MediaRepublika

Pringsewu, — Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan sejumlah program kerja Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2023 yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu.

Program tersebut diantaranya adalah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,  Kejuruan dan Pendidikan Khusus, Pembangunan Fisik Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kemudian Penyediaan Layanan Kesehatan dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pengelolaan Sumber Daya Air Sistem Irigasi, Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Pringsewu, Kamis (9/3/2023)

“Untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 perlu mensinergikan Tema pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Pringsewu,” ujar Mulyadi Irsan.

Kegiatan tersebut mengambil tema pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, untuk Provinsi Lampung ”Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju  Rakyat Lampung Berjaya”. Khusus Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan Tema yaitu “Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Kepala Bappeda menambahkan, bahwa terlihat sekali sudah ada sinergi antara perencanaan pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Pringsewu dengan penekanan pada isu peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

“Ada enam prioritas yang harus kita perhatikan pada Tahun 2024, yaitu Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan;Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi,  Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya,  Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Bupati Pringsewu; Adi Erlansyah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Anggota Fokorpimda Kabupaten Pringsewu,  Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Camat se-Kabupaten Pringsewu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi/Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha, dan Media Pers.

Bandar Lampung – Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yang diselenggarakan di Aula Semergo Kota Bandar Lampung, Kamis (09/03/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Lampung mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95% tumbuh positif dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 3,07%, dengan PDRB per-kapita sebesar 56,15 Juta di dominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan yaitu Industri Pengolahan sebesar 19,88%, Transportasi Pergudangan sebesar 15,22% dan Perdagangan Besar dan eceran sebesar 14,94%.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandar Lampung tahun 2022 adalah 7,91% lebih tinggi dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,52%. Untuk Angka Kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 8,21%, lebih baik dari capaian Provinsi Lampung sebesar 11,44%.

Sekdaprov juga mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit (dibawah 10%) pada tahun 2024.

“Perlu peningkatan peran dan komitmen kita semua, dengan kebijakan dan program yang lebih efektif, terarah, dan terpadu menyasar rumah tangga miskin secara tepat, dengan berdasar basis data yang akurat sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Upaya pnurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, tambah Sekdaprov, menjadi salah satu fokus dan tantangan, yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera untuk Rakyat Lampung Berjaya.

Selanjutnya, terkait Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia ditunjukkan dengan angka IPM, pada Tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45. IPM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebesar 78,01 yang masuk kategori tinggi, dan ke depan untuk terus bahu membahu melakukan peningkatan terhadap capaian IPM yang ada.

“Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kolaborasi program penanganan IPM Kota Bandar Lampung yang menunjukkan kinerja kategori tinggi dengan optimalisasi pengelolaan sektor Pendidikan, Kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat. Dan saya berharap Bandar Lampung untuk terus meningkatkan terhadap capaian IPM yang ada dalam upaya mendongkrak capaian IPM Provinsi Lampung,” Ucap Sekdaprov.

Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi lebih mengoptimalkan peran yang lebih besar, dengan menggerakkan dan memoderatori pembangunan wilayah dan kawasan, memperhatikan peluang, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, antara lain: terkait transportasi, kependudukan, pengangguran, perumahan dan kawasan permukiman, banjir, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta manajemen sanitasi dan persampahan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan.

“Saat ini, terdapat beberapa Progres dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Prioritas Pemerintah dan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, diantaranya Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional (Way Sabu) untuk wilayah Teluk Betung dan Panjang, serta  Pembangunan Masjid Raya Provinsi Lampung,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, untuk penyusunan rencana pembangunan ke depan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan pembangunan Provinsi Lampung diantaranya; Percepatan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pencapaian target SPM dan SDGs, serta kebijakan ekonomi yang inklusif untuk Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,–Pemerintah Provinsi Lampung Menggelar  Operasi Pasar Minyak Goreng Kemasan di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Kamis (9/3/2023)

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Satgas Pangan polda Lampung dan juga pihak Bulog.

Operasi pasar minyak goreng kemasan yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari harga awal Rp14.000 menjadi Rp10.000 /per liter. Kemudian beras kemasan 5 kg dengan harga Rp43.000 dari harga normal Rp60.000.

“Kita lakukan operasi pasar, dan stok kebutuhan pokok masih normal siap untuk menghadapi Ramadhan tahun ini,” ujar Wagub Chusnunia

Wagub menjelaskan operasi pasar tersebut dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi menjelang Ramadhan.

“Pasar murah ini kita berikan kepada masyarakat sebagai upaya menekan inflasi. Tadi memang kita cek terkait dengan harga-harga komoditas ada beberapa temuan lapangan yang memang harganya naik komoditas dan memang ini tugas kita untuk menekan laju inflasi,” tambahnya.

Wagub juga memastikan kebanyakan harga kebutuhan pokok saat ini masih dalam kondisi normal.  “Kebutuhan pokok cabe, sayuran, tempe, tahu, daging masih harga normal. Bawang merah bawang putih saja yang perlu kita stabilkan,” sambungnya.

Pada keseempatan itu Wagub juga menyebutkan bahwa Pemprov Lampung bersama Bulog memastikan distribusi beras dan minyak lancar di pasaran. Dalam kegiatan Operasi Pasar, Bulog telah menyiapkan 33 ribu ton Beras dan 500 ribu ton minyak goreng dari PT Asia Menara.

“Beras dan minyak goreng Insyaallah  pasokan lancar. Kita punya beras 33 ribu ton stok di Bulog.  Distribusi minyak goreng Minyak Kita 500 ribu ton siap untuk menghadapi  ramadhan denga HET 14 ribu kita disiplinkan,” pungkasnya.

Selain itu Wagub juga mengatakan bahwa saat ini transaksi di pasar tradisional sudah bisa menggunakan QRIS. QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Barcode digital yang digunakan untuk transaksi pembayaran.

Transaksi tersebut dilakukan  agar proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Usai kegiatan operasi pasar Wagub Chusnunia Chalim bersama Kepala Kpw BI Lampung, sejumlah pejabat Pemprov Lampung dan yang hadir lainnya melanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi pasar Kangkung untuk memastikan bahwa menjelang bulan puasa dan lebaran yang tidak lama lagi ketersediaan bahan pokok aman.

Dalam kesempatan itu Wagub Chusnunia bersama rombongan terlihat berdialog dengan sejumlah pedagang lapak pasar dan masyarakat yang berbelanja dipasar tersebut.

Sementara Kepala Kpw BI Lampung Budiyono menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan penukaran uang bagi masyarakat. Biasanya, layanan penukaran uang dilakukan beberapa hari menjelang lebaran.

Sedangkan untuk mengantisipasi kerumunan dan ketersediaan, Bank Indonesia sudah menyiapkan layanan penukaran uang sejak saat ini.

BANDARLAMPUNG—Jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (09/03/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindakan antisipasi pada momen menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 yang berimplikasi kepada tidak stabilnya harga pangan.

Oleh karenanya, menurut Gubernur diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antara TPID dan TP2DD menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional, dan dalam rangka digitalisasi untuk Lampung berjaya oleh TP2DD.

“Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu issue penting yang biasanya terjadi adalah kenaikan harga bahan pangan pokok akibat peningkatan permintaan yang signifikan,” ucap Gubernur.

“Mengingat kondisi seperti itu merupakan hal yang selalu berulang, maka seharusnya kita bisa lebih siap menghadapinya dengan berbagai kebijakan, strategi dan program kegiatan agar tingkat inflasi di Provinsi Lampung tetap terkendali,” lanjut Gubernur.

Untuk itu, pada kegiatan tersebut, Gubernur meminta kepada TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan langkah  langkah sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan pangan, berfokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam ras.

2. Jaga harga dan pasokan, sinergi dan Kerjasama antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.

3. Kontrol langsung dengan turun ke pasar.

4. Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing.

Selain komoditas pangan, menurut Gubernur, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan saat Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.

“Oleh karenanya, kita perlu memastikan ketersediaan armada, frekuensi penerbangan dan penyeberangan yang cukup, penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan. Apalagi Provinsi Lampung sebagai daerah perlintasan,” tegas Gubernur.

Kemudian terkait, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi.

Gubernur menyatakan bahwa penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan didorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan TP2DD.

Provinsi Lampung berhasil  mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan untuk perkembangan TP2DD, dimana telah terbentuk total 16 TP2DD pada Tahun 2021 dengan rincian 1 TP2DD Provinsi, 13 TP2DD Kabupaten dan 2 TP2DD Kota.

“Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan sebuah proses panjang dengan tahapan yang dinamis. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sinergikan langkah serta perkuat jalinan koordinasi dan kerja sama, untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di Tahun 2023 ini,” tutup Gubernur.

Pada kegiatan High Level Meeting tersebut, juga dilakukan pemaparan kondisi terkini dan diskusi, terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi HBKN tahun 2023, Diskusi yang dimoderatori oleh Plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Rinva Yanti dengan menghadirkan narasumber, diantaranya yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti, Perwakilan dari Polda Lampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi pada kesempatan tersebut memaparkan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan pokok strategis Provinsi Lampung pada Bulan Maret hingga Mei 2023, bahan pangan tersebut diantaranya yakni Beras, Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, Gula,  Minyak Goreng dan Kedelai.

Dalam laporannya, Kusnardi juga menyatakan bahwa Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis
dapat terpenuhi selama HBKN dengan
harga relatif stabil. Pemerintah juga akan terus berupaya dalam mengantisipasi lonjakan harga
bahan pokok strategis yang akan memacu inflasi daerah.

Sebelumnya, pagi ini sebelum dilaksanakan HLM, Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Chusnunia telah melakukan sidak dan operasi pasar dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen menjelang HBKN di Pasar Kangkung, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Kemudian perwakilan Polda Lampung juga memberikan laporan terkait kesiapsiagaan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam menghadapi HBKN.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti yang melaporkan bahwa stok Bulog Kanwil Lampung, baik Beras maupun Non-Beras seperti Gula dan Tepung terigu dalam kondisi aman dan siap menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444H.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, dalam paparannya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinuitas hingga
harga kembali turun sampai dengan HET.

Kemudian memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk rencana KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah
Kabupaten Brebes.
Selain itu juga, terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan
secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Pada kegiatan HLM tersebut, juga dilakukan pemaparan oleh Dara Ayu Prastiwi
Analis Kebijakan Ahli Muda
, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian
RI, yang memberikan pemaparan terkait urgensi peningkatan kinerja TP2DD di Provinsi Lampung.

Dara Ayu Prastiwi melaporkan bahwa saat ini, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Lampung masuk Top 10 skor IETPD Wilayah Sumatera, bahkan menempati POSISI KEDUA setelah Provinsi Riau pada Semester II Tahun 2022, dengan angka yang sama, yakni 96.5%.

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya, Peningkatan capaian ETPD bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, dan belanja serta penggunaan system keuangan berbasis elektronik oleh pemda, hal tersebut juga tercermin dari peningkatan penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi.

Bandar Lampung–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 Pemerintah Provinsi Lampung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kamis (09/03/2023).

Dalam sambutannya Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saya minta agar BPK tetap konsisten tegak lurus aja supaya kita nyaman di dunia maupun akhirat, bukan hanya pemeriksaan sekedar hanya formalitas benar atau salah.” ucapnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta BPK untuk terus menjalin  koodinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal seluruh agenda Pemerintah dalam penggunaan APBD.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Yusnadewi menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan.  penyerahan laporan keuangan  lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

“Alhamdulillah pak gubernur kami mengapresiasi hari ini bisa dilakukan penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK untuk nanti kami lakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat diserahkan sampai tanggal 31 Maret, namun diserahkan lebih cepat tanggal 9 Maret.” ucapnya.

Yusnadewi melanjutkan bahwa penyerahan LKPD yang lebih cepat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung  sudah baik.

“Saat tanggal 9 Maret kita sudah terima itu menunjukkan tanda-tanda bahwa pengelolaan keuangannya kalau kita lihat secara formalnya itu sudah baik dan moga-moga nanti substansinya juga baik.” lanjutnya.

Yusnadewi menjelaskan bahwa Pemeriksaan BPK bukan semerta-merta menunjukkan yang benar ataupun salah tapi fokus pada perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih baik lagi.

“BPK bukan mau menunjuk salah benar bukan pak tapi lebih utamanya Kami ingin mendorong pengelolaan keuangan daerah ini menjadi lebih baik dan apabila di dalam pengelolaan masih ada kekeliruan, kami akan memberikan rekomendasi yang membangun.” jelasnya.

Lalu, menanggapi harapan Gubernur, Yusnadewi menyampaikan kesetujuannya terkait hal tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi hal tersebut Pak karena memang tidak bisa satu pihak saja yang bekerja, harus ada kerjasama kedua belah pihak kalau kita mau menuju yang bagus pasti harus sama-sama.” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo K, ST, MM, melalui rilisnya mengatakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 190 ayat 3 yang berbunyi “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Dari peraturan tersebut setiap Pemerintah Daerah memang sudah diberi batas waktu untuk menyusun laporan keuangan hingga tanggal 31 Maret setelah tahun anggarannya berakhir.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum batas waktu yang telah ditentukan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Lampung.

Seperti diketahui bersama, Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini sudah mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut. Hal ini merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan.

Tidak hanya sebagai salah satu Pemerintah Provinsi yang mampu menyelesaikan kewajibannya dalam menyusun Laporan Keuangan, pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Lampung juga menjadi salah satu Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi Belanja tertinggi.

Selanjutnya Laporan Keuangan yang telah diserahkan oleh Gubernur Lampung tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan keuangan untuk dinilai empat aspek yang menjadi dasar pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Bandar Lampung — Menjelang Bulan suci Ramadhan 1444 H Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Senen Mustakim menghadiri acara Blangikhan Road To K-Fest 2023 di Kawasan Wisata Batu Putu Bumi Kedaton Resort, Kamis (9/3/2023).

Blangiran (Blangikhan) merupakan warisan tradisi budaya tak benda dari Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan raga sebagai bekal memasuki bulan suci Ramadhan yang penuh dengan kesucian dan keberkahan.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim mengucapkan terimakasih sekaligus apresiasi atas prakarsa terselenggaranya acara ini khususnya kepada Lampung SAI.

“Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPP Lampung Sai atas inisiasi dan  prakarsanya telah menyelenggarakan Blangikhan ini sebagai salah satu agenda rutin DPP Lampung Sai sejak beberapa tahun yang lalu,” ucapnya.

Acara yang mengusung tema “Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung SAI ikut andil melestraikan adat budaya Lampung dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H” ini sangat selaras dengan salah satu dari 33 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 dalam mewujudkan Lampung sebagai tujuan utama wisata nasional.

Lampung memiliki berbagai destinasi  wisata alam  yang indah, keragaman budaya dan keramahan masyarakatnya, pembangunan pariwisata Lampung diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional baru di luar Pulau Jawa.

Maka beriringan dengan mantapnya pembangunan pertanian, sektor kepariwisataan menjadi prioritas pembangunan Provinsi Lampung kedepan.

Adapun arah kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung  adalah :
1. Pembangunan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan komunitas, seperti Desa Pahawang di Pesawaran dan Desa Rigis Jaya di Lampung Barat  dengan kampung kopinya.

2.Mendorong investasi dalam pembangunan sektor pariwisata berbasis korporasi yang padat modal, seperti pembangunan Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC).

Sejalan dengan hal tersebut, optimalisasi keparawisataan dilakukan dengan mengedepankan sinergi dan berkolaborasi, terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi serta tren pariwisata global.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penebaran benih ikan sebagai upaya menjaga kelestarian alam pada ekosistem sungai.

Acara dihadiri  Ketua Umum DPP Lampung Sai Komjen Pol (Purn) Sjachroedin ZP, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Dr. (H.C.) Agum Gumelar dan istri, Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata dan EKRAF, Ketua DPP dan anggota Lampung SAI, Alumni Akademi Kepolisian angkatan 1970, Komunitas Pecinta seni dan Budaya Lampung dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Metro—Mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Metro di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro, Rabu (8/03/2023).

Kegiatan tersebut mengambil tema  “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Lampung mengatakan bahwa patut disyukuri, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan ekonomi pasca pandemi, dapat dilihat dari berbagai capaian indikator pembangunan yang menunjukkan trend positif.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 bergerak naik, tumbuh positif 4,28% jauh lebih baik dibanding di Tahun 2021 yang hanya mencapai 2,79%. PDRB per kapita sebesar Rp 45,13 juta.

Struktur PDRB Provinsi Lampung masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan yaitu pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Inflasi masih terkendali dan cukup stabil pada level 5,51%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2022 sebesar 4,51% tumbuh positif dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 2,91%.

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung di tahun 2022 sebesar 11,44% turun dari 11,67% pada tahun 2021. Sementara Angka Kemiskinan Kota Metro tahun 2022 lebih baik dibanding Provinsi Lampung yaitu sebesar 7,87%.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia ditunjukkan dengan angka IPM, pada Tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 0,55 menjadi 70,45. IPM Kota Metro Tahun 2022 sebesar 77,89 yang masuk kategori Tinggi.

Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro atas prestasinya berhasil meraih penghargaan  Kota layak anak untuk kategori “NINDYA” yang diselenggarakan pada bulan Juli Tahun 2022.

“Saya juga Mengapresiasi atas prestasinya Kota Metro berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 Kali berturut-turut dari tahun 2010 hal ini membuktikan pengelolaan keuangan di Kota Metro sudah sangat baik,” ucapnya.

Sementara Walikota Metro, Wahdi Sirajuddin, menyampaikan  rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan skala prioritas dalam visi misi pemerintahan.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Metro bakal menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan pada 2024,” ujarnya.

Tulang Bawang Barat – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mewakili Gubernur Lampung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat, di Aula Pemerintah Daerah Lantai III Sekretariat Daerah KabupatenTulang Bawang Barat, Selasa (7/3/2023).

Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut mengambil  tema “Penguatan Ekonomi dan Kualitas SDM”.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan bottom up, yaitu dengan menjaring seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat.

Hal ini membuktikan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan.

“Saya sangat berharap kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan sehingga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya,” ujar Kepala Bappeda.

Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda juga menyampaikan terkait pencapaian pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terangkum dalam indikator makro, yaitu capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berhasil melampaui capaian provinsi yaitu sebesar 4,49%. Angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 sebesar 7,44%.

“Apresiasi sekali lagi saya sampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara konsisten menekan angka kemiskinan sehingga menempatkan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai peringkat ke 2 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan angka kemiskinan terendah,” tambahnya.

Selanjutnya, IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 sebesar 67,13 masih masuk dalam kategori “SEDANG”, namun mengalami kenaikan 0,91% dari tahun sebelumnya sebesar 66,22. “Angka IPM masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga ke depan diperlukan upaya akselerasi terhadap capaian IPM yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 lebih rendah dari Provinsi Lampung dengan TPT sebesar 4,12%. Sedangkan Gini Rasio/Tingkat Ketimpangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,316. Besaran gini rasio yang ada di Provinsi Lampung dan kabupaten Tulang Bawang Barat mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih cenderung merata.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, juga mengucapkan selamat kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten selama 11 kali berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

‘Atas prestasi ini Saya harapkan berkorelasi dengan kinerja pembangunan. Karena pada akhirnya, keuangan negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Dr. Zaidirina, S.E.,  menjelaskan beberapa isu strategis yang  dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan, antara lain yaitu  Produktifitas dan Daya Saing, Indeks Pembangunan Manusia, Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

“Fokus pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan, Meningkatkan perekonomian dan nilai tambah, Pengembangan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan demokratis,” jelasnya.