Pansus RPJMD DPRD Lampung Soroti Program Makan Gizi Gratis. Ini Tanggapan Gubernur Lampung

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Lampung, Lesty Putri Utami soroti tujuh program unggulan yang 4menjadi prioritas dalam dokumen RPJMD4 2025-2029 di rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat (11/7/25).

Sorotan pansus terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) , penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, menjadikan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Program ini bukan sekadar visi di atas kertas. Kami pastikan seluruh OPD memiliki arah kebijakan sektoral yang jelas, lengkap dengan indikator kinerja dan alokasi anggaran yang realistis,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa dokumen RPJMD akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Namun, Gubernur juga mengingatkan soal tantangan besar yang masih dihadapi daerah, yakni rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“APBD kita kecil dibandingkan jumlah penduduk. Ini membuat pelayanan belum maksimal. Kedepan, peningkatan PAD harus jadi perhatian serius,”ucapnya.

Anggota DPRD Lampung Dukung SE terkait pencegahan perilaku LGBT

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait pencegahan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Menurut Junaidi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan moral dan budaya generasi muda di tengah gempuran paham serta perilaku menyimpang yang dinilai dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa.

“Kami, khususnya saya di Komisi V, mendukung penuh upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung dalam menjaga lingkungan pendidikan tetap bersih dari pengaruh negatif, termasuk perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita,” tegas Junaidi, Jumat (11/7/2025).

Ia menilai, penguatan pendidikan karakter adalah hal yang tidak bisa ditawar dan harus ditanamkan sejak dini melalui integrasi dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai-nilai agama, sosial, dan budaya.

“Peran guru, khususnya guru BK, sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa secara tepat. Kita tidak ingin anak-anak kita salah arah karena kurangnya pendampingan,” ujarnya.

Junaidi juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik orang tua maupun masyarakat, dalam membentengi generasi muda dari penyimpangan nilai.

“Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar harus aktif mengawasi dan membimbing anak-anak agar tetap pada jalur yang benar sesuai nilai agama dan budaya kita,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia mengingatkan, surat edaran tersebut jangan disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi. Sebaliknya, hal ini harus dipahami sebagai langkah preventif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan berkarakter

Apel rutin bulan Juli 2025 dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

Selasa, 08 Juli 2025

 

Apel rutin bulan Juli 2025 dilaksanakan dengan semangat memperkuat sinergi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Bapak Agus Yulianto, menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit, ketangguhan dalam pengawasan, serta ketepatan dalam pelayanan dan fasilitasi. Capaian kinerja hingga semester I 2025 menunjukkan tren positif, dengan realisasi penerimaan mencapai lebih dari 158% dari target serta peningkatan signifikan di bidang penegakan hukum dan penguatan fungsi pengawasan.

 

Capaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh jajaran untuk terus menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas.

 

Mari terus kita jaga komitmen bersama menuju Bea Cukai yang makin baik.

Sinergi Kampus UBL dan Pemda Pesawaran Jaga Ekosistem Pesisir Lewat Aksi Tanam Mangrove

Pesawaran, 10 Juli 2025 – Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Bandar Lampung (UBL) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABI) menggelar kegiatan “Business Goes Green: Aksi Nyata Penanaman Mangrove untuk Lampung Berkelanjutan”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Mangrove Petenggoran, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada Kamis, (10/7/2025) dan sekaligus menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian di lingkungan pesisir.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor antara dunia akademik, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim), 14 (Ekosistem Lautan), dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan).

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menilai bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar aksi seremonial, tetapi merupakan bentuk sinergi yang penting dalam mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli dan terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, DLH turut hadir dan terlibat langsung melalui keikutsertaan para pengawas dan pengendali dampak lingkungan, yakni Ibu Nevi Dini Astuti, S.Si., dan Ibu Yanti Meda, S.E., yang juga ikut menanam mangrove bersama pelaku UMKM, komunitas, masyarakat setempat, serta mahasiswa
Program Studi Administrasi Bisnis UBL yang dipimpin oleh Kaprodi Dr. M. Oktavianur, S.E., M.M.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, upaya pelestarian lingkungan selalu sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. DLH secara konsisten mendukung inisiatif masyarakat maupun lembaga pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

“Menjaga kelestarian kawasan pesisir adalah tanggung jawab bersama. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat tutupan vegetasi mangrove yang penting bagi perlindungan pesisir, tetapi juga menanamkan nilai pentingnya harmoni antara manusia dan alam kepada generasi penerus,” ujar perwakilan Dinas Lingkungan Hidup.

Selain penanaman, kegiatan ini juga disertai edukasi lingkungan dan kampanye digital, yang memperluas jangkauan pesan-pesan pelestarian kepada publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan semangat kolaboratif dalam menjaga lingkungan, sekaligus membangun jejaring green business yang peduli terhadap kelestarian alam. Selain aksi tanam mangrove, kegiatan ini juga mencakup edukasi lingkungan dan kampanye digital melalui media sosial untuk memperluas dampaknya.

“Penanaman mangrove ini bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi menjadi aksi nyata kontribusi mahasiswa dan pelaku bisnis dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan,” ujar Dr. M. Oktavianur.

Why Running a Full Node Still Matters: Mining, Bitcoin Core, and Real Validation

Whoa!

Running a full node still feels like a radical act.

If you care about sovereignty and accurate chain history, it’s essential.

But this piece isn’t a sermon; it’s practical, gritty, and technical.

Initially I thought running a node on modest hardware would be a trivial exercise, but after months of managing pruning, I learned that performance tuning and watchful validation actually shape how you think about mining incentives and block relay.

Seriously?

Mining and validation are related, though not identical, practically.

Miners build blocks; nodes check them thoroughly before accepting.

That verification underpins every Bitcoin economic assumption we hold dear.

On one hand miners push for propagation speed and fee optimization, though actually the node operator’s configuration, whether you run with pruning or archival storage and how you set relay policies, influences which blocks you end up seeing first and trusting.

Hmm…

Here’s what bugs me about casual node setups lately.

People toss Bitcoin Core on a laptop and call it done.

They don’t monitor disk I/O patterns or inbound peer behavior closely enough.

My instinct said you can shortcut some things, but systems evolve, and actually I found that unattended nodes slowly accumulate harmful peer lists or validation forks unless someone periodically reviews banlists, peers, and configuration subtleties, especially during network upgrades.

Okay.

Tuning, validation, and bitcoin core

You want compact blocks, fast IBD, and predictable mempool behavior when running bitcoin core.

You also want your node to remain censorship-resistant and resilient under adversarial peers.

So in this article I’ll lay out what I do when configuring Bitcoin Core for validation-intensive roles, how mining data patterns affect node decisions, and where the tradeoffs between disk, RAM, and network bandwidth become practical bottlenecks you must measure rather than assume away.

Really?

First, the basics of validation still revolve around tx scripts and UTXO checks.

Full blocks require every script and UTXO verification to be performed deterministically.

When you mine, you might be tempted to rely on simplified assumptions or assume your pool handles the heavy lifting, but actually solo miners who run their own nodes benefit from directly validating the templates they mine because it reduces attack surface and improves fee accounting.

Even with light clients downstream, full node validation is the canonical truth for what was accepted by consensus rules at a given time, and that truth matters when you’re reconciling mined rewards, watching for invalid blocks, or debugging orphan spikes during high fee periods.

A node rack showing NVMe and HDD layout for chainstate and archival storage

Wow!

Hardware choices are often under-discussed in node threads online.

SSD endurance, cache size, and nvme queue depth affect IBD.

Practically, I set up nodes with a modest 1TB NVMe for chainstate and an external 4TB HDD for archival needs when necessary, because having separation of cold storage and active chainstate reduces wear on high-endurance media and makes backups simpler in operational practice.

On the networking side, prefer unmetered low-latency links and configure net restrictions thoughtfully, since relay timing impacts compact block reconstruction and your node’s apparent health to peers which can affect whether you receive blocks promptly or lag behind during bursts.

Hmm.

Bitcoin Core offers tunables that most operators miss regularly.

maxconnections, dbcache, and peerbloomfilters act as pragmatic, operational knobs for tuning.

Initially I tuned dbcache low because my box had limited RAM; actually, after monitoring it with iostat and observing high page faults, I raised it and saw validation throughput improve substantially which reduced validation stalls during large block imports.

Similarly controlling inbound peers and using announceaddr when behind NAT made my node less likely to accept malformed peer views and lowered the incidence of problematic block reorgs when competing peers advertised unusual chains.

Here’s the thing.

Keep detailed logs and rotate them with daily or weekly schedules.

Alerting on latency, block fetch failures, or peer churn saves you time.

If you’re maintaining validators for miners, build small testnets to reproduce behavior and measure how different fee rate jumps affect orphan rates, because real networks exhibit bursty traffic and only empirical experimentation will show which configurations actually survive a mempool storm.

I’m biased, but the gold standard remains running your own Bitcoin Core node from a dedicated box with monitored resources, rapid alerts, and occasional audits of peer lists, otherwise you’re trusting someone else’s chain acceptance without knowing their failure modes.

Look.

I’m not romanticizing full nodes for show anymore, frankly.

This is infrastructure, and infrastructure needs care and policies.

If you mine, validate your own templates and watch your node’s health.

Initially I thought simply running bitcoin core would be enough to claim sovereignty, but then I realized that the real work is ongoing maintenance—monitoring peers, rotating logs, tuning dbcache, testing IBD from scratch occasionally, coordinating with miners to ensure templates match, separating archival storage from active chainstate, and being frankly willing to roll back or reconfigure when unusual forks or mempool storms reveal assumptions you’ve made; so my final take is practical: treat your node like a small data center, instrument it, automate alerts, and insist on validation as a habit rather than an afterthought, because that’s how you keep mining honest, protect your funds, and ensure the blockchain remains verifiable by you, personally, not by someone else’s opaque node.

Komisi II DPRD Lampung RPD bareng 5 OPD, bahas Evaluasi Anggaran 2024

Komisi II DPRD Lampung RPD bareng 5 OPD, bahas Evaluasi Anggaran 2024

Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.

Kelima OPD tersebut adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.

RDP ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut secara umum tidak ditemukan kendala besar dalam pelaksanaan program kerja OPD.

“Tidak ada kendala berarti, dan rata-rata pelaksanaan anggaran juga berjalan baik,” ujar Mikdar dari Fraksi Gerindra, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan juga menyampaikan aspirasi dan persoalan yang ditemui di daerah pemilihan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan ketahanan pangan.

“Kami harap program dari OPD ini bisa lebih menyentuh dapil kami masing-masing, terutama di APBD Perubahan dan APBD Murni ke depan. Ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya petani,” jelas Mikdar.

Ia menyoroti pentingnya bantuan pertanian, seperti alat mesin pertanian, bibit tanaman, hingga bantuan perikanan seperti bibit ikan, yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah dengan ekonomi lemah.

“Kami minta dinas terkait bisa mendorong ke kementerian agar fokus membantu daerah-daerah dengan perekonomian yang masih tertinggal, bukan hanya yang sudah bagus,” tegasnya.

Mikdar berharap seluruh OPD mitra Komisi II dapat bekerja maksimal dalam menyalurkan program bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

DPRD Lampung gelar RDP bahas Raperda RPJMD 2025–2029

DPRD Lampung gelar RDP bahas Raperda RPJMD 2025--2029

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Rapat berlangsung di ruang Komisi DPRD Provinsi Lampung, dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Budi Yuhanda, didampingi Wakil Ketua Hanifal, Sekretaris Pansus Iswan H. Caya, serta diikuti seluruh anggota Pansus dan perwakilan OPD Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Pansus meminta penjelasan dan masukan dari masing-masing OPD agar dokumen RPJMD yang disusun dapat menjawab tantangan pembangunan daerah serta mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Budi Yuhanda menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang terukur dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Lampung dijadwalkan menggelar rapat paripurna pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 pada Jumat (11/7/2025).

Komisi II DPRD Lampung gelar RDP dengan 10 OPD mitra kerja

Komisi II DPRD Lampung gelar RDP dengan 10 OPD mitra kerja

Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin-Selasa (7-8/ 7/25).

Pada hari Senin, ada lima OPD adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.

Selanjutnya, hari Selasa dilanjutkan RDP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan bahwa RDP ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut.

“Kami tidak hanya menyoroti serapan APBD sudah terealisasi berapa, tapi juga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Basuki.

Jika ada program kegiatan yang tidak berjalan, kata Ahmad Basuki, bisa jadi bahan perbaikan penganggaran di tahun 2026.

Produksi surplus, DPRD usulkan telur gantikan “snack” di kantor pemerintah

Produksi surplus, DPRD usulkan telur gantikan "snack" di kantor pemerintah

Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengusulkan agar telur ayam ras dijadikan konsumsi wajib menggantikan snack di lingkungan instansi pemerintah sebagai solusi atas produksi telur ayam ras yang surplus.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas dalam pernyataan mengatakan langkah tersebut juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

“Kalau kita surplus, jangan sampai telur tidak terserap dan menyebabkan harga anjlok. Kami sarankan agar seluruh instansi pemerintah mengganti snack rapat atau konsumsi harian dengan telur. Bisa dalam bentuk telur rebus atau olahan sehat lainnya,” kata Mikdar.

Menurut dia, kebijakan ini akan memberikan dampak ganda, yakni mendorong konsumsi protein hewani masyarakat dan membuka peluang bagi pelaku UMKM dalam pengolahan telur sebagai produk makanan.

“Daripada menyediakan snack tinggi pengawet atau manisan dari luar, lebih baik sediakan telur rebus. Selain sehat, ini juga bisa mendorong produk olahan lokal,” ujarnya.

Mikdar menambahkan Komisi II juga mendorong dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan untuk mengampanyekan konsumsi telur secara luas sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan lokal.

“Jangan sampai kita jadi produsen besar, tapi masyarakat malah kurang mengonsumsi. Telur kita justru dikirim keluar daerah, sementara pasar lokal tidak terlayani,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disperindag Lampung, Siti Fatimah, menyatakan dukungan terhadap usulan DPRD dan menyebutkan perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat program ketahanan pangan.

“Kami siap menindaklanjuti usulan ini dan berharap sinergi ini mempermudah pelaksanaan kebijakan di lapangan,” kata Siti.