MediaRepublika

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan Kategori Khusus Kerjasama Penilaian pada Anugerah Raksa Bandha yang digelar oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Penghargaan diserahkan pada  acara pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, di Gedung Saburai BPMP Provinsi Lampung, Kamis (22/02/2024).

Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Dudung Rudi Hendratna dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara termasuk didalamnya juga terkait pengelolaan kekayaan negara.

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu terus berusaha untuk menghadirkan tata kelola aset yang dilakukan secara akuntabel dan profesional. Kementerian Keuangan senantiasa berupaya agar pengelolaan aset negara semakin andal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2023 telah banyak milestone yang di raih bersama, diantaranya kontribusi yang dihasilkan dalam bentuk PNBP dari Aset, Piutang Negara dan Lelang yang mencapai Rp28,28M tercapai 130,81% dari target dan tumbuh 23,91% (year on year). Realisasi pokok lelang pada tahun 2023 mencapai Rp412,5M tercapai 98,12% dari target atau tumbuh 14,44% (year on year).

“Hal ini tentu merupakan buah hasil kerja keras kita semua baik pada Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, Perbankan, Pegadaian, Balai Lelang, Pejabat Lelang kelas II maupun UMKM mitra,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

Selain itu, pada lingkup wilayah provinsi Lampung dan Bengkulu juga telah berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 857 bidang. Hal ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Hal ini tak lepas dari kerja keras dan sinergi dari seluruh stakeholder.

“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah terlibat dalam pengelolaan Piutang Negara dan Penilaian selama ini baik kepada seluruh satuan kerja maupun pemerintah daerah,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

Sebagai wujud apresiasi DJKN Lampung, pada hari ini dilaksanakan kegiatan Anugerah Raksa Bandha, yang di tujukan kepada Stakeholder berprestasi dalam peningkatan kinerja pengelolaan BMN, pengelolaan Piutang Negara dan Penilaian serta berkontribusi dalam pelaksanaan Lelang.

Pada Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 ini, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu akan memberikan penghargaan pada beberapa Bidang dan Kategori sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara
a. Kategori Utilisasi BMN
b. Kategori Sertifikasi BMN
c. Kategori Pelaporan BMN
d. Kategori PNBP
e. Kategori Best Perfomance Stakeholder

2. Bidang Lelang
a. Kategori Lelang Eksekusi
b. Kategori Lelang Non Eksekusi
c. Kategori Lelang Sukarela

3. Bidang Piutang Negara
a. Kategori Penyerah Piutang dengan  Pelunasan Terbanyak

4. Bidang Penilaian
a. Kategori Penilaian BMN
b. Kategori Penilaian BMD
c. Kategori Khusus

“Kami berharap bahwa penghargaan yang diraih oleh para pemenang agar dimaknai bukan sekedar sebagai plakat, namun sebagai sebuah upaya membangun kultur atau budaya untuk selalu menjaga serta mengelola aset negara sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik,” ujar Kakanwil DJKN Lampung.

DJKN Lampung membuka ruang seluas-luasnya untuk sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pada Tahun 2024 ini Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu akan mengikuti program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sebelumnya pada bulan Maret tahun 2023 DJKN Lampung telah melakukan pencanangan ZI WBBM.

“Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk memperbaharui tekad kami yang tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, semoga Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu tahun ini dapat meraih predikat ZI WBBM,” pungkas Kakanwil DJKN Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim membuka Kegiatan Penilaian Paritrana Award Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip, Rabu (21/02/2024).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim menyampaikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga termasuk Kepala Daerah Gubernur, Walikota dan Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dan memastikan agar seluruh pekerja di Provinsi Lampung, memiliki perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Gubernur melanjutkan bahwa Paritrana Award adalah apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

“Filosofi Paritrana Award adalah melahirkan awareness untuk memenuhi hak jaminan sosial setiap warga negara yang merupakan amanah konstitusi. Tentunya wujud komitmen nyata pemerintah telah hadir guna memastikan pekerja di Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengalokasikan bantuan kepada 14.700 pekerja rentan di Provinsi Lampung,” lanjut Gubernur.

Paritrana Award ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepedulian Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap peraturan jamsostek dan pekerja rentan di sekitar. Sehingga diharapkan dapat memperluas kebermanfaatan jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan baru.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) masuk dalam ‘Pilar Pembangunan Sosial’, dalam Tujuan 1, yaitu Tanpa Kemiskinan.

“Maka, selain upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, jika perusahaan mendaftarkan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui program CSR-nya membantu membayarkan iuran kepesertaan bagi pekerja rentan di sekitar perusahaannya, atau pekerja sektor informal yang tidak mampu, maka berarti perusahaan telah berkontribusi dalam pencapaian SDGs,” ungkapnya.

Diakhir, melalui kegiatan ini Gubernur berharap pelaksanaan Jaminan Program Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dapat semakin optimal melalui perlindungan kepada seluruh pekerja.

“Kepada para Pimpinan Daerah melalui OPD terkait, kiranya dapat mendukung dan mengawal bersama bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, agar dapat berjalan maksimal dan manfaatnya benar- benar bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung,” ucapnya

“Kepada para Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha untuk dapat berpartisipasi dalam mengikutsertakan pekerja di perusahaannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk pekerja-pekerja rentan di sekitar lingkungan perusahannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Sulistijo Nisita Wirjawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Paritrana Award diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah terselenggara sejak tahun 2017.

“Paritrana Award ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Aparatur Desa, dan Pelaku Usaha yang telah turut peduli dan berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayahnya,” ucapnya.

Didalam penyelenggaraannya, Paritrana Award tingkat Provinsi Lampung ini diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota dan 13.429 Badan Usaha di seluruh Lampung serta memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan awareness dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan coverage perlindungan jamsostek termasuk melindungi pekerja miskin dan tidak mampu.

2. Meningkatkan kepatuhan dan kepedulian Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap peraturan jamsostek dan pekerja rentan di sekitar.

3. Memperluas kemanfaatan Jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan baru.

Melalui kegiatan ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Sulistijo Nisita Wirjawan, berharap hal ini dapat memicu pemerintah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

“Harapannya melalui kegiatan penghargaan Paritrana Award ini dapat memacu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun Pelaku Usaha untuk dapat semakin meningkatkan awareness akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sekitar kita. Mari kita wujudkan masyarakat sejahtera dengan tagline ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ajaknya.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri High Level Meeting dan Capacity Building yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Auditorium Lt.4 Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (21/02/2024).

Gubernur Arinal menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rakor Inflasi Kemendagri RI beberapa waktu lalu, diketahui bahwa dibeberapa wilayah Indonesia terjadi kekurangan pasokan beras premium terutama di pasar – pasar modern,  sehingga perlu dipersiapkan secara bersama-sama upaya untuk menentukan langkah-langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di masyarakat.

“Hal ini perlu kita perhatikan agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga ditengah meningkatnya permintaan menjelang bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H,” ungkap Gubernur.

Beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Gubernur, terkait kesiapan menjelang Ramadan dan Idul fitri Tahun 2024 diantaranya yakni, Ketersediaan bahan pokok, Kewaspadaan cuaca, Kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur jalan, Kesiapsiagaan posko kesehatan, serta Aspek keamanan dari berbagai potensi ancaman.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyatakan bahwa telah melakukan peninjauan langsung ke pasar dan Gudang Bulog bersama Kepala Perwakilan BI, Kepala Bulog Lampung, dan Satgas Pangan guna memastikan ketersediaan beras.

“Alhamdulilah saya tegaskan bahwa stok beras di Provinsi Lampung dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.

Gubernur juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Lampung.  Oleh karenanya Gubernur meminta para Bupati/Walikota dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memantau dan memastikan ketersediaan gabah di wilayah masing-masing berkoordinasi dengan Satgas pangan setempat.

2. Mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal.

3. Perkuatan kepada petani dengan mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen.

4. Meningkatkan koordinasi dengan petani dan pedagang besar/ distributor beras.

5. Memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H. Kemudian kepada Satgas Pangan, Gubernur meminta agar dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan dukungan dalam menjaga stabilitas harga, memberikan tindakan baik melalui pembinaan maupun hukum yang berlaku sesuai peraturan, apabila ditemukan pelaku usaha yang menyimpang.

“Saya tegaskan kembali agar kita semua terus laksanakan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan Rakor sebagaimana Pemerintah Provinsi laksanakan hari ini, jika perlu dilakukan Apel Siaga, serta monev bersama,” pungkas Gubernur.

Pada High Level Meeting dan Capacity Building tersebut juga dilakukan pemaparan Evaluasi dan Prospek Inflasi Terkini di Provinsi Lampung serta langkah-langkah persiapan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, dalam rangka persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H, oleh beberpa narasumber, diantaranya yakni : Kepala BPS Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Taufan Akib, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis menerangkan bahwa komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri selama empat tahun trakhir yaitu: Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, Minyak Goreng, Bawang Merah dan Cabai Rawit.

Menurutnya, menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1445H komoditas beras dan cabai merah perlu menjadi perhatian, karena dalam satu tahun terakhir (Tahun2023) telah memberikan andil inflasi y-on-y  tertinggi.

“Beras memberikan andil 0,8287 persen, sedangkan cabai Merah memberikan andil inflasi y-on-y sebesar 0,6096 persen, dan hingga saat ini komoditas tersebut ada sinyal terjadi kenaikan termasuk cabai rawit dan telur ayam ras,” paparnya.

Adapun Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan dalam paparan mengatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi yakni cabai merah, beras, cabai rawit, dan bawang merah.

GNPIP di Lampung menurut Junanto Herdiawan dilakukan dengan melaksanakan 7 program unggulan, diantaranya adalah dukungan Operasi Pasar, Penguatan Ketahanan Pangan Strategis, Perluasan KAD, Dukungan Subsidi Ongkos Angkut, Peningkatan Pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, Penguatan Koordinasi dan Komunikasi, serta Penguatan Infrastruktur TIK.

Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga mengatakan bahwa perlu dilakukan penguatan koordinasi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, diantaranya yakni :

1. Penguatan kegiatan pencatatan dan diseminasi stok dan harga komoditas bahan pokok dan penting sebagai acuan bersama dalam pengendalian inflasi.

2. Penegakan implementasi Harga Acuan Eceran Tertinggi dengan pemantauan dan sidak pasar serta Operasi Pasar/GPM/SPHP.

3. Perluas dan dorong realisasi Kerjasama Antar Daerah antar Kabupaten/Kota untuk Beras dan Hortikultura.

4. Penguatan sinergi komunikasi dengan media untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kecukupan pasokan beras dan mencegah perilaku panic buying.

5. Koordinasi penyediaan “Toko-Inflasi” dengan mengoptimalkan peranan BUMD dalam mendapatkan GKG dan ketersediaan beras di pasar.

6. Terus memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.

Sementara itu, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay dalam laporannya mengatakan bahwa Polda Lampung dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1445H akan melaksanakan Operasi Ketupat 2024.

Operasi ini dilaksanakan guna menciptakan situasi Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang aman dan nyaman, serta memperlancar arus mudik/balik dengan mengedepankan giat preemtif dan preventif yang didukung kegiatan humas, penegakan hukum dan banops untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Karoops Polda Lampung, Operasi Ketupat Krakatau 2024, Polri bersama Polda Lampung dan stakeholder terkait akan menerjunkan 4.362 personil yang tersebar di 73 pos pengamanan dan pelayanan.

“Dengan Operasi Ketupat Krakatau 2024 ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman kepada masyarakat sebelum, saat dan sesudah merayakan hari raya idul fitri 1445 H, juga terwujudnya KAMSELTIBCARLANTAS selama pelaksanaan Ops Ketupat Krakatau 2024,” ungkapnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim, menjadi pembina apel gabungan mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di lapangan Korpri, Senin (19/02/2024).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum menjelaskan bahwa progres pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Lampung pada tahun 2023, saat ini telah terisi 42 etalase dan 20.124 produk tayang serta 915 penyedia dengan transaksi sebesar Rp.408,580 Milyar yang berasal dari 38 Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan 27 Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Toko Daring hingga saat ini sudah terjadi transaksi sebesar Rp.14 Milyar.

“Saya sangat mengapresiasi terhadap keberhasilan kita semua dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur.

Melalui hasil kerja keras tersebut, maka kinerja perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023 dapat tumbuh 4,55% menguat dibanding tahun 2022 yang sebesar 4,28%. Pertumbuhan tersebut memberikan dampak pada penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung juga didukung dengan terkendalinya tingkat inflasi yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,47%, sesuai kisaran target 2%-4%.

Melihat pergerakan perekonomian masyarakat saat ini, Gubernur yakin dengan didukung berbagai kebijakan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tetap kuat dan dalam trend positif.

Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan yang inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat.

Agar lebih optimalnya proses pengadaan barang dan jasa tahun 2004, Gubernur Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 7 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, yang diharapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

1. Segera Menginput Pengadaan Rencana Sistem dalam Umum Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

2. Pengguna Anggaran segera menyusun perencanaan pengadaan (KAK, Spesifikasi dan HPS);

3. Kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 10 bulan agar segera mengusulkan proses pemilihan Ke Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Lampung;

4. Perangkat Daerah bersama APIP melakukan reviu terhadap HPS paket yang akan dilakukan tender;

5. Melakukan percepatan pengadaan belanja langsung menggunakan e-Purchasing;

6. Mengusulkan komoditas yang dibutuhkan secara kontinyu oleh masing-masing Perangkat Daerah, untuk masuk dalam E- Katalog Lokal;

7. Proses Pengadaan Langsung harus menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pencapaian dibidang Pengadaan barang/Jasa ditujukan juga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi pusat keunggulan “Center of Excellence” PBJ dengan tingkat kematangan level 4 (proaktif) yang saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh LKPP dan diharapkan pada tahun 2024 ini akan tercapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur berharap pada tahun-tahun mendatang, perlu ditingkatkan kapasitas personil di seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, baik pada tataran kebijakan, administratif maupun hal-hal yang bersifat teknis lainnya, sehingga mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Lampung akan semakin memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dan memenuhi kaidah-kaidah “Good Governance” (Pemerintahan yang baik).

Pada Tahun 2023 berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN RB, terdapat kenaikan yang signifikan terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi dimana Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mendapatkan predikat B (Baik).

“Predikat tersebut tidak bisa menjadikan kita berpuas diri, justru harus semakin meningkatkan kinerja setiap ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Gubernur.

Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur tersebut memuat penambahan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Penambahan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung karena adanya penyerahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dari Kabupaten ke Provinsi Lampung baik Personil, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D).

Perubahan nomenklatur UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi UPTD Pengelolaan Objek Wisata disebabkan karena status Menara Siger menjadi kawasan terintegrasi Bakauheni Harbour City dan adanya penambahan objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran ke Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Senin (19/02/2024).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam kunjungannya memaparkan gambaran umum mengenai Kalimantan Tengah serta menyampaikan keinginannya untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terkait kegiatan kunjungan kali ini, kami juga berharap sekali karena Lampung yang kami ketahui sangat maju, sangat berkembang dalam bidang urusan-urusan pengembangan dibidang pertaniannya, mulai dari pengembangan tanaman jagung, kemudian dari hilirisasi nanas,” ucapnya.

Dengan potensi Nanas yang juga cukup besar di wilayah Kalimantan Tengah, Edy Pratowo berharap Provinsi Lampung dapat berbagi ilmu dalam upaya pengembangan dan pengolahan nanas di Kalimantan Tengah.

“Kami memiliki potensi yang cukup besar, di kami ada yang namanya nanas madu, di wilayah Kalimantan Tengah. Nah cuma memang hilirisasinya untuk pengemasannya yang kami perlu pak. Makanya ini kami dari tim dari provinsi ini membawa teman-teman yang memang bergerak di bidangnya, ditugaskan bapak gubernur, kita lihat, barangkali kita bisa sharing sekaligus belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Lampung,” harapnya.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyambut baik kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo beserta jajaran ke Provinsi Lampung, dan diharapkan dari pertemuan tersebut dapat terjalin sinergi. Dan kerjasama  dalam upaya membangun kedua Provinsi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya menyampaikan ucapan terima kasih dan
selamat datang, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran Kepala
Perangkat Daerah, atas kunjungan kerja ini, yang tentunya tidak terlepas dari kita saling berbagi dan bertukar informasi terutama apa saja yang sudah menjadi keberhasilan yang telah dilakukan,” ucapnya.

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini, pembangunan perekonomian daerah tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri, sehingga sangat memerlukan kerjasama antar daerah yang akan saling memperkuat dan mendukung perekonomian.

“Kita harus melakukan kolaborasi antar daerah, membangun jaringan baik dalam bentuk perdagangan, sharing ataupun pembelajaran. Kita ingin mendorong daya saing yang begitu besar potensinya dengan daerah-daerah lain,” ucapnya.

Gubenur Arinal Djunaidi berharap dengan kunjungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Lampung dapat mensinergikan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Melalui kunjungan ini, bisa kita jajaki bentuk-bentuk sinergi kita dan kolaborasi kita dengan harapan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh pihak,” lanjutnya.

Gubernur melanjutkan bahwa Indonesia merupakan bangsa agraris, sehingga peran pertanian dalam perekonomian perlu dirtingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.

“Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Sektor pertanian memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan sehingga peran pertanian dalam perekonomian ini perlu kita intensifkan lagi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi juga memaparkan potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 di Provinsi Lampung.

Padi (data SIScrop) : 3,2 juta ton;
Ubi kayu : 7,3 juta ton merupakan peringkat I (satu) Nasional;
Jagung : 3,1 juta ton PK, merupakan peringkat III (tiga) tingkat nasional dan peringkat I (satu) se-Sumatera;
Pisang : 1,2 juta ton, merupakan peringkat III (tiga) tingkat Nasional;
Nanas : 862.000 ton, merupakan peringkat I (satu) tingkat Nasional;
Manggis : 3.500 ton.

“Sebagian besar produksi jagung di Provinsi Lampung sebagai bahan baku pakan ternak, selain itu digunakan juga untuk bahan baku industry lainnya seperti: pati jagung, pemanis jagung, dan tepung jagung,” jelasnya.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (19/2/2024).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian diwakili Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memimpin rakor pengendalian inflasi dari ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024.

Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13 & 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi.

“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari,” jelas Pudji Ismartini.

Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.

Direktur Pertimbangan Hukum Sila H. Pulungan mengingatkan dalam beberapa hal menjadi catatan dalam keterkaitan tugas dan kewenangan terhadap pengendalian inflasi ini.

Pentingnya koordinasi antara para pemangku kepentingan, serta adanya  sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk tetap satu langkah dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.