MediaRepublika

Way Kanan — Pj. Gubernur Samsudin menghadiri Peringatan Isra Mi’raj 1446 H dan Hari Lahir Akhirusannah Pondok Pesantren Al Hikmah Istiqomah, di Halaman SMP/SMK AHI Kampung Sukabumi Buay Bahuga Way Kanan, Rabu (5/2/2025).

Isra Mi’raj merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana Rasulullah SAW menerima perintah salat lima waktu langsung dari Allah SWT.

Pj. Gubernur Samsudin menjelaskan bahwa peristiwa ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga salat sebagai tiang agama, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pj. Gubernur juga menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al Hikmah Istiqomah yang telah berkiprah selama delapan tahun dalam mencetak generasi muslim yang berakhlakul karimah, berilmu, dan berdaya saing.

“Pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membangun karakter dan moral bangsa, serta turut andil dalam mencetak pemimpin masa depan,” ujar Pj. Gubernur.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur mengajak seluruh umat untuk terus mendukung upaya Yayasan Al Istiqomah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis nilai-nilai Alquran, dan mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik.

Bandar Lampung —- Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, meminta para pengecer untuk segera menjual kembali gas LPG 3 Kg yang diambil dari agen-agen. Hal ini disampaikan sembari menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait penertiban distribusi dan harga LPG tersebut.

Seruan tersebut disampaikan Pj. Gubernur pada Selasa (4/2/2025), menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Instruksi Presiden ini diberikan sebagai respons atas kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer dapat kembali menjual gas LPG 3 Kg seperti biasa. Instruksi ini diambil setelah Presiden berdiskusi dengan DPR RI dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak oleh masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Dasco menjelaskan bahwa setelah berkomunikasi dengan DPR, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer agar dapat menjual gas LPG 3 Kg. Sementara itu, pengecer tersebut akan diproses untuk menjadi sub pangkalan.

“Setelah komunikasi tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mulai hari ini mengaktifkan pengecer-pengecer agar mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Pengecer-pengecer ini nantinya akan dijadikan sub pangkalan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menegaskan bahwa aturan untuk menertibkan harga LPG subsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat akan tetap dilaksanakan. Ia juga menegaskan bahwa instruksi ini sudah jelas, yaitu pengecer dapat kembali menjual gas LPG 3 Kg mulai hari ini, sementara Kementerian ESDM akan menyesuaikan aturan yang ada secara bertahap.

Dengan instruksi ini, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi mengantri panjang di pangkalan untuk mendapatkan LPG 3 Kg, seperti yang terjadi belakangan ini. Instruksi Presiden ini merupakan respons terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat, serta upaya untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 Kg yang lebih normal dan dengan harga yang terjangkau.

Pj. Gubernur Samsudin berharap, dengan adanya instruksi ini, distribusi LPG 3 Kg di Provinsi Lampung dapat kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

Bandar Lampung — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, merespon cepat bencana yang melanda sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung akibat hujan lebat dan angin kencang pada Selasa (4/2/2025).

Langkah penanganan segera diambil dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak dan bertemu dengan para korban.

Pj. Gubernur Samsudin memerintahkan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait untuk segera bergerak membantu penanganan bencana.

Beberapa wilayah di Bandar Lampung yang terdampak angin kencang meliputi Kecamatan Rajabasa, Sukarame, Way Halim, Kemiling, Langkapura, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Barat.

Dalam kunjungannya ke Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Pj. Gubernur Samsudin menyambangi langsung rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang. Terpantau di lokasi, atap sejumlah rumah warga porak-poranda, sementara infrastruktur kelistrikan juga mengalami gangguan hingga menyebabkan terputusnya pasokan listrik.

Pj. Gubernur menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi dan mengimbau warga yang terdampak untuk tetap bersabar. Ia juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga.

“Jadi ini keadaan lampu mati, genteng pada hancur, lantai basah, yang sabar ya. Terkadang hanya beberapa menit saja tak terduga. Semoga tetap sehat semuanya ya,” ujar Pj. Gubernur saat berbincang dengan salah seorang warga yang terdampak musibah di Perumahan Griya Gunter.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak bencana. Hal ini dilakukan agar program bantuan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.

Sebagai langkah preventif, Pj. Gubernur juga meminta BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menginventarisasi pohon-pohon yang masuk kategori rentan. Penebangan pohon yang berpotensi membahayakan akan dilakukan guna mencegah terjadinya korban jiwa di masa mendatang.

Dengan langkah cepat dan koordinasi yang solid, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memulihkan kondisi warga terdampak dan meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan.

Dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur Samsudin didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Kapolresta Bandar Lampung yang juga didampingi oleh pamong wilayah setempat.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (virtual), bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/02/2025).

Dalam pengantarnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa perizinan sering menjadi salah satu temuan.

“Masalah perizinan adalah salah satu temuan dari komisi pemberantasan korupsi, salah satu yang cukup menonjol yang juga paling banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan sistem, seperti pembuatan sistem mall pelayanan publik, online single submission, kemudian juga dibuat pelayanan terpadu satu pintu, namun masih banyak perizinan-perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person, bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan moral hazard kerawanan yaitu pungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain,” ucapnya.

Dengan demikian, Mendagri menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan dari eksternal dalam mengatasi hal tersebut.

“Disamping pembuatan sistem juga penguatan APIP pengawas internal, jajaran inspektorat dilakukan dibawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPK tapi ini tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari kepolisian kemudian kejaksaan dan dari KPK sendiri serta ada badan baru yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus,” lanjutnya.

Melalui kerjasama ini, Mendagri berharap dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mempermudah perizinan dalam dunia usaha.

“Kita harapkan dengan kerjasama ini pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha karena memang salah satu atensi bapak presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” harapnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ini dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

Adapun terkait inflasi daerah, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Minggu ke-5 berdasarkan data SP2KP-pencatatan sampai dengan 31 Januari 2025, terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 Provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Daging Ayam Ras,” jelasnya.

Amalia juga memaparkan bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.

Jakarta — Pemegang saham pengendali Bank Lampung dan Bank Jatim melakukan penandatanganan Addendum Shareholder Agreement (SHA) terkait perubahan penyertaan modal, Selasa (4/2/2025) di Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin, terkait kolaborasi Kelompok Usaha Bank (KUB) kedua Bank Pembangunan Daerah tersebut.

Penandatanganan Addendum SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf mengungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS -LB) yang digelar Bank Lampung, tanggal 22 Januari 2025 lalu salah satu hasil RUPS-LB adalah terkait perubahan penyertaan modal Bank Lampung.

Diakui Mahdi Yusuf dengan adanya perubahan nominal penyertaan modal Bank Lampung, dipastikan sama – sama saling menguntungkan. Baik bagi Bank Lampung maupun Bank Jatim” ujarnya.