Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (10/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah kembali diperbolehkan untuk dilaksanakan di hotel.

“Pak menteri memberikan arahan sebagaimana yang beliau telah sampaikan juga secara terbuka di media bahwa Silakan teman-teman kepala daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran untuk dapat menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel,” ucapnya.

Wamendagri melanjutkan bahwa pelaksanakan kegiatan di hotel tentu dilakukan dengan beberapa catatan.

“Pertama, memperhatikan urgensi dan substansi, kalau tidak perlu tidak usah dibuat perlu, kalau gak ada urgensinya tidak usah diprioritaskan. Yang kedua, dari segi frekuensi artinya tentu dibatasi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Melalui penyelenggaraan kegiatan di Hotel, Wamendagri berharap dapat menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan, yang penting adalah ekosistem perhotelan dan pariwisata kembali hidup mengantisipasi dampak-dampak yang akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan lain-lain,” harapnya.

Diakhir, Wamendagri berharap seluruh Kepala Daerah dapat mengikuti instruksi yang telah disampaikan.

“Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Silakan bapak ibu di daerah pelajari data-data yang ada, mana yang memerlukan relaksasi terkait dengan arahan pak menteri tadi,” harapnya.

Sementara terkait inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam peparannya menyampaikan bahwa secara historis tahun 2021-2025, pada bulan Mei terjadi inflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen sedangkan terendah terjadi pada Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,37 persen,” jelasnya.

Pudji Ismartini melanjutkan bahwa apabila dilihat menurut komponen, komponen inti dominan memberikan andil inflasi bulan Mel terbesar, kecuali pada tahun 2022 dan 2023 komponen harga bergejolak merupakan penyumbang andil inflasi terbesar.

“Komoditas komponen bergejolak dominan memberikan andil inflasi dan hal ini masih terjadi juga di Mei 2025. Namun kalau kita lihat pada Mei 2025 komponen harga bergejolak yang mengalami inflasi ini diantaranya adalah tomat, beras dan timun. Sementara beberapa komoditas lain yang mendorong terjadinya inflasi di Mei 2025 itu juga didorong oleh komponen inti, yaitu untuk komoditas tarif pulsa ponsel, emas perhiasan dan kopi bubuk,” jelasnya.

Pudji Ismartin melanjutkan bahwa berdasarkan data SP2KP-pencataton sampai dengan  5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga Minggu pertama Juni 2025, terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 12 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dugaan Korupsi Dana Desa Anyar Pembangunan Drainase Tidak Sesuai RAB

Serang – Ditemukan banyak kejanggalan dalam pembangunan di Desa Anyar Kecamatan Anyar pada tahun 2022 sampai 2023 yang diduga Mark’up, pasalnya saat tim mengkroscek ke lokasi pada Sabtu 14 Juli 2024 lalu, banyak pembangunan Asal-asalan salah satunya bangunan Drainase di Kampung Rahayu RT 02/04 dengan nilai anggaran 88. 317.000 rupiah dengan Volume 33 Meter, dan Paving Blok dengan Volume 92 M2 di Kampung Cempaka Putih Rt 01/05 bernilai 43.860.000 rupiah pada tahun anggaran 2022.

Menurut Kobra selaku tokoh pemuda, bangunan yang terealisasikan dari Anggaran Dana Desa tentunya harus mengikuti sesuai dengan RAB, namun tidak bagi Desa Anyar itu yang memakan banyak Mark Up pada pembangunan Drainase di Kampung Rahayu.

“Tidak sesuai dengan spesifikasi yang berlaku, harusnya jika Drainase dibangun oleh Anggaran Dana Desa disesuaikan dengan kondisi RAB, ini perlu kita laporkan,”ujar Kobra.

Kemudian, menurut keterangan narasumber serta Warga setempat adanya Bangunan Drainase itu juga diborongkan kepada Sahril selaku tokoh LSM setempat.

“Kalau itu kita tidak tahu apa apa pak, karena itu yang ngerjain pak Sahril LSM,”kata Narasumber dan beberapa warga setempat saat dikonfirmasi.

Sampai ditayangkan berita ini, Kepala Desa Anyar belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Berikut data tahapan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sampai 2023.

Tahap 1

Realisasi Penyaluran

Rp 50.400.000

Tanggal Diterima

11-APR-23

Realisasi Penyaluran

Rp 50.400.000

Tanggal Diterima

02-AUG-23

Realisasi Penyaluran

Rp 382.437.450

Tanggal Diterima

05-JUN-23

 

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Makanan Tambahan (Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif))

Rp 65.175.000

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Gg. H. Jasim Rt.004 Rw.001)

Rp 43.056.000

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Kp. Kedaung Rt.005 Rw.004)

Rp 131.535.000

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan PKK

Terselenggaranya Pembinaan PKK (Bimtek PKK)

Rp 13.305.000

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan )

Rp 112.350.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Dukungan kegiatan seremonial di desa (Operasional Pemerintah Desa )

Rp 12.700.000

 

Tahap 2

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

Rp 2.500.000

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya

Rp 55.000.000

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Rp 88.775.000

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

Pemeliharaan Sumber Air Bersih

Rp 83.740.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Dukungan kegiatan seremonial di desa

Rp 12.795.000

 

Tahap 3

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai)

Rp 201.600.000

 

Anggaran dana desa Anyer yang di bangunkan di tahun 2022

 

Tahap 1

Realisasi Penyaluran

Rp 90.000.000

Tanggal Diterima

17-MAY-22

Realisasi Penyaluran

Rp 90.000.000

Tanggal Diterima

08-AUG-22

Realisasi Penyaluran

Rp 90.000.000

Tanggal Diterima

19-OCT-22

Realisasi Penyaluran

Rp 90.000.000

Tanggal Diterima

22-DEC-22

Realisasi Penyaluran

Rp 287.621.400

Tanggal Diterima

17-MAY-22

Pemerintah Desa Anyar belum melaporkan realisasi dana desa tahap 1 melalui

 

Tahap 2

Realisasi Penyaluran

Rp 191.747.600

Tanggal Diterima

06-SEP-22

Pemerintah Desa Anyar belum melaporkan realisasi dana desa tahap 2

 

Tahap 3

Rincian Penerimaan

Nama Realisasi

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Keadaan Mendesak

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai)

Rp 360.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk (Pembangunan Irigasi )

Rp 39.009.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD (Pengadaan Alat-Alat Posyandu)

Rp 4.125.000

Jalan Pemukiman/Gang (Pembangunan Paving Block Kp. Waluran Rt.01/04 (35 m))

Rp 27.764.000

Jalan Pemukiman/Gang (Pembangunan Paving Blok Kp. Pegadungan Rt.01/07 (106 m))

Rp 48.419.000

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeilharaan Jalan Desa (Pembangunan Paving Block Kp. Cmpka Putih Rt.01/05 (92 m))

Rp 43.860.000

Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Pembangunan Gedung RO dan Pipa Transmisi Air Bersih Kp. Gudang Areng Rt.03 Rw.05 (14×4) m2)

Rp 60.000.000

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Pembangunan Gedung Pemadian Air Panas (14,2×5,2) m2)

Rp 167.875.000

Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (Pembangunan Saluran Drainase Kp. Rahayu Rt.02/04 (33 meter))

Rp 88.317.000

Laporan : HERIADI

Kejati Lampung Teruskan Laporan DPP KAMPUD ke KEJARI: Dugaan Tipikor Dana Reses dan Sosperda DPRD Tanggamus 2023

Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang tindak pidana khusus (Pidsus) nampaknya telah melimpahkan penanganan laporan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penggunaan dana APBD tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggmus yang diperuntukan pada belanja pelaksanaan reses senilai Rp. 3.932.221.400,- (tiga milyar sembilan ratus tigapuluh dua juta dua ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosperda) dan wawasan kebangsaan senilai Rp. 4.269.102.000,- (empat milyar dua ratus enampuluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).

Demikian dijelaskan oleh Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, S.H, M.H mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, S.H, M.H melalui surat tertulisnya secara resmi dengan nomor B-2691/L.8.5/Fs/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang ditujukan kepada Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H sebagai ketua umum DPP KAMPUD.

Melalui surat jenis Pidsus -3A tersebut, dijelaskan bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan dari DPP KAMPUD nomor 06/B/Sek/LP/DPP-KAMPUD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal laporan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terkait penggunaan dana APBD tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggmus yang diperuntukan pada belanja pelaksanaan reses senilai Rp. 3.932.221.400,- dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosperda) dan wawasan kebangsaan senilai Rp. 4.269.102.000,-, maka atas dasar juknis Kejaksaan RI tentang penanganan laporan atau pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah laporan pengaduan tersebut diserahkan kepada Kejakaaan Negeri (Kejari) Tanggamus.

Menanggapi upaya Kejati Lampung tersebut, ketua umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan kepada Kejati Lampung dan melakukan pendampingan terhadap tindaklanjut penanganan laporan terkait dugaan KKN dalam penggunaan dana APBD tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggmus yang diperuntukan pada belanja pelaksanaan reses senilai Rp. 3.932.221.400,- dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosperda) dan wawasan kebangsaan senilai Rp. 4.269.102.000,-.

“Kita tetap memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dibawah komando Bapak Danang Suryo Wibowo, S.H, L.LM melalui Aspidsus Bapak Armen Wijaya, S.H, M.H yang telah menyerahkan dan/atau melimpahkan penanganan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya yakni membongkar skandal dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana APBD tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggmus yang diperuntukan pada belanja pelaksanaan reses senilai Rp. 3.932.221.400,- dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosperda) dan wawasan kebangsaan senilai Rp. 4.269.102.000,- dan kemudian mengusutnya secara tuntas, dalam konteks laporan tentunya kita akan jadwalkan untuk segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan/atau Kejaksaan Negeri Tanggamus guna memberikan dukungan dan pendampingan atas penanganan laporan/pengaduan tersebut”, jelas Seno Aji yang juga merupakan akademisi di salah satu Universitas swasta di Lampung pada Minggu (8/6/2025).

Untuk diketahui bahwa laporan DPP KAMPUD tersebut didaftarkan pada kantor Kejati Lampung pada saat Kejati di bawah komando Dr. Kuntadi, S.H, M.Hum (Kamis (23/1/2025), dalam keterangan sebelumnya Seno Aji sebagai ketua umum menjelaskan dalam laporan yang dikirim ke Kejati Lampung pihaknya telah mengurai secara singkat dugaan modus operandi yang terjadi dalam pengelolaan uang rakyat pada sekrerariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari APBD tahun 2023.

“Alhamdulillah, Kita telah mendaftarkan laporan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi oleh pengguna anggaran bersama-sama satuan kerja terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggmus tahun anggaran 2023, adapun modus operandi yang terjadi terhadap belanja anggaran pelaksanaan reses sebesar Rp. 3.932.211.400,- yaitu terindikasi belanja dengan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan palsu, kemudian disinyalir terdapat upaya pengkondisian penyedia jasa melalui modus sewa perusahaan serta adanya pengurangan volume kegiatan dengan cara pelaksanaan kegiatan reses digabung antara kegiatan reses ke 1 dengan kegiatan reses ke 2”, ungkap Seno Aji yang juga sebagai aktivis pada Rabu (29/1/2025).

Sementara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam belanja Sosperda dan wawasan kebangsaan, dirinya melanjutkan modus operandi yang dilakukan oleh pengguna anggaran atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaannya diantaranya yaitu terindikasi adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) palsu untuk sejumlah sub item kegiatan, karena LPJ tidak didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang ril namun disusun atas dasar ketersediaan anggaran, kemudian disinyalir telah terjadi pengkondisian penyedia jasa dengan cara sewa perusahaan penyedia, dan terakhir modus operandi yang dilakukan adalah dugaan mark-up pada belanja honorarium narasumber/moderator/pembawa acara/panitia”, imbuh sosok aktivis yang akrab disapa Seno.

Seno Aji yang dikenal low profil ini pun menerangkan jika pihaknya meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dibawah komando Kuntadi, S.H, M.H melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, S.H, M.H untuk melakukan penegakan hukum dan mengusut tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perilaku korupsi sudah harus menjadi perhatian serius semua pihak sebab dikawatirkan akan mengakar dan tersistem jika pemberantasannya tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh, oleh karena itu kita mendukung dan meminta Kajati Lampung dibawah kepemimpinan Bapak Kuntadi, S.H, M.H untuk menitikberatkan upaya pemidanaan atas kasus-kasus dugaan tipikor selain upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, demikian agar ada efek jera terhadap para pelaku koruptor khususnya di Provinsi Lampung, maka sudah sepatutnya kita menyampaikan laporan masyarakat atas penggunaan uang rakyat di Sekretariat DPRD Tanggamus tahun 2023, pada belanja pelaksanaan reses dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan dan wawasan kebangsaan dengan mengusutnya secara tuntas sebagaimana telah diamanatkan dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi”, pungkas Seno Aji.

Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono yang menyatakan pihaknya menyampaikan laporan ke Kejati Lampung dengan harapan ada upaya penegakan hukum yang serius dan tegas oleh Kajati Lampung.

“Kita berharap dengan laporan ini maka Kajati Lampung dapat melakukan penegakan hukum, karena dinilai modus operandi yang dilakukan oleh oknum tersebut sangat beragam dan tentunya terdapat unsur perbuatan melawan hukum serta merugikan keuangan daerah/negara, kemudian harus dapat diusut secara tuntas atas indikasi KKN tersebut, kemungkinan laporan juga akan kita tembuskan ke sejumlah pihak yakni Kejagung dan KPK RI”, tandas dia.

Kasi II Intel Kejati Lampung Andres Suprianus Hadiri Pelantikan PW GP Ansor

Kasi II Intelijen Kejati Lampung, Andres Suprianus, S.H., M.H., menghadiri acara pelantikan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Lampung masa khidmat 2024–2028, yang dilaksanakan di Auditorium UIN Raden Intan Lampung, pada Minggu, 08 Juni 2025.

Acara ini mengusung tema “Satukan Energi, Kuatkan Sinergi, Bertumbuh Bersama untuk Energi Terbarukan Dunia”.

Kehadiran Kejaksaan melalui Kasi II Intelijen merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan membangun jejaring strategis dengan elemen kepemudaan, serta memperluas peran intelijen penegakan hukum dalam deteksi dan cegah dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban sosial di Provinsi Lampung.

La Joie de la Simplicité : Retrouver la Pêche et les Jeux Anciens

Dans un monde saturé par le numérique, la pêche traditionnelle et les jeux anciens offrent un refuge bienvenu : celui d’un rythme naturel, d’une simplicité affirmée, et d’une immersion profonde dans la nature. Ces pratiques, héritées de générations, ne sont pas seulement des loisirs, mais une ode à la patience et à l’observation — des vertus souvent oubliées à l’ère des écrans. Elles incarnent la résistance douce face à l’accélération moderne, invitant chacun à retrouver un équilibre perdu avec le temps et l’environnement.

1. **La Dédicace au Temps suspendu : Retrouver le rythme naturel des jeux anciens**
a) Le rythme lent de la pêche traditionnelle comme antidote au stress moderne

Loin des horaires serrés et des notifications constantes, la pêche ancienne s’inscrit dans un **temps suspendu**, où chaque geste — lancer, attendre, relire l’eau — devient une méditation silencieuse. Cette pratique, ancestrale, permet de calmer l’esprit en renouant avec un rythme propre à la nature, souvent perturbé par l’agitation urbaine. Des études en psychologie environnementale montrent que des activités en pleine nature réduisent significativement le cortisol, l’hormone du stress. La pêche traditionnelle, en exigeant patience et présence, se révèle un véritable antidote au syndrome de l’hyperconnectivité.

Dans les villages de Beauce ou le long des rives de la Loire, les pêcheurs transmettent encore le savoir-faire de laisser le temps faire, sans forcer. Cette lenteur n’est pas une fatalité, mais une invitation à écouter le silence des flots, à sentir le souffle du vent — une véritable forme d’attention pleine et entière.

2. **Les Techniques ancestrales, miroirs d’une sagesse oubliée**
a) La pêche à la ligne ou à la ligne vivante : savoir-faire transmis de génération en génération

Contrairement aux techniques industrielles, la pêche traditionnelle repose sur des gestes précis, appris par l’observation et la répétition — un **savoir-faire vivant**, où chaque détail compte : la tension du fil, la couleur de l’appât, le comportement de l’eau. Ces pratiques, souvent associées à des rituels locaux, formaient une compréhension intuitive des cycles naturels, intégrant écologie et respect du vivant. En Alsace, par exemple, la technique du « lancer en boucle » est enseignée oralement, préservant un lien unique entre communauté et rivière.

Ce savoir, transmis souvent de père en fils, incarne une mémoire écologique précieuse, oubliée dans un monde où l’efficacité prime sur la compréhension fine du milieu.

3. **Jeux et mémoire collective : transmission par le jeu**
a) Rôles et contes autour de la table de pêche, ancrage culturel et social

Autrefois, les soirées autour d’un feu autour de la pêche étaient aussi des moments de **transmission orale** : légendes sur les poissons, récits de grandes prises, leçons de patience. Ces jeux informels, loin des écrans, renforçaient les liens familiaux et communautaires. En Corse, les « jeux de mare » réunissaient enfants et adultes, mêlant lancer de petits cailloux et récits de traditions, créant un tissu social solide.

Cette transmission ludique non verbale forge une identité collective, où chaque geste devient un symbole partagé, ancrée dans le territoire et l’histoire.

4. **Le regard renouvelé sur la nature : entre tradition et modernité ludique**
a) Observer la rivière ou la mare comme un terrain de jeu vivant, non un décor

La pêche traditionnelle invite aujourd’hui à redécouvrir la rivière ou le lac comme un espace interactif, non un simple décor. Plonger les yeux dans les reflets, écouter le clapotis, sentir la brise — autant d’actes qui réveillent une curiosité enfouie. Des associations comme « Pêche et Patrimoine » en France proposent des ateliers où familles et jeunes explorent ces lieux, redonnant vie à des pratiques ancestrales par le jeu.

Cette approche ludique réconcilie modernité et tradition, transformant le loisir en pont entre passé et présent.

5. **Conclusion : La pêche et les jeux anciens, fondements d’une joie intemporelle**
a) Le plaisir simple, loin des artifices modernes, révèle une richesse souvent occultée

Retourner à ces jeux et pratiques ancestrales, c’est choisir un bonheur profond, fondé non sur la consommation, mais sur la connexion : avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Comme le suggère le titre « La Joie de la Simplicité », ces moments — un lancer, un silence, un regard partagé — sont riches de sens.

En redécouvrant la pêche et les jeux anciens, nous engageons une redécouverte essentielle : celle d’un équilibre naturel, d’une mémoire vivante, et d’une joie authentique, intemporelle.

« Le jeu n’est pas un divertissement, mais une école de vie, surtout quand il est ancré dans la terre et le temps. » — Inspiré du savoir ancestral des rivières françaises.

Pour aller plus loin, découvrez comment ces pratiques vivantes sont réinventées aujourd’hui, en lien direct avec le thème « La Joie de la Simplicité » exploré dans ce parent article.

KYC, Exchange Security, and How Traders Actually Tell a Safe Crypto Exchange from a Risky One

So I was poking around account settings late one night and thought: if KYC is supposed to make exchanges safer, why do so many things still feel… fragile? Seriously. There’s a bright line between theory and practice here, and it shows up when you try to withdraw funds at 2 a.m. or when an unfamiliar device triggers a verification loop. My instinct said something felt off about the user journeys on several big-name platforms—then I dug in and found patterns that matter.

Short version: KYC is necessary but not sufficient. You can have robust identity checks and still be exposed through poor operational security, bad key management, or sloppy engineering. On the flip side, a lean KYC process handled correctly can be a strong signal of a compliance-first exchange. Let’s walk through what you should actually evaluate, how to read the signals, and what steps traders—especially Korean and international traders—should take when choosing an exchange.

Okay, so check this out—there are three interlocking layers to focus on: regulatory/compliance posture (KYC/AML), platform security (tech + ops), and user-side practices. I’ll be blunt: many writeups stop at “enable 2FA” and move on. That’s incomplete. You need to see the full pipeline, from onboarding to cold storage.

Trader reviewing KYC documents and security settings on a laptop

1) What KYC actually tells you (and what it doesn’t)

KYC isn’t just about uploading an ID and a selfie. In regulated markets, it signals that an exchange has policies, audits, and a relationship with banks or payment processors who demand proof of control and compliance. That matters to traders because it affects fiat on/off ramps, chargeback risk, and the likelihood an exchange will cooperate with regulators if something goes wrong.

That said, KYC doesn’t magically mean your coins are safe. An exchange can collect user IDs and still have poor internal controls or weak engineering practices. So when you’re evaluating KYC, ask: who verifies the data, how often is it re-verified, and what third parties (banks, compliance vendors) are involved?

Also—regulatory scope matters. An exchange compliant in one jurisdiction might be a fly-by-night in another. For Korean traders, a platform that understands local AML and tax reporting rules is a huge plus. For international traders, look for multi-jurisdictional compliance and transparent legal entities.

2) Platform security: tangible signs to check

Alright, here’s the checklist I run through when assessing exchange security. Not all items are binary, but together they form a trust profile.

– Cold vs. hot wallet split: Do they publish wallet addresses and proof of reserves? Exchanges that refuse to provide transparent on-chain addresses and proofs should be treated skeptically.

– Key management & multisig: Who holds the private keys? Is there a multi-party signing process? Exchanges that rely on a single key custodian are a higher risk.

– Security audits & bug bounty: Verified third-party audits and active bounties indicate a culture of security rather than secrecy.

– Incident history & transparency: How did they respond to past breaches or outages? Fast disclosures, post-mortems, and remediation plans are signs of maturity.

– Operational controls: employee access, change management, separation of duties—these are rarely public, but exchanges that publish governance docs or SOC reports score higher in my book.

Initially I thought a shiny UI and low fees were enough. But then I watched an exchange with poor ops freeze withdrawals after a hack. Actually, wait—let me rephrase that: slick consumer features can mask fragile back-end processes, so dig deeper than the surface.

3) Login, access control, and behavioral defenses

Login flows are a great window into an exchange’s security posture. A secure exchange does a few things well: adaptive authentication (risk-based challenges depending on device and location), hardware 2FA support, session management, and clear alerts for suspicious activity.

For example, an exchange might force re-KYC or additional checks when a withdrawal is requested from a new address or country—this trade-off between usability and safety is where policy meets product. If you want to see what this looks like on a real platform, I sometimes start from the public login page to examine how the flow handles new devices; you can compare that with industry peers. If you’re curious about Upbit’s sign-in process, check the upbit login experience and how it layers verification into the user journey.

4) Red flags that should make you walk away

Here are the things I never tolerate as a trader:

– Opaque ownership or unclear legal entity names. If you can’t easily find the exchange’s legal domicile and licensing info, that’s a red flag.

– Guaranteed high yields, or exchanges that act like funds rather than platforms. Those are often Ponzi-ish structures in disguise.

– No public incident reports or zero bug bounty activity. Security through obscurity is just that—obscurity.

– No fiat banking partners or repeated bank account churn. Payment processor instability frequently precedes withdrawal problems.

On one hand, small exchanges can be nimble and responsive. On the other hand, being small means fewer resources for ops and audits. Though actually, some boutique exchanges punch above their weight because they focus obsessively on security. So it’s not purely a size contest, but size is a factor.

5) Practical steps for traders (what to do today)

Don’t overcomplicate this. Here’s a practical checklist you can use before depositing significant funds:

– Verify legal details: find corporate registration and licenses. If unavailable, treat as higher risk.

– Test support responsiveness: ask a KYC or withdrawal question and time their reply.

– Start small: deposit minimal fiat or crypto and withdraw first, to test the full loop.

– Use hardware 2FA and withdraw whitelists when available. Whitelisting addresses for withdrawals is a lifesaver.

– Keep long-term funds in cold storage or with reputable custodians. Exchanges are for trading, not bank accounts.

I’m biased, but this part bugs me: too many traders treat exchanges like savings accounts. That mindset gets people burned. Use exchanges for liquidity and trades, and custody large holdings yourself or through regulated custodians.

6) When KYC becomes an advantage

Good KYC enables more than compliance—it enables better product rails. Verified users can access fiat rails, higher limits, OTC desks, and insurance options. For pro traders, those features add meaningful value. For retail users, verified status can mean faster resolution of disputes and more predictable interactions with regulators if needed.

On the flip, heavy-handed, poorly implemented KYC creates friction and privacy concerns. Choose exchanges that are transparent about data retention, third-party vendors, and your rights to delete or export data.

FAQ

Q: Is KYC necessary to keep my crypto safe?

A: KYC helps with regulatory trust and fiat access, but it doesn’t secure your private keys. Safety comes from the exchange’s tech and ops plus your own custody decisions.

Q: Can I trade on an exchange without KYC?

A: Some exchanges allow limited, low-volume trading without full KYC, but expect tight withdrawal limits and reduced services. For larger amounts or fiat flows, full KYC is usually required.

Q: What is the single best security feature to look for?

A: There’s no single silver bullet, but multisig custody and transparent proof-of-reserves combined with strong incident history are excellent indicators of a secure exchange.

To wrap this up—well, not a neat wrap because life isn’t tidy—I started curious, got a bit annoyed, and ended up pragmatic. Exchanges are a mosaic of compliance, engineering, and business decisions; KYC is one tile in that mosaic. If you care about longevity and resilience, evaluate the whole picture, test the system with small transactions, and keep your long-term holdings under your control.

I’m not 100% sure any exchange is perfect. But if you apply the checks above, you’ll reduce surprise and sleep easier at night. And hey—if something still feels off when you try signing in late at night, trust that gut. It’s saved me more than once.

Perkuat Komitmen Kesehatan, Pemprov Lampung Rayakan Hari Bidan Internasional Melalui Kegiatan Fun Run

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung penuh perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Hari Bidan Internasional. Perayaan ini ditandai dengan pelepasan peserta Fun Run di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Minggu (8/06/ 2025).

Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para bidan, khususnya di Provinsi Lampung. Peran bidan dianggap sangat penting dan tidak tergantikan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, yang merupakan pondasi masa depan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa profesi bidan bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Menjadi bidan itu bukan hanya pekerjaan yang mudah, harus siaga kapan saja, harus tangguh, dan harus selalu mengedepankan hati dalam setiap tindakan,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh bidan di Lampung dan seluruh Indonesia.

Gubernur juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme peserta Fun Run, yang mencapai lebih dari 850 orang dari berbagai kalangan, termasuk bidan, mahasiswa kesehatan, hingga masyarakat umum, serta anggota kepolisian muda.

“Ini bukti bahwa semangat hidup sehat dan solidaritas antarprofesi di Lampung sangat luar biasa,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap acara ini tidak hanya memupuk semangat kebersamaan dan kesehatan, tetapi juga semakin mendekatkan profesi bidan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan Provinsi Lampung dan mewujudkan Indonesia Emas di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Perkuat Komitmen Kesehatan, Pemprov Lampung Rayakan Hari Bidan Internasional Melalui Kegiatan Fun Run

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung penuh perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Hari Bidan Internasional. Perayaan ini ditandai dengan pelepasan peserta Fun Run di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Minggu (8/06/ 2025).

Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para bidan, khususnya di Provinsi Lampung. Peran bidan dianggap sangat penting dan tidak tergantikan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, yang merupakan pondasi masa depan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa profesi bidan bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Menjadi bidan itu bukan hanya pekerjaan yang mudah, harus siaga kapan saja, harus tangguh, dan harus selalu mengedepankan hati dalam setiap tindakan,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh bidan di Lampung dan seluruh Indonesia.

Gubernur juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme peserta Fun Run, yang mencapai lebih dari 850 orang dari berbagai kalangan, termasuk bidan, mahasiswa kesehatan, hingga masyarakat umum, serta anggota kepolisian muda.

“Ini bukti bahwa semangat hidup sehat dan solidaritas antarprofesi di Lampung sangat luar biasa,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap acara ini tidak hanya memupuk semangat kebersamaan dan kesehatan, tetapi juga semakin mendekatkan profesi bidan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan Provinsi Lampung dan mewujudkan Indonesia Emas di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

DPRD Lampung Dukung Penuh Penghapusan Dana Komite

Bandarlampung, – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemprov Lampung yang akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Salah satu poin utama dalam kebijakan tersebut adalah penghapusan total pungutan uang komite yang selama ini masih dibebankan kepada orang tua siswa.

Ahmad Giri Akbar menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya strategis untuk menjamin hak dasar warga negara atas pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. “Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis kita jadikan sebagai langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” ujarnya tegas, Sabtu (7/6/2025).

DPRD Lampung, kata Giri, berkomitmen tidak hanya dari sisi penganggaran, tetapi juga dalam pengawasan agar program ini benar-benar dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia juga mendorong agar peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sarana dan prasarana, kompetensi guru, hingga layanan pendidikan yang inklusif.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mengumumkan kebijakan penghapusan uang komite sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia unggul. Dalam arahannya kepada kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri se-Lampung pada Kamis (5/6/2025), Gubernur menegaskan bahwa seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh APBD. “Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite. Segala kebutuhan sekolah akan kita bantu. Saya minta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita,” ujar Gubernur.

Ia juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan di Lampung. Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 yang berhasil meloloskan siswa dalam UTBK tahun ini, sementara 49 sekolah bahkan tidak mengantarkan satu pun siswanya ke perguruan tinggi. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi kualitas pendidikan di daerah. “Kalau anak-anak Lampung tidak kita siapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing,” tegasnya.

Gubernur juga meluncurkan sejumlah program lanjutan, termasuk pembentukan 35 sekolah unggulan di berbagai kabupaten/kota, pengenalan mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab untuk kelas 12, serta pelibatan program CSR perusahaan untuk mendukung sektor pendidikan. Ia menetapkan tiga indikator keberhasilan kepala sekolah, yakni jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang menjadi wirausaha. “Saya titipkan masa depan Lampung kepada para kepala sekolah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan kebijakan ini akan langsung dirasakan oleh sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri. Ia memastikan semua biaya operasional akan dibiayai penuh dari APBD, dan sekolah tidak lagi diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun. “Tidak boleh lagi ada sumbangan, baik saat pendaftaran maupun selama proses belajar-mengajar. Itu harus dihentikan,” tegas Thomas.

Ia juga menyebut kebijakan ini akan terus dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan diperluas ke sekolah swasta di masa mendatang. “Pak Gubernur ingin pendidikan berkualitas merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tutupnya.

Momentum Hari Raya Idhul Adha 1446 H, Pemotongan Hewan Kurban di Lingkungan Acing RT 03, RW 05 Kelurahan Panggung Rawi Berjalan Lancar

CILEGON, Mediarepublika.com – Perayaan Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari raya besar dalam agama Islam yang diperingati oleh umat Muslim di seluruh dunia. Hari raya ini jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriyah dan berlangsung selama beberapa hari Yang disertai Pemotongan hewan kurban.

Begitu juga dilingkungan acing RW 05 link Acing kelurahan panggung rawi kecamatan Jombang yang setiap tahun melakukan pemotongan hewan kurban.

ketua DKM Mushola Al Hidayah Al Khairiyah ustadz Suyud yg juga ketua RT 03 RW 05 dan di dampingi oleh Angga Tukadi Tokoh masyarakat RT 03 Link ACING kelurahan Panggung Rawi kecamatan Jombang kota Cilegon.

”Alhamdulilah kami di mushola al Khairiyah sebetulnya biasanya kita pas hari pelaksanaannya 10 dzulhijah, dengan pertimbangan waktu kalau jumat itu agak mepet ke jumatan jadi kita putuskan bersama musyawarah untuk pemotongan kurban dihari sabtu, toh ini masih dalam rangka atau momen lebaran hari tasrik,” ucapnya.

Hari ini alhamdulilah semakin banyak yang kurban nih yang kemarin kemarin hanya 1 sapi sama 1 kambing! sekarang alhamdulilah ada 2 kerbau dan ada 5 kambing alhamdulilah barakallah,” ujarnya.

Turut hadir juga Bustomi Wijaya ketua RT 02 membantu pelaksanaan acara Kurban di Mushola Al Hidayah Al Khairiyah.

Ketua pelaksana Toha di bantu oleh Suheli dan Endin mengatakan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan Qurban sampai pembagian nya berjalan dengan baik dan lancar.

”Alhamdulillah kurban hari ini lancar saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada masyarakat link acing yang terlibat dalam proses kurban ini,” ujarnya.

Idul Adha menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga, teman, dan tetangga, Idul Adha juga menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk melakukan sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

Sementara itu Ketua RW 05 Haryono mengatakan Alhamdulillah meskipun kami melaksanakan Kurban di 2 tempat yaitu Di Mushola At Taqwa yg kemarin sudah di laksanakan dan di Mushola Al Hidayah Al Khairiyah hari ini sedang dilaksanakan.

”Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan aman,saya sangat senang ke dua Mushola masing masing bisa melaksanakan Kurban,dan tetap kondusif aman, lancar, semoga tahun depan acara kurban bisa meningkat lebih baik lagi,” Ucapnya.

Idul Adha juga menjadi momen refleksi diri bagi umat Muslim untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperbaiki diri.

Dengan demikian, Idul Adha diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam diri umat Muslim dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas iman dan amal shaleh.

”Kami Masyarakat Link Acing RT 03 RW 05 Mengucapkan selamat hari raya Idhul Adha 1446 H, Minal aidzin wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya. (Red)