MediaRepublika

Bandarlampung, –  Menyikapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap menjalankan tugas dan kewajiban seperti biasa.

“Eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan seluruh ASN di Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa memberikan pelayanan publik. Itu memang menjadi tugas kita masing-masing. Di saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi tetap kondusif karena para demonstran adalah keluarga, anak-anak kita sendiri, generasi muda Lampung yang harus kita jaga dan kawal bersama,” ujar Marindo.

Hal senada disampaikan Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, yang menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.

“Kalau penyampaian aspirasi itu kita dukung, karena memang diatur oleh ketentuan. Sedangkan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bekerja seperti biasa. Terutama pelayanan publik, itu harus tetap berjalan karena ujungnya adalah untuk masyarakat. Jadi kami bekerja seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, memastikan pelayanan pajak dan kesamsatan tetap berjalan normal di seluruh daerah.

“Pada prinsipnya unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan. Artinya, pelayanan publik, khususnya pelayanan kesamsatan di 15 kabupaten/kota tetap berjalan. Itu tidak menghambat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya,” jelas Slamet.

Dari sektor pendidikan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung normal.

“Kita tetap fokus belajar esok hari. Anak masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru-guru, wali kelas, serta kepala sekolah memastikan anak-anak tetap belajar. Kalau ada yang tidak masuk sekolah, kita konfirmasi ke orang tuanya apakah di rumah atau ikut serta dalam aksi. Prinsipnya, kita jaga kondusivitas bersama,” kata Thomas.

Ia menambahkan, keyakinan bahwa proses belajar tetap berjalan didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat Lampung.

“Kami yakin yang demo ini kan keluarga kita juga, masyarakat Lampung juga, yang insya Allah akan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di Provinsi Lampung,” ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung, – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).

Massa memenuhi ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat. Berlangsung tertib dan damai, aksi ini menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi di Provinsi Lampung.

Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan tanpa menimbulkan kericuhan maupun kerusakan fasilitas publik. Situasi kondusif tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat keamanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia menyampaikan rasa bangga atas cara mahasiswa dan masyarakat menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab.

“Kami melihat semangat anak-anak muda Lampung luar biasa. Mereka menyuarakan aspirasi secara damai dan penuh kesadaran. Sesuai amanah konstitusi, pemerintah wajib menjaga dan melindungi hak masyarakat untuk bersuara. Semua aspirasi ini kami terima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujar Gubernur Mirza.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib hingga selesai.

“Atas nama aparat keamanan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, dan elemen pendukung aksi ini. Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Kami berharap situasi ini dapat terus terjaga,” ungkapnya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peningkatan kesejahteraan dosen dan guru, peninjauan ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.

Aksi damai ini sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain bahwa Lampung mampu menjaga kondusivitas dan semangat demokrasi yang sehat, mengedepankan dialog, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung, – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Lampung Melawan pada Senin, 1 September 2025, berlangsung dengan aman dan kondusif. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat Lampung turut hadir dalam aksi tersebut, menyuarakan beragam aspirasi demi kemajuan bangsa.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi atas tertibnya jalannya demonstrasi. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa iklim demokrasi di Lampung semakin matang.

“Saya mengapresiasi semua peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan santun. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Lampung semakin dewasa,” ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat selama aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan dalam aksi ini menjadi pengingat bagi para elit bangsa—baik di eksekutif, legislatif, maupun pemerintah daerah—untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur.

Ade juga menekankan pentingnya membangkitkan kembali jiwa prihatin bangsa, yaitu keadaan di mana masyarakat mau merenung, menyadari tantangan yang dihadapi, dan menjadikannya motivasi untuk bangkit menuju kondisi yang lebih baik.

“Prihatin bukan berarti menyerah, melainkan menjadi refleksi dan titik balik menuju perubahan yang lebih baik. Kita perlu memperkokoh jiwa prihatin ini agar bangsa kita semakin kuat menghadapi tantangan,” tambahnya.

Ade juga mengajak seluruh anggota Fraksi PKS untuk terus mendorong semangat tersebut dalam setiap langkah perjuangan politiknya demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Bandarlampung, – Menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di DPRD Lampung, Senin (1/9/2025), Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa bersama serta istighosah di halaman Kantor DPRD, Minggu (31/8/2025).

Doa bersama dipimpin KH Ihya Ulumuddin dari Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung, dan diikuti pemuka lintas agama. Suasana khidmat terasa saat seluruh jamaah memanjatkan doa untuk keselamatan masyarakat Lampung serta kedamaian daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya mengajak peserta istighosah turut mendoakan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal terlindas mobil rantis Brimob ketika demonstrasi di Jakarta, Kamis (27/8/2025).

Doa juga dipanjatkan bagi tiga korban kebakaran di Gedung DPRD Makassar, yakni Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Staf Humas DPRD Muh Akbar Basri, dan ajudan anggota DPRD Kota Makassar, Sarinawati.

“Mudah-mudahan dengan amal ibadah mereka diterima di sisi Allah SWT,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menegaskan, doa bersama menjadi sarana untuk menyatukan hati dalam menjaga kedamaian. Aspirasi masyarakat, menurut dia, merupakan bagian dari demokrasi. Namun, semua pihak diminta tetap mengedepankan suasana aman dan kondusif demi keutuhan bangsa.

“Kita sudah hidup di sini puluhan tahun dengan berbagai suku bangsa dan agama. Alhamdulillah kita bisa menjaga perdamaian, dan semoga ini selalu kita jaga bersama,” katanya.

Acara doa bersama ini, lanjut Gubernur, merupakan usulan tokoh agama dan masyarakat. Turut hadir Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, serta pimpinan dan anggota DPRD Lampung.

Bandarlampung, – Ribuan mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan memadati halaman Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
‎
‎Suasana yang semula dipenuhi lantunan orasi bertransformasi menjadi ruang dialog terbuka ketika para pemimpin daerah turun langsung menemui massa.
‎
‎Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, serta Pangdam XXI/Radin Inten II Mayjen Kristomei Sianturi tidak hanya berdiri dari kejauhan. Mereka memilih duduk bersila di tengah lapangan, sejajar dengan mahasiswa, mendengarkan setiap suara yang disampaikan dari mimbar aksi.
‎
‎Kehadiran Wakil Ketua DPRD Naldi Rinara bersama anggota legislatif Lesty Putri Utami (PDIP) dan Diah Dharmayanti (PAN) semakin menegaskan bahwa momentum tersebut bukan semata aksi unjuk rasa, melainkan titik temu antara rakyat dan para wakilnya.
‎
‎Di tengah kerumunan massa, suara lantang Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menjadi sorotan. Ia membacakan sejumlah tuntutan, mulai dari mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, menolak efisiensi pada sektor pendidikan dan kesehatan, hingga mendesak pengukuran ulang HGU PT Sugar Group Companies.
‎
‎“Pemerintah harus berani berubah. Kapolri harus mundur, reformasi Polri harus dilakukan. Pendidikan dan kesehatan jangan pernah dijadikan korban efisiensi. Itu hak rakyat!” tegas Ammar. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan penuh semangat dari ribuan peserta aksi.
‎
‎Momen krusial terjadi ketika Gubernur Lampung mengambil mikrofon. Dengan suara tenang, ia menyampaikan apresiasinya.
‎
‎“Saya bangga pada kalian semua. Terima kasih karena telah menyuarakan aspirasi dengan cara damai. Hari ini Lampung menunjukkan wajah demokrasi yang matang. Mari kita rawat kebersamaan ini demi daerah yang kondusif dan sejahtera,” ungkap Rahmat Mirzani Djausal.
‎
‎Senada, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memastikan aspirasi itu tidak berhenti di lapangan.
‎“Kami akan menjadi jembatan rakyat. Tuntutan ini akan kami bawa dan perjuangkan hingga ke tingkat pusat,” ucapnya.
‎
‎Aksi damai yang berlangsung hingga sore hari berakhir dengan penuh kelegaan. Tidak ada kericuhan, tidak ada bentrokan, hanya dialog terbuka yang menghadirkan pesan kuat: mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dapat duduk bersama, berbicara setara, dan menata masa depan Lampung dengan semangat kebersamaan. (**)

Bandarlampung, – Aksi unjuk rasa digelar sejumlah elemen masyarakat mulai dari di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Senin (1/9/2025) mendapat respons positif dari warga.Kegiatan penyampaian aspirasi digelar kelompok mahasiswa, ojek online, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta lain-lainnya tersebut berlangsung tertib, aman, dan damai tanpa menimbulkan gangguan bagi aktivitas masyarakat.Ahmad, warga asal Pahoman mengaku lega sekaligus mengapresiasi sikap demonstran yang tetap menjaga ketertiban.

“Biasanya kalau ada demo, kami khawatir terjadi kericuhan atau jalan macet total. Tapi kali ini semua berjalan lancar. Peserta aksi juga terlihat kompak menjaga suasana tetap kondusif,” ujar pedagang kaki lima tersebut, Rabu (3/9/2025).

Hal senada diungkapkan Siti, warga Enggal. Ia menilai aksi damai semacam ini menjadi contoh baik dalam menyampaikan pendapat di muka umum. “Mereka menyampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat. Kami sebagai masyarakat jadi merasa aman meski ada keramaian di sekitar kantor dewan,” katanya

Lebih lanjut kondusifitas aksi ini juga dinilai tidak lepas dari peran aparat pengamanan yang siaga menjaga situasi saat kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.

Menurutnya, petugas TNI/Polri hingga Satpol PP terlihat mengawal jalannya aksi, serta menjaga dan menjalani komunikasi dengan massa.

“Kami juga berterima kasih kepada aparat. Mereka sigap, tapi tetap humanis, sehingga demo berjalan aman,” tandas karyawan swasta tersebut.

Bandarlampung, – Suasana unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung pada Senin,1/9/2025 yang lalu berlangsung damai dan penuh kesejukan. Meski menyuarakan 10 tuntutan keras terhadap pemerintah, aksi ini mencatat sejarah sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang disalurkan tanpa kericuhan sedikit pun sebagai bentuk kedewasaan masyarakat Lampung dalam berdemokrasi.

10 (Sepuluh) tuntutan aksi tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.

Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Lampung itu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan, namun berjalan tertib dan penuh kedamaian. Suasana terasa sejuk ketika mahasiswa, aparat, dan masyarakat saling menjaga situasi kondusif bahkan berdialog langsung dengan Gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung segera menanggapi aspirasi dari aksi unjuk rasa, setelah aksi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar membawa langsung 10 tuntutan tersebut ke Jakarta pada Rabu (3/9/2025) kemarin, tuntutan resmi itu diserahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Ini merupakan bukti bahwa aspirasi rakyat Lampung tidak dibiarkan berlama-lama terhenti di jalanan. Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu menjadi jembatan cepat dan tegas bagi suara rakyat.

Tindakan sigap Pemprov Lampung, yang juga didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Raden Intan Lampung Mayjen TNI Kristomel Sianturi, menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar denyut nadi rakyat. Respon ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, melainkan langsung diterjemahkan dalam langkah konkret menuju perubahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandarlampung, –  Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Doa Bersama Kebangsaan sebagai upaya nyata merajut persatuan dan menjaga kedamaian.

Acara tersebut yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8/2025).

Acara yang khidmat ini dipimpin oleh KH. Ihya Ulumudin, Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul Ulum, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela, hingga jajaran Forkopimda. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Lampung.

Acara doa bersama ini, ujar Gubernur Mirza, bertujuan untuk menyatukan hati yang mungkin sempat terpecah oleh perbedaan niat dan tujuan. “Hari ini, kita datang dari seluruh pihak, seluruh kelompok, seluruh komponen masyarakat, untuk menyatukan hati. Insyaallah dengan satunya hati, pertolongan Allah akan datang kepada kita,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa doa adalah inti dari ikhtiar manusia. “Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa bukan sekadar permohonan, melainkan senjata orang beriman yang mampu mendatangkan pertolongan Allah,” ujarnya.

Kehidupan berbangsa belakangan ini diwarnai dinamika yang cukup tinggi, dimana aspirasi dan perbedaan pendapat semakin terbuka.
Namun, Gubernur Mirza melihat ini sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia masih hidup dan rakyatnya peduli terhadap arah perjalanan negara.

“Tugas kita bersama adalah memastikan agar kepedulian masyarakat, kepedulian rakyat, tersalurkan dengan cara yang sangat konstruktif, yang penuh etika, dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak membiarkan energi bangsa habis dalam perpecahan, melainkan mengarahkannya untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Gubernur Mirza menyoroti peran Lampung sebagai rumah bagi berbagai macam keberagaman. Ia menggambarkan Lampung sebagai tempat di mana semua suku, agama, dan budaya hidup berdampingan tanpa pernah melihat perbedaan. “Inilah wajah sejati Indonesia, inilah ruh dari Lampung, Sang Bumi Ruwa Jurai, tanah yang senantiasa mempersatukan keberagaman,” ungkapnya.

“Sebagai bagian dari masyarakat Lampung, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga ketentraman daerah, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menebakkan semangat persaudaraan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung untuk terus menjaga kedamaian daerah. “Mari sama-sama kita jaga provinsi kita, kita jaga rumah kita. Kita curahkan energi kita untuk membuat Provinsi Lampung lebih baik,” ajak Gubernur Mirza. (Adpim)