Penulis: admin

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Implementasi Program Unggulan Terpadu Desaku Maju bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur, Jumat (01/08/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam arahannya menyampaikan bahwa secara konsep Program Unggulan Terpadu Desaku Maju ini adalah program yang mengintegrasikan program-program pembangunan yang ada di desa dan saat ini telah diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Konsep pembangunan ini bagaimana melihat potensi desa terlebih dahulu baik sektor pertanian, kemudian dari sisi pariwisata, ada juga koperasi dan ekonomi kreatif kemudian juga kita pada akhirnya membahas bagaimana perkuatan ekosistem desa,” jelasnya.

Dalam implementasinya, Sekdaprov menekankan bahwa terwujudnya progam Desaku Maju ini diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terlibat.

“Kalau ini parsial dijalankan masing-masing oleh OPD maka hasilnya tidak akan terlihat sehingga hari ini pemerintah provinsi Lampung fokus melakukan program-program yang lokasinya ada di desa karena yang akan menerima manfaat dari pembangunan itu adalah masyarakat yang ada di desa,” tegasnya.

Marindo juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin, yakni yang berada di desil 1 dan 2.

“Saat ini kita memiliki data bagaimana kemiskinan ekstrem dan miskin itu ada di desil 1 dan desil 2, maka kita akan pastikan program-program itu menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di desil 1 dan desil 2,” tegasnya.

Diakhir, Sekdaprov mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Program Desaku Maju di Provinsi Lampung.

“Pada prinsipnya kita sepakat bahwa program terpadu Desaku ini menjadi sebuah program unggulan pemerintah provinsi Lampung yang akan kita sukseskan bersama, sukseskan bersama itu tentunya kita pastikan dukungan dan intervensi opd-opd dan Bappeda. Intervensi di OPD, tolong pastikan menyasar di desa. Kita sepakat kesitu, lalu selama perjalanannya, kita akan monev terus dan keberadaan Tim Pendamping, kita mohon supportnya selalu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni dalam paparannya menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ekonomi desa yang menjadi inti dari Desaku Maju sejalan dengan kebijakan nasional dalam membangun dari pinggiran.

“Salah satu program hasil terbaik cepat pak gubernur adalah penguatan ekosistem ekonomi desa. Kebijakan ini tentunya selaras dengan pemerintah pusat dalam hal ini asta cita yang salah satunya adalah membangun dari daerah pinggiran atau dari desa,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program dari Gubernur Lampung selama tahun 2025 ini banyak yang berlokasi di desa sehingga ini menjadi bukti bahwa  Gubernur Lampung mendorong penguatan ekosistem ekonomi di desa.

“Pak gubernur ini kebijakannya adalah bagaimana mendorong atau menguatkan ekosistem ekonomi desa agar nilai tambah ada di desa, pertukaran ekonominya juga terjadi di desa dan selama ini juga desa yang memang berkontribusi terhadap kebutuhan daerah tapi perekonomiannya lebih banyak berputar di wilayah kota, ini yang menjadi kebijakan pak gubernur dengan Program  Hasil Terbaik Cepat (PHTC) penguatan ekosistem ekonomi desa,” jelasnya.

“Program terpadu Desaku Maju ini sudah di launching oleh bapak Gubernur di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara bersamaan dengan itu, di launching juga di 3 desa yang lain, yaitu di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.

Sebagai program inisiasi dari Gubernur Lampung,  Elvira berharap program ini dapat menjadi program unggulan yang dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

“Kita ingin program ini sebagai inisiasi dari Pak Gubernur menjadi program unggulan sampai dengan 2030, kemudian juga merupakan program inovasi dari pak gubernur,” ucapnya.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, Saipul dalam kesempatan yang sama juga menegaskan bahwa semangat utama dari Desaku Maju adalah pemberdayaan masyarakat.

“Persepsi terkait Desaku Maju ini berawal dari mengatasi kemiskinan, ini adalah pijakan kita semua dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi concern kita di Desaku Maju,” tegasnya.

Melalui pemberdayaan masyarakat, Saipul berharap masyarakat miskin tidak lagi bergantung dari bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Kita buat berdaya sehingga tidak akan bergantung terhadap bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan. Intervensi pemberdayaan masyarakat ini yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita memastikan masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan ini dapat berdaya,” tambahnya.

Melalui intervensi yang tepat sasaran dan kolaborasi antarlembaga, Pemerintah Provinsi Lampung berharap program Desaku Maju menjadi motor penggerak transformasi desa yang berkelanjutan dan inklusif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk mendorong produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal dari Lampung menembus pasar ekspor global.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel, Jumat (1/8/2025).

Gubernur Mirza menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjamin produk halal sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Sebagaimana diketahui, didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kini diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2024, mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Gubernur mengungkapkan bahwa Produk UMKM Lampung yang telah bersertifikat halal memiliki peluang besar mendapat insentif dan tarif ringan di banyak negara, termasuk Vietnam, Korea, Australia, Pakistan, bahkan China dan Jepang.

Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil pangan utama nasional, seperti jagung, beras, dan singkong. Dari sekitar 490.000 UMKM yang ada di Lampung, mayoritas bergerak di sektor makanan dan menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gubernur kemudian menyoroti bahwa tantangan ke depan adalah mendorong agar produk-produk unggulan UMKM Lampung tak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar global.

Oleh karenanya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

“Kami akan mendesain bagaimana produk UMKM kami bisa ekspor. Bantu kami, bantu Pemprov untuk mendorong seluruh UMKM-UMKMnya mendapatkan sertifikasi produk halal,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, menyebutkan bahwa Rakor ini adalah bentuk nyata dan upaya bersama dalam mengimplementasikan bentuk kerjasama dan kolaborasi antara BPJPH dengan pemerintah daerah. Saat ini di Provinsi Lampung terdapat 225.852 produk yang telah bersertifikat halal dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 145.213.

“Sejauh ini, Lampung lah yang salah satunya menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam mendukung sertifikasi halal,” ujar Kepala BPJPH.

Berdasarkan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Haikal Hassan selanjutnya mengungkapkan bahwa telah dicapai persamaan persepsi secara komprehensif terkait pentingnya integrasi program Jaminan Produk Halal dalam prioritas pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kepala daerah, selain menekan angka stunting, inflasi daerah, dan peningkatan produktivitas, juga capaian sertifikasi halal,” ungkapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Tengah — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan pasokan bahan pangan yang cukup, aman, dan sehat.

Pemanfaatan Pupuk Organik Cair (POC) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan tidak hanya secara kuantitas, juga kualitas gizi dari hasil pertanian bahan pangan tersebut yang akan dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah-sekolah.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis yang tengah dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemanfaatan POC, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Bupati Lampung Tengah, meninjau langsung lokasi pembuatan pupuk organik cair di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (31/07/2025).

Di lokasi pembuatan POC, Gubernur Mirza menyaksikan hasil olahan sebanyak 2000 liter POC yang siap dibagikan kepada para petani. Menurutnya ini harus segera diaplikasikan kepada para petani dan perlu meningkatkan jumlah produksi POC nya agar semua lahan pertanian dapat memanfaatkan POC ini sebagai solusi pengganti pupuk kimia.

Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari fermentasi bahan-bahan alami seperti kotoran ternak, limbah hijau (daun-daunan), air kelapa, serta mikroorganisme lokal (MOL). Proses ini memerlukan waktu fermentasi antara 7 hingga 14 hari, tergantung pada kondisi cuaca dan suhu lingkungan.

POC yang dihasilkan memiliki kandungan unsur hara yang tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikroba baik yang dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami.

Penggunaan pupuk organik cair sebagai solusi atas kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia. Selain lebih terjangkau, pupuk organik cair terbukti meningkatkan hasil panen 20 sampai 30 persen.

“Ini tujuannya untuk mendukung MBG, karena kan MBG membutuhkan pasokan setiap hari,” terang Gubernur.

Melalui pendekatan ini, diharapkan petani dan pembudidaya dapat memproduksi pangan sehat dengan biaya yang lebih efisien, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan jangka panjang.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Lampung Tengah, Gubernur Mirza didampingi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya berkesempatan meninjau ruas jalan rusak kabupaten yang menghubungkan seputih raman utara dan Kabupaten Lampung Timur. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.

Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat Lampung yang sejak awal menunjukkan antusiasme tinggi dalam memanfaatkan program keringanan pajak tersebut.

Sebelumnya, program pemutihan PKB telah berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2025, dengan animo masyarakat yang luar biasa. Banyak pemilik kendaraan di berbagai kabupaten/kota berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat dan gerai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa dikenai sanksi denda.

Menanggapi tingginya partisipasi dan permintaan masyarakat dari berbagai kalangan, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melalui unggahan di akun Instagram resminya @mirzajihan, mengumumkan bahwa program pemutihan ini akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan, mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.

“Atas permintaan dan dorongan dari berbagai lapisan masyarakat, kami memutuskan untuk memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini adalah kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan,” ujar Jihan dalam unggahan tersebut pada Minggu (27/7/2025).

Wagub Jihan juga memastikan bahwa program ini tidak hanya diperpanjang, tetapi akan disertai dengan berbagai kemudahan layanan demi kenyamanan wajib pajak. Salah satu fasilitas unggulan yang ditawarkan adalah mutasi kendaraan dari luar daerah ke dalam wilayah Provinsi Lampung tanpa dikenai pajak kendaraan tahun pertama.

“Insya Allah akan ada kemudahan layanan lainnya yang mendukung program ini. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” tambahnya.

Jihan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Bayarkan pajak kendaraan Anda melalui seluruh kantor Samsat dan gerai Bapenda di wilayah Lampung. Bersama kita wujudkan Lampung yang lebih sejahtera, untuk Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

 

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Forum Investasi Lampung bertempat di Ruang Kerja Sekda, Kamis (31/07/2025).

Dalam diskusi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa FOILA merupakan inisiatif yang digagas sejak tahun 2015 oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan utama forum ini adalah menciptakan ekosistem yang mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di Provinsi Lampung.

“Kita tahu bahwa semangat pak presiden, pak Prabowo dalam periode 2025-2029 pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 8% sehingga peluang yang bisa ditangkap oleh daerah dari sisi demand adalah bagaimana investasi kita itu akan tumbuh diatas 10%,” jelasnya.

Mulyadi juga menambahkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi mencapai 29%, sehingga FOILA diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam Lampung agar memberi nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa program FOILA selaras dengan mandat Bank Indonesia di seluruh provinsi, yakni mendukung pemerintah daerah dalam penciptaan proyek-proyek investasi.

“Ini juga merupakan bagian dari program kerja BI hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia, Kami diberikan mandat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bimo Epyanto juga menjelaskan bahwa FOILA ini dibentuk untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan proyek investasi yang clear and clean.

“Ujung-ujungnya memang promosi tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan menciptakan proyek clean and clear, yang mana definisinya bukan hanya clean and clear di daerah dalam arti kejelasan bahan dan aturan-aturannya tapi juga di tingkat pusat,” tegasnya.

Menutup rapat, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menyatakan komitmennya untuk memperkuat posisi FOILA sebagai forum strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

“FOILA harus diperkuat perannya, pengembangannya, dan komunikasinya dengan semua pihak agar ke depan eksistensinya benar-benar dirasakan dan berdampak luas pada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Sekdaprov berharap FOILA mampu menjadi jembatan utama dalam menarik investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).