pemutihan difokuskan 100 persen untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur jalan

“Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari membayar pajak, alokasi dana PKB harus dirasakan dalam bentuk nyata, seperti jalan yang lebih baik,” ujarnya.

Munir juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia mendorong pemprov untuk menyampaikan secara terbuka laporan pendapatan dari program pemutihan setiap tahunnya, termasuk rincian alokasi anggaran.

“Dengan adanya keterbukaan anggaran dan pelibatan publik, diharapkan akan muncul kesadaran masyarakat untuk taat pajak ke depannya,” katanya pula.

Terkait regulasi baru, Munir menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Opsen Pajak berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pembagian dana PKB kini dilakukan secara real-time split payment, sehingga dana langsung ditransfer ke kas daerah masing-masing tanpa menunggu Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini sangat menguntungkan daerah. Jika dikelola maksimal, PAD kabupaten/kota akan meningkat signifikan,” ujarnya pula.

Karena itu, ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 15 kabupaten/kota untuk lebih aktif menyukseskan program tersebut.

“Meskipun leading sektornya Bapenda Provinsi, Bapenda di daerah harus proaktif menjemput bola, bahkan bisa melakukan sosialisasi langsung dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Munir juga menyoroti pentingnya balik nama kendaraan pelat luar daerah, terutama yang digunakan oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

“Jika masih ada kendaraan dinas atau operasional perusahaan yang menggunakan pelat luar, sejak tahun ini harus segera dilakukan balik nama ke pelat Lampung. Bila perlu, umumkan perusahaan yang bandel ke publik. Komisi III siap turun langsung membantu pengawasan,” katanya menegaskan.

Diposkan pada

Anggota DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah Selasa, 22 April 2025 9:37 WIB

Anggota DPRD Lampung apresiasi Pemprov Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB Sasa Chalim menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam pengadaan 24 unit mesin pengering gabah (dryer) untuk para petani.

Menurut Sasa, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan di Bumi Ruwa Jurai.

“Saya mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan pertanian. Ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan kesejahteraan petani,” ujar anggota DPRD Lampung itu pula.

Diposkan pada

PAW Anggota Dewan Fraksi PAN, Ketua DPRD Lampung Pimpin Rapat Paripurna Istimewa

Bandarlampung, – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar pimpin rapat paripurna instimewa terkait Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Lampung di gedung DPRD setempat, Senin (21/4/25)

Anggota DPRD Lampung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teddy Kurniawan digantikan oleh Imelda untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Saat itu, Giri mengucapkan selamat bertugas menjadi wakil rakyat.

“Semoga amanah dan berkontribusi nyata memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Giri.

Diposkan pada

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Meninjau lokasi terdampak banjir di kecamatan panjang

Walikota menyebut salah satu penyebab banjir yang melanda kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang adalah banyak drainase yang ditutup oleh PT Pelindo II Regional Panjang, Senin (21/04/2025).

Hal tersebut disampaikan Eva Dwiana saat meninjau saluran air yang berada di wilayah kerja Pelindo (Pelabuhan Panjang) yang sudah tidak lagi mengalir akibat sendimen dan ditutup.

Alhasil, aliran air yang berasal dari perkampungan tidak bisa mengalir ke muara atau ke laut, dan meluap ke perkampungan warga.

Bunda Eva mengatakan, pihak Pelindo untuk bisa membantu mengatasi banjir khususnya di wilayah kecamatan Panjang dengan melakukan perbaikan drainase yang ada di pelindo

“Tadi bisa kita sendiri di lapangan, bahwa banyak drainase yang ditutup. Kalau ini dibuka dua pintu saja, insya Allah nggak banjir lagi,” katanya.

Pemerintah Kota meminta dua pintu aliran Drainase, agar air tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Maka tadi saat air datang, warga menutup pakai karung biar air dari Pelindo tidak masuk ke rumah warga.

“Pekerjaan terserah Pelindo, yang penting kalau hujan wilayah panjang tidak banjir,” katanya.

Bagi warga yang terdampak banjir Walikota juga memberikan bantuan nasi bungkus, air mineral dan bantuan lainnya

Semua OPD di lapangan sedang melakukan penanganan pasca banjir terdiri dari BPBD melakukan penyedotan air, Damkar, Pol PP dan DLH melakukan pembersihan serta Dinas PU.

Untuk diketahui, pasca hujan yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Senin (21/4/2025) dini hari, Kecamatan Panjang tepatnya Kelurahan Panjang Utara diterjang banjir yang melanda 8 RT.

Dokumentasi kegiatan bisa di lihat juga di instagram kominfo bandar lampung.

Diposkan pada

Hari Kartini 2025, Puspaga dan TPA Pinggungan Sebuai Diresmikan untuk Kesejahteraan Keluarga Lampung

Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai, sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan DWP Provinsi Lampung, Forum Puspa, dan Organisasi Salimah Lampung.

Puspaga hadir sebagai ruang pelayanan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anggota keluarganya. Di dalamnya tersedia fasilitas konseling dengan dukungan 26 tenaga profesional, terdiri dari konselor dan psikolog, yang memberikan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, perkawinan, serta tumbuh kembang anak.

Bersamaan dengan itu, turut diresmikan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai yang diperuntukkan bagi anak-anak dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta masyarakat umum. TPA ini dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan anak, dengan dua ruangan tidur terpisah antara anak laki-laki dan perempuan, kamar mandi terpisah, dapur, ruang bermain berisi alat permainan edukatif, serta ruang staf dan kantor.

Puspaga dan TPA ini beroperasi setiap hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 07.30 – 16.00 WIB. Khusus hari Senin, tersedia layanan tambahan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan harapannya terhadap pemanfaatan dan keberlanjutan layanan ini.

“Disini ada tenaga sosialnya, tenaga pengasuh yang Insya Allah saya sangat yakin, teman-teman yang bertugas di Puspaga ini mempunyai hati yang mulia akan menjaga buah hati teman-teman yang sedang bekerja untuk dirawat, dididik, disayang di Puspaga ini,” kata Wulan Sari Mirza, Senin (21/4/2025).

Wulan Sari Mirza juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menjadi motor penggerak dalam memberikan pelayanan konsultasi, konseling, guna mendukung keluarga setara berbasis hak anak di Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh petugas untuk turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi anak sehingga kasus perundungan dapat dihindari.

“Saya berharap seluruh petugas di Puspaga dan TPA dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang,” harapnya.

Di akhir sambutannya, Wulan Sari Mirza menyampaikan optimismenya terhadap manfaat keberadaan Puspaga dan TPA Pinggungan Sebuai.

“Saya sangat yakin dengan komitmen dan kerja sama kita dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai pihak, dapat terwujud manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Peresmian ini menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan keluarga dan perlindungan anak di Provinsi Lampung melalui pelayanan yang ramah, profesional, dan berbasis hak anak.

Seusai melakukan peresmian Puspaga dan TPA Pinggungan Sebuai, Ketua TP PKK Provinsi Lampung membuka lomba menghias nasi tumpeng di Halaman Depan Kantor Gubernur.

Selain sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Lampung, lomba yang diikuti oleh 17 organisasi wanita di Provinsi Lampung ini digelar untuk memperat silaturahmi antar organisasi.

Hadir sebagai Juara Pertama Terbaik Lomba Menghias Tumpeng Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), Juara Pertama Terfavorit TP PKK Provinsi Lampung dan Juara Pertama Terinovatif Dekranasda Provinsi Lampung.