Penulis: admin

Jakarta, 31 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dalam rangka memberikan pedoman arah pengembangan ke depan guna menciptakan Pasar Modal yang yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dalam peluncuran roadmap tersebut di Bursa Efek Indonesia, di Jakarta Selasa menyampaikan bahwa roadmap ini merupakan peta jalan bagi pengembangan ke depan sebagai respon atas berbagai tantangan dan peluang pengembangan industri Pasar Modal termasuk respon dari implementasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Misi yang akan diemban selama lima tahun ke depan yaitu mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang dalam, likuid, berdaya saing, terpercaya, serta tumbuh dan berkelanjutan,” kata Inarno.
Roadmap Pasar Modal 2023-2027 mengusung lima Pilar Pengembangan, yaitu:
Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien;
Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;
Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct;
Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan investor; serta
Penguatan layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan program dan rencana aksi dalam lima Pilar Pengembangan itu, OJK akan meningkatkan proses bisnis internal dan sinergi kelembagaan, transformasi kelembagaan, serta penguatan teknologi informasi sebagai faktor pendukung (enabler).
Penguatan proses bisnis internal dan sinergi kelembagaan diperlukan agar perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik. Transformasi kelembagaan diperlukan agar organisasi menjadi solid dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan. Sementara itu, penguatan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam rangka menghadapi dan menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam.
Dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan dan sinergi bersama Pemerintah serta otoritas terkait akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan rencana aksi yang tertuang dalam Roadmap ini berjalan dengan baik.
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Dalam kesempatan itu, Inarno juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih sejumlah perusahaan tercatat Indonesia pada penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2021.
Penilaian ACGS telah dimulai sejak tahun 2011 yang merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Indonesia telah terlibat aktif dalam penilaian yang dilakukan termasuk penyusunan dan pengembangan kriteria dan metodologi penilaian bersama lima negara ASEAN lain yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Dalam proses penilaian ACGS terhadap 100 Perusahaan Terbuka dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar pada 2021 terdapat satu perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk ke dalam Top 20 ASEAN PLCs dan 9 perusahaan tercatat sebagai bagian ASEAN Asset Class.
Kinerja Industri Pasar Modal
Dalam lima tahun terakhir Pasar Modal berhasil menghimpun dana sebesar Rp1.082.63 triliun yang berasal dari penawaran umum saham dan obligasi/sukuk. Berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan 30 Desember 2022, dana yang dihimpun sebesar Rp166,06 triliun, Rp166,85 triliun, Rp118,70 triliun, Rp363,29 triliun, dan Rp267,73 triliun.
Selanjutnya, total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu pada akhir tahun 2018 sebesar Rp505,39 triliun, 2019 sebesar Rp542,20 triliun, 2020 sebesar Rp573,54 triliun, 2021 sebesar Rp578,44 triliun, dan per 30 Desember 2022 sebesar Rp504,86 triliun.
Disamping capaian penghimpunan dana, Pasar Modal Indonesia juga berhasil menambah jumlah investor secara signifikan yang tercermin dari total Single Investor Identification (SID).
Jumlah investor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari jumlah SID pada akhir tahun 2018 sebesar 1,62 juta dan tahun 2019 sebesar 2,48 juta. Bahkan pada tahun 2021, jumlah SID meningkat sebesar 93,04% dibandingkan tahun 2020, dari 3,88 juta investor menjadi 7,49 juta investor. Angka ini masih terus bertumbuh hingga menembus 10,31 juta investor per 30 Desember 2022.
OJK akan terus menjaga pencapaian dan stabilitas di Pasar Modal dengan senantiasa meningkatkan perlindungan konsumen.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 kembali digelar, Selasa (31/01/2023).

Memasuki hari kedua, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan tahun 2023 digelar di Kecamatan Ketapang. Kegiatan Musrenbang yang dibuka langsung Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dipusatkan di Desa Lebung Nala, Kecamatan Ketapang.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengajak pimpinan dan aparatur mulai dari organisasi perangkat daerah hingga tingkat desa dan RT, serta seluruh stakeholder untuk dapat berfikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif.

“Maka visi misi kepala desa dan bupati harus selaras dan sejalan. Begitupun visi misi pemerintah daerah harus juga selaras dengan pemerintah pusat,” ujar Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, Musrenbang RKPD kecamatan merupakan agenda rutin tahunan sebagai upaya penyerapan aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan ditahun berikutnya.

“Guna mencapai pembangunan daerah yang terintegrasi, diperlukan kerja sama, kerja keras dan keterlibatan dari seluruh komponen yang ada. Baik dari pemerintah daerah, kecamatan, desa-desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Nanang.

Sementara itu, Camat Ketapang Rendy Eko Supriyanto memaparkan, sebagai daerah paling timur di Lampung Selatan, Kecamatan Ketapang memiliki 17 desa dengan garis pantai yang panjang, serta memiliki banyak potensi terutama wisata pantai beserta perikanan kelautan.

“Kecamatan Ketapang memiliki potensi-potensi wisata. Karena memang beberapa program Kecamatan Ketapang dari tahun 2014 sudah dirancang dalam tata ruang dan wilayah. Yaitu minapolutan, industri, perikanan kelautan dan juga potensi pariwisata,” tutur Rendy.

Lebih lanjut Rendy menyampaikan, salah satu program perioritas Kecamatan Ketapang yang telah terealisasi pada tahun 2022 yakni pembangunan infrastruktur berupa pembangunan ruas jalan di sejumlah desa di Kecamatan Ketapang.

“Selain itu, program prioritas yang telah terealisasi lainnya yakni fokus pada pengurusan BPJS masyarakat kurang mampu, program pengobatan gratis, pengembangan dalam bidang perikanan kelauatan dan lainnya,” ungkap Rendy.

Rendy menambahkan, berbagai program yang telah terealisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang didukung oleh infrastruktur dan inovasi dari seluruh stakeholder terkait.

“Terkait dengan inovasi di Kecamatan Ketapang, kami mengangkat wacana yaitu Program Petis atau Pelayanan Administrasi Sistematis. Ini adalah pelayanan adminstrasi yang bertujuan memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terintegrasi,” ucap Rendy.

BANDARLAMPUNG—Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Lampung Tahun 2023 di Lantai III Balai Keratun, Selasa (31/01/2023).

Rakor yang digelar mengusung tema “Pemantapan Program TP PKK Provinsi Lampung, Mewujudkan Ketahanan Keluarga Untuk Lampung Berjaya”, tersebut merupakan Rapat pertama yang dilaksanakan secara offline setelah pandemi COVID-19. Rakor dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan disiarkan secara daring melalui kanal Youtube Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurut Riana Sari Arinal, rapat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja TP PKK Provinsi Lampung serta mensinergikan rencana program dan kegiatan kedepannya.

“Rapat koordinasi ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakernas TP PKK Tahun 2022 yang telah dilaksanakan di Bulan November Tahun 2022 yang lalu,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Riana Sari Arinal menyampaikan beberapa hal, diantaranya sesuai arahan Presiden, dimana Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah fokus dalam upaya penurunan angka stunting dengan target minimal 14% di tahun 2024, mengendalikan laju inflasi serta penurunan angka kemiskinan melalui program-program TP PKK.

“Karena Tim Penggerak PKK merupakan mitra pemerintah maka lakukan komunikasi dan jalin kerjasama yang baik dengan para mitra dan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Riana Sari Arinal juga meminta Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, dapat turun melakukan pembinaan sampai dengan tingkat dasawisma sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk program dan kegiatan TP PKK.

Melalui tema Rakor TP PKK Provinsi Lampung 2023, Riana Sari Arinal juga menyoroti pentingnya ketahanan dalam keluarga, dimana Keluarga yang baik harus mencakup beberapa aspek, diantaranya sehat, harmonis, perekonomian yang bagus, dan dilandasi nilai-nilai agama yang baik, yang mana hal tersebut terangkum dalam Pokja 1 dan 4 PKK Provinsi Lampung.

Selain itu Riana Sari Arinal juga menegaskan kembali Komitmen PKK dan Dekranasda Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM.

“Seperti telah diungkapkan oleh Bapak Presiden bahwa yang bertahan dalam Pandemi adalah UMKM, oleh karenanya saya meminta kepada seluruh PKK Provinsi Lampung bersama dengan Dekranasda untuk senantiasa memberikan dukungan dan membuka akses seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM dan perajin melalui berbagai kegiatan dan pameran agar UMKM Lampung dapat Naik Kelas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Riana Sari Arinal berharap agar hasil dan rumusan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai bentuk kontribusi bersama dengan Pemerintah dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Sementara itu, Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal, dalam Laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari rakor ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK Provinsi Lampung Tahun 2022, Membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan TP PKK Provinsi Lampung Tahun 2023, serta Penguatan komitmen, dukungan dan sinergi seluruh mitra kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Kemudian Rakor juga diisi dengan Pemaparan evaluasi pelaksanaan program kerja Tim TP PKK Provinsi Lampung Tahun 2022, dan Proyeksi Kegiatan TP PKK Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri, yang kemudian diikuti oleh pemaparan oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Webinar dengan tema “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024” secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (31/1/23).

Rapat diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Kominfotik, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dirjen Politik & PUM Kemendagri Bahtiar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem pemilu yang sehat agar seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 merasa diperlakukan sama sesuai asas pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurutnya, keadilan dalam pemilu hanya bisa ditegakkan bila seluruh penyelenggara negara yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam tahapan pemilu 2024 menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 283 ayat 1, Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bentuk dukungan dapat berupa: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya ucapkan selamat datang di Bumei Tuwah Bepadan, kepada Rektor IAIN Metro atau yang mewakili, beserta para Dosen Pembimbing Lapangan dan para Mahasiswa KKN. Semoga kegiatan KKN ini selain berguna bagi mahasiswa, juga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Demikian di sampaikan Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo saat memberi pernyataan sekaligus pelepasan Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I IAIN Metro Tahun 2023, acara yang berlangsung di Aula Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, rabu (25/01/2023).

Lebih lanjut Bupati Dawam menyampaikan, Kuliah Kerja Nyata, merupakan program kegiatan yang bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena Perguruan Tinggi mempercayai, bahwa program ini akan mampu mendorong empati para mahasiswa, serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Dengan belajar bersama-sama masyarakat, akan banyak hal baru yang ditemui mahasiswa. Masyarakat akan belajar dari mahasiswa dan begitu juga sebaliknya, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dari masyarakat. Dengan interaksi seperti inilah, diharapkan akan muncul sebuah program, yang mempunyai manfaat signifikan bagi mahasiswa, masyarakat dan stakeholder.

Kita sadari bersama, dalam mewujudkan tujuan tersebut akan terkendala oleh waktu, karena KKN hanya sebentar. Namun meski dengan waktu yang singkat tersebut, saya mengharapkan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan kegiatan yang positif untuk masyarakat. “Ucap Bupati Dawam

Selain itu saya juga berharap, agar ikatan kekeluargaan yang terbangun antara mahasiswa dan masyarakat, tidak akan terputus setelah program KKN berakhir. Namun senantiasa tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat, sehingga dapat mengawasi perkembangan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam masyarakat.

Mudah-mudahan dalam kegiatan KKN ini, tidak ada kendala dan permasalahan yang merintangi, seluruh mahasiswa dapat berbaur dengan masyarakat, sehingga diharapkan timbul rasa senang, kerasan dan betah, Dan semoga mendapatkan kesan yang menyenangkan dari masyarakat Lampung Timur. Tutur Bupati Dawam

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat, menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk korban rumah roboh di Kecamatan Sragi, Senin (30/01/2023).

Bantuan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan Baznas Lampung Selatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang tengah tertimpa musibah.

Bantuan kali ini diberikan kepada Rumana (38), warga Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi. “Terima kasih atas kepedulian bupati Lampung Selatan beserta jajaran, sehingga rumah kami akan kembali di bangun kembali,” ucap Rumana.

Menurut keterangan Rumana, rumahnya yang tidak permanen dan tergolong tidak layak huni seketika roboh begitu saja. Pada saat kejadian, sekira pukul 17.00 WIB, Jumat sore (27/02), Rumana tengah berada di sawah bersama dengan anak-anaknya.

“Pas kejadian kita lagi ke sawah sama anak-anak, mencari ikan sepat. Di dalam rumah kebetulan ada bibinya yang lagi sakit. Syukur bibinya ngak apa-apa, hanya kena genting sedikit dan sudah di bawa ke Puskes,” terang Rumana.

Rumana menceritakan, sebelum roboh, rumah miliknya memang sudah miring dan sudah banyak dipasang penyangga. “Memang sudah agak miring, dan sudah disangga-sangga dengan bambu,” tutur Rumana.

Sementara, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyerahkan bantuan untuk membantu pembangunan rumah Rumana dan untuk keperluan sehari-hari.

“Kami Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp20 juta, ada kompor, kasur serta sembako. Semoga ini bisa bermanfaat,” kata Nanang.

Nanang juga menjelaskan, bahwa uang tunai sebesar Rp20 juta tersebut dilimpahkan kepada Camat Sragi dan Forkopimcam setempat untuk di koordinir dalam pembelian bahan bangunan untuk membangun rumah kembali milik Rumana.

“Ini uangnya saya berikan kepada pak camat untuk dibelikan bahan bangunan dibantu dengan Forkopimcam. Pak Kades, para Kepala UPT warganya juga diajak untuk gotong royong membantu agar pembangunannya lebih cepat,” imbuh Nanang.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menghadiri pengajian bulanan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Palas, Senin (30/01/2023).

Pengajian yang merupakan agenda bulanan dari BKMT tersebut pada awal tahun 2023 ini dilaksanakan di Desa Bumi Restu.

Turut hadir mendampingi Winarni, plt Staf Ahli Bidang Keuangan Syamsiah, Kepala Dinas Dalduk dan KB Rika Wati, Direktur RS Bob Bazar Yani Widowati, Camat beserta Anggota Forkopimcam Kecamatan Palas, Ketua DWP Yani Thamrin.

Sukimin selaku kepala Desa Bumi Restu dalam sambutannya mengatakan, dipilihnya Bumi Restu sebagai tuan rumah pada Pengajian rutin BKMT Palas merupakan suatu kebanggaan bagi Desanya.

“Ini merupakan Kebanggan bagi kami di Desa Bumi Restu  yang pada kesempatan ini dipilih sebagai tuan rumah untuk pengajian rutin BKMT,” ujarnya.

Selain itu juga, atas nama masyarakat Desa dirinya berterima kasih kepada Bupati beserta Pemerintah Kabupaten yang telah merealisasikan pembangunan jalan di Desa Bumi Restu untuk mempermudah masyarakat dalam beraktifitas.

“Atas nama masyarakat Desa Bumi Restu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran yang telah merealisasikan pembangunan jalan untuk mempermudah aktifitas bagi masyarakat,” kata Sukimin.

Semantara, Winarni dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pengurus BKMT Palas yang selalu menyelenggarakan pengajian setiap bulan.

Dirinya juga mengajak para masyarakat yang hadir di pengajian tersebut agar menyimak dan menerapkan ilmu yang didapat pada setiap pengajian untuk diterapkan di dalam keluarga.

“Bu, ilmu yang kita dapet dipengajian diterapkan di keluarga ya bu, biar barokah dan kita ikut pengajian itu bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga,” ujar Winarni.

Winarni juga memberikan apresiasi kepada para pemain Hadroh yang semua anggotanya adalah remaja dan anak-anak. Menurutnya, itu adalah regenerasi yang perlu ditingkatkan.

“Saya apresiasi semua yang main hadroh tadi semua remaja dan anak anak, ini bentuk regenarasi kepada remaja agar mereka aktif di kegiatan keagamaan,” katanya.

Dikesempatan itu, Winarni menyampaikan Program Pemerintah Daerah yang dicetuskan oleh Bupati Lampung Selatan yaitu Swasembada Rumah Layak Huni.

Prihal dengan program tersebut dirinya meminta kepada kepala Desa untuk mendata rumah warganya yang tidak layak huni dan sangat darurat untuk diajukan dalam program tersebut.

“Pak kades, didata warganya yang rumahnya gak laya huni, darurat yang mau rubuh biar nanti dapet bantuan program Pak Bupati,” ungkap Winarni.

Pada kegiatan tersebut Winarni menyerahkan Sertifikat Halal untuk UMKM yang ada dikecamatan Palas secara simbolis.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti kegiatan Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) Tahun 2022 secara Virtual dari Mahan Agung, Senin (30/01/2023).

Pada kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”, Gubernur Arinal didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Irfan Farulian, Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung Presley Hutabarat, Inspektur Provinsi Lampung Fredy, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun Laporan Transparansi dan Akuntabilitas (LTABI) Tahun 2022 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, sesuai dengan pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, yang terkini yakni dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pada Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) Tahun 2022 tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022, sekaligus menggelar Seminar Nasional dengan narasumber Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves Odo R.M Manuhutu, dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.

Bandar Lampung — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal  membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Lampung Tahun 2023, di Aula Permaisuri Lt.2  Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Senin (30/01/2023).

Rakerda dengan  tema “Semangat Bertahan Perajin Berdaya saing, Semangat sinergi Pengembangan Kerajinan Lampung melalui kerjasama OPD dengan Dekranasda Se-Provinsi Lampung” diikuti oleh kurang lebih 90 peserta yang terdiri dari Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan pengurus Dekranasda  Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan Rakerda 2023 bertujuan untuk menyusun dan mensinergikan program-program kerja yang akan menjadi pedoman dan pijakan organisasi Dekranasda dalam bekerja selama satu tahun ke depan.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal dalam sambutannya menyampaikan tentang fungsi   Dekranasda, yaitu :

1). Sebagai sarana menghimpun potensi para pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan produk kerajinan sebagai bagian dari pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

2). Sarana untuk meningkatkan konstribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah.

“Dengan kata lain Dekranasda sebagai Lembaga mitra Pemerintah yang membina para perajin untuk mendukung kemandirian ekonomi para perajin sehingga dapat berkonstribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah”, ucap Riana.

Selanjutnya Riana Sari menyampaikan bahwa Fungsi Dekranasda ini akan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dengan baik.

“Sinergisitas tersebut juga harus tertuang dalam program-program kerja yang implementatif dan solutif sehingga pada akhirnya upaya pengembangan kerajinan dan para perajinnya dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan”, lanjut Riana.

Sinergitas menjadi kata kunci dalam penyusunan program kerja yang telah terbukti sangat mumpuni  saat melewati masa pandemi Covid-19.

“Bersama-sama kita dapat melalui situasi sulit dengan berbagai upaya dan mengubah tantangan-tantangan menjadi peluang serta mengambil hikmah dari kejadian tersebut”, ucap Riana.

Riana Sari berharap Rakerda ini menjadi momentum kebangkitan kembali industri kerajinan yang berbasis budaya bangsa dengan terus melakukan program-program nyata di Kabupaten dan Kota masing-masing peserta.

Diakhir sambutannya Riana Sari Arinal menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Ketua Dekranasda dan pengurus Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta para stakeholder Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung atas terselenggaranya Rakerda ini.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan memaparkan  strategi memperkuat sinergitas dalam pengembangan kerajinan UMKM Lampung dengan Stakeholder.

Rakerda ini menjadi momentum pemulihan ekonomi Provinsi Lampung melalui UMKM khususnya Dekranasda. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung bisa dicapai karena dukungan dari seluruh Kabupaten/Kota.

“Untuk mempertahankam pertumbuhan ekonomi ini tidak lain selain mengembangkan dan mendukung  usaha kerakyatan salah aatunya UMKM yang diwadahi oleh Dekranasda”, ucap Mulyadi.

Mulyadi memaparkan bahwa selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan guncangan ekonomi global, UMKM telah menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.

“UMKM ini telah menyumbang hampir 60% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) angka tersebut merupakan angka yang sangat besar”, ucap Mulyadi.

“Diharapkan usaha sinergitas dan dukungan stakeholder kepada Dekranasda ini dapat berkesinambungan”, tutup Mulyadi.

Rapat juga dihadiri  Wakil Ketua Harian dan Sekertaris Dekranasda, Kadis PP dan PA, Kadis Penamaman Modal dan PTSP, Kadis Pariwisata dan EKRAF, Kadis Kominfo dan Statistik, Sekdis Perindustrian dan Perdagangan, Sekdis Kominfo dan Statistik.