Perkuat Sinergi, TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal Penuh Kebersamaan

Bandar Lampung, — Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H, bertempat di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dan diikuti segenap jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PKK Provinsi Lampung ke depan.

Dalam sambutannya Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar halal bihalal, melainkan momen yang sangat berharga untuk menjalin kebersamaan dan bertukar pikiran dalam upaya menjalin sinergi antar Pokja.

“Selain halal bihalal kita juga melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor PKK yang kita cintai ini, kegiatan ini bukan hanya pertemuan tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran untuk menyampaikan program – program dan tugas fungsi masing masing Pokja,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pengurus untuk bekerja dengan baik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita harus memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, kita harus bergotong royong dan bersama – sama turun ke masyarakat, membina kemasyarakatan, membina keluarga dan memberdayakan keluarga di provinsi Lampung ini secara gotong royong,” lanjutnya.

TP. PKK Provinsi Lampung merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan program program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan semangat kebersamaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari berharap seluruh jajaran dapat terus bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Lampung.

LKPJ 2024, Gubernur Rahmat Mirzani Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam laporan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian strategis selama tahun 2024, antara lain :

1. Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan rujukan menjadi fokus utama di sektor kesehatan.

3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan demi mendukung konektivitas antarwilayah.

4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.

5. Investasi dan UMKM: Pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan, memfasilitasi promosi investasi, dan menyediakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis telah dijalankan selama tahun 2024, seperti penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta upaya menjaga stabilitas daerah.

Menjelang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung tema pembangunan: “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia.” Tema ini diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan dalam RKPD 2025, yaitu : reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang merata, pemantapan kehidupan masyarakat yang aman dan demokratis, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Kami menyadari bahwa capaian ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.

Gubernur mengajak DPRD untuk terus memberikan masukan konstruktif guna perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan apresiasi atas kinerja Gubernur Mirza. Ia secara khusus menyoroti terobosan di sektor pendidikan, yakni pembebasan lebih dari 20 ribu ijazah siswa SMA di Bandar Lampung yang sebelumnya tertahan karena kendala administrasi.

“Ini adalah bukti nyata keberpihakan Gubernur terhadap rakyat, kami berharap tetap istiqomah, pada paripurna yang lalu, jalan-jalan infrastruktur mulai diperbaiki, sektor pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, kita harapkan Gubernur dan wakil Gubernur istiqomah dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Lampung,” ujar Giri.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Sinergi Menuju Indonesia Emas, Wagub Jihan Tekankan Pembangunan Lampung Berbasis Lingkungan dan Ketangguhan Bencana

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/04/2025).

Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan “Penguatan Pondasi Transformasi”.

Wagub menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional.

“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan.

Di tengah potensi tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan dan kebencanaan yang belum maksimal.

“Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penyelenggaraan diskusi hari ini penting artinya sebagai wadah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” tegas Wagub Jihan.

Ia mengajak seluruh elemen pembangunan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa, untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polinela, Sarono, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Polinela sebagai salah satu lokasi penting untuk FGD pembangunan daerah. Ia memaparkan profil Polinela sebagai pusat Fasilitas Vokasi dan Pendidikan (FVD) dengan ribuan mahasiswa dan fasilitas yang memadai.

Sarono juga menegaskan komitmen Polinela dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, pariwisata, dan pengembangan kopi.

Diskusi ini juga menyoroti isu hangat terkait dampak perubahan iklim yang semakin terasa di Provinsi Lampung, termasuk peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Lampung mengalami banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024 juga mencatat delapan kabupaten di Lampung rawan banjir tahunan.

Isu Triple Planetary Crisis (TPC) yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi juga menjadi perhatian utama dalam FGD ini.

Wagub Jihan menekankan perlunya upaya integratif dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif untuk mengatasi krisis global tersebut.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, serta strategi konkret untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana di daerah. Peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi salah satu target utama dari FGD ini.

Bandar Judi Dan Narkoba Diduga Otak Dari Pembakaran Pondok Milik Pimred Media Liputan16.com di Pancur Batu.

Pancur Batu,Mediarepublika.com-Diduga buntut dari pemberitaan lokasi judi dan narkoba Lau Gelunggung dan Perbatasan Bandar Baru, tiga buah pondok milik wartawan yang berada di Dusun II Desa Durin Simbelang dibakar diduga suruhan bandar narkoba di Kecamatan Pancur Batu pada minggu 13 April 2025 sekitar pukul 05.30 wib.

Tiga buah pondok yang dibakar merupakan milik wartawan yang gencar memberitakan kampung narkoba dna lapak judi yang berada di Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit. Kerugian ditafsir mencapai 15 Juta rupiah.

Bandar judi dan narkoba di Pancur Batu diduga kuat sebagai otak pelaku dibalik terbakarnya pondoko milik pimred media online tersebut.

Pemilik pondok Diamanta Sembiring yang mendapatkan kabar bahwa tiga buah pondoknya dibakar langsung mendatangi Polsek Pancur Batu untuk membuat laporan.

Diamanta Sembiring pimpinan redaksi media online liputan16.com saat membuat laporan polisi di Polsek Pancur Batu menduga bahwa pondok mikiknya dibakar oleh suruhan bandar judi dan narkoba yang gencar diberitakan dan diexpose oleh media dan timnya

“Saya tidak punya masalah dengan siapa pun di sini, akan tetapi belakangan ini kami rutin memberitakan barak judi dan narkoba di Balai Desa, Durin Simbelang dan Kecamatan Pancur Batu serta Kecamatan Sibolangit. Saya berharap supaya Polsek Pancur Batu dapat mengungkap pelaku dan otak pelaku pembakaran pondok kami itu,” ujarnya

Terpisah saat di Konfirmasi Kapolsek Pancur Batu Kompol Djanuarsa SH & Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu Iptu Elia Karo Karo belum membalas pesan whatsapp sampai berita ini di terbitkan.

(Red).

Rapat Paripurna DPRD Lampung Infrastruktur, Pembangunan Jalan, Irigasi, Dan Permukiman Terus Ditingkatkan

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (14/4/2025).

Dibidang infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian antarwilayah. Di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, berbagai program dijalankan untuk mendukung produktivitas petani dan nelayan, seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan.

“Sementara itu, Investasi dan UMKM kami dorong melalui penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi investasi, dan pelatihan wirausaha berbasis lokal,” ujar Mirza

Memasuki tahun 2025, Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Prioritas pembangunan tersebut yakni melakukan reformasi birokrasi; memperkuat peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM); melanjutkan pembangunan infrastruktur; melakukan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya, dan demokratis; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Kami menyadari bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur Mirza.

Untuk itu, dirinya mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif dari DPRD Provinsi Lampung dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.

Tentunya, sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai sebagai pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan pondasi utama dalam keberpihakan pada kepentingan rakyat.

“Semoga sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif bisa terus berkelanjutan, dan juga bisa diteruskan dalam hal-hal yang baik dalam pembangunan Provinsi Lampung kedepan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Provinsi Lampung atas partisipasi aktif, semangat gotong royong, dan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
“Karena kami sadar, tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, tidak akan mungkin capaian-capaian pembangunan ini dapat terwujud,” tutupnya.

Wagub Lampung Jihan Nurlela Ajak PMII Jadi Penjaga Peradaban dan Pengawal Perubahan

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Lampung yang baru saja dilantik. Wagub juga menyampaikan harapan besar terhadap peran strategis PMII dalam pembangunan daerah dan pembinaan generasi muda.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para pengurus PKC PMII Lampung yang baru saja dilantik. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kaderisasi dan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan saat menghadiri kegiatan Pelantikan dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) Pengurus Koordinator Cabang PMII Lampung yang Ke-VIII di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/04/2025).

Dalam kesempatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) yang mengangkat tema “Penjaga Gerbang Peradaban, Pengawal Perubahan”, Wagub Jihan menilai bahwa tema tersebut sangat relevan dengan peran PMII sebagai organisasi kader yang berada di garis depan dalam menjaga nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

“PMII adalah wadah yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Perannya sebagai penjaga gerbang peradaban bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab besar untuk membentengi bangsa dari disintegrasi, radikalisme, dan kemunduran moral,” tegasnya.

Wagub Jihan juga menekankan pentingnya peran PMII sebagai pengawal perubahan, yang dituntut mampu menjawab tantangan zaman dengan gagasan-gagasan progresif, inklusif, dan berkeadaban.

Lebih lanjut, Wagub Jihan mengajak seluruh kader PMII untuk menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Lampung, dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi kerakyatan, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan demokrasi dan kebangsaan.

“Sebagai pemuda Islam yang progresif, sahabat PMII harus tampil sebagai agen transformasi sosial, yang tidak hanya berpikir global tetapi juga berpijak kuat pada akar lokal dan nilai-nilai kultural bangsa,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat kaderisasi dan pengamalan Nilai Dasar Pergerakan (NDP), PMII Lampung akan terus menjadi pilar penting dalam mencetak generasi muda yang unggul, cerdas, moderat, dan berintegritas.

“Selamat bermusyawarah, selamat mengabdi, dan selamat menjadi penjaga peradaban serta pengawal perubahan di Bumi Ruwa Jurai,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Besar PMII yang diwakili Ketua Kaderisasi PB PMII Acep Jamaludin mengatakan bahwa ini pertama kalinya ada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama-sama alumni dari PMII.

“Baru ini pertama kali ada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama-sama alumni dari PMII, untuk itu semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman PMII untuk terus berproses dan berjuang, karena fokus hari ini bukan hanya berbicara soal bagaimana kita bisa berbuat terhadap negara, tapi bagaimana PMII membawa ide besar mengenai branding PMII untuk menciptakan kepemimpinan yang Profesional di era teknologi,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Kaderisasi PB PMII Acep Jamaludin atas nama Ketua PB PMII, melantik Pengurus Koordinator Cabang PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2026, dengan M. Yusuf Kurniawan sebagai Ketua PKC PMII Lampung.

Halal Bihalal Pramuka Lampung, Perkuat Persaudaraan, Satukan Semangat Generasi Muda

Pesawaran – Semangat persaudaraan dan kebersamaan mewarnai acara Halal Bihalal Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung yang digelar di Aula D’Junjungan Café, Kabupaten Pesawaran, pada Sabtu (12/4/2025).

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Lampung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela, jajaran pengurus Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir ranting, serta para tokoh dan pembina Pramuka Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menekankan pentingnya memperkuat tali silaturahmi dan nilai-nilai persaudaraan dalam tubuh Gerakan Pramuka.

“Pertemuan ini begitu besar dan sungguh tak ternilai, terutama untuk lebih memperkuat rasa kekeluargaan, jiwa persaudaraan, meningkatkan toleransi dan kesepahaman dalam menyikapi berbagai tantangan yang senantiasa menyertai segala aspek kehidupan,” ujar Jihan.

Ia juga menyampaikan salam hangat dan sayang dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang juga menjabat sebagai Ketua Mabida Pramuka Lampung, untuk seluruh pengurus dan anggota Pramuka Lampung yang hadir.

Lebih lanjut, Jihan mengapresiasi terselenggaranya halal bihalal ini sebagai langkah strategis dalam membangun sinergi dan solidaritas antar anggota. Menurutnya, hal ini adalah sebagai langkah yang tepat untuk menyatukan, memperkokoh dan mempererat jalinan silaturahmi penggiat Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung.

Jihan berharap agar momentum ini dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh pengurus Gerakan Pramuka Provinsi Lampung untuk terus melanjutkan program kerja, berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menitipkan pesan kepada para generasi muda Pramuka agar siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

“Kepada adik-adik pramuka, kakak berpesan jadilah kalian putra-putri bangsa yang siap menerima tongkat kepemimpinan bangsa, dan untuk menjadi pemimpin di masa depan diperlukan kader-kader bangsa yang sehat, kuat, terampil, berakhlak baik dan kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, ” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi mengajak semua yang hadir untuk dapat merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dan tolong menolong yang telah menjadi tradisi dan budaya kita sebagai masyarakat.

Halal bihalal diisi  ceramah keagamaan oleh Ustadz Damhuri S.Ag., dalam ceramahnya beliau menyampaikan bahwa tujuan puasa ramadan adalah membentuk insan yang bertakwa, dan ciri insan yang bertakwa diantaranya adalah : Semangat berbagi dengan orang lain, selalu memaafkan, senantiasa memohon ampunan dengan taubatan nasuha. Dan menurutnya nilai-nilai yang diajarkan dalam puasa juga diajarkan dalam kegiatan Pramuka.

Kegiatan halal bihalal ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Gerakan Pramuka Lampung untuk terus menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan, persatuan, dan pembangunan karakter, selaras dengan semangat pembinaan generasi muda yang berkelanjutan.

DPRD Lampung: Penerapan bea masuk impor tinggi lindungi produk lokal

Bandarlampung (ANTARA) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengatakan penerapan bea masuk impor tinggi perlu dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri dari rencana penghapusan kuota impor.

“Rencana Presiden hendak membuka keran impor seluas-luasnya ini tujuannya sebenarnya bagus, agar ada persaingan di dalam negeri. Akan tetapi perlu juga dilakukan upaya menjaga produk lokal agar tetap kuat bersaing,” ujar Mikdar Ilyas di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan langkah dan upaya dalam menjaga eksistensi produk lokal dapat dilakukan pemerintah dengan menerapkan kenaikan tarif bea masuk impor bagi barang impor.

“Dengan meningkatkan bea masuk yang tinggi ini, maka produk dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Contohnya ubi kayu kalau impor dibuka tanpa bea masuk dan pajak tinggi, bisa kalah produk lokal, sebab produksi dalam negeri sedikit, konsumsi banyak dan biaya produksi tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan langkah intervensi yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan bea masuk impor ataupun pajak barang impor tersebut, selain dapat menjaga daya saing produk lokal, juga akan membantu petani, dan pelaku usaha dalam negeri tetap berproduksi.

“Kalau tidak dijaga maka ini akan membahayakan kelangsungan hidup petani, peternak dan pengusaha yang ada di daerah. Apalagi di Lampung ini fokus di komoditas pertanian, sehingga bisa berdampak ke ekonomi daerah juga,” ucap dia.

Ia mengharapkan produk lokal bisa berdaya saing dari produk impor, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha bisa terjaga.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

DPRD Lampung: Penerapan bea masuk impor tinggi lindungi produk lokal

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengatakan penerapan bea masuk impor tinggi perlu dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri dari rencana penghapusan kuota impor.

“Rencana Presiden hendak membuka keran impor seluas-luasnya ini tujuannya sebenarnya bagus, agar ada persaingan di dalam negeri. Akan tetapi perlu juga dilakukan upaya menjaga produk lokal agar tetap kuat bersaing,” ujar Mikdar Ilyas di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan langkah dan upaya dalam menjaga eksistensi produk lokal dapat dilakukan pemerintah dengan menerapkan kenaikan tarif bea masuk impor bagi barang impor.

“Dengan meningkatkan bea masuk yang tinggi ini, maka produk dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Contohnya ubi kayu kalau impor dibuka tanpa bea masuk dan pajak tinggi, bisa kalah produk lokal, sebab produksi dalam negeri sedikit, konsumsi banyak dan biaya produksi tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan langkah intervensi yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan bea masuk impor ataupun pajak barang impor tersebut, selain dapat menjaga daya saing produk lokal, juga akan membantu petani, dan pelaku usaha dalam negeri tetap berproduksi.

“Kalau tidak dijaga maka ini akan membahayakan kelangsungan hidup petani, peternak dan pengusaha yang ada di daerah. Apalagi di Lampung ini fokus di komoditas pertanian, sehingga bisa berdampak ke ekonomi daerah juga,” ucap dia.

Ia mengharapkan produk lokal bisa berdaya saing dari produk impor, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha bisa terjaga.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

Pemprov Lampung Jalin Sinergi Bersama Muhammadiyah Lampung dalam Pembangunan di Provinsi Lampung

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempererat sinergi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung melalui acara silaturahmi dan halal bihalal yang berlangsung
di Hotel Soeltan Luxe, Sabtu (12/04/2025).

Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah se-Provinsi Lampung ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan potensi besar yang dimiliki organisasi kemasyarakatan Islam tersebut.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya menyampaikan kedekatan personal dan historisnya dengan Muhammadiyah sejak kecil. Ia menekankan bahwa kehadirannya dalam acara ini bukan sebagai tamu organisasi lain, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah.

“Bagi saya, hadir di halal bihalal ini bukan hadir ke suatu organisasi lain, bagi saya hadir ke rumah saya sendiri,” ujar Gubernur Mirzani  dengan penuh kehangatan.

Gubernur mengenang didikan kakeknya yang merupakan seorang ulama Muhammadiyah dan bagaimana nilai-nilai organisasi tersebut telah tertanam kuat dalam dirinya.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2030, yang salah satunya adalah mewujudkan Lampung Maju. Dalam konteks ini, Gubernur menyoroti potensi besar Provinsi Lampung di sektor pertanian dan sumber daya alam, namun juga tantangan tata niaga pasar yang perlu diintervensi untuk kemakmuran rakyat.

“Kita daerah yang sangat kaya. Dulu Lampung pernah men-support 40% lada nasional,” ungkap Gubernur, menggambarkan potensi yang dimiliki Lampung.

Gubernur mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, Gubernur mengapresiasi program-program pemerintah pusat terkait kenaikan harga gabah dan jagung, namun menekankan perlunya sinergi dengan organisasi seperti Muhammadiyah untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan adil.

Selain sektor ekonomi, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung. Ia mengajak Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikan yang luas, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda Lampung yang kompeten dan berdaya saing.

Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Sudarman, M.Ag., menyampaikan komitmen Muhammadiyah untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan peran serta aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

“Jika waktu Gubernur berkenan memberikan sebidang tanah, yakinlah Muhammadiyah akan memanfaatkan tanah itu untuk keperluan ibadah, sosial, dan kemanusiaan,” tegas Prof. Sudarman.

Sinergi antara Pemprov Lampung dan Muhammadiyah merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam  pembangunan Provinsi Lampung kedepan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 yang ingin mewujudkan Lampung Maju tercermin jelas dalam ajakan kolaborasi ini. Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, yang memiliki jaringan luas dan komitmen kuat terhadap pembangunan umat, akan menjadi modal penting dalam mencapai visi tersebut.

Fokus pada penguatan ekonomi petani, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kualitas pendidikan yang disampaikan Gubernur dalam acara ini merupakan penjabaran konkret dari upaya mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera.