Diposkan pada

Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Banten Di Kecamatan Mancak Telah Selesai Dan Berjalan Dengan Baik

SERANG,Mediarepublika.com– Pembangunan Infrastruktur yang direalisasikan Pemerintah Provinsi Banten melalui PT. Karya Tunas Mandiri Persada (KTMP) di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, membawa banyak manfa’at Bagi masyarakat umum.

Selain memudahkan kehidupan sehari-hari, pembangunan infrastruktur juga membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam berkendara.

Bahkan, kehidupan ekonomi masyarakat juga bisa meningkat seiring dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mancak.

salah satu tokoh masyarakat Kecamatan mancak merasa bersyukur dan bahagia, atas adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Karena, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat banyak,’ tuturnya.

Masyarakat kecamatan Mancak mengucapkan banyak terimakasih kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. karena telah merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan di tempat kami, sehingga tidak ada lagi jalan berlubang, dan memudahkan kami dalam beraktifitas khususnya bagi masyarakat mancak, umumnya bagi masyarakat luas yang melintasi jalan tersebut.

dengan ini pihak pemborong PT. Karya Tunas Mandiri Persada (KTMP). Ajum  slaku pelaksana dilapangan mengucapkan, Alhamdulillah slama proses pekerjaan pembangunan jalan rabat Beton ini, Kami tidak pernah ada kendala apapunpun dilapangan, karen masyarakat juga ikut bahu-membahu membantu pekerjaan kami,’ terang Ajum.

Hasil pantauan tim awak media, memang bener adanya pembangunan infrastruktur jalan Beton termasuk Tembok Penahan Tanah (TPT) berjalan dengan Baik, bahkan hasilnya pun sangat bagus.

Humas Dedi mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi masyarakat kecamatan mancak karena Sudah sangat mendukung jalannya pembangunan rabat beton ini, sehingga dapat berjalan dengan lencar dan hasilnyapun sangat baik,” tutupnya

( Mudi/Ibnu )

Diposkan pada

Upaya Penyelundupan 159 Kilogram Ganja Asal Padang Digagalkan Polda Lampung

Lampung – Polda Lampung menggagalkan penyelundupan 159 Kg narkoba jenis ganja di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Ratusan kilogram ganja ini dibawa oleh dua orang pria asal Padang, Sumatera Barat yang hendak dikirimkan ke Tanggerang.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan kasus ini terbongkar pada Minggu (3/11/2024) malam.

“Tim Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan 159 Kg narkoba jenis Ganja pada Minggu lalu. Barang bukti ini dibawa oleh dua orang pria berinisial A dan Y,” katanya, Kamis (7/11/2024).

“Dua pria ini merupakan kurir yang membawa narkoba ini menggunakan satu unit mobil jenis Toyota Calya bernomor polisi BA 1686 AAI. Ganja ini asal Padang dan akan dibawa ke Tanggerang,” lanjutnya.

Umi melanjutkan, keduanya mengaku baru da kali melakukan pengiriman narkoba dengan upah sebesar Rp 25 Juta.

“Hasil pemeriksaan sementara keduanya baru melakukan pengiriman sebanyak dua kali dengan upah pengiriman Rp 25 Juta. Namun hal itu masih kami dalami,” tandasnya.

Saat ini kata Umi pihaknya masih terus melakukan pendalaman kasus tersebut untuk memburu pemesannya.

Diposkan pada

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan III 2024 Tetap Baik

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 menunjukkan kinerja yang positif
dengan tumbuh 4,81% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan dengan realisasi triwulan
sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada
triwulan III 2024 berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK 2010) masing-masing tercatat sebesar Rp125,58 triliun dan Rp72,90 triliun.
Tetap kuatnya kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 didukung
oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah
melambatnya kinerja investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga merupakan penopang
utama kinerja perekonomian Lampung dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,95%
(yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (yoy)
seiring daya beli yang tetap terjaga. Adapun kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh
2,81% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,39%
(yoy) sejalan dengan realisasi penyaluran bantuan sosial dan peningkatan belanja hibah
dalam rangka persiapan pilkada. Sementara itu, kinerja investasi tercatat tumbuh positif
sebesar 1,30% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
3,30% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan kinerja investasi bangunan sejalan dengan
melambatnya kinerja LU Konstruksi.
Kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang lebih tinggi pada triwulan III 2024 tertahan
oleh melambatnya kinerja sektor eksternal. Kinerja net ekspor pada triwulan III 2024 tercatat
terkontraksi sebesar 42,41% (yoy) disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor antar daerah di
tengah baiknya kinerja ekspor luar negeri. Kinerja ekspor luar negeri non migas Provinsi
Lampung pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 25,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,67% (yoy), terutama didorong oleh
meningkatnya permintaan kopi robusta dan batubara global. Lebih lanjut, kinerja impor luar
negeri juga menunjukkan perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,60%
(yoy), lebih rendah dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,64% (yoy)
seiring penurunan realisasi impor gula rafinasi.
Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU
Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) menjadi penopang utama kinerja perekonomian
Provinsi Lampung pada triwulan III 2024. Kinerja LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh
10,54% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,79%
(yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja industri makanan dan minuman
seiring tetap tingginya pemintaan domestik dan ekspor, termasuk untuk produk pakan tenak
dan olahan dari buah. Adapun kinerja LU PBE tercatat tumbuh 7,87% (yoy), meningkat jika
dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,36% (yoy). Kinerja LU PBE salah
satunya turut didorong oleh peningkatanya penjualan kendaraan bermotor seiring kenaikan
pendapatan sebagian petani, terutama di sub sektor perkebunan. Lebih lanjut, kinerja LU
utama lainnya, yaitu LU Transportasi & Pergudangan dan LU Konstruksi tercatat tetap tumbuh
positif meski mengalami perlambatan.

Diposkan pada

Potensi Koruptor Dana Desa, Ibnu : Masyarakat Harus Berperan Penting!!

Opini, Media Republika, – Maraknya Potensial Korupsi Pada Kegunanan Anggaran Dana Desa. Menurut pengamatan Ibnu selaku Jurnalis, mengamati adanya unsur pemanfaatan dana desa sangatlah sulit jika dibandingkan dengan maling, Rampok dan lain lain.

“Dana desa yang diberikan oleh pemerintah rentan terjadi korupsi. Keterlibatan kepala desa sebagai pelaku menunjukkan bahwa Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa belum dilaksanakan secara maksimal. Di mana, kepala desa harus menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN dalam melaksanakan tugasnya.

 

Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai aturan, termasuk pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di desa ke depannya akan lebih baik.

 

Menurut KPK (2022), Korupsi dana desa menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di desa. Korupsi tersebut terjadi karena besarnya nilai alokasi dana desa setiap desa per tahunnya serta tidak dipatuhinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

 

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak pemerintah mengucurkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi dana desa semakin meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, pada 2022, jumlah kasus melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka yang menimbulkan kerugian negara mencapai lebih Rp381 Miliar.

 

ICW juga mencatat bahwa secara umum terdapat lima titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan untuk dikorupsi. Titik rawan korupsi tersebut antara lain pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah korupsi dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan dikorupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan akses informasi yang memadai mengenai program dan anggaran desa. Pemerintah desa harus membuat website yang memuat program dan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah desa, baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan.

 

Hal ini agar memudahkan masyarakat mengakses informasi yang berguna untuk mengawasi jalannya program dan anggaran desa. musyawarah desa Pemerintah desa juga harus melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa. Setiap masyarakat yang terlibat di undang melalui surat undangan maupun media undangan lainnya. Kemudian, meminta masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.

 

Lebih lanjut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi berupa masukan, saran, dan kritik terhadap program desa pada periode tahun mendatang. Cara ini disinyalir sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat karena masyarakat akan memahami program-program yang ada di desanya sehingga selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa harus mengoptimalkan peran RT, RW, PKK, BUMDes, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani dan Lembaga Adat.

 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus dioptimalkan karena memiliki peranan penting dalam jalannya pemerintahan desa. BPD dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintah desa. Jika peran BPD optimal, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga akan meningkat. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan praktik korupsi di desa dapat dicegah. Selain itu, pelaksanaan program pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. (Mugiono)

Diposkan pada

Seruan Presiden RI Tentang Palestina dan Lebanon

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terkait konflik Timur Tengah khususnya yang terjadi pada Palestina dan Lebanon.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat jumpa pers usia menemui Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka.

“Terkait Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon,” kata Prabowo.

Prabowo pun menekankan dan menyerukan penghentian kekerasan di Palestina dan Lebanon. Dirinya juga berharap tidak ada lagi hambatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan.

“Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera, pengiriman bantuan kemanusian yang tanpa hambatan dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum Internasional,” ungkapnya.

Prabowo pun menyebut memiliki pandangan yang sama dengan PM Singapura Lawrence Wong terkait situasi geopolitik yang dinilai semakin kompleks.

“Kami punya pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan Internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks,” pungkasnya. (*/Red)

Sumber : Okezone.com

Diposkan pada

Presiden Prabowo Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

Mediarepublika.com, – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap Presiden.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri. (*/Red)

Diposkan pada

PJ Gubernur Banten Hadiri Pelepasan Ekpor Produk Makanan Ke 15 Negara

Banten, – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri Pelepasan Kontainer Ekspor Produk Mayora Group ke-400.000 dengan tujuan 15 negara dengan nilai ekspor mencapai US$ 1 juta atau setara dengan Rp15,7 miliar.

Pelepasan ekspor dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Budi Santoso di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

“Kita sampaikan terima kasih kepada Mayora Group atas segenap dedikasi kerjanya khususnya di bidang pangan dan minuman, dimana saat ini melepas ekspor untuk ke 400.000 kontainer dengan tujuan 15 negara,” ungkap Al Muktabar.

Al Muktabar berharap, Mayora Group dapat melibatkan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten untuk menjadi mitra. Banyak potensi-potensi UMKM yang dapat dikembangkan.

“Seperti untuk produksi kopi, di Provinsi Banten banyak pelaku usaha kopi. Diharapkan itu dapat di akses ke Mayora Group,” katanya.

“Kita juga mendorong agar UMKM untuk menjadi partnership Mayora Group dan mudah-mudahan ikhtiar itu, bagian upaya kita untuk memajukan perekonomian di Provinsi Banten dan meningkatkan daya beli serta berbagai pertumbuhannya,” sambungnya.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menyampaikan terima kasih kepada Mayora Group yang menempatkan Provinsi Banten sebagai tempat agenda kerjanya.

“Pemprov Banten terus berupaya memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kewenangannya,” imbuhnya.

Sementara, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pertumbuhan ekspor untuk produk makanan dan minuman sejak 2019-2023 sekitar 6,8 persen.

Sedangkan pada tahun 2024 pada periode Januari-Agustus tumbuh sebesar 6,4 persen.

“Sementara permintaan dunia rata-rata mencapai 7,7 persen, jadi pasar kita cukup besar,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan dalam meningkatkan ekspor di pasar dunia dibutuhkannya daya saing yang tinggi. Sehingga mampu bersaing dengan produk asing yang lebih bagus dan lebih murah.

“Kita punya 3 program kedepannya, pertama itu pengamanan pasar dalam negeri dengan meningkatkan daya saing, kedua perluasan pasar ekspor serta ketiga program UMKM bisa ekspor, jadi UMKM harus berani inovasi dan beradaptasi untuk ekspor,” katanya.

Selain itu, Budi menuturkan untuk menjadi negara maju diantaranya membutuhkan rasio kewirausahaan mencapai 10-12 persen.

Sehingga diharapkan para pengusaha dapat melibatkan UMKM sebagai mitra strategis untuk bangkit bersama dan menguasai pasar.

“Mari kita bersama-sama memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan negara maju di tahun 2045,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Mayora Group, Andre Sukendra Atmadja mengatakan, pelepasan ekspor kali ini mengingatkan dirinya pada saat Presiden ke-7 Joko Widodo yang melepas ekspor kontainer Mayora Group yang ke-200.000 dengan tujuan negara Filipina.

“Saat itu Pak Jokowi berpesan kepada saya jangan hanya (ekspor;-ed) ke Filipina saja, tapi dikembangkan ke negara lain. Sejak saat itu kita terus berusaha mengembangkan ekspor kita dan pada tahun 2024 kita telah membuka 12 negara baru untuk tujuan ekspor, Mayora sudah ekspor lebih ke 103 negara,” katanya.

Ia juga menyebutkan produk yang diekspor termasuk kopi, cokelat, dan makanan ringan, yang populer di berbagai pasar internasional.

Ekspor kali ini mencakup 15 negara tujuan, antara lain Palestina, Arab Saudi, UAE, Mesir, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Australia. (Ibnu/HERIADI)

Diposkan pada

KPU Serang Tetapkan Jadwal Debat Calon Bupati Serang Pada Jum’at Ini?

Serang – Debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang untuk Pilkada Serentak 2024 akan segera berlangsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang telah menetapkan debat ini akan dilaksanakan pada Jumat, 8 September 2024, mulai pukul 15:30 hingga 17:30 WIB di Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang.

 

Tema yang akan diangkat dalam debat pertama ini adalah “Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”.

 

Dengan tema tersebut, para calon diharapkan dapat menyampaikan visi, misi, dan program kerja terkait peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Serang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

 

Debat ini akan disiarkan secara langsung di media nasional CNN Indonesia, serta di-relay oleh beberapa media lokal seperti Banten TV, Kabar TV, dan juga melalui streaming di kanal resmi KPU Kabupaten Serang.

 

Dengan adanya siaran langsung dan relay ini, masyarakat Serang diharapkan dapat mengikuti acara secara luas, baik melalui televisi maupun secara daring.

 

Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin, mengatakan bahwa debat publik ini adalah kesempatan bagi para calon untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam memimpin daerah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya tema yang diangkat dalam debat tersebut.

 

“Melalui debat publik ini, kami berharap masyarakat bisa melihat dan menilai langsung komitmen para calon dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan,” ujar Muhammad Nasehudin.

 

Nasehudin juga menambahkan bahwa tema ini diharapkan bisa mendorong para calon untuk menyampaikan solusi konkret yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat Serang.

 

KPU Kabupaten Serang menekankan agar setiap calon dapat menjaga suasana debat tetap kondusif dan fokus pada gagasan serta program yang membawa kemajuan bagi daerah.

 

Dengan adanya acara ini, masyarakat Kabupaten Serang diharapkan semakin terbuka terhadap visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, serta dapat menentukan pilihan secara bijak dalam Pilkada 2024 nanti. (Heriadi/Batu Pandiangan)

Diposkan pada

Optimalkan PAD, Bapenda Gencarkan Pemahaman Penagihan Pajak

TANGERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang merinci langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui Rapat Evaluasi Penagihan Pajak Daerah tahun 2024 yang diadakan di Hotel Arya Duta, Bandung, 5 November 2024.

Penagihan merupakan langkah yang diambil agar para penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggunakan berbagai metode seperti pemberian teguran, peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, hingga tindakan penyitaan.

Seluruh pegawai Bapenda turut serta dalam kegiatan ini dan dibekali dengan sesi brainstorming sebagai persiapan mereka menjadi penagih pajak yang efektif dalam rangka meningkatkan PAD. Kegiatan ini juga menghadirkan Primandita Fitriandi, Dosen Politeknik Keuangan Negara (STAN), sebagai narasumber.

Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Bapenda Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri, menegaskan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. “Pembangunan di Kabupaten Tangerang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat wajib pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmi menekankan bahwa peningkatan pemahaman terhadap proses penagihan pajak diharapkan akan meningkatkan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik, termasuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang.

“Bagi wajib pajak yang lalai atau menunggak kewajiban pajaknya, ada sanksi yang bisa diterapkan. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penagihan pajak, akan semakin banyak wajib pajak yang patuh,” tutup Fahmi. (HERIADI/BATU PANDIANGAN)

Diposkan pada

Akses Jalan di Desa Karang Tengah Pagedangan Menuju Parung Panjang Bogor Terputus

TANGERANG – Akses jalan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang menuju Parung Panjang, Bogor, terputus akibat hujan deras, Selasa (5/11/2024). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, kejadian tersebut disebakan pergeseran tanah setelah hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Tangerang sejak Selasa sore.

“Hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air sungai mengikis pinggiran pembatas dan mengakibatkan jalanan amblas (longsor),” katanya.

Dalam peristiwa itu, tidak ada korban jiwa atau luka lantaran kondisi jalanan tengah lengang. Kerusakan berupa jalan amblas mencapai kedalaman hingga 7 meter.

“Tidak ada korban jiwa atau luka, karena kondisi jalanan sedang lengang. Hanya saja, akses jalan warga yang ada di Desa Karang Tengah ini terganggu,” ujarnya.

Sebagai penanganan, petugas menerjunkan enam unsur terkait, yakni BPBD Kabupaten Tangerang, Polsek Pagedangan, Koramil Legok, Kecamatan Pagedangan, Desa Karang Tengah dan Tagana, untuk melakukan proses penutupan akses.

“Sementara tidak bisa dilalui, karena posisi amblas ini, kami juga melakukan asessment terkait tanah longsor untuk penanganan sedang di kordinasikan lintas sektor. Sementara, masyarakat bisa menggunakan jalan lain untuk menuju atau akses ke Parung Panjang,” ungkapnya. (HERIADI/batu pandiangan)