Penulis: admin

BANDARLAMPUNG—Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kolaborasi, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut kedatangan 213 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional II di Aula Institut Teknologi Sumatera (Itera), Minggu (20/7/2025).

Para peserta terdiri dari 177 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wilayah barat Indonesia serta 36 mahasiswa asing yang berasal dari Yaman, Myanmar, Nigeria, Palestina, Malaysia, dan Thailand.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan selamat datang dan apresiasi tinggi atas partisipasi mahasiswa dalam program pengabdian ini.

“Semoga perjalanan ini bermakna dan berdampak besar, baik bagi masyarakat yang dilayani maupun untuk perkembangan pribadi dan profesional Anda semua,” ujar Gubernur.

Kegiatan KKN Internasional II ini digelar oleh Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat), dengan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Universitas Lampung (Unila) didapuk sebagai panitia pelaksana.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai wadah nyata pembelajaran lintas budaya, kolaborasi global, serta aksi nyata pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa akan diterjunkan langsung ke masyarakat, terutama di Kabupaten Lampung Timur dan Pesawaran, untuk melaksanakan pengabdian di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, kebudayaan, serta ekonomi lokal.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Mahasiswa hadir bukan hanya sebagai pelaksana program, tapi sebagai jembatan perubahan. Mari jadikan KKN ini sebagai laboratorium sosial yang hidup, di mana ilmu, nilai, dan aksi berjalan beriringan,” ungkapnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat di daerah tujuan KKN untuk membuka diri dan turut aktif terlibat dalam program ini. “Jadikan momen ini sebagai ajang pembelajaran bersama dan proses tumbuh-kembang yang saling menguatkan,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Lampung yang menurutnya menyimpan tantangan tersendiri. Meski secara ekonomi Lampung menempati peringkat keempat di Sumatra, namun dari sisi pendapatan per kapita, provinsi ini berada di posisi ketiga terendah.

Pertumbuhan ekonomi, lanjut Gubernur, masih tertinggal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap akumulasi modal bersih (net capital). Hal ini disebabkan hilirisasi yang belum optimal, serta model pembangunan yang belum inklusif dan berkelanjutan.

“Kita kaya akan potensi pertanian, keindahan alam, budaya, dan semangat gotong royong. Tapi faktanya, mayoritas penduduk kita yang bekerja di sektor pertanian justru memiliki pendapatan rendah. Ini artinya ada yang perlu dibenahi dari sisi tata kelola dan tata niaga,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menegaskan pentingnya memperkuat hilirisasi pertanian dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Peningkatan SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur juga menyerukan pentingnya membangun ekosistem pertumbuhan yang terintegrasi di seluruh wilayah Sumatra. “Sumatra harus tumbuh sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Itera Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha dalam laporannya menjelaskan bahwa KKN Internasional II dilaksanakan dalam dua tahap: Online Course yang telah berlangsung pada 2 Juni–16 Juli 2025, serta Onsite Course yang akan dilaksanakan mulai 21 Juli hingga 23 Agustus 2025 di Kabupaten Lampung Timur dan Pesawaran.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kolaborasi antar-PTN dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Prof. Nyoman.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BKS-PTN Wilayah Barat Prof. Dr. Ir. Marwan, Rektor Unila, Bupati Lampung Timur, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Melalui semangat pengabdian, pertukaran budaya, dan kolaborasi antarbangsa, KKN Internasional II di Lampung menjadi langkah kecil dengan harapan besar: membangun masa depan yang lebih baik dari desa ke dunia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk membangun pendidikan berkualitas dan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di Provinsi Lampung, sejalan dengan salah satu cita pembangunan Lampung 2025–2030.

Hal itu disampaikan saat dirinya  terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMAN 2 Bandar Lampung periode 2025–2029 dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Smanda yang digelar di Universitas Teknokrat Indonesia, Sabtu (19/7/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut kualitas SDM menjadi kunci utama kemajuan suatu daerah, bukan semata kekayaan alam. Ia pun mengajak seluruh alumni SMAN 2 Bandar Lampung untuk mengambil peran nyata membangun jejaring dan kontribusi bagi pendidikan Lampung.

“Sebagai alumni SMAN 2, saya merasa terhormat dipercaya memimpin IKA. Mari kita bersatu membangun SDM unggul, bukan hanya untuk Lampung, tapi juga Indonesia,” tegas Mirza di hadapan ratusan alumni lintas angkatan yang hadir.

Mubes ke-3 IKA SMANDA ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marino Kurniawan, Ketua IKA SMANDA periode 2015–2019, Irham Jafar Lan Putra, Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu (pemimpin sidang), serta pejabat dan alumni SMAN 2 lainnya. Mereka menyepakati pentingnya menjadikan organisasi alumni sebagai wadah sinergi untuk pengembangan pendidikan, pemberian beasiswa, hingga kegiatan sosial.

Mirza menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya lulusan SMA dan perguruan tinggi yang mampu bekerja sesuai kompetensi, dimana dari 30.000 lulusan perguruan tinggi, hanya 1.200 orang, atau 4 persen yang terserap sesuai kualitas pendidikan yang mereka tempuh.

“Ini jadi peringatan bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pendidikan sejak jenjang SMA. SMAN 2 punya peran penting sebagai penopang SDM terbaik Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, SMAN 2 sudah terbukti melahirkan alumni yang menduduki posisi strategis di BUMN, swasta nasional, multinasional, bahkan bidang teknologi. Karena itu, Gubernur Mirza menargetkan ke depan SMAN 2 bisa menjadi sekolah unggulan nasional, bahkan internasional.

Gubernur Mirza merumuskan tiga agenda utama yang akan ia dorong melalui IKA SMANDA dan Pemprov Lampung untuk mencetak SDM unggul, sejalan dengan Cita Pembangunan Lampung 2025–2030: Membangun SDM Unggul, Berdaya Saing Global.

Pertama, memastikan anak-anak SMAN 2 mendapatkan pengajaran berkualitas dari guru-guru terbaik. Kedua, menekan angka putus sekolah hingga tidak ada lagi siswa yang berhenti belajar karena masalah biaya. Ketiga, memperkuat ikatan alumni menjadi jejaring yang produktif melalui koperasi, yayasan, hingga usaha bersama.

“Anak-anak yang masuk SMA hari ini adalah generasi yang menentukan masa depan Indonesia 2045. Tugas kita memastikan mereka unggul,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Mirza mengajak semua pihak menjadikan SMAN 2 sebagai lumbung SDM terbaik Lampung yang mampu bersaing secara nasional maupun global. Ia juga berencana mendorong program pengiriman siswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan, sebagai bagian dari terobosan membangun kapasitas generasi muda.

Mirza menegaskan bahwa tiga tahun ke depan, dapat dipastikan anak-anak SMAN 2 masuk nomor satu semua di Indonesia dan dirinya ingin menjadikan SMAN 2 sebagai lumbung SDM terbaik, bukan hanya untuk Provinsi Lampung, tapi untuk Indonesia.

“Mari jadikan SMAN 2 dan sekolah-sekolah Lampung sebagai penanda peradaban daerah ini, karena kalau SDM kita unggul, Lampung pasti maju,” pungkas Gubernur Mirza.

Mubes ke-3 IKA SMANDA ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Umum terpilih Rahmat Mirzani Djausal, disaksikan seluruh alumni. Dalam suasana penuh kehangatan, acara juga diwarnai dengan foto bersama dan ramah tamah lintas angkatan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi dan optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (18/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya LPPD sebagai instrumen penilaian atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Menurutnya, LPPD yang disusun oleh Biro Otonomi Daerah ini merupakan dokumen strategis yang tidak hanya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan ke depan.

“LPPD menggambarkan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Di dalamnya juga tercakup konsep perbaikan ke depan. Ini yang nantinya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan program-program selanjutnya,” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, selain LPPD, terdapat pula Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun untuk dilaporkan kepada DPRD dan memperoleh rekomendasi. Sementara itu, ringkasan laporan kepada masyarakat disampaikan melalui kanal digital sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Saat ini, nilai kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam LPPD terakhir berada pada kategori sedang. Meski hasil penilaian untuk tahun 2024 telah dilakukan oleh Kemendagri, namun hasil resminya belum diumumkan.

“Kalau nilainya sedang atau bahkan rendah, bagaimana masyarakat mau percaya? Oleh karena itu, hari ini kita bahas bersama metode, mekanisme, serta tahapan waktu penilaian. Kita juga ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berada pada jalur yang benar,” tegasnya.

Sekda juga mendorong agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait penyusunan LPPD dan mekanisme penilaiannya. Ia berharap, ke depan, format asistensi penyusunan LPPD dapat dirumuskan secara lebih terpadu.

“Kita libatkan Bappeda, BPKAD, dan Biro Otda sebagai pengampu. Kita coba cari format yang tepat agar ke depan LPPD kita bisa lebih berkualitas, dan nilainya bisa meningkat menjadi kategori tinggi atau bahkan sangat tinggi,” tambahnya.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Biro Otonomi Daerah Setprov Lampung. Pemerintah Provinsi berharap langkah ini menjadi awal dari perbaikan sistemik dalam pelaporan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, GanjarJationo, menerima Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, M. Nuh, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jumat (18/7/2025).

Kegiatan ini dalam rangka  penyerahan Santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Beasiswa kepada ahli waris PTHL Dinas Kominfotik Provinsi Lampung atas nama Pandu Krisna Muharwan yang meninggal dunia pada 29 April lalu.

Pandu Krisna Muharwan adalah sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam tugas dan pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung telah mendaftarkan almarhum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Keluarga almarhum menerima Santunan Jaminan Kematian dan manfaat beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai total sebesar Rp. 194.500.000. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial dan keberlanjutan masa depan anak dari almarhum. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung bertempat di Ruang Kerja Sekda, Jum’at (18/07/2025).

Rapat  membahas arah kebijakan, tantangan, serta strategi inovatif dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada pelestarian hutan yang masih baik, rehabilitasi hutan rusak, dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun demikian, Dinas Kehutanan masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti :

1. Degradasi hutan akibat alih fungsi lahan,
2. Persoalan pengelolaan hutan yang menyebabkan deforestasi, konflik tenurial, tindak pidana kehutanan, Interaksi negative satwa liar dan manusia serta pemicu kebakaran hutan dan tahan.
3. Tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Lampung.

Selain itu, masih ada isu strategis baik global, nasional, dan regional seperti kemiskinan

sekitar kawasan hutan, resilensi terhadap becana dan perubahan iklim (penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor kehutanan), Banjir dan abrasi pantai, Kebakaran Hutan dan Lahan, PDRB sektor kehutanan serta Global warming dan Carbon trade juga mempengaruhi pendapatan daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Dinas Kehutanan telah mengembangkan sejumlah inovasi, seperti :
1. Pemantauan hutan melalui aplikasi SIPONTAN Forest Global Watcher dan Smart Patrol,
2. Digitalisasi data komoditas HHBK melalui e-STDB,
3. Mendorong percepatan Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial untuk meningkatkan multiplier efek ekonomi dari aktivitas Perhutanan Sosial yang saat ini baru ada 2 Kabupaten: Lampung Selatan dan Pesawaran;
4. Mendorong pembiayaan dari berbagai sumber dana, antara lain: FOLU Net Sink dalam rangka percepatan pemulihan kawasan hutan selama tahun 2024-2025 mendapatakan alokasi dari RBP (Result Based Payment) dan RBC (Result Based Contribution) | & II;
5. Pendampingan masyarakat secara kolaboratif,
6. Monitoring petani melalui aplikasi Rumah Petani (KPH Kota Agung Utara).

Sekdaprov berharap rekonsilasi konservasi hutan di Provinsi akan lebih massive lagi, sehingga dalam upaya mendukung hal tersebut diperlukan peran serta aktif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di daerah.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution di ruang kerjanya, Jum’at (18/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut Ahmadriswan menyampaikan bahwa peranan BPS adalah mensupport data yang berkualitas agar proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Lampung dapat lebih terukur dan terarah.

Ahmadriswan juga mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi BPS saat melakukan survey di lapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima petugas BPS. Dirinya memfokuskan pada pentingnya  intervensi parameter-parameter yang berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting untuk memformulasikan data akhir.

Selain itu Ahmadriswan juga menyampaikan bahwa pendekatan intangible memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan suatu daerah.

Gubernur Mirza sangat mengapresiasi kunjungan BPS, dirinya sangat menyadari pentingnya data yang terintegrasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

“Saya orang yang sangat concern dengan data,” ucap Mirza.

Gubernur Mirza mengatakan bahwa dirinya telah mendorong pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil dalam beberapa program strategis antara lain : program penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pengendalian Inflasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Karena menurutnya, capaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi agregat data Provinsi Lampung secara keseluruhan. Diharapkan dengan pemberian insentif tersebut dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkompetisi secara positif berbasis data dalam memajukan daerahnya.

Dalam sesi wawancara bersama Tim Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung terkait Isu kemiskinan di Provinsi Lampung, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa mekanisme pasar yang terjadi selama ini akibat adanya ketimpangan antara sektor hulu dan hilir.

“Langkah pertama saya adalah bagaimana mengadjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin, syaratnya satu yaitu tumbuhnya tidak boleh dari atas tapi harus dari bawah, harus dari desa, maka program-program itu saya mulai dari desa,” terangnya.

Sehingga dengan kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa, dan tentunya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, karena menurut Gubernur Mirza hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan. Artinya peningkatan kesejahteraan masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Untuk menciptakan iklim Investasi yang baik, Gubernur Mirza mengatakan bahwa iklim investasi di Lampung harus selalu dijaga dengan baik melalui berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi, menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan tetap harus berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pandangan terhadap peranan Badan Pusat Statistik dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, Gubernur Mirza mengatakan bahwa peranan data dari BPS sangat penting dan krusial dalam mengambil sebuah kebijakan.

“Sangat-sangat penting, semua kebijakan berawal dari data, pada akhirnya data yang bagus, data yang berkualitas akan menghasilkan rasa yang nyaman” ungkapnya.

Gubernur Mirza menambahkan bahwa dirinya menargetkan pada akhir tahun 2025 ini terbentuk wali data melalui program satu data yang teintegrasi.

Mengenai program digitalisasi, Gubernur Mirza mengatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Salah satu program digitalisasi yang telah dirinya luncurkan adalah aplikasi Lampung-in yang telah menciptakan transparansi, kemudahan, kecepatan bahkan menembus barrier lapisan birokrasi yang lambat.

Diakhir, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa harapan besarnya adalah menciptakan masyarakat yang nyaman, kondusif, berkemanusiaan dan berkeadilan, memiliki kesadaran beragama yang baik dan masyarakat yang sejahtera. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).