Diposkan pada

Dansat Brimob Polda Lampung Membuka Dapur Umum

Bandar Lampung, – Peduli dengan masyarakat terdampak Covid-19, Personel Satuan Brimob Polda Lampung, buka dapur umum, di Lapangan Baruna, Panjang, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, pada Kamis (22/04/2021).

Dansat Brimob Polda Lampung, Kombes Pol. R. Kasero Manggolo membenarkan, hari ini personel Satuan Brimob Polda Lampung, membuka dapur umum, di Lapangan Baruna, Panjang.

“Giat membuka dapur umum ini, merupakan salah satu bentuk kepedulian personel Satuan Brimob Polda Lampung, terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19,”kata R. Kasero Manggolo, saat di Markas Polda Lampung.

Menurutnya, di dapur umum, para personel Satuan Brimob Polda Lampung, memasak makanan untuk dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar.

“Ini bulan Ramadhan, jadi makanan itu dibagikan untuk masyarakat berbuka puasa,”terangnya

Diposkan pada

DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Hadiri Buka Bersama DPD Partai Gelora Kota Bandar Lampung

Bandarlampung, – DPD Partai Gelora Kota Bandar Lampung menggelar acara buka bersama fungsionaris dan anggota Partai Gelora pada puasa di hari ke-9. Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPD Partai Gelora Kota Bandar Lampung di Jalan ST. Jamil Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, Rabu (21/04).

Kegiatan buka puasa bersama fungsionaris dan anggota DPD Partai Gelora dihadiri oleh Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Samsani Sudrajat, Sekretaris DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Imron Rosyadi dan Ketua DPD Partai Gelora Lampung Selatan Wahyu Agung Putra, serta fungsionaris dan anggota DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung.

Dalam sambutan nya, ketua DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung Achmad Nurkholis mengucapkan selamat datang dan Terima kasih kepada fungsionaris DPW Partai Gelora Provinsi Lampung dan Ketua DPD Partai Gelora Lampung Selatan, yang telah hadir pada kegiatan buka puasa bersama, sekaligus ajang bersilaturahmi antar sesama fungsionaris dan anggota,”

“Selain silaturahmi, juga dibahas agenda yang sangat penting tentang Partai Gelora dalam menyongsong pemilu di tahun 2024 mendatang” Tutup Kang Kholis.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Samsani Sudrajat dalam sambutan nya mengatakan “puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan waktu kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar sesama fungsionaris dan anggota Partai Gelora khususnya di Kota Bandar lampung”,

“Ucapkan Terima kasih kami selaku fungsionaris DPW Partai Gelora Provinsi Lampung kepada DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung karena telah menginisiasi kegiatan buka puasa bersama dalam rangka bersilaturahmi antar pengurus dan anggota, selain bersilaturahmi juga dibahas agenda besar Partai Gelora dalam rangka pemenangan pada pemilu 2024 mendatan,” Pungkas Bang Sam.

Lanjut bang Sam, dari hasil Rakorwil 2 DPW Partai Gelora Provinsi Lampung ada tiga tahapan yang dihadapi dan dilalui oleh Partai Gelora untuk dapat memenangi pada Pemilu 2024 mendatang, tahap persiapan dan konsolidasi, tahap penguatan struktur dan jaringan.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut juga diisi dengan penyerahan SK kepengurusan DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung dari Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Samsani Sudrajat Kepada Ketua DPD Partai Gelora Kota Bandarlampung Achmad Nurkholish dan di akhiri dengan foto bersama.(Red)

Diposkan pada

Polda Lampung Buka Dapur Lapangan, bagikan paket makanan buka puasa gratis kepada masyarakat

Bandarlampung, – Polda Lampung melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tahun 2021 dengan mendirikan dapur umum di PKOR Way Halim Bandar Lampung. Rabu (21/4/2021)

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan, tujuan Dapur Umum ini didirikan untuk membuat dan membagikan paket makanan buka puasa secara gratis yang akan kita bagikan kepada masyarakat di seputaran Way Halim Bandar Lampung.

Tim Juru masak dapur lapangan ini sebanyak 13 orang personel dari Satuan Brimob Polda Lampung yang dipimpin oleh Ipda Sugiyanto dengan pembuatan 200 nasi kotak sebagai menu buka puasa yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang melintas di jalan utama PKOR Way Halim Bandar Lampung, “Ya, ini adalah program bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno dimana selama bulan penuh berkah ini Polda Lampung berbagi dengan sesama agar Polri semakin dekat dengan masyarakat dan kegiatan bhakti sosial bulan Ramadhan 1442 H ini juga merupakan Program Prioritas Kapolri, kata Pandra.

Selain Tim Juru masak, ada 10 personel SatBrimob dari Kompi 3 Batalyon A Pelopor Polda Lampung ikut serta dalam kegiatan pembagian paket makanan menu buka puasa ini, tutup Pandra. (Red)

Diposkan pada

Exit Briefing, BPK RI Perwakilan Lampung Serahkan LHP Kepada Pemkab Lampung Selatan

KALIANDA, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, diserahkan oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Lampung, Nataria, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, dalam kegiatan Exit Briefing.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja wakil bupati, kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (20/4/2021).

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Lampung, Nataria, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian laporan atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama 30 hari terakhir.

“Ini sudah waktunya kita pamit, karena sudah 30 hari, ini yang biasa kita lakukan adalah exit meeting yang memang wajib kita laksanakan, karena kalau ada entry pasti ada exit kan,” jelasnya.

Nataria juga menjelaskan beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh Pemkab Lampung Selatan kedepan, yakni terkait dengan kurang volume, perawatan kendaraan, dan perjalanan dinas.

“Untuk kedepan setidaknya bisa lebih diperbaiki, dan juga lebih diperhatikan,” katanya.

Selain itu, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan selama pandemi Covid-19, BPK RI mengimbau agar lebih teliti dalam melakukan pendataan penerima bantuan.

“Untuk BLT ini supaya lebih berhati-hati, terutama dalam pendataan, dan sudah dijelaskan kepada kepala Desa masing-masing bahwa tidak ada penerima bantuan ganda,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Nataria juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan, atas kerjasama serta fasilitas yang telah diberikan guna memudahkan kegiatan pemeriksaan.

“Memudahkan kami dalam melakukan pemeriksaan ini, tanpa adanya rintangan yang berarti, semuanya kooperatif, alhamdulillah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Lampung, yang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur.

“Tidak terasa 30 hari pemeriksaan di Pemkab Lampung Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Saya dengar juga sekarang pemeriksaan lebih detail, bahan-bahan itu juga sampai expirednya, saya sangat bangga dan berterimakasih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pandu juga meminta kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Lampung agar tidak segan-segan menegur Aparatur Pemkab Lampung Selatan, apabila melakukan kesalahan dalam mengemban tugas.

“Dari OPD yang salah tolong tegur kami bu, karena kami juga manusia. Insyaallah ini menjadi catatan Lampung Selatan kedepan,” katanya.

Pandu mengimbau agar pada Tahun 2021 tidak terjadi lagi kesalahan yang telah ditemukan pada Tahun 2020, sehingga diharapkan Lampung Selatan dapat meraih WTP untuk ke-4 kalinya.(Red)

Diposkan pada

Gubernur Arinal Djunaidi Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (20/04).

Turut hadir dalam Rakor, Wakil Ketua KPK RI, Wakil Direktur Utama PT PLN, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Kakanwil BPN Provinsi Lampung.

Pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung telah dimulai sejak awal 2018 yang diikuti dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Lampung.

Untuk membangun sistem pencegahan Korupsi, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tim Korsupgah KPK-RI telah membangun koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Melalui Tim Korsupgah KPK-RI yang mendampingi Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dengan Kegiatan Monitoring Control for Prevention (MCP) yang mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi. Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81% dengan area Intervensi yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Gubernur Arinal dalam sambutannya mengingatkan kepada Bupati/Walikota agar terus meningkatkan kerjasama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kepada para Bupati/Walikota agar menertibkan pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha. Pajak penting dan harus dibayar, tetapi jangan sampai pengusaha kesulitan membayarnya,” ujar Gubernur.

Terkait permasalahan infrastruktur, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memaksimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi melalui pinjaman yang bisa dilakukan melalui sindikasi bank, pinjaman SMI, dan pinjaman luar negeri.

Gubernur Arinal juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi melalui Peluncuran Aksi Stranas Pencegahan Korupsi.

“Saya sampaikan apresiasi dan terimakasih bahwa Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ungkap Gubernur.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa kehadiran lembaga KPK di Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksi KPK sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang KPK.

Menyinggung capaian MCP Provinsi Lampung sebesar 81% di tahun 2020, Nawawi Pomolango berharap agar capaian itu dapat terus ditingkatkan salah satunya melalui edukasi oleh Direktorat Korsup Wilayah II dan Deputi Dikmas kepada masyarakat seperti mendatangi Perguruan Tinggi, Sekolah, maupun ASN.

“Saya titip Direktorat Korsup Wilayah II kepada Bapak Gubernur Bupati Walikota, dan dijadikan mitra. Bila ada hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan ke Direktorat Korsup Wilayah II karena KPK juga memiliki tugas monitoring, kajian terhadap segala sistem penyelenggaraan yang mungkin bisa kami rekomendasikan kepada Presiden maupun Kementerian/Lembaga terkait,” pungkas Nawawi.

Di akhir Rakor, juga dilakukan penyerahan 1134 Sertifikat oleh BPN Provinsi Lampung yang terdiri dari Sertifikat Hak Pakai Pemprov sebanyak 194 bidang, Sertifikat Hak Pakai Pemkab dan Pemkot sebanyak 483 bidang, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang merupakan aset PLN sebanyak 457 bidang.

Diposkan pada

Polda Lampung Membuka Pelaaksanaan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kesiapan Operasi Ketupat- Krakatau 2021

Bandarlampung – Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Bintono, HB membuka pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka kesiapan Operasi Ketupat- Krakatau 2021 diwilayah Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan dan Polda Banten di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa (20/4/2021)

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat-Krakatau 2021 pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H fokus pada implementasi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik tahun 2021.
Rapat Koordinasi yang kita lakukan pada hari ini merupakan salah satu tahapan managerial dlm rangka mengecek kesiapan menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat-Krakatau 2021, kata Wahyu membacakan sambutan Kapolda Lampung.

Lanjut Wahyu, Lampung menjadi pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Sumatera selain menjadi daerah tujuan mudik dan menjadi jalur lalu lintas orang dan kendaraan menuju dan keluar pulau Sumatera.

Tentang larangan mudik maka Polda Lampung akan melaksanakan penggelaran personil di titik titik penyekatan dan penyedian pos-pos pengamanan pada titik titik rawan kriminalitas dan kemacetan.
Dengan Koordinasi hari ini saya berharap dapat dijadikan sarana utk menyamakan persepsi dan memberikan masukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tutup Wahyu.

Kegiatan rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini juga dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Direktur Samapta Polda Lampung, Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Lampung dan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung serta Kapolres Lampung Selatan.

Sedangkan dari Polda Sumsel dihadiri oleh
Kombes Pol Komaruddin, Kombes Pol,C.F Hotman Sirait, AKBP. M Fijar Muslim, AKBP Azam Himawan. Dari Polda Banten dihadiri oleh Karo Ops Polda Banten Kombes Pol,Amiludin Roentaat, Dirlantas Polda Banten Kombes Pol,Rudy Purnomo, Dir Samapta Polda Banten Kombes Pol Noer Wiyanto, Dir Binmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuardi.(Red)

Diposkan pada

Anggota DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur Garinca Reza Pahlevi (GRP) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolsek Raman Utara, dr. Aldo aprizo, Kades Raman Aji, dan Tokoh Masyarakat Raman Aji.

Dalam paparan, disampaikannya, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat beraktifitas, maka ada sanksi yang bakal diterima yakni sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak sebesar Rp 1 juta rupiah bagi perorangan.

Sedangkan penanggung jawab kegiatan bisa dipidana kurungan satu bulan atau denda sebesar Rp 15 juta.

“Tindak pidana kurungan dan denda itu dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhi tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali,” jelasnya. (20/3/2021)

Sedangkan bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha selain teguran lisan dan teguran tertulis maka bisa berupa penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan.

Selain itu juga dimasa pendemi corona ini juga disampaikan materi tentang pencegahan dan penanggulangan virus corona.masyarakat dihimbau menerapkan standart protokol kesehatan dalam beraktifitas tetap jaga jarak,menggunakan masker,minum vitamin dan selalu berolah raga.(Red)

Diposkan pada

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pengguna Jalan

Polda Lampung, – Jajaran direksi BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa (20/4/2021). Kunjungan ini sekaligus melakukan penandatangan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Polri.

Kapolri menyambut baik pelaksanaan MoU yang merupakan kelanjutan. Menurutnya, dengan adanya pemutahiran data kecelakaan, pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik. “Dengan adanya program baru dikepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit,” katanya.

Ke depan, kata Kapolri, pihaknya akan mengembangkan rumah sakit standar yang difokuskan kepada anggota yang sakit agar dapat memberikan pelayanan optimal.

“Kondisi anggota yang sakit agar dicover dengan BPJS, dan dipikirkan anggota yang jauh dan perlu kecepatan menyelamatkan jiwa, tolong di pikirkan secara teknis,” ungkapnya.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, kedatangan dirinya bersama jajaran guna memperkuat koordinasi dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara BPJS Kesehatan dengan Polri. Salah satunya mengenai pemutahiran data kecelakaan.

“Pemutahiran data Polri dan pembayaran pertukaran informasi data kecelakaan,” kata Ali.

Menurutnya, pertukaran data saat ini sudah dilakukan secara elektronik, terutama di saat pandemi. BPJS, kata Ali, juga sudah mengembangan sidik jari dan pengenalan wajah.

Selain membahas pemutahiran data kecelakaan, ia berharap jajaran Korlantas dapat menanyakan para pembuat SIM apakah sudah mempunyai BPJS atau tidak.

Pelayanan ke anggota Polri juga akan ditingkatkan, dimana jika ada anggota Polri yang dalam keadaan emergency dapat segera dicover. “Ada anggota Polri dalam keadaan emergency bisa dicover, kalau di RS Polri lebih bagus,” tandasnya.(Red)

Diposkan pada

Kunjungan Dirjen Bea Cukai Askolani Ke Mabes Polri

Jakarta, – Demi menjaga silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Dirjen Bea Cukai Askolani berkunjung ke Mabes Polri.(19/04).

Dalam pertemuan tersebut, Askolani berharap dukungan Polri terkait tugas-tugas kepabeanan. “Meminta dukungan terhadap Polri berkaitan dengan menaikkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di lingkungan bea cukai agar pendapatan negara bisa maksimal,” kata Sigit dalam keterangannya.

Disamping itu, Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.

“Kami Polri, tentunya mendukung terkait upaya Bea Cukai guna menaikan PNBP sehingga pemasukan terhadap negara meningkat,” tandas Sigit.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polri telah lama menjalin kerja sama dengan memperkuat sinergitas kegiatan. Hal itu untuk mencegah berbagai praktik ilegal seperti penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan pendapat negara sebagaimana diintruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Red)

Diposkan pada

Satgas Pangan Pemkab Lampung Selatan Monitoring Stok dan Harga Sembako di Pasar Kalianda dan Sidomulyo

KALIANDA, – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan monitoring stok dan harga sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tradisional di dua kecamatan, Selasa (20/4/2021).

Dari informasi yang dihimpun, Satgas Pangan yang dipimpin Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Yusri, melakukan monitoring di Pasar Inpres Kalianda mulai pukul 08.00 WIB. Kemudian, monitoring dilanjutkan ke Pasar Sidomulyo pukul 09.30 WIB.

Dalam kegiatan itu, turut mendampingi juga, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Arsyad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yansen Mulia, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ketut Sukerta, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Yusri mengatakan, kegiatan monitoring tersebut sebagai bentuk pengawasan Pemkab Lampung Selatan terkait stok dan harga kebutuhan bahan pokok pada bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

“Untuk itu, hari ini kita melakukan monitoring stok dan harga sembako di bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” ujar Yusri disela-sela kegiatan.

Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini menyebut, stok sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur masih cukup. Selain itu, harga komoditas tersebut juga terbilang stabil di pasar tradisional.

“Stok dalam keadaan aman, harga juga masih stabil malah cenderung menurun. Seperti cabe rawit dari Rp.40 ribu/kg sekarang sudah Rp.35 ribu/kg. Cabe merah kemarin Rp.40 ribu/kg tadi pagi kita cek sudah Rp.25 ribu/kg,” ungkap Yusri.

Ia menambahkan, harga komoditas lainnya juga cenderung stabil. Seperti bawang putih saat ini Rp.25 ribu/kg, lalu bawang merah tetap Rp.30 ribu/kg, daging sapi berkisar Rp.125-Rp.130 ribu/kg, ayam potong berkisar Rp.40-Rp.45 ribu/ekor, dan telor Rp.25 ribu/kg.

Selain memastikan ketersedian stok sembako, dalam kesempatan itu Yusri juga mengimbau agar pembeli maupun pedagang dapat menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan tetap menjaga jarak serta memakai masker dan rajin mencuci tangan.

“Tadi kita juga sosialisasi prokes. Walaupun masih ada pedagang yang tidak pakai masker, kita beri imbauan supaya pakai masker. Tetapi intinya mereka sudah paham semua tentang protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah,” kata Yusri.

Yusri menambahkan, selain melakukan monitoring ke sejumlah pasar tradisional, pihaknya juga sempat meninjau ke Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalianda.

“Tadi kita juga sempat mampir ke Bulog. Disana (Bulog) kita tanya stok beras. Alhamdulillah stoknya masih aman sampai Idul Fitri,” pungkasnya.