Diposkan pada

Gubernur Arinal Bersama Kapolda dan Irjen Kemenhub Deklarasi Tertib Angkutan Barang “Zero Over Dimension-Over Load”

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Irjen Kemenhub serta jajaran Stakeholder Angkutan Barang melakukan penandatanganan Deklarasi Tertib Angkutan Barang “Zero Over Dimension-Over Load”.

Penandatanganan Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam Acara Normalisasi Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load), di PT. Sumber Karya Berkah, Campang Raya, Kec. Sukabumi, Bandarlampung, Jum’at (9/10/2020).

Adapun isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa seluruh stakeholder siap mendukung penuntasan pelanggaran Over Dimension – Over Load (ODOL).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan dampak Over Dimensi Over Loading (ODOL) terhadap kerusakan jalan cukup tinggi, sebagaimana pernah dilansir oleh Menteri PUPR bahwa kerugian negara akibat kerusakan jalan yang disebabkan karena over loading setiap tahunnya mencapai 43 triliun.
“Penanganan permasalahan Over Dimensi Over Loading (ODOL) harus ditangani dari hulu sampai ke hilir dalam penyelenggaraan transportasi barang sehingga diperlukan adanya kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen bersama dari semua pihak dalam penyelenggaraan transportasi barang. Sehingga dengan visi dan misi yang sama diharapkan penanganan permasalahan ODOL bisa terpadu, terintegrasi dan komperhensive,” jelas Gubernur Arinal.

Untuk mengatasi permasalahan ODOL, tidak hanya bisa dilakukan secara parsial di jembatan timbang dengan pengawasan lebih muatan, namun harus melalui penanganan di semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan barang, baik yang sifatnya operasional maupun administrasi/regulasi seperti larangan ODOL menyeberang diangkutan fery, larangan ODOL masuk jalan tol, larangan ODOL melintasi dijalan nasional/provinsi/ kabupaten/ kota.
“Ini dilakukan supaya semua pihak menyadari, bahwa membangun itu untuk kita semua, muaranya untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya, saya berharap semuanya bersinergi bersama-sama melakukan penertiban,” jelas Gubernur Arinal.

Berbagai upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan ODOL diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran ODOL, seperti yang terdapat dalam UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 277 mengamanatkan bahwa setiap orang yang membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, dan tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau denda maksimal RP. 24 juta rupiah.

Upaya normalisasi /pemotongan kendaraan ini juga menjadi salah satu upaya yang cukup bagus untuk mengatasi permasalahan ODOL, sehingga diharapkan dengan banyaknya kendaraan yang dilakukan normalisasi dapat mengurangi permasalahan ODOL.
“Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dan saya menghimbau kepada para pengusaha dan pemilik truck, khususnya di Provinsi Lampung kiranya dapat melakukan normalisasi/ pemotongan kendaraan secara sadar dan mandiri,” harap Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenhub, I Gede Pasek Suwardika, menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan /ODOL pada angkuatan barang masih cukup tinggi. Dampak dari tingginya tingkat pelanggaran ODOL tersebut antara lain Pertama, mengakibatkan infrastruktur jalan menjadi cepat rusak, dan berdasarkan riset menyebutkan bahwa setiap tahunnya Negara mengalami kerugian hingga miliaran bahkan triliunan secara Nasional terhadap perusakan jalan akibat ODOL.
“kedua, tentu saja tingkat kecelakaan, yang mana kendaraan berat memiliki kontribusi dalam hal ini. Kemudian, tingkat kemacetan jalan yang dipengaruhi juga oleh ODOL. Dan juga menjadi salah satu penyumbang besar pada kecelakaan lalu lintas,” jelas Suwardika.

Terkait hal ini, Suwardika menuturkan bahwa Pemerintah mengambil langkah tegas terkait ODOL. Ia menuturkan bahwa Pemerintah telah mencanangkan Zero ODOL hingga Januari 2023. “Artinya sejak sekarang kita harus melakukanpengawasan yang lebih ketat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha, dan stakeholder terkait. Sehingga pada 2023 tidak ada lagi angkutan barang yang melanggar kelebihan dimensi dan muatan,” jelasnya.

Apa yang kita lakukan saat ini berupa pemotongan kendaraan ODOL, jelas Suwardika, merupakan salah satu cara untuk memberikan kesadaran kepada pengusaha, pemilik barang, dan pihak lainnya untuk lebih peduli terhadap berbagai dampak yang disebabkan kendaraan ODOL. (Red)

Diposkan pada

SIARAN PERS OJK PROVINSI LAMPUNG BERSAMA INDUSTRI JASA KEUANGAN MELAKUKAN KICK OFF BULAN INKLUSI KEUANGAN 2020

Bandar Lampung, mediarepublika.com — 8 Oktober 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong dan terus mengupayakan program bagi masyarakat untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya di Provinsi Lampung.  Rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan sepanjang bulan Oktober 2020 yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung dan Industri Jasa Keuangan, diawali dengan kick off Bulan Inklusi Keuangan, yang dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Oktober 2020 diseluruh wilayah provinsi Lampung.

Kegiatan kick off Bulan Inklusi Keuangan ini dilakukan secara serentak pada tanggal 8 oktober 2020 baik melalui metode online (webinar) ataupun pertemuan langsung dengan tetap memperhatikan protokol dan prosedur kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Edukasi terkait produk industri jasa keuangan disampaikan oleh Pimpinan masing-masing industri kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat teredukasi dan lebih memahami produk dan layanan jasa keuangan khususnya di wilayah provinsi Lampung.

Otoritas Jasa Keuangan menyemarakkan Kick Off Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Lampung 2020 dengan melaksanakan kegiatan webinar yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan Lampung dan peserta lain yang berasal dari masyarakat umum. Pada webinar tersebut, Kepala OJK Provinsi Lampung – Bambang Hermanto menyampaikan informasi mengenai Program Bulan Inklusi Keuangan yang pada tahun 2020 ini bertema AKSESSKU (Satukan Aksi Keuangan Inklusif Untuk Indonesia Maju). Selanjutnya, Bambang memberikan pemaparan terkait “Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19”.

Selain OJK, sejumlah lembaga jasa keuangan di Provinsi Lampung pada tanggal tersebut juga turut serta melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat di wilayah Lampung. Berdasarkan data yang dihimpun OJK, tercatat sebanyak 41 kegiatan siap dilaksanakan dari 32 lembaga jasa keuangan. Beberapa diantaranya adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), , PT Bank China Construction Bank Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Danamon Indonesia, PT Jamkrindo, LKMS Attaya Mandiri Berkah, LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera, J Trust Bank, PT Bank Mayapada, PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk, Bank BJB, Bank BCA Syariah, Bursa Efek Indonesia, PT Pegadaian, PT BPR Eka Bumi Artha, Bank BNI Syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI) KP Lampung, Bank Sinar Mas UUS KC Bandar Lampung, PT Bank IBK Indonesia, Bank Mega Syariah KC Lampung, Bank BRI Cabang Metro, Bank HSBC Bandar Lampung, Bank BRI KC Teluk Betung, Bank National Nobu, PT Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri Area Lampung, BPRS Mitra Agro Usaha, dan Bank BCA Bandar Lampung.

Selama Bulan Inklusi Keuangan berlangsung di bulan Oktober ini, seluruh Lembaga Jasa Keuangan telah mempersiapkan berbagai kegiatan/program/promo yang ditujukan kepada masyarakat. Sebanyak lebih dari 200 kegiatan/program/promo yang siap dilaksanakan selama bulan Oktober 2020 yang akan mentarget 10.000 orang peserta kegiatan, dimana masyarakat Lampung dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi serta penawaran – penawaran menarik lembaga jasa keuangan tersebut.

“Sejalan dengan tujuan dilaksanakannya program Bulan Inklusi Keuangan, saya mengharapkan bahwa program ini dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi serta akses keuangan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk/layanan keuangan, baik melalui jaringan kantor, layanan elektronik maupun layanan digital, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam beraktifitas ekonomi. Selain itu, dengan tersedianya dan dimanfaatkannya produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan dapat menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat untuk dapat bangkit dari kondisi ekonomi saat ini..” ucap Bambang. (red)

Diposkan pada

Kapolda Lampung Launching 3 Samsat Baru dan Dua Satpas Polres

LAMPUNG, mediarepublika.com – Launching samsat Pesawaran, Tulangbawang Barat (Tubaba) dan Pringsewu diresmikan Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto via virtual dihadiri Gubernur Arinal Djunaidi, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono, Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Mar Nawawi, Danlanud M. Bunyamin Letkol Pnb. Ronald, Ketua DPR Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Kepala jasaraharja cabang Lampung Margareth V.S Panjaitan dan Danlanal Lampung diwakili kapten Pomal Saipudin.

Kegiatan itu digelar di Aula Graha Wiyono Siregar (GWS) Polda Lampung, Jl. WR. Supratman, Telukbetung Bandarlampung, Kamis (8/10/2020).

Selain, Launching Samsat Pesawaran, Pringsewu dan Tubaba, juga launching
Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Pringsewu dan Satpas Polres Tubaba.

Dalam sambutannya Kapolda Lampung, menyampaikan bahwa pajak merupakan komponen utama dalam pembangunan suatu daerah dan sebab itu Samsat sebagai salah satu sarana atau tempat penghimpunan pajak kendaraan bermotor, masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus dari stakeholder di dalamnya.

“Yaitu pemerintah daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja mulai dari lingkungan yang nyaman sarana prasarana yang lengkap serta pelayanan yang mudah cepat transparan dan akuntabel,” ungkap Kapolda Lampung.

Menurutnya, pelayanan saat ini yang berbasis teknologi dan online, perlu koordinasi dan sinergitas antara instansi pada sistem administrasi Satu Atap atau kita kenal dengan Samsat.

“Saat ini kita dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi termasuk pelayanan terhadap public, layanan yang semula dilakukan secara parsial dan manual berubah menjadi pelayanan yang modern dengan berbasis teknologi dan online, koordinasi itu terus ditingkatkan salah satunya dengan dilaunchingnya 3 Samsat dan pengoperasian 2 satpas ini, akan menjadi hal yang positif dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan mempermudah masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM),” ujar Jendral Bintang Dua Polri itu.

Lebih lanjut orang nomor satu di Polda Lampung itu menyampaikan, Peningkatan pelayanan ini diharapkan dapat semakin mempermudah mendekatkan dan menambah kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor seperti pengurusan SIM STNK membayar pajak dan lain-lain.

Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margareth V.S. Panjaitan mengatakan, Ketiga Samsat yang naik status tersebut adalah Samsat Pesawaran, Samsat Pringsewu dan Samsat Kabupaten Tulangbawang Barat.

“Hari ini kami menghadiri launching kenaikan status 3 samsat di Lampung yang sebelumnya kategori Samsat pembantu menjadi Samsat penuh atau Samsat Induk,” kata Margareth V.S. Panjaitan.

Lebih lanjut Margareth menjelaskan bahwa, dengan kenaikan status 3 Samsat ini diharapkan akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan atau Bea Balik Nama (BBN).

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan beasiswa sebesar Rp70 juta yang diperuntukkan bagi 14 orang anak meliputi 5 Anak ASN non eselon dan 5 Anak Anggota Polri dan 4 anak korban Kecelakaan (Laka) masing – masing Rp5 juta.

Untuk beasiswa bagi anak-anak anggota Polri diserahkan secara langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, anak – anak ASN non eselon beasiswa diserahkan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan anak-anak korban Laka, beasiswa diserahkan oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margareth VS Panjaitan.

Margareth berharap dengan di Launchingnya tiga Samsat yang naik status menjadi Samsat Induk diharapkan akan lebih mudah bagi Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak atau BBN. (Red)

Diposkan pada

Rumah Rusak, Penghasilan Minim, Was-was Saat Hujan Turun

mediarepublika.com, Bandar Lampung – Sedihnya Saptinah(61) warga Kampung Kaplingan, jalan R. Imba Kesumaratu Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera nomer 5 RT 007 Kecamatan Kemiling. Sebab, rumah rusak, penghasilan terbatas namun tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah.

“Saya kalo ditanya-tanya kondisi rumah saya, saya pasti nangis pak. Rumah saya gentengnya banyak yang bocor, dapurnya hampir rubuh,” kata Saptinah di kediamannya.

Pekerjaan sebagai Asisten rumah tangga membuat ibu satu anak tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya, terutama bagian dapur karena penghasilannya hanya untuk makan sehari-hari.

Saptinah mengatakan sejak di tinggal suaminya yang telah meninggal delapan tahun yang lalu, anaknya tidak bekerja lagi semenjak Covid-19. “Jadi saya yang bekerja sebagai ART dengan gaji Rp 800 ribu/bulan untuk makan saja masih kurang bagaimana mau benerin rumah,” ucapnya sambil menangis.

Dia mengaku, tinggal di rumah itu sudah 30 tahun wajar kalo sudah pada bocor dan dindingnya juga mengelupas karena tidak pernah diperbaiki.

Saptinah berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah bantuan seperti Bantuan Non Tunai Pemerintah (BNTP) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sayangnya dia tidak pernah terdata walaupun sudah pernah di minta oleh pihak pamong setempat.

“Suka Sedih kalau ada orang dapat bantuan miris hati saya. Kok saya tidak dapet, bagi dia kurang miskin apa saya ini. Sedangkan bantuan beras saya baru dapet tiga kali katanya sudah lima kali,” katanya dengan nada lirih.

Dia berharap, ditengan pandemi Covid-19 dimana dia menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari uang ada bantuan dari pemerintah selain itu harapan lainnya bantuan bedah rumah dari Pemkot Bandarlampung.

“Saya harapkan ada bantuan bedah rumah dari mana saja supaya kalau hujan rumah saya tidak bocor lagi,” harapnya.

Sementara itu, Camat Kemiling Socrat Pringgodanu ketika dikonfirmasi ada seorang warganya yang belum mendapatkan bantuan menjelaskan, secepatnya akan memperbaiki data masyarakat belum mampu di wilayahnya.

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas informasinya dan secepatnya saya akan memperbaiki data masyarakat belum mampu di wilayah saya,” saat di hubungi melalui sambungan telepon.

Dia juga akan membantu untuk meringankan beban dengan mengirimkan bantuan beras secepatnya kerumah ibu Saptinah.

“Untuk masalah rumah nya yang sekarang ini kita akan mencoba melalui Dinas terkait untuk membantu dengan program bedah rumah. Namun untuk saat ini program nya terkendala karena adanya covid 19 ini,” katanya. (red)

Diposkan pada

Kompi Brimob Lampung Timur Laksanakan Apel Siaga Pengamanan Unras

Brimob lampung – Antisipasi Aksi Unras dan Mogok Kerja berkaitan dengan Penolakan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja di Tengah Pandemi Virus Covid 19, di wilayah Kec Sribawono Kab Lampung Timur satu team patroli siaga Kompi 2 Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Lampung di pimpin Bripka I ketut artawan bergabung dengan angota Polres lampung tinmr serta Koramil Sribawono melaksanakan apel siaga di Mapolsek Bandar Sribawono Lampung Timur Rabu 7/10

Pelaksanaan apel siaga di pimpin langsung Kabag Ops Polres Lampung Timur Kompol M.Syouzarnanda M, S.I.K yang mana Dalam arahanya Kabag ops Kompol M.syouzarnanda menyampaiakn dalam siaga antisipasi pengamanan Unras pihak TNI-POLRI harus siap apa bila terjadi huru hara saat adnya unras dan bersikap humanis dalam menghadapi masa juga tetap mengaju pada protokol kesehat dalam situasi pandemi saat ini.(Red)

Diposkan pada

1.848 Beras 5kg Dibagikan Sulpakar Untuk Warga Yang Terdampak Covid-19

PALAS, mediarepublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan mendistribusikan 1.848 paket sembako berupa beras 5 Kilogram untuk warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Palas.

Ribuan paket sembako itu diserahkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Selatan, Drs. H. Sulpakar, MM secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat di Aula Kantor Kecamatan Palas, Rabu (7/10/2020).

Hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yansen Mulia, Kepala Dinas Sosial Dulkahar, Kepala Badan Litbang Syahlani, Kepala Dinas Kominfo M. Sefri Masdian, Camat beserta Uspika Palas, serta sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Palas.

Dalam sambutanya, Sulpakar mengatakan pendistribusian paket sembako itu merupakan salah satu upaya dan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dengan pendistribusian paket sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun kalau dinilai nominalnya tidak sebanding dengan kesusahan yang dialami masyarakat. Tapi inilah perhatian pemerintah secara menyeluruh kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bukan hanya di Kecamatan Palas saja, ada 24 ribu lebih masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah karena dampak Covid-19,” kata Sulpakar.

Sulpakar juga menegaskan, bantuan yang dibagikan tersebut murni bentuk perhatian pemerintah daerah yang dianggarkan melalui APBD dengan persetujuan anggota DPRD.

“Pembagian beras ini tidak ada unsur lain-lain. Terkecuali kehadiran pemerintah daerah yang peduli terhadap masyarakat atas dampak Covid-19. Dimana saat-saat masyarakat dalam kesulitan, pemerintah harus berada ditengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan, Yansen Mulia menjelaskan, selain di Kecamatan Palas, pihaknya juga mendistribusikan ribuan paket sembako di Kecamatan Penengahan, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari.

Dengan rincian, Kecamatan Penengahan sebanyak 2.073 paket , Kecamatan Merbau Mataram sebanyak 1.500 paket, dan Kecamatan Tanjung Sari sebanyak 800 paket.

“Ini hari kedua pendistribusian. Serempak di Kecamatan Palas, Penengahan, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari. Total empat kecamatan ini sebanyak 6.221 paket yang disebar di 66 desa,” terang Yansen dalam laporanya.

Lebih lanjut Yansen menyampaikan, penerima bantuan sembako itu merupakan warga yang sudah diseleksi oleh kepala desa. Yaitu warga yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Untuk Kecamatan Palas, Desa Palas Aji tidak mengusulkan bantuan. Karena semua warganya sudah mendapat bantuan. Sedangkan teknis pembagian, kita hanya hadirkan 20 orang secara simbolis. Sisanya akan diantar ke rumah masing-masing penerima oleh kepala desa,” kata Yansen. (Red)

Diposkan pada

Satbrimobda Lampung Amankan Kunker Menteri Pertanian Di Provinsi Lampung

BrimobLampung, mediarepublika.com – Jajaran Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Lampung mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian di Provinsi Lampung. Selasa (06/10/2020)

Kegiatan ini sesuai perintah pimpinan kepada personel Detasemen Gegana khususnya Subden Jibom untuk melaksanan Giat Sterilisasi sebagai protap awal dalam setiap pelaksanaan pengamanan VIP dan VVIP dalam arahan Dansar Brimob Polda Lampung KBP Donyar Kusumadji, S.iK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu VIP dan VVIP pada saat sebelum, saat berlangsungnya acara Puncak hingga selesainya acara Kunjungan Kerja dari hal- hal yang tidak di inginkan.

“Kegiatan Strerilisasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur demi kelancaran dan keamanan kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Provinsi Lampung dan dengan adanya permintaan pengamanan baik di pesawat maupun kendaraan yang digunakan dalam rangka kunjungan,” terang Iptu Mantun Manik

Adapun lokasi yang menjadi target Sterilisasi yang dilaksanakan oleh Personel Subden Jibom meliputi Bandara Raden Inten II Natar Lampung Selatan, Sawah Trimurjo dan Lapangan Sepak bola Desa Trimurjo Kab. Lampung Tengah Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran

Diposkan pada

Gubernur Lampung Bersama Menteri Pertanian Resmikan Irigasi Pompa Tenaga Surya Di Tegineneng Pesawaran

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, bersama Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meresmikan Irigasi Pompa Tenaga Surya di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Selasa (06/10).

Pompa Tenaga Surya tersebut merupakan bantuan CSR dari PT Bukit Asam Tbk. Peresmian diawali dengan penekanan sirine sebagai tanda diresmikannya Irigasi Pompa Tenaga Surya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian dan penandatangan berita acara serah terima Pompa Tenaga Surya 50 l/s.

Selanjutnya, Gubernur Arinal menyerahkan piagam kepada PT Bukit Asam Tbk. Piagam ini merupakan dukungan prasarana peningkatan produksi berupa pembangunan Pompa Tenaga Surya 50 l/s.

Pompa Tenaga Surya ini nantinya akan digunakan untuk mengairi lahan pertanian sawah warga Desa Trimulyo guna meningkatkan produksi pertanian. Penggunaan Pompa Air dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya diklaim lebih hemat bila dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Disel yang sebelumnya biasa digunakan oleh warga. PLTS yang terpasang memiliki daya sebesar 38,5 Kw yang dioperasikan melalui rumah kontrol panel seluas 4 x 4 m² yang terdiri dari 140 keping panel surya.(Red)

Diposkan pada

Luncurkan Kartu Petani Berjaya, Gubernur Arinal dan Mentan Syahrul Yasin Limpo Panen Padi di Lampung Tengah

Trimurjo – Lampung Tengah, mediarepublika.com — Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung didampingi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, dalam rangka Gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam Padi sekaligus Launching Program Kartu Petani Berjaya di KampungTempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (06/10).

Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Menteri Pertanian mengawali rangkaian kegiatan dengan melakukan Panen Raya Padi menggunakan Combine Harvester dan percepatan olah tanah menggunakan Traktor R4, di hamparan sawah seluas 300 Ha. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penanaman padi dengan teknologi semai kering menggunakan Rice Transplanter.

Selanjutnya, Menteri Pertanian dan Gubernur beserta rombongan menuju lokasi Launching Program Kartu Petani Berjaya di Lapangan Sepakbola Desa Tempuran.

Turut hadir Pjs Bupati Lampung Tengah beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Lampung, Perwakilan PT Pusri, Perwakilan BNI, Perwakilan PT Petrokimia. (Red)

Diposkan pada

Kunjungan Menteri Pertanian RI Didampingi Anggota DPR RI Ke Lampung Tengah Dalam Rangka Louncing Kartu Petani Berjaya

Lampung Tengah, mediarepublika.com —  Kunjungan menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,MH, didampingi Anggota DPR RI Komisi II, Hanan a Razak ke Dusun IV Kampung Tempuran Kec Trimurjo Lampung Tengah Dalam Panen Perdana dan Louncing Kartu Petani Berjaya, Selasa (06/10/2020).

Rombongan Menteri diterima oleh Gubernur Lampung, Ir H. Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Chusnunia chalim, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Ariyanto,M.Si, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono,S.S, M.I.Kom. Forkopimda Propinsi Lampung, Bupati / Wali Kota Se Prov Lampung, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Popon Ardianto, S.IK, S.H, Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadianto, M.Han, Pemkab serta SKPD Lampung Tengah, Uspika Kec Trimurjo, Kepala Kampung Se Kecamatan Trimurjo, Peserta penerima kartu simbolis Petani Berjaya dari seluruh Kabupaten di Prov. Lampung lebih kurang 200 Orang.

Menteri Pertanian Beserta Rombongan Langsung melakukan Panen raya di Pesawahan Dusun IV Kampung Tempuran Kec Trimurjo Lampung Tengah dengan menggunakan alat pemanen Padi combine harvester.

Selanjutnya Rombongan Meteri pertanian menuju Lokasi Ke II di Lapangan Kampung Tempuran 12b Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah dengan melounching Kartu Petani Berjaya tingkat provinsi Lampung yang dibagikan secara simbolis oleh Menteri pertanian, Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043/ Gatam kepada para petani.

Penandatangan MOU tentang pelaksanaan KPB (Kartu Petani Berjaya) antara Gubernur Lampung dengan Bank BRI, BNI, Mandiri, Dan Bank Lampung dilanjutkan Penyerahan KPB, KUR dan bantuan 1000 ekor sapi dan Alat alat pertanian kepada Petani.

“Semoga dengan Penen raya serta Penerima Kartu petani berjaya, semoga Prov Lampung merupakan lokomotif pembangunan pertanian nasional, karena Provinsi lampung memiliki comudity unggulan pertanian diantara padi, jagung, ubi kayu dan lain lain yang dapat menyumbang kebutuhan nasional”, kata Arinal.

“Serta Trimurjo akan kita jadikan lokasi perbenihan untuk meningkatkan pertanian di Prov Lampung dan adanya KPB semoga bisa membantu kebutuhan dan permodalan terpenuhi, Sehingga hasil pertanian petani dapat meningkat hasilnya”, pungkasnya. (Red)